SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 38
Baixar para ler offline
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas
sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik,
mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk
pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah
menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun
kebutuhan pihak eksternal.
Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan
sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan
mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan
pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk
menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi
sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk
pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan
akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena
kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada
informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter
seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
Untuk itulah kelompok kami yang mana mendapatkan kesempatan untuk
menyajikan pembahasan mengenai pelaporan keuangan sektor publik berusaha untuk
menyampaikan Pelaporan Keuangan Sektor Publik secara singkat, padat dan jelas.
1.2 Tujuan Makalah
Tujuan dari pembuatan makalah ini selain sebagai pemenuhan tugas mata kuliah
Akuntansi Sektor Publik, juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi
para mahasiswa/I mengenai pelaporan Keuangan Sektor Publik yang berbeda dengan
Pelaporan Keuangan Perusahaan swasta.
2 | P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk
menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan Keuangan Sektor publik merupakan
representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
sector publik. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan ini yang nantinya akan
digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Dilihat
dari sisi pengguna eksternal, laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi
kinerja manajerial organisasi Sektor Publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap
pelaksanaan akuntabiltas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik
untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang
berupa laporan keuangan.
 PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Sebagian besar perbedaan dan persamaan laporan keuangan sector public
dan swasta adalah sebagai berikut:
Perbedaan
Laporan Departemen Pemerintah Laporan KeuanganSektor Swasta
Focus finansial dan politik Focus financial
Kinerja diukur secara financial dan non-
finasial
Sebagian besar kinerja diukur secara
financial
Pertanggungjawaban kepada perlemen dan
masyarakat luas
Pertanggungjawaban kepada pemegang
saham dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi Berfokus kepada organisasi secara
keseluruhan
Melihat kemasa depan secara detail Tidak dapat melihat masa depan secara
detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh
departemen keuangan
Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-
undang, standar akuntansi, pasar modal, dan
3 | P a g e
praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh treasury Laporan diperikssa oleh auditor independen
Cash accounting Accrual accounting
Persamaan
Dokumen-dokumen sumber
Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relations)
A. Tujuan Umum dari Laporan Keuangan Sektor Publik
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective
reporting).
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar
untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah
ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika
ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang
dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan
dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung
mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan
apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan
jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
4 | P a g e
5. Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada
organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada
pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi
dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok
kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.
B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4
Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial
Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting
Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi
nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan
laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi
yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon
pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya
organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia
sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang
diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member
pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia
sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer
organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja
lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan
bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang
mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.
Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan
bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi
secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai
kinerja.
5 | P a g e
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan
membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang,
dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam
memahami informasi keuangan yang diberikan.
C. Kebutuhan Informasi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas
biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui
keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin
mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan
pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang
dilakukan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat
risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk
melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas
kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen
sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan
pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan
kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang
sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
6 | P a g e
2.1 Teori Pelaporan dalam Sektor Publik
Ada 2 jenis pelaporan yang dikenal dalam Sektor Publik, yaitu Pelaporan
Kinerja dan Pelaporan.
Pelaporan Kinerja, merupakan refleksi kewajiban untuk
mempresentasikandan melaporkan kinerja keseluruhan aktivitas serta
sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini juga
merupakan wujud dari proses akuntanbilitas. Entitas yang berkewajiban
(sebaiknya) untuk membuat laporan ini antara lain adalah pemerintah pusat,
pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, unit pelaksana teknis, LSM,
partai politik (ParPol), Yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Pelaporan Keuangan, merupakan refleksi dari posisi keuangan serta transaksi
yang telah dilakukan suatu organisasisektor public dalam kurun waktu
tertentu.
2.1.1 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik
2.1.1.1 Tujuan Umum Laporan Keuangan Untuk Organisasi Sektor Publik
Bagi organisasi Sektor Publik seperti halnya pemerintahan, tujuan
umum laporan keuangan adalah :
Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan
keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti
pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan
(stewardship).
Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi
kinerja manajerial dan organisasional.
2.1.1.2 Tujuan Khusus Laporan Keuangan Untuk Organisasi Sektor Publik
Tujuan khusus dari pelaporan keuangan untuk organisasi Sektor
Publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan
keputusan dan menunjukkan akuntanbilitas entitas atas sumber daya yang
dipercayakan dengan cara :
 Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan
penggunaan sumber daya keuangan.
 Menyediakan informasi mengenai bagaimana enntitas mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kasnya.
7 | P a g e
 Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan
memenuhi kewajiban serta komitmennya.
 Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas
dan perubahan yang terjadi.
 Menyediakan informasi secara kesuluruhan yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan
pencapaian tujuan.
2.1.2 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik
Penyajian Laporan Keuangan Terdiri dari :
2.1.2.1Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Atau biasa dikenal juga dengan Neraca, adalah laporan keuangan
yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu
periode tertentu. Secara minimumnya, laporan keuangan harus
memasukkan akun-akun yang menyajikan jumlah berikut :
Properti, Pabrik, dan Peralatan
Aktiva tidak berwujud
Aktiva Keuangan [selain pada point (d), (f), dan (h)
Investasi yang diperlakuakan dengan metode ekuitas
Persediaan
Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan
transfer
Piutang dari transaksi Pertukaran
Kas dan setara kas
Utang pajak dan transfer
Utang karena transaksi pertukaran
Cadangan (provision)
Kewajiban tidak lancer
Partisipasi minoritas
Aktiva atau ekuitas neto
8 | P a g e
2.1.2.2 Laporan Kinerja keuangan (Lapoan Surplus-Defisit)
Atau disebut juga Laporan Pendapatan dan Biaya, Laporan
Surplus-Rugi, Laporan Operasi atau yang lebih biasa digunakan, Laporan
laba-Rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan
biaya selama satu periode tertentu. Laporan ini harus mencakup
minimum :
Pendapatan dari aktivitas operasi
Surplus atau defisit dari aktivitas Operasi
Biaya Keuangan (Biaya pinjaman)
Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint
venture yang menggunakan metode ekuitas
Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
Pos-pos luar biasa
Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
Surplus atau defisit neto untuk periode
2.1.2.3 Laporan Perubahan Aktiva atau Ekuitas Neto
Menggambarkan kenaikan ataupun penurunan kekayaan
berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus
diungkapkan pada laporan keuangan. Perubahan aktiva atau ekuitas neto
secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama periode
tertentu. Pendapatan dan juga biaya lainnya diakui secara langsung
sebagai perubahan aktiva’ekuitas netodari tiap kontribusi dan distribusi
kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
Laporan ini mencakup :
a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik
b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada
tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode
c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah
dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen
asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang
mengungkapkan setiap perubahan.
9 | P a g e
2.1.2.4Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas
selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas
diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan
kegiatan investigasi. Informasi arus kas sangat bermanfaatbagi pemakai
laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan
entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas
untuk menggunakan arus kas tersebut.
2.1.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan Sektor Publik
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian penting
dan tak terpisahkan dari setiap laporan keuangan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan akun-akun laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai. CALK bertujuan menginformasikan
pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.
Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun
2006 Juncto Permendagri No.59 Tahun 2007, Catatan Atas Laporan
Keuangan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut:
1. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro,
Pencapaian Target Undang-undang APBN/Perda APBD, serta kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Kerja Keuangan yang harus mencakup:
 Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk
mencapai tujuan
 Memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi dan rencana
kinerja keuangan dalam satu pelaporan entitas pelaporan.
 Menguraikan prosedur yang telah dan dijalankan oleh
manajemen agar dapat memberikan keyakinan yang beralasan
bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan itu relevan.
3. Kebijakan Akuntansi yang memuat :
a. Entitas Pelaporan
b. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
10 | P a g e
c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan
d. Kesesuaian kebijaka-kebijakan akuntansi yang
diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas
pelaporan
e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan
untuk memahami laporan keuangan
4. Penjelasan Tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas
i. Laporan Realisasi Anggaran
 Pendapatan
 Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran
pendapatan.
 Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih antara pendapatanperiode berjalan dan
pendapatan periode yang lalu
 Penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan
 Belanja
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran
belanja.
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih antara belanja periode berjalan dan belanja
periode yang lalu
Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.
 Transfer
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran
transfer.
11 | P a g e
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih antara transfer periode berjalan dan transfer
periode yang lalu
Penjelasan atas masing-masing jenis transfer
 Pembiayaan
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran
pembiayaan.
Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase)
atas selisih antara pembiayaan periode berjalan dan
pembiayaan periode yang lalu.
Penjelasan atas masing-masing jenis pembiayaan.
ii. Neraca
Pengungkapan akun-akun neraca yaitu :
 Aset Lancar, menjelaskan akun-akun yang ada pada pos atau
bagian aset lancer seperti kas di Bendahara Pengeluaran dan
Penerimaan, Piutang
 Investasi Jangka Panjang, menjelaskan akun-akun seperti
Penyertaan modal pemerintahan, investasi dalam obligasi, dan
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
 Aset Tetap, untuk seluruh akun yang ada dalam kelompok ini
diungkapkan dasar pembukuannya. Juga harus diungkapkan
(jika ada) perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang
terjadi antara bagian keuangan dengan bagian
pengelola/pencatat aset. Daftar aset tetap juga harus
dilampirkan dalam laporan keuangan.
 Aset Lainnya, menjelaskan akun-akun seperti Tagihan
Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan
dengan pihak ketiga.
 Kewajiban Jangka Pendek, menjelaskan akun-akun seperti
Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN), Pendapatan yang
12 | P a g e
Ditangguhkan, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang
Bunga
 Kewajiban Jangka Panjang, menjelaskan akun-akunseperti
Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan, dan Utang Luar Negeri
 Ekuitas Dana Lancar, menjelaskan akun-akun seperi Cadangan
Piutang dan Cadangan Persediaan
 Ekuitas Dana Investasi, menjelaskan akun-akun seperti
Diinvestasikan jangka Panjang dan Diinvestasikan Dalam Aset
Tetap.
iii. Laporan Arus Kas
 Arus Kas dari Aktivitas Operasi, menjelaskan penerimaan dan
pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas
operasi seperti Pendapatan Pajak dan belanja Pegawai.
 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan,
menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk
dan keluar) dari aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan seperti
Pendapatan Penjualan Aset tetap dan Belanja Aset
 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, menjelaskan penerimaan
dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas
Pembiayaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan
dengan defisit/surplus anggaran.
 Arus Kas dari Aktivitas Non-anggaran, penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari
potongan SPM Khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes,
Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak
pemerintah pusat.
13 | P a g e
iv. Pengungkapan Lainnya, berisi beberapa hal yang mempengaruhi
laporan keuangan antara lain:
 Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan
 Kesalahan manajemen pemerintahan lalu yang telah dikoreksi
manajemen pemerintah yang baru.
 Kontijensi, yaitu kondisi yang belum memiliki kepastian pada
tanggal neraca. Hal ini harus diungkapkan pada catatan atas
neraca
 Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang
hatus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan
 Kejadian yang mempunyai dampak social, seperti pemogokan
yang harus diatasi pemerintah
 Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event)
yang berpengaruh secara signifikan pada akun yang tersaji di
neraca.
2.2 Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik
2.2.1 Dasar kas (cash base)
Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas
keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan
tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang
ada hanyalah perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga
tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada
utang. Penyesuaian saham tidak dilakukan, karena akun tidak memerhatikan
pencatatan, dimana yang diperhatikan hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk
pembelian (sehingga tidak ada gambaran tentang penutupan saham/closing stock
figure.
14 | P a g e
2.2.2 Dasar akrual (accrual base)
Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah
sebagai berikut:
Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau
dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam
jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap
benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode
bersangkutan.
Penerapan dasar akrual akan sangat memengaruhi sistem akuntansi yang
digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan.
Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk
kepentingan kreditor dan debitor. Pengetahuan yang lengkap tentang “siapa yang
meminjami uang dan berapa banyak”, serta pada saat yang sama, “siapa yang
dipinjami dan berapa banyak”. Oleh karena itu, organisasi sektor publik akan
membuat catatan yang sangat teliti dari para debitor dan kreditor. Jadi, sistem
akuntansi yang dibangun dapat dipilah mana yang berorientasi utang dan mana yang
berorientasi piutang.
2.2.3 Accounting Fund (Akuntansi Dana)
Akuntansi dana merupakan salah satu alternative system akuntansi di sektor
public yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di
sector swasta, akuntansi dana tidak begitu popular karena kecilnya dana kas yang
disimpan. Namun, bagi sector public dana kas sector publik cukup penting dan
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.besarnya dana kas sangat
mempengaruhi anggaran organisasi sector public, sehingga sistem akuntansi lebih
memprioritaskan pengelolaan dana.
2.3 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik
2.3.1 Transaksi
Merupakansuatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu
entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung
dalam kegiata operasi suatu entitas (jual-beli). Pencatatan transaksi akuntansi
adalah :
15 | P a g e
Pemegang Kas – Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Umum, Belanja
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik
Pemegang Kas – Bendahara Proyek (Belanja Modal)
Pemegang Kas – Bendahara Gaji
Pemegang Kas – Bendahara Penerima
Gambar 2.3.1 Siklus Akuntansi
Jenis Transaksi menurut jenisnya terbagi menjadi :
Transaksi Kas, transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau
pengurangan kas. Contohnya Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja
Gaji, dll.
Transaksi Non-kas, transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset,
utang, pendapatan, belanja tapi tidak mempengaruhi kas. Contohnya
penerimaan aktiva tetap dari Donatur, Pembebasan Utang.
2.3.2 Analisis Bukti Transaksi
Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi
informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi ini, nantinya akan
dianalisis kemudian digunakan untuk dasar pencatatan.
2.3.3 Mencatat Data Transaksi
Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal
2.3.4 Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang dicatat (Posting)
Dokumen
SiklusSiklus AkuntansiAkuntansi
Catatan Laporan
Dokumen
Transaksi
Buku
Pembantu
Daftar Saldo
Kertas Kerja
Penyesuaian
Bukti Penerimaan
Kas
Bukti Pengeluaran
Kas
Bukti Memorial
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan dan
Rincian)
Buku Jurnal
Penerimaan Kas
Buku Jurnal
Pengeluaran Kas
Buku Jurnal Umum
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Lap Keuangan
Laporan Kinerja Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan & Penggolongan
Peringkasan
Buku
Besar
Buku
Jurnal
Laporan
Keuangan
16 | P a g e
Sama hal-nya dengan posting pada perusahaan swasta, posting dalam hal ini
juga mengelompokkan berdasarkan daftar nama akun yang ada pada buku besar.
2.3.5 Penerbitan Laporan dan Catatannya
Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan dalam
buku besar yang kemudian sesuai dengan catatan tersebut, dibuat laporan keuangan
yang nantinya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan
keuangan Sektor Publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisi untuk
menilai kebenaran dan reliabilitasnya.
2.4 Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik
2.4.1 Tahap pencatatan dan penggolongan
yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti
transaksi dan bukti pencatatan yang dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah
media pencatatan transaksi secara urut waktu (kronologis). Manfaat jurnal
adalah menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi, dapat
memberikan gambaran secara kronologis, jurnal dapat dibagi menjadi
berberapa jurnal khusus yang memungkinkan pengerjaan oleh beberapa
orang dalam waktu yang bersamaan, apabila terjadi kesalahan maka akan
lebih mudah menemukannya dalam jurnal daripada mencari pada buku
besar.
2.4.2 Tahap pengikhtisaran
transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam jurnal,
diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar dalam jangka
waktu tertentu. Buku besar dibagi menjadi buku besar umum dan buku besar
