Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UU SPPN tahun 2004 yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta pengawasan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dan daerah.

1. Perencanaan
Pembangunan Daerah:
Konsep dan Mekanisme
Randy R. Wrihatnolo
LPEM FEUI Jakarta, 22 Juli 2009

2. Tujuan
1. Peserta diharapkan untuk memahami dan
mengaplikasikan secara sederhana konsep,
pendekatan dalam perencanaan, mekanisme
dan dokumen perencanaan, serta berbagai
indikator kinerja pembangunan dalam proses
perencanaan pembangunan daerah.
2. Peserta diharapkan juga memahami kegiatan
pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan
pembangunan daerah.
2

3. Pokok Bahasan
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. Mendiskusikan sistem perencanaan di Indonesia serta perkembangannya dari waktu ke
waktu.
2. Membahas sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia
3. Membahas lembaga perencanaan di pusat maupun di daerah.
4. Menyusun sederhana dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU
SPPN tahun 2004.
Sub-Pokok Bahasan:
1. Perkembangan sistem perencanaan di Indonesia.
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: UU SPPN th 2004.
3. Mekanisme pembuatan dokumen perencanaan.
4. Lembaga Perencana Pusat dan Daerah.
5. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah (termasuk visi misi):
a. RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra.
b. SKPD, RKP Daerah, Renja SKPD, rincian dokumen RAPBD (isi & cakupan).
Referensi:
1. Strategic Management, Manajemen Strategis Sektor Publik.
2. UU No.25 / 2004 tentang SPPN.
3. Surat Edaran Mendagri No. 050/20/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen
RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
3

4. Kisi-kisi
Bagian 1. Pembangunan dan Perencanaan
Bagian 2. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Bagian 3. Dokumen RPJP Daerah
Bagian 4. Dokumen RPJM Daerah
Bagian 5. Dokumen RKP Daerah
Bagian 6. Contoh Penyusunan
Anggaran di Kota Depok
Referensi
4

5. Bagian 1.
Pembangunan dan
Perencanaan
5

6. 1. Pembangunan
Pembangunan
Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan
struktur secara sengaja dan terukur misal tingkat
kesejahteraan.
Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur,
maka diperlukan perencanaan.
Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan
membawa perubahan struktur?
6

7. 2. Perubahan Struktur
INPUT KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI
KEGIATAN
Modal, OUTPUT
SDM, SDA KEGIATAN
KESEMPATAN PROFIT/
BERUSAHA PENDAPATAN
PERUBAHAN
ahan
TEKNOLOGI
P erub
KUNCI
SUKSES
TABUNGAN
PEMUPUKAN MODAL
WELFARE FOR ALL SENDIRI 7
*) PERUBAHAN TEKNOLOGI

8. 2. Perubahan Struktur
Perubahan struktur
harus dipastikan dapat
terjadi pada diri kita,
keluarga/rumah tangga,
masyarakat, daerah,
negara.
8

9. 3. Dasar Filosofis Perencanaan
Perencanaan
• memastikan perubahan struktur
terjadi.
Bagaimana memastikannya?
• Dengan memperkecil peluang
munculnya ketidakpastian.
9

10. 3. Dasar Filosofis Perencanaan
Tiga elemen utama ketidakpastian:
Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat menjamin sesuatu akan
ada sesuai dengan waktunya, maka semakin kecil peluang
ketidakpastian.
Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin sesuatu sesuai
ukuran yang kita inginkan, maka semakin kecil peluang
ketidakpastian.
Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin sesuatu ada
secara indrawi, maka semakin kecil peluang ketidakpastian.
10

11. 3. Dasar Filosofis Perencanaan
Kehidupan manusia pasti menuju titik 0
Alam Mobilitas massa alam 0
Manusia Mobilitas massa manusia ~
Nol dibagi tak terhingga Nol
m
Manusia
Alam
t
Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih
lambat bergerak ke titik nol. Atau jumlah manusianya dibatasi. 11

12. 3. Dasar Filosofis Perencanaan
Perencanaan, dalam arti luas merupakan
upaya manusia meminimalkan ketidakpastian itu,
memfungsikan kemampuan foresight yaitu kemampuan
”melihat jauh ke depan”. Langkah paling purba yang
dilakukan manusia dalam perencanaan. Kemajuan peradaban
manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini.
Tugas perencana ”melihat jauh ke depan”!!!
Manusia bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan
pasti ada, makan nasi dan lauknya, tapi bukan makan angin.
12

13. 3. Dasar Filosofis Perencanaan
Perencanaan, dalam arti sempit derivat dari
foresight, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring).
Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat
materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur.
Tugas perencana ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi”
menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”.
Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya
persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih
sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”.
Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka
terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar
kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras).
13

14. 4. Siklus Perencanaan
Perencanaan harus rasional, didasari prinsip-prinsip yang rasional
bukan berdasakan emosi dan tebak-tebakan (kira-kira).
Berdasarkan pendekatan rasional (rationality approach), proses
perencanaan:
• Berhubungan erat dengan economy welfare.
• Dalam soal makro-ekonomi, terkait go-public di pasar modal
(prospectus dan rencana).
• Selalu melihat efisiensi dalam alokasi sumberdaya.
• Memaksimumkan output, dalam jumlah input tertentu atau
meminimisasi input untuk memperoleh output tertentu.
• Asumsi informasi sempurna, data tersedia dan akurat.
14

15. 4. Siklus Perencanaan
7 1 2
Evaluasi Perumusan Perumusan
Tujuan Sasaran
6 Pengumpulan
Implementasi dan
Analisis Data
Published
Plan
5 4 3
Implementasi Penilaian Identifikasi
Perencanaan Komparatif Pilihan
15

16. 4. Siklus Perencanaan
Agar perencanaan rasional, maka perlu:
• Identifikasi dan tentukan masalahnya.
• Klasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa tujuan, nilai dan
sasaran yang berhubungan dengan masalah.
• Identifikasi alternatif dari serangkaian kegiatan untuk
memecahkan masalah dalam rangkaian pemecahan dalam
rangka mencapai sasaran.
• Perkiraan akibat dari setiap alternatif dari serangkaian kegiatan
yang mungkin terjadi.
• Bandingkan setiap perkiraan akibat alternatif dari serangkaian
kegiatan dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sasaran
yang sfesifik.
• Pilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang
akibatnya paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau
yang paling bisa menyelesaikan masalah atau yang paling
mengumntungkan atau tidak merugikan.
16

