Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
Semelhante a Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623 (20)
Mais de Instansi
Mais de Instansi (20)
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
- 1. Oleh : Zulhamidi NIP : 19870314 201502 1 001 Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan 6 LPMKP Ciawi 2015 Perancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ASN
- 2. Latar Belakang Kondisi Aktual Masyarakat Ekonomi Asean (2016) Pasar Tunggal Asia Pasifik (2020) Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur
- 3. Tantangan Indonesia Jumlah Penduduk Besar dan Wilayah yang Luas Peluang menjadi Basis Produksi dan Potensi Pasar Standardisasi menjadi Penting dan strategis Pemerintah Menugaskan BSN UU No 20 Tahun 2014 Strategi Standardisasi Nasional
- 4. Misi BSN Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal Budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif VISI BSN Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa
- 7. Tugas Pokok Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi – Tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan melaksanakan perumusan dan revisi standar memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi
- 8. Sasaran Kinerja dan Penilaian (SKP) 1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Program Kerja 2. Menyiapkan bahan untuk perumusan konsep kebijakan pengembangan SNI 3. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam perumusan Rancangan akhir SNI 4. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi sumber daya Perumusan Standar 5. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pembinaan KT/SKT 6. Menyiapkan bahan untuk kegiatan fasilitasi perumusan RSNI yang harmonis 7. Menyiapan bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan tahunan
- 9. SKP 1 – Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Tahapan Verifikasi Usulan Usulan Perubahan Komite Teknis Usulan PNPS Output Ruang lingkup dan keanggotaan Komtek/SubKomtek Pengajuan PNPS Pembatalan PNPS Aneka SK P Visi dan Misi Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa. Nilai Organisasi Integritas dan Team Work Rapat sekretariat MTPS yang membahas PNPS pada tanggal 09 Juni 2015
- 10. SKP 1 – Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Akuntabilitas Transparan dan Bertanggung Jawab •Sosialisasi kepada stake holder •Disampaikan dalam forum MTPS Nasionalisme Musyawarah, Persamaan Derajat •Kepentingan Bersama diatas kepentingan Golongan •Pembentukan Komtek yang tidak membedakan Etika Publik Profesional dan Tidak Berpihak menghargai komunikasi •Verifikasi dan Pembentukan PNPS tidak berpihak •Menjalin komunikasi terus menerus Komitmen Mutu Tanggung Jawab Mutu, Berbasis Mutu •Proses verifikasi yang bermutu •Penyusunan PNPS yang terukur Anti Korupsi Jujur dan adil •Berdasarkan masukan dari stake holder •Mendengarkan masukan semua pihak SK P
- 11. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Transparan dan Berrtanggung jawab. Hasil verifikasi dapat dilihat semua pihak melalui web sisni.bsn.go.id sehingga mnjadi transparan Hasil verifikasi tidak transparan dan berpotensi memunculkan kecurangan Nasionalisme : - Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan. - Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, Prinsip musyawarah yang diterapkan dalam rapat enghasilkan usulan PNPS uang bertujuan untuk kepentingan masyarakat indonesia PNPS yang dihasilkan bisa bersifat subyektif atau berpihak kepada salah satu golongan Etika Publik: - Profesional dan tidak berpihak. - Menghargai komunikasi dan kerjasama. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama tidak terjadi perselisihan antar komite teknis tentang pembahasan ruang lingkup. Bila terjadi perselisihan dapat tertundanya proses perumusan standar Komitmen Mutu : - Tanggungjawab mutu. - Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. PNPS yang ditetapkan memiliki kualitas dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan PNPS yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan hasil keputusannya Anti Korupsi: - Adil. - Jujur. Proses penetapan PNPS tidak terjadi kecurangan dan sesuai dengan hasil rapat mtps Data yang disampaikan kepada Komite teknis berupa hasil yang tidak sebenarnya sehingga PNPS tidak dapat diaplikasikan