pembantu. Adapun fungsi dari buku besar umum adalah mengumpulkan data
transaksi kemudian mengklasifikasikannya untuk divalidasi, mencatat
penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan keuangan.
2.4.3 Tahap pelaporan
data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar
akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyederhanaan
penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau
kertas kerja.
17 | P a g e
Sistem pencatatan dalam akuntansi terbagi menjadi dua yaitu single
book keeping entry dan double book keeping entry. Single book keeping
entry adalah sistem pencatatan yang hanya melibatkan satu buku besar
untuk pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Sedangkan, double book
keeping entry adalah sistem pencatat transaksi pada lebih dari satu akun
buku besar. Pemilihan sistem pencatatan ini tergantung pada karakteristik
entitas, pada entitas yang tidak begitu kompleks tidak terlalu memerlukan
double book keeping entry.
2.5 Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-Unsurnya di Organisasi
Sektor Publik
2.5.1 Pemerintah Pusat
Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan
merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar
akuntansi disusun oleh suatu komite standar yang independen yang di
tetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Menurut Standar Akuntansi
Pemerintahan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan
keuangan sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK). Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan
selaku pengelola fiscal yang akan
2.5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan
Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam
18 | P a g e
satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-
kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
a) pendapatan;
b) belanja;
c) transfer;
d) surplus/defisit;
e) pembiayaan;
f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Gambar 2.5.1.1 contoh Laporan Realisasi Anggaran PemDa
19 | P a g e
2.5.1.2 Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu. Neraca tingkat pemerintah pusat, merupakan konsolidasi dari
neraca tingkat kementerian/lembaga. Setiap entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya Neraca mencantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos 39 berikut:
a) kas dan setara kas;
b) investasi jangka pendek;
c) piutang pajak dan bukan pajak;
d) persediaan;
e) investasi jangka panjang;
f) aset tetap;
g) kewajiban jangka pendek;
h) kewajiban jangka panjang;
i) ekuitas dana.
2.5.1.3 Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar
kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas
dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus
Kas.
20 | P a g e
Gambar 2.5.1.3 Laporan Arus Kas DKI Jakarta
21 | P a g e
2.5.1.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah
susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar
dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.
Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga
memuat prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyaksikan laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun
daerah.
Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah
pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan ,handal dan
dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh
BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan,
sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain: pemerintah
(eksekutif), DPR/DPRD (legislatif ) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada
umumnya dalam rangka transpaansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.
22 | P a g e
2.5.2 LSM
Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi
yang berguna untuk mengambil keputusan, di samping untuk menunjukan
akuntabilitas organisasi serta menjaga tingkat kepercayaan sumber dana
dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM mendanai
aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya;
c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi
kemampuan organisasi LSM dalam mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kewajiban serta komitmennya;
d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi
LSM dan perubahan di dalamnya; dan
e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi
kinerja organisasi LSM dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian
tujuan.
Laporan keuangan LSM juga memainkan
peranan prediktif dan prospektif yang menyediakan informasi yang berguna
dalam memprediksi banyaknya sumber daya yang diisyaratkan untuk operasi
berkelanjutan, sumber daya yang dapat dihasilkan oleh operasi yang
berkelanjutan, dan risiko ketidakpastian di masa depan. Laporan keuangan
dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya, seperti:
a. Mengindikasikan apakah sumber daya telah ditetapkan dan
digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; dan
b. Mengindikasikan apakah sumber daya telah ditetapkan dan
digunakan sesuai dengan persyaratan, termasuk batas keuangan yang
ditetapkan oleh pengambil kebijakan di masing-masing LSM.
Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan LSM harus disusun
atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain
diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima
23 | P a g e
atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam
laporan keuangan periode bersangkutan.
Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan
memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban
pembayaran kas di masa depan. Oleh karena itu, dengan penggunaan dasar
akrual, laporan keuangan LSM dapat menyediakan jenis transaksi masa lalu
dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan
keputusan.
Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan
usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh
karena itu, organisasi ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan
melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya.
Laporan keuangan LSM mencakup :
1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi (Aktivitas)
3. Laporan Arus Kas
2.5.3 Organisasi Nirlaba (Yayasan)
Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.
Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh
sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas
operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan
para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan
apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut,
dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan
tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan
sumbangan.
Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki
kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu
untuk menilai:
a. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya
untuk terus memberikan jasa tersebut,
24 | P a g e
b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja
manajer.
c. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa
dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang
menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih,
dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur
tersebut.
Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang
terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban
manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang
diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan
laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai
perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.
2.5.3.1Laporan Posisi Keuangan
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi
mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai
hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama
pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak
lain untuk menilai:
a. kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan dan
b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi
kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
Laporan posisi keuangan, menyediakan informasi yang relevan
mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan
kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan
aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu
kelompok yang relatif homogen.
Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur
aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti:
25 | P a g e
a. kas dan setara kas;
b. piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
c. persediaan;
d. sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;
e. surat berharga/efek dan investasi jangka panjang;
f. tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang
digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaanya oleh penyumbang
harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat
penggunaannya.
Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok
aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang,
yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.
Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau
temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam
laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
Pembatasan permanen terhadap (1) aktiva, seperti tanah atau karya
seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak
untuk dijual, atau (2) aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang
mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur
terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara
permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah
atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (endowment).
Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas
operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan
selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aktiva tetap,
dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang
penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas
laporan keuangan.
Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk
pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.
26 | P a g e
Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa,
penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi
beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap
penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi,
lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte
pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan
pihak lain yang berhubungan dengan organisasi.
Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan
dalam catatan atas laporan keuangan.
Gambar 2.5.3.1 Contoh Bentuk Laporan Posisi Keuangan Yayasan
27 | P a g e
2.5.3.2 Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas
dengan tambahan berikut ini:
Aktivitas pendanaan:
1. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk
jangka panjang.
2. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang
penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan
pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi
(endowment).
3. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka
panjang.
Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan
pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.
28 | P a g e
Gambar 2.5.3.2 Contoh bentuk Laporan Arus Kas Yayasan
2.5.3.3Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi
mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah
dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan
bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai
program atau jasa,
Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan
pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak
lainnya untuk :
29 | P a g e
(a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
(b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi
dan memberikan jasa, dan
(c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan
menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.
Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih
atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva
bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang,
dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.
Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat,
terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya
pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak
berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan
tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai
kebijakan akuntansi.
Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui
dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau
pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian dalam
kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan
dalam laporan aktivitas.
Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara
bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto
dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban
penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian
yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar
pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau
kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.
30 | P a g e
Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan
barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota
dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Pemberian jasa tersebut
merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai
program utama.
Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program
pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas
manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota.
Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen
bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif
lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program
pemberian jasa atau pencarian dana.
Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian
dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus
pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan
lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari
individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain.
Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru
dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.
31 | P a g e
Gambar 2.5.3.3 Contoh Bentuk Laporan Aktivitas Yayasan
32 | P a g e
2.6 Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-unsurnya di Negara-negara Lain
2.6.1 Jepang
Formasi Laporan Keuangan Pemerintah Jepang yaitu:
(1) Laporan neraca public
(2) Laporan biaya-biaya administrasi (Laporan pengeluaran tahun berjalan)
(3) Laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal pembayar pajak
(4) Laporan penerimaan dan pengeluaran kas
Hingga kini,pemerintah Jepang hanya menggunakan laporan pemerimaan
dan pengeluarankas untuk menghitung pengelolaan keuangan.
a. Laporan Neraca Publik
 Berdasarkan “Provisional Concept and standart for the Japanese
Government balance Sheet”.
 The Japanese Government Balance Sheet memberikan tinjauan
mengenai keseluruhan posisi fiscal pemerintah atas dasar saham
(stock basis) sebagai alat penjelas posisi fiscal pemerintah kepada
penduduk jepang.
 Memperbaiki akuntabilitas pemerintah terkait dengan kabijakan.
b. Ruang Lingkup Neraca:
 Seluruh aset dan kewajibanpemerintah adalah subjek dari neraca
pemerintah,yakni semua general account dan 310 special account
government (termasuk akun internal accounting dan dana juga
merupakan subjek).
 General account and special accounts dikonsolidasi dan semua kredit
serta utang diantara akun-akun tersebut di-offseta jumlah asset dan
kewajiban yang dimiliki pemerintah ditunjukkan.
c. Tanggal Neraca
 Tanggal neraca merupakan hari terakhir pada tahun fiscal.
 Meskipun demikian,tetap ada akun-akun pada periode penyelesaian
(settlement periods). Jumlah akun-akun ini menunjukkan
penyelesaian pembayaran dan penerimaan kas selama settlement
periods.
33 | P a g e
 Terkait dengan present value of future pension benefits,karena jumlah
yang dievaluasi pada revaluasi actuarial (actuarial revaluation) hanya
lima tahun sekali dapat digunakan, maka jumlah yang terakhir yang
harus digunakan.
d. Aset
Kas dan deposito,sekuritas,piutang usaha,kenaikan
pendapatan,aktiva tidak berwujud.
e. Utang
Utang usaha kenaikan utang,sekuritas jangka pendek yang dipegang
oleh masyarakat,obligasi pemerintah yang dipegang oleh masyarakat.
Laporan biaya administrasi (laporan pengeluaran tahun berjalan):
 Biaya operasi
 Peningkatan bonus yang diharapkan yang tidak terpenuhi dengan
cadangan
 Peluang
Isi spesifik dari pernyataan ini adalah:
Biaya administrasi pada laporan laba rugi lembaga-lembaga
independen,dan pendapatan lain-lain yang berasala dari bantuan yang
lebih sedikit ketimbang untuk biaya operasi.
Jumlah penyusutan asset telah dihitung berdasarkan prosedur
akuntansi yang sesuai untuk penyusutan asset khusus.
Estimasi peningkatan bonus tidak dicatat sesuai dengan prosedur
akuntansi untuk manfaat yang dikembalikan.
Peningkatan biaya oportunitas (opportunity cost) dari penggunaan
asset pemerintah.
Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik Jepang
Laporan Keuangan JOGMEC (Japan Oil,Gas and Metal National Corporation) meliputi:
 Neraca
 Laporan Laba/Rugi
34 | P a g e
 Laporan Arus Kas
 Catatan atas Laporan Keuangan
2.6.2 India
Pelaporan keuangan di India meliputi:
 Rekening penerimaan modal
 Rekening pembayaran modal
 Dana Kontinjensi.
 Rekening penerimaan pendapatan.
 Rekening pengeluaran pendapatan.
 Rekening penerimaan public.
 Rekening pembayaran public.
 Penerimaan pembalanjaan Negara bagian.
 Pengeluaran biaya untuk masing-masing departemen.
35 | P a g e
BAB III
STUDI KASUS
Bentuk Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No.45 versus Laporan Keuangan Yayasan
Sekolah Unggulan Kemanusiaan (Yayasan SUKMA)
Dalam penyusunan laporan keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan
(”Yayasan SUKMA”)berdasarkan PSAK No.45, namun dikarenakan setiap organisasi nirlaba
memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam kegiatan, visi, misi dan tujuannya
serta sumber pandanaan maka SAK mengizinkan ”modifikasi” untuk menyediakan informasi
yang paling relevan dan paling mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, kreditur,
dan pemakai lain laporan keuangan di luar organisasi. Sehingga bentuk pelaporan keuangan
organisasi nirlaba tidak persis sama dengan yang direkomendasikan oleh IAI dalam bentuk
laporan keuangannya namun tetap sesuai dalam koridor PSAK no.45.
Bentuk laporan posisi keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (Laporan
Neraca) yang diaudit oleh KAP International Ernest & Young sesuai dengan rekomendasi
PSAK No.45, namun dalam laporan aktivitas dan perubahan aktiva bersih terdapat
perbedaan. Dimana Laporan Aktivitas dan Perubahan Aktiva Bersih Yayasan Sekolah
Unggulan Kemanusiaan yang tidak dibatasi/bersifat tidak terikat untuk penerimaan hanya
memuat kontribusi yang tidak dibatasi, nisbah dan pendapatan bunga – setelah dikurangi
pajak, dan penghimpunan dana serta biaya operasi berupa biaya proyek dan biaya
administrasi.
Kontribusi yang tidak dibatasi digunakan untuk kegiatan sosial yang tertuang
dalam tujuan Yayasan SUKMA yaitu Program Bantuan Indonesia Menangis untuk korban
Tsunami di Aceh Sumatra Utara, penyumbang perusahaan dan penyumbang individu; serta
dana yang didapat itu semua dikurangi biaya – biaya proyek dan administrasi yang dilakukan
atas kegiatan atau aktivitas Yayasan SUKMA.
Biaya proyek meliputi proyek pendidikan dan keagamaan, untuk proyek pendidikan
dilakukan secara fokus pada perbaikan sarana dan prasaran pendidikan yang terkena
bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan proyek keagamaan untuk
membiayai Festival Anak Nias, di Nias serta sarana peribadahan yang terkena bencana.
36 | P a g e
Untuk biaya administrasi meliputi manajemen dan umum serta penghimpunan dana,
yang mana manajemen dan umum digunakan untuk membiaya gaji, sewa rumah dan
peralatan dan kantor, serta perjalanan dinas, penyusuran dan jasa profesional; sedangkan
untuk penghimpunan dana adalah biaya yang digunakan untuk penggalangan dana untuk
mendanai kegiatan Yayasan SUKMA.
Dalam Laporan Aktivitas dan Perubahan Aktiva Bersih tidak terdapat komponen
perubahan aktiva bersih terikat/dibatasi permanen dan perubahan aktiva bersih terikat/dibatasi
temporer. Untuk Laporan Arus Kas Yayasan SUKMA terdapat perbedaan, dimana Yayasan SUKMA
hanya menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi. Sehingga dalam
laporan arus kas tidak terdapat penyajian arus kas dari aktvitas pendanaan.
Sedangkan Catatan atas Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam pelaporan keuangan yang memuat perincian atas kejadian, transaksi dan
keadaan atas entitas akuntansi.
37 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan
sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi
laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan
organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban
terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik
bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi,
sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi
informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan
keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Pernedaan
tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan
keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.
4.2 Saran
Dalam memahami Pelaporan Keuangan Sektor Publik, disarankan kepada
Mahasiswa/I untuk tidak melupakan dasar-dasar pada pelaporan perusahaan swasta,
karena pada dasarnya keduanya memiliki beberapa persamaan sehingga jika telah
memahami pelaporan pada perusahaan swasta, tidak akan mengalami kesulitan dalam
memahami pembahasan ini.
38 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publki (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Erlangga
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi
Mahsun, Mohammad., Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre,
2007, Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua), Yogyakarta: BFE
Sugijanto, Robert Gunadi H, dan Sonny Loho, 1995. Akuntansi Pemerintahan dan
Organisasi Nirlaba. Malang: PPA-FE Unibraw
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan.
Published at http://www.ksap.org/
Pengertian Akuntansi Sektor Publik. Akutansi Sektor Publik. Published at
www.hestiku.blogspot.com
Teori dan Standar Akuntansi Sektor. Publik Published at
www.kumpulanilmu.blogspot.com
Akuntansi Sektor Publik. Translasi Mata Uang Asing.
www.mustikaaksara.blogspot.com
Teknik Pelaporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik. Published at
www.digitalnotes.blogspot.com
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Organisasi Nirlaba. Artikel pada
www.ksap.org