17. 4. Siklus Perencanaan
Kelemahan perencanaan rasional:
• Data untuk identifikasi masalah.
• Kelemahan dalam modeling vs banyak sasaran
(tenaga ahli).
• Menterjemahkan keinginan masyarakat vs political
will.
• Perlu mengembangkan pendekatan rasional dalam
pengambilan keputusan.
17

18. 4. Siklus Perencanaan
Proses umum:
• Membentuk Organisasi.
• Menentukan Tujuan Perencanaan.
• Rumuskan Sasaran.
• Mengumpulkan dan Menganalisa Data
• Identifikasi Serangkaian alternatif kegiatan
• Nilai Serangkaian alternatif kegiatan
• Pilih alternatif yang paling memungkinkan
• Laksanakan
• Monitoring dan evaluasi.
18

19. 5. Silogisme dalam Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas
Ideologis:
1. Kapitaslisme
2. Sosialisme
PERUMUSAN Tentukan Definisi-
Teoritis (Conceptual Framework) Definisi
MASALAH Parameternya
1. Lingkaran Setan
Pragmatis
2. Perpres RPJMN
Indikator ?
Misal:
TUJUAN Meningkatkan APS
APS 2010 = 88
2010 2014
Proyeksi APS 2010 APS 2014
88 95
SASARAN
APS 2014 = 95
(TARGET)
1. Metode Time Series
Forecasting 2. Metode Kausal
3. Model Kualitatif
Delphi,
Teknik Penentuan Sistem
ALTERNATIF
Kriteria & Alternativ AHP
Efas/ifas
4. Linear Programming
5. Analisis Inpput-output
PRIORITAS
Model Penentuan Prioritas
PERENCANAAN 19

20. 6. Bentuk-bentuk Silogisme dalam Penentuan Sasaran
1. Paralel
4. Single Line (Focus)
Tujuan Target
t t+n S1 ------------------
S1 ------------> S2 ------------------
S2 ------------> S3 ------------------
S3 ------------> S4 ------------------
Sn ------------>
5. Line Branch
2. Paralel-Mixed
S1 --------------
S1 --------------> S2 --------------
S2 ------- S3 --------------
Sn --------------> Sn --------------
3. Multi-Line
S1 ---------------------------------->
S2 -------------------
S3 ----------------
S4 ---------------------------------->
20

21. 7. Kita harus memastikan mempunyai data yang fokus
RT, RW,
Keluarga
Dasawisma, Dusun
Desa, Kelurahan,
Kampung, Nagari,
Banjar
Makan
Pendidikan
Kesehatan Kecamatan, Distrik
Masyarakat, Keluarga Besar
Sumber Energi Kabupaten, Kota
Transport
Provinsi
Bangsa
Negara
(NKRI) 21

22. Bagian 2.
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
22

23. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia
PERENCANAAN
INTERVENSI LANGSUNG TUJUAN BANGSA INDONESIA
PEMERINTAH
1. BARANG DAN JASA PUBLIK (UUD 1945):
2. PRAKARSA STRATEGIS 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS.
3. KEBERPIHAKAN 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI.
4. PENEGAKAN KEDAULATAN 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.
4. MASYARAKAT YANG ADIL.
TUJUAN PEMBANGUNAN:
1. EKONOMI.
2. SOSIAL.
PENGATURAN MASYARAKAT 3. BUDAYA.
1. KEBIJAKAN 4. POLITIK
2. REGULASI 5. KEAMANAN
6. PERTAHANAN
23

24. Prinsip Perencanaan di Indonesia
AGENDA
MASYARAKAT
PROSES POLITIK
PEMILIH
POLITIK PARTAI
(VOTERS)
BERKUASA
DIALAMI OLEH
MASYARAKAT
NON- DISERASIKAN,
EXCLUDABLE DAN AGENDA
VISI JANGKA
KEBUTUHAN KEGAGALAN DITERJEMAHKAN PEMBANGUNAN
PANJANG
MASYARAKAT PASAR PEMBANGUNAN KE KEGIATAN- NASIONAL LIMA
NON- KEGIATAN TAHUNAN
NASIONAL
RIVALRY PEMBANGUNAN
DIAMATI OLEH
PARA
PROFESIONAL
PERSPEKTIF
PENGAMAT PROSES
JANGKA
PROFESIONAL TEKNOKRATIK
MENENGAH
RKP
LEMBAGA
DAN
PELAKSANA
RAPBN
Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik. 24

25. Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah
25

26. Pengaturan SPP dalam UU SPPN
Bahasan mengenai pengaturan SPP dalam UU SPPN akan penulis arahkan untuk
memahami konsep penyusunan dokumen SPPN itu sendiri. Untuk itu kita dapat
menggambarkannya dalam praktik perencanaan pembangunan di Indonesia.
Definisi. Secara definitif dalam UU SPPN, perencanaan adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Nasional
adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Kita dapat melihat pengaturan SPP dari tinjauan: (1) dokumen perencanaan; (2)
kegiatan yang direncanakan; (3) lembaga perencanaan; (4) proses perencanaan;
dan (5) tahapan penyusunan rencana.
26

27. Pengaturan SPP dalam UU SPPN
Pengaturan SPP yang telah masuk ke dalam UU SPPN:
(1) Dokumen perencanaan
(2) Kegiatan yang direncanakan
(3) Lembaga perencanaan
(4) Proses perencanaan; dan
(5) Tahapan penyusunan rencana.
27

28. Apa Yang Harus Dilihat
• Cita-cita Nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
• Tujuan Nasional; dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia.
• Tugas Pokok; setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta
mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
• Amandemen keempat UUD 1945
Paket Undang-undang “Pembangunan”
• Politik UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden, Pilleg.
• Otonomi Daerah UU 32/2004 Desentralisasi, UU 33/2004 Keuangan Daerah
• Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 1/2003 PbN, UU 17/2004 KN.
• Sistem Perencanaan UU 25/2004 SPPN
28

29. Kerangka Materi UU SPPN
Terdiri dari 10 Bab dan 37 pasal dengan sistematikan Bab:
I. Ketentuan Umum
II. Azas dan tujuan
III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional
IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
V. Penyusunan dan Penetapan Rencana
VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
VII. Data dan Informasi
VIII. Kelembagaan
IX. Ketentuan Peralihan
X. Ketentuan Penutup.
29