- 12. SKP 2 – Bahan Perumusan Konsep Kebijakan Pengembangan SNI Tahapan Identifikasi Referensi Penyusunan Konsep Pembahasan Public Hearing Finalisasi dan Penetapan Output PSN Baru Revisi PSN Aneka SK P Visi dan Misi Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa. Nilai-nilai Organisasi Integritas team work Audiensi kepada komite teknis tanggal 11, 17 dan 19 Juni 2015 saat evaluasi kinerja di BATAN, Kementan dan Kemenakertrans
- 13. SKP 2 – Bahan Perumusan Konsep Kebijakan Pengembangan SNI A – Konsistensi, Memperbaiki Kinerja • Menjamin Stabilitas dan hasil seragam • acuan dalam perumusan standar N – Menjaga Kesimbangan, Suka Menghargai Hasil Karya Orang Lain • PSN diatur dengan jelas antara hak dan kewajiban • PSN diatur tentang adopsi standar- standar internasional E – Efekitifitas Sistem Pemerintahan, Mengutamakan Hasil dan Kinerja • proses perumusan SNI bisa berlangsung secara efektif • PSN mengatur keseragaman dan mudah dimengerti K – Beradaptasi, Peningkatan Mutu Proses • mengatur tentang adopsi standar serta modifikasi • PSN mengatur agar standar yang dihasilkan berkualitas A – Disiplin, Berani • mengatur lama perumusan • keberanian untuk merevisi aturan- aturan SK P
- 14. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Konsistensi. - Memperbaiki Kinerja. Dengan adanya akuntabilitas terutama perbaikan pedoman perumusan akan memberikan hasil SNI yang bagus, akuntabel dan dipercaya masyarakat. akan menyebabkan proses perumusan akan bermasalah dikemudian hari apabila terdapat ketidakpuasan dari masing-masing pihak. Nasionalisme : - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Suka menghargai hasil karya orang lain Dengan adanya pedoman standardisasi yang mengandung unsur nasionalisme akan melindungi kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan yang ada dalam pedoman dan tidak dilandasi nasionalisme akan merugikan kepentingan bangsa serta membahayakan masyarakat dari Standar yang tidak sesuai. Etika Publik: - Menigkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis. - Mengutamakan pencapaian hasil dan kinerja pegawai. Pedoman standardisasi yang baik akan mewujudkan terciptanya efektifitas pemerintahan terutama dalam penyusunan SNI dengan waktu yang cepat, tepat dengan hasil yang baik dan benar. perumusan SNI akan berlangsung berlarut-larut dan molor dari waktu yang diharapkan oleh masyarakat. Komitmen Mutu : - Beradaptasi dengan perubahan. - Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Bila pedoman mengadopsi perubahan zaman dan teknologi akan membantu SNI yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan peka dengan perubahan zaman Bila SNI tidak mengadaptasi perubahan zaman, maka yang terjadi adalah SNI akan menjadi barang usang dan tidak bisa diterapkan di masyarakat. Anti Korupsi: - Berani Konsep pedoman perumusan SNI yang diharapkan mampu berani dalam mengungkapkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat banyak dan tidak memihak satu pihak dan keuntungan pribadi semata Bila penyusunan pedoman perumusan tidak mengakomodasi nilai nilai berani dan anti korupsi, maka SNI yang dirumuskan nanti akan cenderung memihak kepada pihak yang kuat dan memiliki kepentingan pribadi saja.