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2Ratih Anjilni
 
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka KonseptualDasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka KonseptualFair Nurfachrizi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBmas ijup
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganKuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganRose Meea
 
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo pptMerancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo pptRina Limiati
 
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITASBab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITASAndiErwinGhozali
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Mhd. Abdullah Hamid
 
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisniskomparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnisFathur Pottermania
 

Mais procurados (20)

Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
 
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka KonseptualDasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Kertas kerja audit
Kertas kerja auditKertas kerja audit
Kertas kerja audit
 
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganKuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
 
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo pptMerancang pengujian atas rincian saldo ppt
Merancang pengujian atas rincian saldo ppt
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITASBab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
 
Bab 15 intangiable asset
Bab 15 intangiable assetBab 15 intangiable asset
Bab 15 intangiable asset
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
 
Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-
 
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisniskomparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Subsequent events
Subsequent eventsSubsequent events
Subsequent events
 
Paradigma akuntansi
Paradigma akuntansiParadigma akuntansi
Paradigma akuntansi
 

Semelhante a Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Ak308 121075-873-10
Ak308 121075-873-10Ak308 121075-873-10
Ak308 121075-873-10lutfi fitri
 
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Mhd. Abdullah Hamid
 
Teori akuntansi sektor publik jufri londong
Teori akuntansi sektor publik   jufri londongTeori akuntansi sektor publik   jufri londong
Teori akuntansi sektor publik jufri londongJufri Londong
 
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Eva Cahyati
 
Makalah analisis laporan keuangan daerah manado
Makalah analisis laporan keuangan daerah manadoMakalah analisis laporan keuangan daerah manado
Makalah analisis laporan keuangan daerah manadoYudi Pratama
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Fitran Zain
 
Dian ayu lestari analisis laporan keuangan
Dian ayu lestari analisis laporan keuanganDian ayu lestari analisis laporan keuangan
Dian ayu lestari analisis laporan keuanganNeng Ayu Lestari
 
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuanganKerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuanganNita Putri
 
Kerangka konseptual asp
Kerangka konseptual aspKerangka konseptual asp
Kerangka konseptual aspvitalfrans
 
Presentasi akuntansi keuangan
Presentasi akuntansi keuanganPresentasi akuntansi keuangan
Presentasi akuntansi keuangannitrixblog
 
Bentuk laporan keuangan
Bentuk laporan keuanganBentuk laporan keuangan
Bentuk laporan keuanganphatar_augrah
 
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi Mang Engkus
 
akuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanakuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanHanna Febriani
 

Semelhante a Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik (20)

Makalah akpem
Makalah akpemMakalah akpem
Makalah akpem
 
Ak308 121075-873-10
Ak308 121075-873-10Ak308 121075-873-10
Ak308 121075-873-10
 
Kelompok 1 ASP laporan asp.pptx
Kelompok 1 ASP laporan asp.pptxKelompok 1 ASP laporan asp.pptx
Kelompok 1 ASP laporan asp.pptx
 
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
 
Teori akuntansi sektor publik jufri londong
Teori akuntansi sektor publik   jufri londongTeori akuntansi sektor publik   jufri londong
Teori akuntansi sektor publik jufri londong
 
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
 
Makalah analisis laporan keuangan daerah manado
Makalah analisis laporan keuangan daerah manadoMakalah analisis laporan keuangan daerah manado
Makalah analisis laporan keuangan daerah manado
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Bab 3 - Laporan Keuangan
Bab 3 - Laporan KeuanganBab 3 - Laporan Keuangan
Bab 3 - Laporan Keuangan
 
Dian ayu lestari analisis laporan keuangan
Dian ayu lestari analisis laporan keuanganDian ayu lestari analisis laporan keuangan
Dian ayu lestari analisis laporan keuangan
 
Pengantar asp
Pengantar aspPengantar asp
Pengantar asp
 
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuanganKerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan
 
Kerangka konseptual asp
Kerangka konseptual aspKerangka konseptual asp
Kerangka konseptual asp
 
Presentasi akuntansi keuangan
Presentasi akuntansi keuanganPresentasi akuntansi keuangan
Presentasi akuntansi keuangan
 
Bentuk laporan keuangan
Bentuk laporan keuanganBentuk laporan keuangan
Bentuk laporan keuangan
 
Pelaporan Keuangan
Pelaporan KeuanganPelaporan Keuangan
Pelaporan Keuangan
 
Tgs akuntansi 2
Tgs akuntansi 2Tgs akuntansi 2
Tgs akuntansi 2
 
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
 
akuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahanakuntansi pemerintahan
akuntansi pemerintahan
 