30. Kerangka Materi UU SPPN
Azas dan Tujuan (1)
1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan.
3. SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum
penyelenggaraan negara:
• Azas Kepastian hukum
• Azas Tertib Penyelenggaraan negara.
• Azas Kepentingan Umum
• Azas keterbukaan
• Azas proporsionalitas
• Azas Profesionalitas
• Azas Akuntabilitas
30

31. Kerangka Materi UU SPPN
SPPN bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi
baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah
maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
31

32. Ruang Lingkup Perencanaan
Nasional Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Menengah Daerah
Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah
32

33. Proses Perencanaan
Proses Perencanaan Tahap Perencanaan
1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden 1. Penyusunan Rencana:
dan Kepala Daerah menghasilkan rencana • Rancangan rencana pembangunan
pembangunan hasil proses politik (public nasional/daerah.
choise theory of planning) Khususnya • Rancangan rencana kerja
penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Depa/lembaga SKPD Musrenbang.
2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang • Rancangan akhir rencana
dilakukan oleh perencana profesional atau pembangunan.
lembaga/unit organisasi yang secara
fungsional melakukan perencanaan 2. Penetapan Rencana:
Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi • RPJP Nasional dengan UU dan RPJP
dan kompetensi lembaga perencana. Daerah dengan Perda
3. Proses Partisipatif: perencanaan yang • RPJM dengan peraturan Presiden/
melibatkan masyarakat (stakeholders) a.l. Kepala Daerah.
pelaksanaan musrenbang. • RKP/RKPD dengan peraturan
4. Proses Bottom-up dan Top-down: Presiden/Kepala Daerah.
Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas 3. Pengendalian Pelaksanaan
ke bawah atau dari bawah ke atas dalam Rencana.
Hirarki pemerintahan. 4. Evaluasi Kinerja.
33

34. Tahap Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian dan Evaluasi (2)
• Pasal 30 UU SPPN • Pimpinan kementerian/lembaga/kepala
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata SKPD melakukan evaluasi kinerja
cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode
diatur dengan peraturan pemerintah sebelumnya.
dengan melibatkan instansi terkait. • Menteri/Kepala Bappeda menyusun
• Pengendalian pelaksanaan rencana evaluasi rencana pembangunan
pembangunan dilakukan oleh masing- berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
masing pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
kementerian/lembaga/satuan kerja • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi
perangkat daerah penyusunan rencana pembangunan
• Menteri/Kepala Bappeda menghimpun nasional/daerah untuk periode
dan menganalisis hasil pemantauan berikutnya
pelaksanaan rencana pembangunan
dari masing-masing pimpinan
kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan tugas
dan kewenangannya. 34

35. Alur Perencanaan Pembangunan
1. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Bawah ke Atas
Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) menggariskan bahwa inisiatif perencanaan berasal
dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi.
2. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Atas ke Bawah
Pendekatan dari atas ke bawah (top-down approach) menggariskan bahwa perumusan strategi yang telah
disatukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan tertinggi dibantu oleh para manajer di level di di bawahnya.
Strategi menyeluruh ini kemudian dipakai sebagai penentu sasaran-sasaran dan mengevaluasi kinerja
unit usaha masing-masing.
3. Alur Perencanaan Pembangunan Interaktif
Pendekatan perencanaan pembangunan yang lain adalah pendekatan interaktif (interactive approach)
yang menggariskan adanya jalan tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas
ke bawah. Sebelum strategi ditetapkan, terlebih dahulu diawali dengan konsultasi antar manajer puncak
dengan para manajer pada tingkat di bawahnya termasuk manajer lapangan. Di sini terjadi sinkronisasi
antara sasaran umum di induk institusi dan pengetahuan lapangan dari para manajer di bawahnya.
4. Alur Perencanaan Pembangunan Tingkat Ganda
Pendekatan tingkat ganda (dual level approach) menggariskan bahwa strategi dirumuskan terpisah pada
dua tingkatan yang berbeda, yaitu pada tingkat induk institusi dan pada tingkat unit di bawahnya. Semua
unit menyusun rencana sesuai tingkat masing-masing dan rencana ini secara periodik ditinjau oleh
manajemen tingkat induk.
35

36. Instrumen Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Pusat
Renstra Pedoman Renja - Pedoman Rincian
RKA -KL
KL KL APBN
Pedoman Diacu
RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan Pedoman
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pemerintah Daerah
Dijabarkan
RPJP Pedoman RPJM RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman
Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
36

37. Mekanisme Perencanaan Tahunan
37

38. Apa Yang Harus Kita Lakukan
Membagi tugas visi dan misi ke
dalam semua urusan.
Urusan
Wajib
25 Urusan
Arah
Program Berbagai
Kebijakan Urusan Output
RPJMD Kegiatan
RPJMD
6 Urusan
Urusan
Pilihan
38

39. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Permendagri 59/2008)
26 Urusan Wajib: 19. Kesbangpoldagri,
1. Pendidikan, 20. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum,
2. Kesehatan, Administrasi Keuangan, Perangkat
3. Pekerjaan Umum, Daerah, Kepegawaian dan Persandian,
4. Perumahan, 21. Ketahanan Pangan,
5. Penataan ruang, 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa,
6. Perencanaan Pembangunan, 23. Statistik,
7. Perhubungan, 24. Kearsipan,
8. Lingkungan Hidup, 25. Kominfo,
9. Pertanahan, 26. Perpustakaan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil,
11. Pemberdayaan Perempuan dan 8 Urusan Pilihan:
Perlindungan Anak, 1. Pertanian,
12. KB dan Keluarga Sejahtera, 2. Kehutanan,
13. Sosial, 3. ESDM,
14. Ketenagakerjaan, 4. Parwisata,
15. KUKM, 5. Perikanan dan Kelautan,
16. Penanaman Modal, 6. Perdagangan,
17. Kebudayaan, 7. Industri,
18. Kepemudaan dan Olahraga, 8. Transmigrasi
39