- 15. SKP 3 – Menyiapkan Bahan Perumusan Rancangan SNI Tahapan Verifikasi RSNI Kelengkapan Penetapan SNI Monitoring Status Perkembangan PNPS Data SNI Per Komtek Output Memo dan Form Kendali Lampiran SK Penetaoan SNI Resume SNI Aneka SK P Visi dan Misi Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan Nilai-Nilai Organisasi Kejujuran Kecepatan Keterbukaan team work 1. Pelaksanaan Jajak Pendapat untuk Rancangan SNI dimonitoring tanggal 3 Juni 2015 2. pengeditan Rancangan SNI IEC 60107-2, 5 Juni 2015
- 16. SKP 3 – Menyiapkan Bahan Perumusan Rancangan SNI A – Netralitas, Orientasi Hasil • Menampung semua aspirasi • SNI berkualitas dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan N – Musyawarah, Persatuan Kesatuan • mengutamakan konsensus • mengutamakan persatuan, kesatuan E – Keputusan berdasarkan Keahlian, Standar Etika Luhur, Menjaga Rahasia • melibatkan orang- orang yang ahli melewati tahap musyawarah dan mufakat • bersifat rahasia selama proses perumusan K – Pendekatan Ilmiah, Peningkatan Mutu • perlu adanya inovasi • pengecekan dan verifikasi ulang A – Kerja Keras, Disiplin • agar target waktu yang terbatas dapat terpenuhi. • mempunyai batas waktu yang harus dipatuhi SK P
- 17. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Netralitas. - Berorientasi pada hasil. RASNI yang disusun melalui rapat teknis dan rapat konsesus dapat menampung aspirasi semua stakeholder RASNI ataupun SNI akan berpihak ke salah satu stakeholder dan dapat merugikan masyarakat Nasionalisme : - Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. SNI yang dihasilkan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan akan mampu melindungi kepentingan dan tujuan nasional RASNI ataupun SNI akan berpihak ke salah satu stakeholder dan dapat merugikan masyarakat Etika Publik: - Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. - Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dengan SDM yang profesional akan dihasilkan SNI yang berkualitas Akan menciotakan standar yang buruk dan tidak melindungi masyarakat sebagai end user Komitmen Mutu : - Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. - Meningkatkan mutu. SNI yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan mutu produk dalam menghadapi MEA SNI yang tidak bertujuan meningkatkan mutu akan membuat produk dalam negeri semakin tertinggal dari produk import Anti Korupsi: - Disiplin Dengan sikap disiplin dalam perumusan SNI akan meminimalisir potensi korupsi Terjadinya korupsi waktu dengan menunda pekerjaan
- 18. SKP – 4 Peningkatan Kompetensi SDM Perumusan Tahapan Silabus Pembinaan Workshop SDM Output Konseptor SNI Editor SNI Pengelola Sekretariat Aneka SK P Visi dan Misi Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Nilai-Nilai Organisasi team work 1. workshop editor perumusan SNI, 8-9 Juni 2015 2. workshop konseptor perumusan SNI, 15-16 Juni 2015
- 19. SKP – 4 Peningkatan Kompetensi SDM Perumusan A – Perbaika n Kinerja, Integritas • meningkatka n sumber daya manusia dalam perumusan SNI • workshop yang dapat meningkatka n kualitas SDM N – Suka Kegiatan untuk Kemajuan, Kepercaya an terhadap Wakil •mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial •perwakilan dari komtek yang diberikan kepercayaan E – Sistem Penilaian Kemampuan, Kesempatan sama, Tanggung jawab dengan penuh semangat •pelatihan dan penilaian kemampuan SDM perumusan yang handal •arahan melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara benar K – Perbaikan berkelanjut an, Membangu n Mindset • meningkatk an SDM perumusan • menanamk an kesadaran terhadap pentingnya mutu A – Peduli • bentuk kepeduli an agar tenaga perumus an memiliki integrita s SK P
- 20. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Memperbaiki kinerja. - Integritas. Meningkatkan kualitas kinerja dari sumber daya perumusan SNI dapat meningkatkan kualitas SNI yang dihasilkan. Kualitas SNI akan menurun bila tidak ada program pengembangan sumber daya perumusan. Nasionalisme : - Mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. - Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai Workshop menghasilkan sumber daya perumusan yang berkompeten secara merata dan dan memiliki keadilan sosial. Terbatasnya sumber daya perumusan yang berkualitas. Etika Publik: - Tidak diskriminatif Seluruh sumber daya perumusan berhak mengikuti workshop tanpa terkecuali. Terbatasnya sumber daya perumusan yang berkualitas. Komitmen Mutu : - Meningkatkan upaya perbaikan secara berkelanjutan. - Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Menjadikan sumber daya perumusan menjadi peduli terhadap pentingnya kualitas SNI yang dihasilkan. Kurang pedulinya sumber daya perumusan terhadap pentingnya kualitas SNI yang dihasilkan. Anti Korupsi: - Kepedulian Peduli dalam meningkatkan kompetensi sumber daya perumusan. Sumber daya perumusan menjadi tidak berkualitas.