pelaporan
pelaporanpelaporan
pelaporan
 

Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik

  • 1. 1 | P a g e BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Untuk itulah kelompok kami yang mana mendapatkan kesempatan untuk menyajikan pembahasan mengenai pelaporan keuangan sektor publik berusaha untuk menyampaikan Pelaporan Keuangan Sektor Publik secara singkat, padat dan jelas. 1.2 Tujuan Makalah Tujuan dari pembuatan makalah ini selain sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi para mahasiswa/I mengenai pelaporan Keuangan Sektor Publik yang berbeda dengan Pelaporan Keuangan Perusahaan swasta.
  • 2. 2 | P a g e BAB II PEMBAHASAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan Keuangan Sektor publik merupakan representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector publik. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi pengguna eksternal, laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi Sektor Publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabiltas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.  PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Sebagian besar perbedaan dan persamaan laporan keuangan sector public dan swasta adalah sebagai berikut: Perbedaan Laporan Departemen Pemerintah Laporan KeuanganSektor Swasta Focus finansial dan politik Focus financial Kinerja diukur secara financial dan non- finasial Sebagian besar kinerja diukur secara financial Pertanggungjawaban kepada perlemen dan masyarakat luas Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada bagian organisasi Berfokus kepada organisasi secara keseluruhan Melihat kemasa depan secara detail Tidak dapat melihat masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan Aturan pelaporan ditentukan oleh undang- undang, standar akuntansi, pasar modal, dan
  • 3. 3 | P a g e praktik akuntansi Laporan diperiksa oleh treasury Laporan diperikssa oleh auditor independen Cash accounting Accrual accounting Persamaan Dokumen-dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relations) A. Tujuan Umum dari Laporan Keuangan Sektor Publik 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan Organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
  • 4. 4 | P a g e 5. Hubungan Masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4 Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah: 1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
  • 5. 5 | P a g e 6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. C. Kebutuhan Informasi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
  • 6. 6 | P a g e 2.1 Teori Pelaporan dalam Sektor Publik Ada 2 jenis pelaporan yang dikenal dalam Sektor Publik, yaitu Pelaporan Kinerja dan Pelaporan. Pelaporan Kinerja, merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikandan melaporkan kinerja keseluruhan aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini juga merupakan wujud dari proses akuntanbilitas. Entitas yang berkewajiban (sebaiknya) untuk membuat laporan ini antara lain adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, unit pelaksana teknis, LSM, partai politik (ParPol), Yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pelaporan Keuangan, merupakan refleksi dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasisektor public dalam kurun waktu tertentu. 2.1.1 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik 2.1.1.1 Tujuan Umum Laporan Keuangan Untuk Organisasi Sektor Publik Bagi organisasi Sektor Publik seperti halnya pemerintahan, tujuan umum laporan keuangan adalah : Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan (stewardship). Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 2.1.1.2 Tujuan Khusus Laporan Keuangan Untuk Organisasi Sektor Publik Tujuan khusus dari pelaporan keuangan untuk organisasi Sektor Publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntanbilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara :  Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.  Menyediakan informasi mengenai bagaimana enntitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kasnya.
  • 7. 7 | P a g e  Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.  Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.  Menyediakan informasi secara kesuluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 2.1.2 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik Penyajian Laporan Keuangan Terdiri dari : 2.1.2.1Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Atau biasa dikenal juga dengan Neraca, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Secara minimumnya, laporan keuangan harus memasukkan akun-akun yang menyajikan jumlah berikut : Properti, Pabrik, dan Peralatan Aktiva tidak berwujud Aktiva Keuangan [selain pada point (d), (f), dan (h) Investasi yang diperlakuakan dengan metode ekuitas Persediaan Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer Piutang dari transaksi Pertukaran Kas dan setara kas Utang pajak dan transfer Utang karena transaksi pertukaran Cadangan (provision) Kewajiban tidak lancer Partisipasi minoritas Aktiva atau ekuitas neto
  • 8. 8 | P a g e 2.1.2.2 Laporan Kinerja keuangan (Lapoan Surplus-Defisit) Atau disebut juga Laporan Pendapatan dan Biaya, Laporan Surplus-Rugi, Laporan Operasi atau yang lebih biasa digunakan, Laporan laba-Rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan ini harus mencakup minimum : Pendapatan dari aktivitas operasi Surplus atau defisit dari aktivitas Operasi Biaya Keuangan (Biaya pinjaman) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas Surplus atau defisit dari aktivitas biasa Pos-pos luar biasa Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto Surplus atau defisit neto untuk periode 2.1.2.3 Laporan Perubahan Aktiva atau Ekuitas Neto Menggambarkan kenaikan ataupun penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan pada laporan keuangan. Perubahan aktiva atau ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama periode tertentu. Pendapatan dan juga biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva’ekuitas netodari tiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan ini mencakup : a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.
  • 9. 9 | P a g e 2.1.2.4Laporan Arus Kas Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investigasi. Informasi arus kas sangat bermanfaatbagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. 2.1.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan Sektor Publik Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari setiap laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan akun-akun laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CALK bertujuan menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Juncto Permendagri No.59 Tahun 2007, Catatan Atas Laporan Keuangan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut: 1. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-undang APBN/Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Kerja Keuangan yang harus mencakup:  Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan  Memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu pelaporan entitas pelaporan.  Menguraikan prosedur yang telah dan dijalankan oleh manajemen agar dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan itu relevan. 3. Kebijakan Akuntansi yang memuat : a. Entitas Pelaporan b. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  • 10. 10 | P a g e c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan d. Kesesuaian kebijaka-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan 4. Penjelasan Tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas i. Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan  Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan.  Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara pendapatanperiode berjalan dan pendapatan periode yang lalu  Penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan  Belanja Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran belanja. Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara belanja periode berjalan dan belanja periode yang lalu Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.  Transfer Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.
  • 11. 11 | P a g e Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara transfer periode berjalan dan transfer periode yang lalu Penjelasan atas masing-masing jenis transfer  Pembiayaan Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pembiayaan. Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara pembiayaan periode berjalan dan pembiayaan periode yang lalu. Penjelasan atas masing-masing jenis pembiayaan. ii. Neraca Pengungkapan akun-akun neraca yaitu :  Aset Lancar, menjelaskan akun-akun yang ada pada pos atau bagian aset lancer seperti kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Piutang  Investasi Jangka Panjang, menjelaskan akun-akun seperti Penyertaan modal pemerintahan, investasi dalam obligasi, dan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah  Aset Tetap, untuk seluruh akun yang ada dalam kelompok ini diungkapkan dasar pembukuannya. Juga harus diungkapkan (jika ada) perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara bagian keuangan dengan bagian pengelola/pencatat aset. Daftar aset tetap juga harus dilampirkan dalam laporan keuangan.  Aset Lainnya, menjelaskan akun-akun seperti Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan pihak ketiga.  Kewajiban Jangka Pendek, menjelaskan akun-akun seperti Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN), Pendapatan yang