40. Contoh Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Perda 8/2008)
1. Sekretariat Daerah 19. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
2. Sekretariat DPRD Keuangan
3. Sekretariat Badan Narkotika Kota 20. Dinas Pemadam Kebakaran
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Dinas Komunikasi dan Informasi
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 22. Dinas Pertanian dan Perikanan
6. Badan Lingkungan Hidup 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 24. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
8. Inspektorat Daerah 25. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
9. Dinas Pendidikan Perlindungan Masyarakat
10. Dinas Kesehatan 26. Kantor Arsip dan Perpustakaan
11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 27. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ketahanan Pangan
13. Dinas Tata Ruang dan Permukiman 28. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29. Kec. Beji
16. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 30. Kec. Cimanggis
17. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar 31. Kec. Limo
18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni 32. Kec. Pancoran Mas
dan Budaya 33. Kec. Sawangan
34. Kec. Sukmajaya
40

41. Proses Perencanaan di Indonesia
Masa Jabatan Presiden Berikutnya
3. Jabatan Presiden
Pelantikan Pidato I Pidato II Berakhir
Presiden Terpilih Pengantar Pengantar 4. Pelantikan Presiden
APBN di DPR APBN di DPR Terpilih
0 1 5 6
Agenda Rencana
Presiden Pembangunan Perioda Agenda Rencana
Terpilih 5 Tahun Nasional Pembangunan
5Tahun
Berikutnya
Lembaga Perencana
Mengelola Penyusunan
Rencana Pembangunan
Lima Tahun
Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) 41

42. Proses Perencanaan di Indonesia
Medio Mei Agustus Oktober
Kebijakan APBN
DPR Umum
Prioritas
Kerangka
Pokok- Pembiayaan RKP
Menteri pokok
PPN RKP
Pokok-Pokok
Menkeu Kebijakan RAPBN
Fiskal
Departemen/
RKAKL
Lembaga/
Daerah
Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) 42

43. Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up
Rancangan Rancangan Rancangan Renbang
Renbang Renbang Renbang Pusat
Nasional Propinsi Kabupaten/ Final
Kota
Korenbang Musrenbang
Pusat Musrenbang Musrenbang
Propinsi Kabupaten / Pusat
Kota
Rencana Kerja
Departemen/
Lembaga
43

44. Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional
UU SPPN
UU
32/2004
Belum ada
aturan
Tidak
diakui?
44

45. Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional
Hubungan kerja antara Depkeu dan Bappenas saat ini
dijembatani oleh PP 20/2004 Rencana Kerja Pemerintah dan Permendagri 13/2006
PP 21/2004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tentang Pedoman
Kementerian Negara/Lembaga. Pengelolaan
Keuangan Daerah jo
Permendagri 59/2007
Depkeu tentang Perubahan
UU No. 17/2004 Atas Permendagari
13/2006
Bappenas
UU No. 25/2004
Depdagri
UU No. 32/2004
SKB Menneg PPN/Kepala Bappenas,
Mendagri, dan Menkeu
45

46. 46

47. Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional Tidak Sinkron??
Isu UU 17/2003 UU 33/2004 UU 32/2004 UU 25/2004
Yang disusun
Tidak
Penyusunan Berdasar Prestasi berdasar prestasi Tidak berdasar
berdasar
Renja SKPD Kerja kerja adalah RKA prestasi kerja
prestasi kerja
SKPD
Pedoman Renstra
Penyusunan Renstra SKPD SKPD dan
Renja SKPD RKPD
Pihak yang
menetapkan
DPRD dan Pemda DPRD dan Pemda Kepala Daerah
prioritas dan
plafon
Acuan Dasar
Prioritas dan Acuan Penyusunan
Penyusunan RKA Penyusunan
Plafon RKA SKPD
SKPD RKA SKPD
Dibahas dahulu Dibahas dahulu
oleh DPRD lalu oleh DPRD lalu Diserahkan ke
RKA SKPD
disampaikan ke disampaikan ke PPKD
PPKD PPKD
Perubahan Tidak
Usul DPRD Tidak ditegaskan
RAPBD ditegaskan
47

48. Bagian 3.
Dokumen
RPJP Daerah
48

49. Mengapa Kita Menyusun RPJP
• Amandemen UUD 1945 perubahan dalam
pengelolaan pembangunan tidak ada lagi Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman
penyusunan rencana pembangunan nasional.
• RPJP disusun sebagai penjabaran dari tujuan
dibentuknya pemerintahan negara Indonesia dalam
bentuk visi,misi dan arah pembangunan nasional.
• RPJP merupakan dokumen perencanaan lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar,
sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi
penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah
(RPJM) dan rencana tahunannya.
49

50. Landasan Hukum
• Amandemen ke-4, UUD 1945 (tidak ada GBHN)
• UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
• UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang
• SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
50

51. Pengertian RPJP Daerah
• Rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintah daerah
sesuai UU tentang Pemerintah Daerah.
• Merupakan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 20 tahun.
• Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM daerah.
• Bersifat makro,memuat visi,misi dan arah pembangunan jangka
panjang.
• Mengacu arah pembangunan nasional yang ditetapkan pada RPJP
Nasional dan RPJP Provinsi sesuai potensi dan karakter.
• Merupakan produk para pemangku kepentingan daerah
(stakeholders).
• RPJP daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
51

52. Tujuan Adanya RPJP Daerah
• Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam
pencapaian tujuan.
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antardaerah, antarruang, antarwaktu dan antarfungsi.
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.
• Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
52

53. Sistem Perencanaan Pembangunan
PRODUK
Dokumen Rencana
A. Dimensi waktu
* Jangka panjang
* Jangka menengah
* Jangka pendek
B. Dimensi administratif
* Nasional
* Daerah
PROSES
Pentahapan Perencanaan
KELEMBAGAAN A. Teknokratik
Penataan Peran dan Fungsi B. Partisipatif
• Bappeda/SKPD C. Politik
• Masyarakat
• Rasional aspiratif, akseptif,
efisien, efektif, berkelanjutan
53

54. Proses Penyusunan dan Penetapan RPJP
I. Rancangan
Pelaksanaan Rencana Proses
Teknokratik oleh
Bappeda
II. Pembahasan
IV. Penetapan
Rancangan
Rancangan
Rencana Melalui
RPJP Daerah
Forum Musrenbang
Peraturan
dengan Melibatkan
Daerah
Masyarakat
III. Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJP Daerah
Ranperda
54