- 21. SKP – 5 Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pembinaan KT/SKT Tahapan Koordinasi Komite Teknis Monitoring Perumusan SNI Pengiriman TAS – QC Pemeliharaan Database SNI Evaluasi Kinerja Komite Teknis Output Surat Undangan Daftar Hadir Risalah Rapat Surat Tugas TAS – QC Pembaharuan Status Monitoring Hasil Evaluasi Kinerja Aneka SK P Visi dan Misi Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Nilai-Nilai Organisasi team work Evaluasi Kinerja Komite Teknis pada tanggal 11, 17 dan 19 Juni 2015, di sekretariat komite teknis BATAN, Kementerian Pertanian, dan Pusat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 22. SKP – 5 Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pembinaan KT/SKT A- Tanggung Jawab, Memerluk an Konsekue nsi • konsekuens i dari setiap tindakan yang telah dilakukan komtek • penghargaa N - Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungj awabkan secara moral, Suka memberi pertolongan •Penilaian Komite Teknis •pembinaan komite teknis E – Pencapaian Hasil, profession al dan tidak berpihak • meningkatkan kinerja komite teknis, • bekerja secara professional K - pemeriksaan terhadap pekerjaan , Efisien dan tidak menyimpang prosedur, pengawasan secara efektif •melakukan pengecekan, membina agar komite teknis bekerja sesuai prosedur serta mengawal kerja komite teknis A- Jujur • membutu hkan kejujuran dalam melakuka n evaluasi kinerja Aneka Visi, Misi dan Nilai SK P
- 23. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Tanggung jawab Memerlukan konsekuensi Pembinaan yang dilakukan secara bertanggungjawab akan meningkatkan kinerja Komite teknis Kinerja komite teknis menjadi buruk Nasionalisme : - Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dalam penilaian evaluasi kinerja, nilai yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan masukan yang diberikan adalah untuk kepentingan bersama Penilaian yang dilakukan dalam evkin tidak dapat dipertanggungjawabkan dan memihak terhadap golongan atau pihak tertentu Etika Publik: - Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja anggota Komite Teknis. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Proses evaluasi kinerja yang dilakukan untuk bahan masukan bagi Komite teknis agar meningkat kinerjanya Komite teknis tidak mampu melakukan perbaikan karena belum ada evaluasi terhadap hasil kerja mereka Komitmen Mutu : - Melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Efisien dan tidak menyimpang prosedur. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Proses penilaian dalam evaluasi kinerja berjalan sesuai prosedur dan efisien Proses penilaian terhambat dan kegiatan menjadi tidak sesuai dengan aturan Anti Korupsi: - Jujur. Hasil evaluasiyang didapat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan bukan bentuk rekayasa Hasil evaluasi merupakan bentuk rekayasa evaluator
- 24. SKP – 6 Menyiapkan bahan untuk kegiatan fasilitasi perumusan RSNI yang harmonis dengan standar internasional Tahapan Penentuan RSNI yang masuk Prioritas Kelengkapan Dokumen Dukungan Pendanaan Rapat Teknis dan Rapat Konsensus Output Set Dokumen RSNI yang akan difasilitasi Dokumen Lengkap untuk penetapan SNI Aneka SK P Visi dan Misi Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Nilai-Nilai Organisasi team work Keterbukaan Pelaksanaan Rapat Delri untuk kegiatan ACCSQ-WG1 tanggal 01 Juni 2015
- 25. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Keseimbangan. - Bertanggungjawab terhadap data dan informasi. Hal ini diperlukan agar dapat seimbang dengan kebijakan nasional yang melindungi segenap tumpah darah namun juga selaras dengan kemajuan dunia internasional Bila tidak seimbang, maka SNI yang mengadopsi standar internasional akan merugikan masyarakat karena standar- standar tersebut belum tentu cocok dengan iklim di Indonesia. Nasionalisme : - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. - Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia terlibat dalam perumusan standar internasional karena bangsa indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif sehingga potensi dan dinamika dunia internasional, Indonesia selalu terlibat. Bila Indonesia tidak terlibat dalam perumusan di dunia Internasional, maka Indonesia akan rugi karena kepentingan masyarakat Indonesia tidak dapat diakomodasi dalam standar yang akan berlaku secara internasional dan diakui oleh semua negara. Etika Publik: - Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. - Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Peraturan internasional yang telah diakui dan disetujui untuk menjadi peraturan di negara kita, perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat akan manfaat dan dampak kedepannya. Bila standar internasional tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan merugikan negara dan bangsa bila terjadi kesalahan dalam penerapannya yang tidak sesuai dengan kondisi dan kesiapan bangsa indonesia. Komitmen Mutu : - Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Keselarasan dengan peraturan Internasional dapat membantu bangsa Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang terjadi di negara lain. Bila standar SNI kita tidak dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan maka akan merugikan masyarakat kita yang tidak bisa bekerjasama dengan negara lain terutama dalam masalah pertukaran barang dan jasa. Anti Korupsi: - Kerja keras hasilnya maksimal karena standar internasional tersebut sangat cepat dan tuntutannya tinggi mengingat kebutuhannya yang mendesak. memperlambat kerjasama antar negara kaitannya dengan ekspor impor barang dan jasa kita.