  • 12. 12 | P a g e Ditangguhkan, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Bunga  Kewajiban Jangka Panjang, menjelaskan akun-akunseperti Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, dan Utang Luar Negeri  Ekuitas Dana Lancar, menjelaskan akun-akun seperi Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan  Ekuitas Dana Investasi, menjelaskan akun-akun seperti Diinvestasikan jangka Panjang dan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. iii. Laporan Arus Kas  Arus Kas dari Aktivitas Operasi, menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas operasi seperti Pendapatan Pajak dan belanja Pegawai.  Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan, menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan seperti Pendapatan Penjualan Aset tetap dan Belanja Aset  Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas masuk dan keluar) dari aktivitas Pembiayaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran.  Arus Kas dari Aktivitas Non-anggaran, penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM Khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat.
  • 13. 13 | P a g e iv. Pengungkapan Lainnya, berisi beberapa hal yang mempengaruhi laporan keuangan antara lain:  Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan  Kesalahan manajemen pemerintahan lalu yang telah dikoreksi manajemen pemerintah yang baru.  Kontijensi, yaitu kondisi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Hal ini harus diungkapkan pada catatan atas neraca  Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang hatus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.  Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan  Kejadian yang mempunyai dampak social, seperti pemogokan yang harus diatasi pemerintah  Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) yang berpengaruh secara signifikan pada akun yang tersaji di neraca. 2.2 Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik 2.2.1 Dasar kas (cash base) Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada utang. Penyesuaian saham tidak dilakukan, karena akun tidak memerhatikan pencatatan, dimana yang diperhatikan hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk pembelian (sehingga tidak ada gambaran tentang penutupan saham/closing stock figure.
  • 14. 14 | P a g e 2.2.2 Dasar akrual (accrual base) Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut: Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Penerapan dasar akrual akan sangat memengaruhi sistem akuntansi yang digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Pengetahuan yang lengkap tentang “siapa yang meminjami uang dan berapa banyak”, serta pada saat yang sama, “siapa yang dipinjami dan berapa banyak”. Oleh karena itu, organisasi sektor publik akan membuat catatan yang sangat teliti dari para debitor dan kreditor. Jadi, sistem akuntansi yang dibangun dapat dipilah mana yang berorientasi utang dan mana yang berorientasi piutang. 2.2.3 Accounting Fund (Akuntansi Dana) Akuntansi dana merupakan salah satu alternative system akuntansi di sektor public yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sector swasta, akuntansi dana tidak begitu popular karena kecilnya dana kas yang disimpan. Namun, bagi sector public dana kas sector publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sector public, sehingga sistem akuntansi lebih memprioritaskan pengelolaan dana. 2.3 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik 2.3.1 Transaksi Merupakansuatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung dalam kegiata operasi suatu entitas (jual-beli). Pencatatan transaksi akuntansi adalah :
  • 15. 15 | P a g e Pemegang Kas – Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Pemegang Kas – Bendahara Proyek (Belanja Modal) Pemegang Kas – Bendahara Gaji Pemegang Kas – Bendahara Penerima Gambar 2.3.1 Siklus Akuntansi Jenis Transaksi menurut jenisnya terbagi menjadi : Transaksi Kas, transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contohnya Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll. Transaksi Non-kas, transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang, pendapatan, belanja tapi tidak mempengaruhi kas. Contohnya penerimaan aktiva tetap dari Donatur, Pembebasan Utang. 2.3.2 Analisis Bukti Transaksi Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi ini, nantinya akan dianalisis kemudian digunakan untuk dasar pencatatan. 2.3.3 Mencatat Data Transaksi Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal 2.3.4 Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang dicatat (Posting) Dokumen SiklusSiklus AkuntansiAkuntansi Catatan Laporan Dokumen Transaksi Buku Pembantu Daftar Saldo Kertas Kerja Penyesuaian Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Lap Keuangan Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan
  • 16. 16 | P a g e Sama hal-nya dengan posting pada perusahaan swasta, posting dalam hal ini juga mengelompokkan berdasarkan daftar nama akun yang ada pada buku besar. 2.3.5 Penerbitan Laporan dan Catatannya Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan dalam buku besar yang kemudian sesuai dengan catatan tersebut, dibuat laporan keuangan yang nantinya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan Sektor Publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisi untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya. 2.4 Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik 2.4.1 Tahap pencatatan dan penggolongan yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan yang dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah media pencatatan transaksi secara urut waktu (kronologis). Manfaat jurnal adalah menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi, dapat memberikan gambaran secara kronologis, jurnal dapat dibagi menjadi berberapa jurnal khusus yang memungkinkan pengerjaan oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan, apabila terjadi kesalahan maka akan lebih mudah menemukannya dalam jurnal daripada mencari pada buku besar. 2.4.2 Tahap pengikhtisaran transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam jurnal, diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar dalam jangka waktu tertentu. Buku besar dibagi menjadi buku besar umum dan buku besar pembantu. Adapun fungsi dari buku besar umum adalah mengumpulkan data transaksi kemudian mengklasifikasikannya untuk divalidasi, mencatat penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan keuangan. 2.4.3 Tahap pelaporan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyederhanaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja.
  • 17. 17 | P a g e Sistem pencatatan dalam akuntansi terbagi menjadi dua yaitu single book keeping entry dan double book keeping entry. Single book keeping entry adalah sistem pencatatan yang hanya melibatkan satu buku besar untuk pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Sedangkan, double book keeping entry adalah sistem pencatat transaksi pada lebih dari satu akun buku besar. Pemilihan sistem pencatatan ini tergantung pada karakteristik entitas, pada entitas yang tidak begitu kompleks tidak terlalu memerlukan double book keeping entry. 2.5 Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-Unsurnya di Organisasi Sektor Publik 2.5.1 Pemerintah Pusat Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi disusun oleh suatu komite standar yang independen yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal yang akan 2.5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam
  • 18. 18 | P a g e satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang- kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: a) pendapatan; b) belanja; c) transfer; d) surplus/defisit; e) pembiayaan; f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Gambar 2.5.1.1 contoh Laporan Realisasi Anggaran PemDa
  • 19. 19 | P a g e 2.5.1.2 Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat pemerintah pusat, merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian/lembaga. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya Neraca mencantumkan sekurang- kurangnya pos-pos 39 berikut: a) kas dan setara kas; b) investasi jangka pendek; c) piutang pajak dan bukan pajak; d) persediaan; e) investasi jangka panjang; f) aset tetap; g) kewajiban jangka pendek; h) kewajiban jangka panjang; i) ekuitas dana. 2.5.1.3 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
  • 20. 20 | P a g e Gambar 2.5.1.3 Laporan Arus Kas DKI Jakarta
  • 21. 21 | P a g e 2.5.1.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan ,handal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif ) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka transpaansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.
  • 22. 22 | P a g e 2.5.2 LSM Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan, di samping untuk menunjukan akuntabilitas organisasi serta menjaga tingkat kepercayaan sumber dana dengan: a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya; c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi LSM dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya; d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya; dan e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Laporan keuangan LSM juga memainkan peranan prediktif dan prospektif yang menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi banyaknya sumber daya yang diisyaratkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dapat dihasilkan oleh operasi yang berkelanjutan, dan risiko ketidakpastian di masa depan. Laporan keuangan dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya, seperti: a. Mengindikasikan apakah sumber daya telah ditetapkan dan digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; dan b. Mengindikasikan apakah sumber daya telah ditetapkan dan digunakan sesuai dengan persyaratan, termasuk batas keuangan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di masing-masing LSM. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan LSM harus disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima
  • 23. 23 | P a g e atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan. Oleh karena itu, dengan penggunaan dasar akrual, laporan keuangan LSM dapat menyediakan jenis transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya. Laporan keuangan LSM mencakup : 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Laba Rugi (Aktivitas) 3. Laporan Arus Kas 2.5.3 Organisasi Nirlaba (Yayasan) Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai: a. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut,
  • 24. 24 | P a g e b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. c. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih. 2.5.3.1Laporan Posisi Keuangan Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: a. kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti:
  • 25. 25 | P a g e a. kas dan setara kas; b. piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; c. persediaan; d. sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka; e. surat berharga/efek dan investasi jangka panjang; f. tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaanya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen terhadap (1) aktiva, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (endowment). Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.
  • 26. 26 | P a g e Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Gambar 2.5.3.1 Contoh Bentuk Laporan Posisi Keuangan Yayasan
  • 27. 27 | P a g e 2.5.3.2 Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: Aktivitas pendanaan: 1. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. 2. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). 3. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.
  • 28. 28 | P a g e Gambar 2.5.3.2 Contoh bentuk Laporan Arus Kas Yayasan 2.5.3.3Laporan Aktivitas Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk :
  • 29. 29 | P a g e (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.
  • 30. 30 | P a g e Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.
  • 31. 31 | P a g e Gambar 2.5.3.3 Contoh Bentuk Laporan Aktivitas Yayasan
  • 32. 32 | P a g e 2.6 Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-unsurnya di Negara-negara Lain 2.6.1 Jepang Formasi Laporan Keuangan Pemerintah Jepang yaitu: (1) Laporan neraca public (2) Laporan biaya-biaya administrasi (Laporan pengeluaran tahun berjalan) (3) Laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal pembayar pajak (4) Laporan penerimaan dan pengeluaran kas Hingga kini,pemerintah Jepang hanya menggunakan laporan pemerimaan dan pengeluarankas untuk menghitung pengelolaan keuangan. a. Laporan Neraca Publik  Berdasarkan “Provisional Concept and standart for the Japanese Government balance Sheet”.  The Japanese Government Balance Sheet memberikan tinjauan mengenai keseluruhan posisi fiscal pemerintah atas dasar saham (stock basis) sebagai alat penjelas posisi fiscal pemerintah kepada penduduk jepang.  Memperbaiki akuntabilitas pemerintah terkait dengan kabijakan. b. Ruang Lingkup Neraca:  Seluruh aset dan kewajibanpemerintah adalah subjek dari neraca pemerintah,yakni semua general account dan 310 special account government (termasuk akun internal accounting dan dana juga merupakan subjek).  General account and special accounts dikonsolidasi dan semua kredit serta utang diantara akun-akun tersebut di-offseta jumlah asset dan kewajiban yang dimiliki pemerintah ditunjukkan. c. Tanggal Neraca  Tanggal neraca merupakan hari terakhir pada tahun fiscal.  Meskipun demikian,tetap ada akun-akun pada periode penyelesaian (settlement periods). Jumlah akun-akun ini menunjukkan penyelesaian pembayaran dan penerimaan kas selama settlement periods.
  • 33. 33 | P a g e  Terkait dengan present value of future pension benefits,karena jumlah yang dievaluasi pada revaluasi actuarial (actuarial revaluation) hanya lima tahun sekali dapat digunakan, maka jumlah yang terakhir yang harus digunakan. d. Aset Kas dan deposito,sekuritas,piutang usaha,kenaikan pendapatan,aktiva tidak berwujud. e. Utang Utang usaha kenaikan utang,sekuritas jangka pendek yang dipegang oleh masyarakat,obligasi pemerintah yang dipegang oleh masyarakat. Laporan biaya administrasi (laporan pengeluaran tahun berjalan):  Biaya operasi  Peningkatan bonus yang diharapkan yang tidak terpenuhi dengan cadangan  Peluang Isi spesifik dari pernyataan ini adalah: Biaya administrasi pada laporan laba rugi lembaga-lembaga independen,dan pendapatan lain-lain yang berasala dari bantuan yang lebih sedikit ketimbang untuk biaya operasi. Jumlah penyusutan asset telah dihitung berdasarkan prosedur akuntansi yang sesuai untuk penyusutan asset khusus. Estimasi peningkatan bonus tidak dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi untuk manfaat yang dikembalikan. Peningkatan biaya oportunitas (opportunity cost) dari penggunaan asset pemerintah. Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik Jepang Laporan Keuangan JOGMEC (Japan Oil,Gas and Metal National Corporation) meliputi:  Neraca  Laporan Laba/Rugi
  • 34. 34 | P a g e  Laporan Arus Kas  Catatan atas Laporan Keuangan 2.6.2 India Pelaporan keuangan di India meliputi:  Rekening penerimaan modal  Rekening pembayaran modal  Dana Kontinjensi.  Rekening penerimaan pendapatan.  Rekening pengeluaran pendapatan.  Rekening penerimaan public.  Rekening pembayaran public.  Penerimaan pembalanjaan Negara bagian.  Pengeluaran biaya untuk masing-masing departemen.
  • 35. 35 | P a g e BAB III STUDI KASUS Bentuk Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No.45 versus Laporan Keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (Yayasan SUKMA) Dalam penyusunan laporan keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (”Yayasan SUKMA”)berdasarkan PSAK No.45, namun dikarenakan setiap organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam kegiatan, visi, misi dan tujuannya serta sumber pandanaan maka SAK mengizinkan ”modifikasi” untuk menyediakan informasi yang paling relevan dan paling mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, kreditur, dan pemakai lain laporan keuangan di luar organisasi. Sehingga bentuk pelaporan keuangan organisasi nirlaba tidak persis sama dengan yang direkomendasikan oleh IAI dalam bentuk laporan keuangannya namun tetap sesuai dalam koridor PSAK no.45. Bentuk laporan posisi keuangan Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan (Laporan Neraca) yang diaudit oleh KAP International Ernest & Young sesuai dengan rekomendasi PSAK No.45, namun dalam laporan aktivitas dan perubahan aktiva bersih terdapat perbedaan. Dimana Laporan Aktivitas dan Perubahan Aktiva Bersih Yayasan Sekolah Unggulan Kemanusiaan yang tidak dibatasi/bersifat tidak terikat untuk penerimaan hanya memuat kontribusi yang tidak dibatasi, nisbah dan pendapatan bunga – setelah dikurangi pajak, dan penghimpunan dana serta biaya operasi berupa biaya proyek dan biaya administrasi. Kontribusi yang tidak dibatasi digunakan untuk kegiatan sosial yang tertuang dalam tujuan Yayasan SUKMA yaitu Program Bantuan Indonesia Menangis untuk korban Tsunami di Aceh Sumatra Utara, penyumbang perusahaan dan penyumbang individu; serta dana yang didapat itu semua dikurangi biaya – biaya proyek dan administrasi yang dilakukan atas kegiatan atau aktivitas Yayasan SUKMA. Biaya proyek meliputi proyek pendidikan dan keagamaan, untuk proyek pendidikan dilakukan secara fokus pada perbaikan sarana dan prasaran pendidikan yang terkena bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan proyek keagamaan untuk membiayai Festival Anak Nias, di Nias serta sarana peribadahan yang terkena bencana.
  • 36. 36 | P a g e Untuk biaya administrasi meliputi manajemen dan umum serta penghimpunan dana, yang mana manajemen dan umum digunakan untuk membiaya gaji, sewa rumah dan peralatan dan kantor, serta perjalanan dinas, penyusuran dan jasa profesional; sedangkan untuk penghimpunan dana adalah biaya yang digunakan untuk penggalangan dana untuk mendanai kegiatan Yayasan SUKMA. Dalam Laporan Aktivitas dan Perubahan Aktiva Bersih tidak terdapat komponen perubahan aktiva bersih terikat/dibatasi permanen dan perubahan aktiva bersih terikat/dibatasi temporer. Untuk Laporan Arus Kas Yayasan SUKMA terdapat perbedaan, dimana Yayasan SUKMA hanya menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi. Sehingga dalam laporan arus kas tidak terdapat penyajian arus kas dari aktvitas pendanaan. Sedangkan Catatan atas Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan keuangan yang memuat perincian atas kejadian, transaksi dan keadaan atas entitas akuntansi.
  • 37. 37 | P a g e BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. 4.2 Saran Dalam memahami Pelaporan Keuangan Sektor Publik, disarankan kepada Mahasiswa/I untuk tidak melupakan dasar-dasar pada pelaporan perusahaan swasta, karena pada dasarnya keduanya memiliki beberapa persamaan sehingga jika telah memahami pelaporan pada perusahaan swasta, tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pembahasan ini.
  • 38. 38 | P a g e DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publki (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Erlangga Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Mahsun, Mohammad., Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre, 2007, Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua), Yogyakarta: BFE Sugijanto, Robert Gunadi H, dan Sonny Loho, 1995. Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Nirlaba. Malang: PPA-FE Unibraw Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan. Published at http://www.ksap.org/ Pengertian Akuntansi Sektor Publik. Akutansi Sektor Publik. Published at www.hestiku.blogspot.com Teori dan Standar Akuntansi Sektor. Publik Published at www.kumpulanilmu.blogspot.com Akuntansi Sektor Publik. Translasi Mata Uang Asing. www.mustikaaksara.blogspot.com Teknik Pelaporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik. Published at www.digitalnotes.blogspot.com Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Organisasi Nirlaba. Artikel pada www.ksap.org