55. Ruang Lingkup Perencanaan
RPJP Daerah: Visi, Misi dan Arah Pembangunan
RPJM DAERAH Renstra SKPD
Penjabaran Visi Misi Program Berpedoman pada RPJM Daerah
Kegiatan
• Strategi pembangunan daerah. • Visi dan misi SKPD.
• Kebijakan umum. • Tujuan dan strategi.
• Kerangka ekonomi makro. • Kebijakan dan program.
• Program pembangunan. • Kegiatan indikatif.
RKP DAERAH Renja SKPD
Penjabaran RPJM daerah Penjabaran renstra SKPD
• Prioritas pembangunan daerah.
• Rancangan kerangka ekonomi makro. • Kebijakan SKPD.
• Arah kebijakan keuangan daerah. • Program dan Kegiatan
• Program pembangunan. Pembangunan.
55

56. Sistematika Penulisan RPJPD (1)
Bab I Pendahuluan
Memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan landasan hukum, tata urut,
kerangka pikir dan proses penyusunan RPJPD.
Bab II Kondisi Umum
Memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai dengan titik awal
penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang
akan dihadapi selama kurun waktu 20 tahun ke depan.
Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun N sd N+20
Memuat visi pembangunan daerah dan misi pembangunan yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun N sd N+20
Memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten/Kota.
Bab V Penutup.
56

57. Proses Penyusunan RPJPD
57

58. Bagian 4.
Dokumen
RPJM Daerah
58

59. Fungsi RPJMD
UU 25/2004 SPPN:
Pemerintah daerah yang telah memiliki kepala daerah
hasil pemilihan langsung wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 tahun.
Ketentuan tersebut sejalan dengan:
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PPus dan PDa
59

60. Kapan RPJMD Disusun?
UU 32/2004 Dokumen RPJMD ditetapkan oleh
peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
kepala daerah terpilih dilantik.
Contoh:
Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2005-2010 secara
demokratis yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, dan telah dilantik Kepala Daerah
pada tanggal 5 Desember 2005 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-
1040/2005 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan H. Obar Sobarna S.Ip sebagai Bupati Bandung 2005-2010, dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1041/2005 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Pemberhentian Drs. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati Bandung 2000-2005 dan
Pengesahan Pengangkatan H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati Bandung 2005-2010.
Maka Bupati Bandung Terpilih harus segera menyusun RPJMD tahun 2005-2010,
kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah paling lambat 3 bulan sejak kepala
daerah terpilih dilantik. 5 Desember 2005 + 3 bulan Pada bulan Maret 2006
Perda tentang RPJMD Kabupaten Bandung harus segera terbit.
60

61. Apa Guna RPJMD?
RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin
dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti
kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih.
Program dan kegiatan yang direncanakan dalam
RPJMD bersifat indikatif sesuai urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.
61

62. Apa Yang Harus Diperhatikan?
Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota perlu mengintegrasikan:
• Rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra-SKPD.
• Masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan
pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah
perencananaan pembangunan (musrenbang).
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sebagai penjabaran
visi, misi dan program kepala daerah terpilih, perlu berpedoman
pada:
• RPJPD Kabupaten/Kota (apabila sudah ada).
• RPJMD Provinsi (Renstra Pemerintah Provinsi).
• Sumberdaya yang tersedia di daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
• RPJM Nasional.
62

63. Tata Cara Penyusunan RPJMD
Tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota merujuk pada:
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal
11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Daerah.
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Setempat tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (apabila ada).
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Setempat (apabila
ada).
UU 25/2004 Pasal 25 Ayat (1) dan UU 33/2004 Pasal 69 Ayat (2):
• RPJMD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan
oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat
rencana kerja, program dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur
dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan
sumberdaya yang tersedia.
63

64. Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RPJMD:
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400).
4. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).
7. PP 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. PP 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
9. PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
10. PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
11. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Perpres 7/2005 tentang RPJMN Tahun 2004-2009.
13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang terkait dengan penyusunan RPJMD.
64

65. Silogisme RPJMD
Gambaran Umum
Kondisi Daerah
Visi, Misi dan Prioritas Daerah
(Kepala Daerah Terpilih)
Strategi Pembangunan Daerah
(kebijakan kepala daerah terpilih)
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah Kebijakan Umum
Program Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan di SKPD - SKPD 65

66. Sistematika Penulisan RPJMD (1)
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan RPJM, maksud dan tujuan
penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini berisikan tentang uraian statistik dan gambaran umum kondisi daerah
saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada saat ini pada berbagai
bidang dan aspek kehidupan dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan
yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam
jangka waktu 5 ( lima ) tahun.
BAB III VISI, MISI DAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah terpilih serta prioritas
pembangunan daerah selama lima tahun.
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi menguraikan kebijakan dalam mengimplementasikan program
kepala daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan
pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. 66

67. Sistematika Penulisan RPJMD (2)
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang kenaikan dan penurunan serta pola-pola alokasi
belanja daerah. Selain itu bab ini berisikan tentang arah pengelolaan pendapatan
dan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran.
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
Bab ini menguraikan tentang kebijakan yang berkaitan dengan program kepala
daerah terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan
kegiatan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisikan tentang rincian program pembangunan daerah yang merupakan
instrumen untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan.
Program-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam berbagai
kegiatan oleh SKPD sesuai dengan fungsinya.
BAB VIII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan.
67

68. Bagian 5.
Dokumen
RKP Daerah
68

69. Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa
konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan
pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama
dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan
kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika
perkembangan daerah dan nasional.
69

70. Apakah RKPD itu?
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang
menggambarkan permasalahan pembangunan daerah
serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun 2009 untuk memecahkan
permasalahan pembangunan daerah secara terencana
melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
70

71. Siapakah Penyusun RKPD?
UU 25/2004 ttg SPPN Pasal 20:
Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran
dari RPJM daerah.
PP 8/2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 17:
Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Kepala Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD
dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan kepala SKPD dan
rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan Musrenbang RKPD.
71

72. Apa Guna RKPD?
RKPD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota
YBS, dengan memperhatikan pada RKP-Pusat dan RKPD Provinsi.
RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh
seluruh perangkat daerah (SKPD), yang secara substansial memuat
rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur
dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kemampuan umber daya yang tersedia.
RKPD Kabupaten/Kota merupakan pedoman perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan
daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan RKUA Tahun
Tersebut.
72

