Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, keputusan hakim dan pendapat para ahli, serta lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel khusus pidana internasional. Dokumen ini juga menjelaskan peranan lembaga-lembaga peradilan tersebut dalam menegakkan hukum internasional dan menyelesa

2. Sumber-Sumber Hukum Internasional
Formil

3. Arti Secara Materiil
Adalah sumber hukum yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu negara.

4. Adalah sumber-sumber yang digunakan
Mahkamah Internasional dalam memutuskan
sengketa-sengketa akibat dari hubungan
Internasional.
Arti Secara Formil

6. Perjanjian Internasional
Subjek Hukum subjek yang terikat perjanjian
Sepakat  kesepakatan 2 pihak/ lebih
Tunduk/ diatur oleh hukum internasional
 Menimbulkan hak dan kewajiban
Objek tertentu  hal yang diatur didalamnya
Berbentuk tertulis  kata sepakat yang otentik

7. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional yang
melibatkan pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian dan saling
menyetujui, sehingga menimbulkan
hak dan kewajiban dalam bidang
internasional, memiliki kedudukan
sangat penting sehingga lebih
menjamin kepastian hukum karena
dibuat secara tertulis.

8. Hukum Kebiasaan Internasional
Persetujuan yang diekspresikan
melalui praktik sebagai kebiasaan
Internasional.
Berlaku umum (syarat materiil)
Diterima sebagai hukum

9. Prisip/asas yang diakui oleh bangsa-bangsa
yang beradab (sumber hukum primer).

10. Keputusan Hakim dan Pendapat
Para Ahli
Dapat dikemukakan untuk membuktikan
adanya kaedah hukum internasional mengenai
sesuatu persoalan yang didasarkan atas
sumber-sumber primer.
Keputusan-keputusan pengadilan dan
pendapat para sarjana itu sendiri tidak
mengikat artinya tidak dapat menimbulkan
suatu kaedah hukum.

12. Mahkamah
Internasional
Mahkamah
Kejahatan
Internasional
Panel Khusus &
Panel Spesial
Pidana
Internasional

13. Mahkamah Internasional (ICJ)
Lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di
Den Haag
Didirikan pada tahun 1945
Terdiri dari 15 hakim
Masa jabatan 9 tahun
Dapat di pilih kembali

14. Mahkamah Internasional (ICJ)
Menyelesaikan kasus-kasus
persengketaan
Internasional yang subjek nya
adalah Negara.
Contoh: Kasus Indonesia dengan Malaysia
mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

15. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Dibentuk pada 17
Juli 1998
Terdiri dari 18
Hakim
Masa jabatan 9
Tahun
Tidak dapat dipilih
kembali
Tujuan: mewujudkan supremasi hukum
internasional dan memastikan pelaku
kejahatan internasional

16. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

17. Panel Khusus dan Spesial Pidana
Internasional
Adalah lembaga peradilan internasional yang
berwenang mengadili para tersangka
kejahatan berat internasional yang bersifat
tidak permanen atau sementara.

18. Peranan Lembaga-lembaga Peradilan
1.Melindungi masyarakat melalui upaya
penanganan dan pencegahan kejahatan,
merehabilitasi pelaku kejahatan
2. Menegakkan dan memajukkan the rule of
law
3. Menjaga hukum dan ketertiban
4. Membantu dan memberi nasihat pada
korban kejahatan

19. 1. Memutuskan perkara-perkara pertikaian
2. Memberikan opini-opini yang bersifat
nasehat

20. Kendala Mahkamah Internasional
Sikap Egoisme antar negara yang bersengketa
Sikap Arogan yang ditunjukan oleh salah satu
negara yang bersengketa
Adanya sikap Monopoli atau hasutan dari negara-
negara Adidaya kepada Mahkamah Internasional
dalam memutuskan suatu keputusan dalam
persengketaan
Tidak adanya sikap tranparansi dari pihak suatu
kelompok yang terkait atau pemerintahan dalam
pengumpulan bukti-bukti untuk kasus Genosida
atau kejahatan perang.