- 26. SKP – 6 Menyiapkan bahan untuk kegiatan fasilitasi perumusan RSNI yang harmonis dengan standar internasional A – Keseimbanga n, Bertanggungj awab terhadap data dan informasi • Adanya keseimbang an antara kewenanga n, harapan dan kapasitas • bersifat rahasia dan N - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, Memelihara ketertiban dunia, Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. •melakukan harmonisasi standar-standar yang ada di dalam negeri dengan standar internasional •Proses harmonisasi E - kesetaraan dalam pekerjaan, Mempertang gungjawabka n tindakan dan kinerjanya • agar bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa lain • roses K - Beradaptasi dengan tuntutan perubahan • dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan serta berdaya saing di dunia Internasiona l A – Kerja Keras • membutuhk an kerja keras bersama SK P
- 27. SKP – 7 Menyiapan bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan tahunan Tahapan Identifikasi referensi pendukung Penyusunan konsep laporan teknis kegiatan Pemberian input terhadap naskah laporan tahunan; Output Rekaman Kegiatan dan Laporan Teknis Input Untuk Naskah Laporan Tahunan Aneka SK P Visi dan Misi Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa. Nilai-Nilai Organisasi Keterbukaan kecepatan kejujuran sosialisasi kegaiatan Peraturan Kepala BSN dan Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, 13 Juni 2015
- 28. SKP – 7 Menyiapan bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan tahunan A – membut uhkan adanya laporan, Kejujura n •mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai •membuat laporan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada N - Berani membela kebenaran dan keadilan, Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan • pembuatan laporan harus jujur • pembuatan laporan harus mengedep ankan kebenaran dan E - Mempertanggun gjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah •laporan berguna untuk pertanggungjawab an •mengetahui sudah sejauh mana kebijakan pemerintah K - Melaksanakan sesuai rencana dan SOP, Sadar sepenuhnya dengan tupoksi • laporan dapat dinilai apakah suatu program sudah dilakukan secara benar atau tidak • pembuatan laporan merupakan salah satu tugas dan fungsi yang harus dikerjakan. A – Bera ni • keberanian dibutuhkan dalam penyusuna n laporan kinerja yang komprehe nsif dan menyeluru SK P
- 29. Nilai-Nilai ANEKA Analisis Dampak Penerapan ANEKA Tanpa ANEKA Akuntabilitas: - Membutuhkan adanya laporan. Kejujuran. Laporan tahunan berguna untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan ke depannya secara jujur dan dari hati sehingga organisasinya menjadi lebih baik Tidak dapat diketahui oleh orang lain apa yang sudah kita kerjakan dan tidak ada perbaikan berkelanjutan bila tidak adanya laporan. Nasionalisme : - Berani membela kebenaran dan keadilan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Laporan tahunan dapat berguna untuk melaporkan kesalahan yang terjadi dan hal-hal yang melenceng dari peraturan dengan berani untuk membela kebenaran dan keadilan. Bila kita tidak berani membela kebenaran dan keadilan dalam pembuatan pelaporan, maka laporan tahunan yang dibuat akan penuh kebohongan dan sulit menjadi acuan dalam pengambilan keputusan Etika Publik: - Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat Masyarakat tidak dapat mengetahui hasil kerja kita sehingga akan terjadi kecurigaan dan buruk sangka yang tidak tepat Komitmen Mutu : - Melaksanakan sesuai rencana dan SOP. - Sadar sepenuhnya dengan tupoksi. Dengan laporan tahunan dapat dibandingkan pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana dan SOP atau belum sesuai Tidak dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan dan hasil yang didapatkan Anti Korupsi: - Berani Laporan tahunan membutuhkan keberanian dalam pembuatannya, sehingga laporan dapat dituliskan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Bila tidak berani melaporkan, maka yang terjadi adalah laporan yang dibuat akan penuh kebohongan dan manipulasi.