73. Proses Penyusunan RKPD
Proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota mengacu
pada PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Langkah-langkahnya:
1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD
2. Penyusunan Rancangan RKPD
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
73

74. Proses Penyusunan RKPD
1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD
a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan
rancangan awal RKPD yang bersumber dari:
* RPJMD Kabupaten/Kota yang berlaku.
* Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
* Rancangan Rencana Kerja SKPD-SKPD yang
berlaku;
* Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari
hasil monitoring dan evaluasi;
* Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun
berjalan.
74

75. Proses Penyusunan RKPD
b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan
daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap
prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan
yang direncanakan;
c. Merumuskan indikasi kegiatan;
d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD
sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja
SKPD.
e. Melaksanakan Forum SKPD I membahas usulan
SKPD dalam Rancangan Renja SKPD;
f. Melaksanakan Forum SKPD II membahas usulan
wilayah;
g. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan
wilayah dan SKPD. 75

76. Proses Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan RKPD
a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja
SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja
SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD;
c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam
rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi
rancangan RKPD;
e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku
kepentingan pembangunan melalui Musrenbang untuk
menyempurnakan rancangan RKPD.
76

77. Proses Penyusunan RKPD
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat
kesepakatan hasil musrenbang;
b. Penyusunan rancangan akhir RKPD memperhatikan
naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi khususnya
tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan
di Kabupaten/Kota ybs;
c. Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah
tentang RKPD.
77

78. Proses Penyusunan RKPD
4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah
Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala
Bappeda;
b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD.
c. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan
untuk menggunakan RKPD.
78

79. Contoh: Mekanisme Tahunan Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung
Keterkaitan proses/tahapan mekanisme tahunan dalam penyusunan Rancangan Awal
RKPD Kabupaten/Kota dan Proses Penyusunannya.
79

80. Contoh: Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung
80

81. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD,
Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD
Merujuk pada UU 25/2004 SPPN:
• Pada dasarnya suatu RPJMD disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi,
dan program Kepala Daerah.
• RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung setelah kepala
daerah dilantik (SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah).
• RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan
dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat:
Arah kebijakan keuangan daerah,
Strategi pernbangunan Daerah,
Kebijakan umum, dan
Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas-Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan Program Kewilayahan
Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif. 81

82. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD Kabupaten/Kota tidak
dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RPJMD Kabupaten/Kota harus terintegrasi
dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan
lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
(2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD).
(3) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD).
(4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
82

83. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
Semua dokumen perencanaan tersebut dari sisi waktu mencakup 3
kerangka waktu, yaitu:
(1) Rencana jangka panjang (20 tahun),
(2) Rencana jangka menengah (5 tahun),
(3) Rencana jangka pendek (1 tahun).
Secara substansi, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota
dengan RKPD dan dengan dokumen perencanaan yang lain tersebut
membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen
dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi
dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.
Keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya secara
diagramatis dapat dilihat dalam diagram.
83

84. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
84

85. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
Perincian hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya sebagai berikut:
(1) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah
kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme musrenbang.
(2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang
didalamnya memuat mengenai visi, misi, dan arah pembangunan
daerah.
(3) RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja
SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap
SKPD.
(4) RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman
juga kepada renja SKPD.
85

86. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana
dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota harus memperhatikan keberadaan dari
dokumen RKP Nasional, RPJM Kabupaten/Kota ybs,
Renstra SKPD serta Renja SKPD.
Selain itu, bila dilihat dari dokumen perencanaan lainnya
seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW
Nasional, RTRW Provinsi, maupun RTRW
Kabupaten/Kota.
Kedudukan RKPD Kabupaten/Kota tidak terpisahkan dari
dokumen perencanaan tata ruang wilayah.
86

87. Kedudukan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
87

88. Sistematikan Penyusunan RKPD (1)
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, Proses penyusunan RKPD, kedudukan
RKPD tahun rencana dalam periode dokumen-dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD,
baik yang berskala nasional, maupun lokal. (peraturan yang memuat ketentuan secara
langsung terkait dengan penyusunan RKPD).
1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengna
dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi kepala daerah.
1.4 Sistematika Penyusunan RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan dengan pengaturan
bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.
88

89. Sistematikan Penyusunan RKPD (2)
BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mendeskripsikan kedudukan program dan kegiatan tahun rencana dalam rangka pencapaian
visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
2.2 Evaluasi status dan kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah
berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah
2.3 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah
tahun lalu.
2.4 Isu Strategis dan Masalah mendesak
Mengemukakan isu strategis dan permasalahan tingkat daerah (hasil musrenbang
desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang Kab) dan keterkaitannya dengan
isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional.
89

90. Sistematikan Penyusunan RKPD (3a)
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
Mengemukakan tentang kondisi ekonimi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup:
(a) Indikator pertumbuhan ekonomi daerah;
(b) Sumber-sumber pendapatan dengan perincian:
* sumber pendapatan tahun lalu (N-1).
* sumber pendapatan satu tahun sebelumnya (N-2).
* sumber pendapatan tahun berjalan (N).
* sumber pendapatan tahun rencana (N+1).
* sumber pendapatan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju
pendapatan (N+2).
(c) Kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meluputi:
* Pendapatan daerah,
* Belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang dituangkan dalam kebijakan umum
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
90

91. Sistematikan Penyusunan RKPD (3b)
3.1 Kondisi ekonomi daerah tahun N-1 dan tahun N serta perkiraan tahun N+1
3.2 Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun N+2
3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berisikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga
kebijakan di bidang ekonomi dalam RPJMD, yang selanjutnya diturunkan ke kebijakan pengembangan sektoral,
regional dan lainnya.
3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
3.4.1 Dana Desentralisasi/APBD
3.4.2 Dana Dekonsentrasi/APBN
3.4.3 Dana Tugas Pembantuan/APBN
3.4.4 Dana Otonomi Khusus/APBN
3.5 Arah Kebijakan keuangan Daerah
Berdasar pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di
bidang keuangan daerah yang pada dasrnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD.
3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan daerah
Berisikan mengenai uraian kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, yang terkait langsung dengan pos-
pos pendapatan daerah dalam APBD
3.5.2 Arah kebijakan belanja daerah
3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 91

92. Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN N+1 (TAHUN RENCANA)
Mengemukakan secara eksplisit peioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil
musrenbang tahunan Daerah
4.1 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
4.2 Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Mengemukanan rincian dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, Instansi
Pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu
indikatifnya.
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD.
92

93. Contoh: Kaitan RKPD dengan Tata Ruang (1)
93

94. Contoh: Kaitan RKPD dengan Tata Ruang (2)
94

95. Contoh: Kaitan RKPD dengan Tata Ruang (3)
95

96. Contoh: Kaitan RKPD dengan Tata Ruang (4)
96

97. Bagian 6.
Contoh Penyusunan
Anggaran di Kota Depok
97

98. Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Depok
Visi: ”Menuju Kota Depok yang Melayani dan
Mensejahterakan”
Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan
penyediaan sarana dan prasaran bagi warga Depok dengan
meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan
dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan
cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
Menyejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat
memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat
banyak dan juga keuangan daerah.
98

99. Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Depok
Misi:
1. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan
transparan.
2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana
infrastruktur yang cukup, baik dan merata.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat,
dunia usaha, dan keuangan daerah
4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang
berlandaskan nilai-nilai agama
99

100. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Pendapatan Daerah (Rp Juta)
100

101. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Belanja Daerah (Rp Juta)
101

102. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Pembiayaan (Rp Juta)
102

103. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Anggaran Kecamatan (Rp Juta)
No Kecamatan Pagu* BL Kecamatan
1 Cimanggis 32,599,275,915.00 1,319,500,000.00
2 Beji 7,881,065,740.00 759,500,000.00
3 Sawangan 17,452,168,420.00 1,387,300,000.00
4 Pancoran Mas 41,098,249,240.00 1,159,500,000.00
5 Sukmajaya 18,085,768,970.00 1,155,900,000.00
6 Limo 28,282,210,321.00 919,500,000.00
Jumlah 145,398,738,606.00 6,701,200,000.00
Sumber: APBD Kota Tahun 2009
* Anggaran Kegiatan SKPD yang dilaksanakan di Kecamatan
103

104. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)
2007 2008
Kecamatan
Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Pertambahan
1 Sawangan 166.076 3.634,84 169.727 3.174,75 3.651
2 Pancoran Mas 269.144 9.022,59 275.103 9.222,36 5.959
3 Sukmajaya 342.447 10.033,61 350.331 10.264,61 7.884
4 Cimanggis 403.037 7.527,77 412.388 7.702,43 9.351
5 Beji 139.888 9.782,38 143.190 10.013,29 3.302
6 Limo 149.410 6.553,07 152.938 6.707,81 3.528
Jumlah 1.470.002 7.339,037 1.503.677 7.507,50 33.675
Sumber : DDA 2007 & 2008
104

105. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Index Pembangunan Manusia Per Kecamatan
2007 2008
Kecamatan
AHH AMH RLS PDB IPM AHH AMH RLS PDB IPM
1 Sawangan 67,25 98,18 9,69 571,73 73,40 67,67 98,46 9,95 572,24 73,93
2 Pancoran Mas 67,60 98,54 10,58 573,41 74,46 68,04 98,78 10,72 574,11 74,92
3 Sukmajaya 74,24 98,61 11,10 576,45 78,79 74,46 98,85 11,15 577,02 79,04
4 Cimanggis 73,62 98,41 10,31 571,22 77,35 73,66 98,63 10,44 571,83 77,62
5 Beji 67,98 99,12 10,60 576,08 75,02 68,76 99,14 10,77 576,55 75,62
6 Limo 71,07 97,77 10,27 582,66 76,70 71,44 98,32 10,46 582,78 77,17
Kota 73,06 98,52 10,66 580,60 78,10 73,10 98,70 10,67 581,22 78,22
Sumber : BPS 2007 & 2008
105

106. APBD Kota DEPOK Tahun 2009
Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Depok
2007 2008
No. Indikator Makro
Target Realisasi Target Realisasi
1 Indeks Kepuasan Meningkat 71,17 (angka dasar) Meningkat 75,71 (Meningkat 3,93%)
Masyarakat 2,5% 2,5%
2 Berkurangnya Titik 2 titik 2 titik: 2 titik 2 titik:
Kemacetan Ruas Jl. Dewi Sartika – Jl. Tanah baru; Jl. Cinere
Simpang Kartini; Raya (SPBU)
Jl. Margonda Raya (Segmen 1)
– Jl. ARH
3 Berkurangnya Titik 1 lokasi 1 lokasi (Perum. Taman 1 Lokasi 1 lokasi (Perum. Bukit
Banjir Cipayung – Sukmajaya) Sawangan Indah –
Sawangan)
4 Bertambahnya cakupan 1.000 SR 637 SR 1.400 SR 1.183 SR
layanan air baku
5 Bertambahnya Unit 10 lokasi - (none) 10 lokasi 20 lokasi (2 belum 100%
Pengolahan Sampah fisik)
6 Tertatanya Kawasan 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 6 lokasi (Bojong Sari,
Kumuh Kemiri Muka, Bojong
Pondok Terong, Grogol,
Sukamaju baru, Kali Baru)
7 Meningkatnya LPE 6,46 6,65 6,47 6,95
8 Meningkatnya PAD 5% 14,43% 5% …
9 Meningkatnya IPM 77,6 78,1 78,88 78,22
106

107. Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010
1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
2. Peningkatan Penataan Ruang Kota;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Perluasan Kesempatan Memperoleh
Pendidikan;
5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
107

108. Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 1 1. Peningkatan 1. Meningkatnya Pelayanan Publik
Mewujudka Penyelenggaraan 2. Terwujudnya Penyelengaraan Pilkada 2010
n pelayanan Tata Pemerintahan yang Tertib dan Aman
yang ramah, yang Baik
cepat dan 3. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang
tranparan mengarah kepada tercapainya Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
4. Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan
swasta
5. Mewujudkan kerjasama dengan negara lain
6. Meningkatnya Penegakan Hukum
108

109. Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 2 2. 1. Terwujudnya Jalan Margonda yang nyaman
Membangun Peningkatan 2. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan
dan Mengelola Penataan persampahan
sarana dan Ruang Kota
prasarana 3. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan air
infrastruktur bersih
yang cukup, 4. Terwujudnya sarana/prasarana transportasi yang
baik dan memadai
merata 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (Ruang
Terbuka Hijau)
6. Menurunnya penyimpangan pemanfaatan lahan
7. Meningkatnya sarana/prasarana pengendalian banjir
8. Berkurangnya kemacetan kota
9. Tersedianya Rancangan Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) Kota Depok 2010 -2020
109

110. Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 3 1. Berkembangnya Usaha Kecil dan
Mengembangkan 3.Penanggulangan Menengah
perekonomian Kemiskinan 2. Menurunnya kondisi/angka kemiskinan
masyarakat,
dunia usaha dan 3. Meningkatnya daya tarik investasi
keuangan daerah 4. Meningkatnya keterampilan angkatan
kerja
5. Meningkatnya keterampilan angkatan
kerja
110

111. Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 4 4. Peningkatan Perluasan 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Meningkatkan Kesempatan Pendidikan
kualitas keluarga, Memperoleh 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
pendiikan, Pendidikan Pendidikan
kesehatan dan
kesejahteraan 5. Peningkatan Derajat 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana
masyarakat Kesehatan Kesehatan
berdasarkan nilai- Masyarakat 2. Meningkatnya Mutu Kesehatan
nilai agama
6. Peningkatan 1. Meningkatnya Pendelegasian
Pemberdayaan Kewenangan Kepada Kecamatan
Masyarakat
2. Pemberdayaan Lembaga
3. Penyelengaraan Forum Warga
111

112. Kriteria Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010
1. Lintas-kelurahan atau merupakan
kegiatan kecamatan.
2. Memiliki tingkat urgensi tinggi.
3. Mengatasi permasalahan sosial budaya.
4. Meningkatkan potensi ekonomi.
5. Paling banyak memberi manfaat kepada
masyarakat.
112

113. Anggaran Kecamatan Tahun 2009
113

114. Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Sukmajaya
114

115. Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Pancoran Mas
115

116. Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Cimanggis
116

117. Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Beji
117

118. Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Sawangan
118

119. Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Limo
119

120. Musrenbang Kecamatan
• Membahas dan menyepakati hasil-hasil
Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan
menjadi prioritas kegiatan pembangunan di
wilayah kecamatan;
• Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan
pembangunan di tingkat kecamatan yang belum
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
kelurahan;
• Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan
pembangunan kecamatan sesuai dengan urusan-
urusan pemerintahan.
120

121. Manfaat Musrenbang Kecamatan:
121

122. Manfaat Musrenbang Kecamatan:
122

123. Sistematika Usulan Kegiatan Kecamatan
Usulan Usulan
Kecamatan Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
Paling banyak memberi
manfaat kepada
PRIORITAS masyarakat
Rencana Kerja Kecamatan
APBD
FORUM SKPD/MUSRENBANG KOTA
123

124. 7. Referensi
124

125. Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota memaparkan
apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan
Musrenbang dalam membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Musrenbang kabupaten/kota merupakan ajang konsultasi
publik dokumen Rancangan RKPD. Rancangan RKPD disiapkan oleh tim
kerja Bappeda dengan mengakomodasi hasil-hasil Musrenbang kecamatan
dan draf Renja SKPD dengan mengacu pada pencapaian visi-misi dan isu
strategis daerah.
Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD memaparkan apa dan
bagaimana menyelenggarakan dan memandu Forum SKPD yang lebih
berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Melalui buku
panduan ini diharapkan dapat membantu SKPD terkait dalam menjalankan
fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada
warga masyarakat. Forum SKPD merupakan arena strategis dalam
menentukan prioritas pembangunan sektoral terutama untuk SKPD yang
paling terkait dengan pelayanan publik. Pada pelaksanaan Forum SKPD
ini dipergunakan pendekatan perencanaan partisipatif (bottom-up) yang
berasal dari hasil musrenbang kecamatan dengan pendekatan teknokratis
yang dikembangkan SKPD berdasarkan kebijakan dan program prioritas
daerah.
125

126. Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan memaparkan apa dan
bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat
kecamatan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Melalui buku
panduan ini diharapkan dapat membantu perangkat kecamatan dalam menjalankan
fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada masyarakat.
Musrenbang kecamatan merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas
pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pada pelaksanaan Musrenbang
kecamatan ini diperkenalkan Pagu Indikatif Kecamatan yang dapat menjadi instrumen
bagi para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dalam membuat kesepakatan
terkait dengan prioritas pembangunan skala kecamatan dan skala daerah yang ada di
kecamatan yang bersangkutan. Selain itu, untuk memastikan bahwa prioritas
pembangunan juga dapat menyentuh dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan kelompok
miskin dan perempuan.
Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan memaparkan apa
dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di
tingkat kelurahan secara lebih partisipatif. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Musrenbang kelurahan untuk meningkatkan pelayanan publik
(warga). Musrenbang kelurahan menghasilkan Renja Kelurahan yang akan menjadi
dasar penyusunan dan penggunaan anggaran kelurahan. Agar perencanaan
pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga, maka
diperlukan kajian kebutuhan. Metode dan teknik Kajian Desa Partisipatif (participatory
rural appraissal) dapat dipergunakan sebagai alat kajian kebutuhan dengan
melakukan modifikasi sesuai konteks kelurahan. Hasil kajian mendalam tentang
permasalahan dan potensi pembangunan kelurahan ini selanjutnya dituangkan ke
dalam Rencana Strategis Kelurahan yang akan diacu tiap tahunnya dalam
penyusunan Renja Kelurahan. Untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh
kelurahan selanjutnya diajukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.
126

127. Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa memaparkan apa dan
bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat
desa secara lebih partisipatif untuk menghasilkan daftar usulan permasalahan atau
kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa, dan menghasilkan Rencana Kerja
Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar bagi
penyusunan Rancangan APB Desa. Musrenbang tingkat desa merupakan salah satu
bentuk pengejawantahan otonomi desa dalam penyelenggaran pembangunan di
wilayahnya.
127

128. Prinsip-prinsip
Pembangunan
Perencanaan
Partisipatif
Pembangunan
128

129. Terima kasih
Mohon maaf apabila ada yang
kurang berkenan …
Kontak:
HP +62.811 112266
Email-1 wrihatnolo@yahoo.com
Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id
Website www.wrihatnolo.blogspot.com
www.slideshare.net/wrihatnolo
129