- 30. No Kegiatan Kendala Solusi 1 SKP 1 Beberapa komite teknis tidak aktif dalam menyampaikan usulan perubahan PNPS maupun komite teknis. Dilakukan komunikasi intens saat dilakukan evaluasi teknis komite teknis tersebut 2 SKP 2 Keterbatasan sarana dalam pendokumentasian karena beberapa agenda yang dilakukan di luar kantor Pembagian tugas dokumentasi kegiatan dengar pendapat dengan adanya assiten evaluator 3 SKP 3 Keterbatasan waktu dalam proses pengeditan SNI karena jumlah halamannya yang banyak Dibagi dengan rekan kerja team dalam penyusunannya 4 SKP 4 Banyak peserta yang belum memiliki kompetensi dasar dalam proses penyusunan SNI seperti kemampuan komputer dan editing Dilakukan proses pendampingan kepada peserta yang belum memahami bagaimana proses pengeditan yang baik dan benar 5 SKP 5 Keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan, karena kegiatan SKP yang padat dan berlangsung lama, seperti pelaksanaan evaluasi kinerja untuk 70 komite teknis Dilakukan pembagian jadwal yang seimbang dengan rekan-rekan kerja yang lain 6 SKP 6 Kurangnya proses kaderisasi dan pembinaan kepada karyawan junior karena keterbatasan peserta yang dapat mengikuti acara-acara tersebut Mengikuti acara melalui media teleconference 7 SKP 7 Kurangnya informasi dan sosialisasi bagaimana menuliskan laporan tahunan baik secara pribadi maupun organisasi di tingkat bidang Mengikuti kegiatan sosialisasi ke depannya dengan lebih intens lagi Kendala dan Solusi dalam Aktualisasi
- 31. Jadwal Realisasi Kegiatan No Nama Kegiatan Juni 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 SKP 1 √ 2 SKP 2 √ √ 3 SKP 3 √ 4 SKP 4 √ √ √ √ 5 SKP 5 √ √ √ 6 SKP 6 √ 7 SKP 7 √ 8 Seminar Rancangan √ = Rencana √ = Terlaksana
- 32. No SKP Nama Kegiatan Rencana Awal Realisasi Bukti Realisasi 1 SKP 1 Rapat Sekretariat MTPS 2-3 Juni 2015 09 Juni 2015 Risalah Rapat Bahan-Bahan Rapat 2 SKP 2 Audiensi dengan Komite Teknis saat Evaluasi Kinerja Komite Teknis 4-5 Juni 2015 11 dan 17 Juni 2015 Dokumen Masukan untuk BSN 3 SKP 3 Monitoring Proses Perumusan RSNI 8-9 Juni 2015 10 Juni 2015 Dokumentasi email, SISNI, screenshot pekerjaan editing. 4 SKP 4 a. Workshop Konseptor b. Workshop Editor 10-11 Juni 2015 8-9 Juni 2015 dan Foto, Website, Bahan-Bahan training. 5 SKP 5 Evaluasi Kinerja Komite Teknis BATAN dan Kementan 12 dan 15 Juni 2015 11 dan 17 Juni 2015 Foto kegiatan, Laporan Evkin, Daftar Hadir dan Surat Tugas 6 SKP 6 a. Rapat Delri Kegiatan ACCSWQ- WG1 b. ISO Days c. Teleconference ISO 16-17 Juni 2015 a. 2 Juni 2015 Foto Kegiatan, Bahan rapat dan daftar hadir 7 SKP 7 Pelaksanaan Audit Internal Dokumen Realisasi Kegiatan Aktualisasi Nilai Nilai Aneka
Notas do Editor
- Misi BSN Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN sebagai berikut: Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Pemangku Kepentingan. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
- Nilai-Nilai Organisasi BSN Tata nilai yang dikembangkan di lingkungan BSN tersebut mencakup: Integritas yaitu kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan. Kejujuran yaitu kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (trustworthy healing information) pada era teknologi informasi ini. Kecepatan yaitu kemampuan untuk merespons dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi. Keterbukaan yaitu kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi customer. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan improvement berkelanjutan. Teamwork yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar melalui kerja sama.
- tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi
- Sasaran Kinerja dan Penilaian (SKP) Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi Menyiapkan bahan untuk perumusan konsep kebijakan pengembangan SNI lingkup bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam perumusan Rancangan akhir SNI lingkup bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi sumber daya Perumusan Standar lingkup bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pembinaan PT/SPT lingkup bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi Menyiapkan bahan untuk kegiatan fasilitasi perumusan RSNI yang harmonis dengan standar internasional lingkup bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi Menyiapan bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan tahunan Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi (SKP 1) Dengan rencana tahapan kegiatannya adalah : Verifikasi usulan dari Komtek atau Sub Komtek Pembahasan usulan pembentukan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis baru, Pembahasan usulan penambahan ruang lingkup Komtek atau SubKomtek Pembahasan perubahan atau pembubaran Komtek dan atau SubKomtek Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek dan atau SubKomtek Pembahasan usulan PNPS Koordinasi antar Komtek bila ada persinggungan ruang lingkup Komtek atau PNPS Sedangkan output dari kegiatan ini adalah Bahan rapat MTPS sebagai berikut : Ruang lingkup dan keanggotaan Komtek/SubKomtek : Pembentukan Komtek baru Pembentukan SubKomtek baru Perubahan/penambahan ruang lingkup Perubahan/penambahan keanggotaan Pembubaran Komtek/SubKomtek Pengajuan PNPS: PNPS baru PNPS perpanjangan PNPS terjemahan PNPS fasilitasi harmonisasi PNPS revisi Pembatalan PNPS
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi (SKP 1) Dengan rencana tahapan kegiatannya adalah : Verifikasi usulan dari Komtek atau Sub Komtek Pembahasan usulan pembentukan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis baru, Pembahasan usulan penambahan ruang lingkup Komtek atau SubKomtek Pembahasan perubahan atau pembubaran Komtek dan atau SubKomtek Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek dan atau SubKomtek Pembahasan usulan PNPS Koordinasi antar Komtek bila ada persinggungan ruang lingkup Komtek atau PNPS Sedangkan output dari kegiatan ini adalah Bahan rapat MTPS sebagai berikut : Ruang lingkup dan keanggotaan Komtek/SubKomtek : Pembentukan Komtek baru Pembentukan SubKomtek baru Perubahan/penambahan ruang lingkup Perubahan/penambahan keanggotaan Pembubaran Komtek/SubKomtek Pengajuan PNPS: PNPS baru PNPS perpanjangan PNPS terjemahan PNPS fasilitasi harmonisasi PNPS revisi Pembatalan PNPS
- Menyiapkan bahan untuk perumusan konsep kebijakan pengembangan SNI lingkup bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi (SKP 2) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut Identifikasi referensi pendukung; Penyusunan konsep usulan dokumen; Pembahasan usulan kebijakan dalam proses pengembangan SNI; Finalisasi hasil rancangan akhir dokumen Pelaksanaan Public Hearing ke pemangku kepentingan Finalisasi akhir dokumen Pemrosesan penetapan ke Biro Hukum
- Menyiapkan bahan untuk perumusan konsep kebijakan pengembangan SNI lingkup bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi (SKP 2) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut Identifikasi referensi pendukung; Penyusunan konsep usulan dokumen; Pembahasan usulan kebijakan dalam proses pengembangan SNI; Finalisasi hasil rancangan akhir dokumen Pelaksanaan Public Hearing ke pemangku kepentingan Finalisasi akhir dokumen Pemrosesan penetapan ke Biro Hukum