SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA 
1 
BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
OLEH : 
FIRMAN G.S. 
KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA 
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D A S A R H U K U M 
2 
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
 PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa; 
 PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN 
Antara lain, 
 Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa; 
 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 
 Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kekayaan Desa.
Kewenangan : 
1. Asal Usul ; 
2. Lokal Berskala Desa ; 
3. Ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemda 
Prov., Kab./Kota ; 
4. Kewenangan Lain.
Adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 
Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan 
pendapatan, belanja, pembiayaan dan 
pengelolaan keuangan desa. 
4 
KEUANGAN DESA 
(PASAL 71)
PENDAPATAN 
5 
1. PADesa; 
2. Alokasi APBN; 
3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah; 
4. ADD 
5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab. 
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 
7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah. 
- PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya & 
partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.) 
- Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & 
lokal skala desa: 
- Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil 
kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg 
berlokasi di desa. 
ADD 
- SILTAP Kades & Perangkat 
- Merupakan bag. DP yg diterima 
kab/kota dari DBH & DAU dikurangi 
DAK plg sdkt 10 % untuk Desa; 
- Penundaan dan/atau pemotongan 
sebesar ADP setelah dikurangi DAK 
yang seharusnya disalurkan ke desa.
BELANJA 
6 
- Diprioritas utk Kebut. Pemb. 
- Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd: 
a. Kebut. Primer; 
b. Pelayanan Dasar; 
c. Lingkungan; 
d. Pemberdayaan Masy. Desa. 
- Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW 
(membantu pelaksanaan tugas pelayanan 
Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, 
ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat 
Desa) 
- “tidak terbatas” adalah Kebutuhan 
pembangunan diluar pelayanan dasar yg 
- Kebutuhan Primer adalah sandang, dibutuhkan masyarakat desa. 
pangan, papan; 
- Pelayanan dasar antara lain 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur 
dasar.
PEMBIAYAAN 
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada T.A. ybs. maupun pada tahun-tahun 
7 
anggaran berikutnya. 
 Penerimaan 
 SILPA 
 Pencairan Dana Cadangan 
 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 
 Pengeluaran 
 Pembentukan Dana Cadangan 
 Penyertaan Modal Desa.
PENGELOLAAN 
 Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; 
 Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa; 
 Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes). 
8
PERENCA 
NAAN 
PENGANGG 
ARAN 
PENATA 
USAHA 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
AN PELAPO 
RAN PERTANG 
GUNG 
JAWABAN 
RPJMDesa 
Penganggaran 
PELAKSAN 
AAN 
KEGIATAN 
•PADesa 
•APBN 
•Bagi Hasil 
Pajak/Retribusi 
•ADD 
•Bantuan 
•Hibah 
•Lain-lain pendapatan 
 Semester I; 
 Semester A.T 
 Perdes 
•Buku Kas Umum 
•Buku Pembantu Pajak 
•Buku Bank 
Rancangan 
APBDesa 
PERBUP/WALKOT 
TENTANG 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 
RKP Desa 
P 
A 
R 
T 
I 
S 
I 
P 
A 
T 
I 
F
TRANSPARAN 
AZAS 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 
AKUNTABEL 
PARTISIPATIF 
TERTIB DAN 
DISIPLIN
Kades 
Sbg Pemegang 
Kekuasaan 
PTPKD 
KEPALA 
DESA 
Pelaksana 
Kewilayahan 
KEPALA 
DUSUN 
PELAKSANA 
TEKNIS 
Kasi Kasi 
SEKRETARI 
S 
URUSAN 
Kaur kaur Kaur 
Kasi 
SEKDES 
Koordinator 
Kasie 
Pelaks. 
Kegiatan 
Staf urusan 
Bendahara
PTPKD 
• Menyusun dan melaks. Kebijakan Pengel. APBDesa 
• Menyusun Ranperdes ttg APBDesa, perubahan APBDesa dan 
pertg. Jwb pelaksa. APBDesa; 
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 
yang telah ditetapkan dalam APBDesa 
• Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaks. Keg. 
APBDesa; 
• Melakukan Verifikasi thd Ren. Blanja & bukti-bukti 
pengeluaran. 
Sekdes 
(Koordinator) 
• Menyusun rencana Pelaks. Keg. yg menjd tg .jwb nya; 
• Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa; 
• Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas 
beban Anggaran Kegiatan; 
• Mengandalikan Pelaks. Keg.: 
• Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kpd 
Kades, dan 
• Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg. 
Kasi 
(Pelaks.Keg.) 
Staf Kaur 
(Bendahara) 
•Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, 
menatausahakan & mempertanggungjwbkanpenerimaan 
pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm 
rangka pelaks. APBDesa; 
Kepala Desa 
(Pemegang Kekuasaan 
dan kekayaan yang 
dipisahkan) 
•Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes 
•Menetapkan PTPKD 
•Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa 
•Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa. 
• Melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
APBDESA 
1. Pendapatan 
 PADes; 
Hasil usaha, hasil 
aset, swadaya & 
partisipasi, Gotro & 
dll PADesa; 
 Transfer; 
APBN, APBD 
 Lain-lainPendapatan 
Hibah, sumbangan 
pihak ketiga, Hasil 
Kerjsama, bantuan 
Perusahaan. 
2. Belanja 
 Klasifikasi kel.Belanja, Bid : 
2.1. Penyelenggaran Pemdes 
2.2. Bangdes; 
2.3. Kemasyarakatan; 
2.4.Pemberdayaan Masy. ; 
2.5. Tak terduga. 
 Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD); 
 Keg. dibagi, jenis belanja : 
1. Belanja Pegawai; 
2. Belanja Barang/jasa; 
3. Belanja Modal. 
3. Pembiayaan 
 3.1. Penerimaan 
• 3.1.1 Silpa; 
• 3.1.2.Pencairan 
Dana cadangan; 
• 3.1.3 Hasil 
kekayaan Desa 
yang dipisahkan. 
 3.2. Pengeluaran 
• 3.2.1.Pembentukan 
Dana Cadangan; 
• 3.2.2.Penyertaan 
Modal.
1. Perubahan 
Perubahan APBDesa 
 hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja; 
 SILPA tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan; 
 penambahan dan/atau pengurangan dlm pendapatan desa pd thn berjalan. 
 peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi , dan/atau 
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
 Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda. 
2. dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A. 
3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan 
pelaks. APBDesa. 
4. Dalam hal Bankeu dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan bantuan pihak ke-3 yang 
tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes ttg Perubahan APB 
Desa, perubahan diatur dgn Perkades tentang perubahan APBDesa. 
5. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
ALOKASI DANA DESA 
 Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD, 
ADD setiap T.A 
 Pengalokasian ADD mempertimbangkan : 
‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa 
‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, 
luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. 
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati/Walikota. 
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD 
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan 
 Pengalokasian dgn ketentuan : 
‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa 
‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi 
pajak dan retribusi masing-masing Desa 
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati/Walikota. 
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD 
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI 
KABUPATEN/KOTA 
 Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat 
memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari 
APBD kepada Desa 
 Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus 
 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan 
dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada 
penerima bantuan 
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan 
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi 
bantuan dalam rangka percepatan pembangunan 
desa dan pemberdayaan masyarakat.
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA 
 Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD 
 Pengalokasian ADD, dengan ketentuan : 
‒ Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60% 
‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50% 
‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40% 
‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30% 
 Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan 
efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan 
dan letak geografis. 
 Bupati/walikota menetapkan besaran siltap : 
‒ Kepala Desa 
‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan 
‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari 
Siltap kades per bulan 
 Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan 
Bupati/Walikota.
PERATURAN DESA 
TENTANG 
APBDesa
FORMAT 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA ....................... 
TAHUN ANGGARAN ................. 
ANGGARAN KETERANGAN 
KODE 
REKENING URAIAN (Rp). 
1. PENDAPATAN 
1.1 Pendapatan Asli Desa 
1.1.1 Hasil Usaha 
1.1.2 Hasil Aset 
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 
1.1.4 Gotong Royong 
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.1 Dana Desa 
1.2.2 
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah 
kabupaten/kota 
1.2.3 Alokasi Dana Desa 
1.2.4 Bantuan Keuangan 
1.2.4.1 Bantuan Provinsi 
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 
1.3 Pendapatan lain lain 
1.3.1 Hibah 
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 
1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa 
JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA 
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
2.1.1.1 Belanja Pegawai 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
- Tunjangan BPD 
2.1.2 Operasional Perkantoran 
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda Pos 
- Pakaian Dinas dan Atribut 
- Pakaian Kerja 
- Alat dan Bahan Kebersihan 
- Perjalanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik, dan Telepon 
- Honor 
- dst..................... 
2.1.2.3 Belanja Modal 
- Komputer 
- Meja dan Kursi 
- Mesin Tik 
- dst......................... 
2.1.3 Operasional RT/RW 
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: 
- ATK 
- Penggandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst.....................
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 
2.2.1.3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ................. 
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Upah Kerja 
- Honor 
- dst................................................ 
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 
2.2.2.3 Belanja Modal 
- Aspal 
- Pasir 
- dst ................. 
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Upah Kerja 
- Honor 
- dst..................... 
2.2.3 Kegiatan.......................... 
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
2.3.1 Kegiatan ................................................ 
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : 
- Honor Pelatih 
- Konsumsi Peserta 
- Alat Pelatihan 
- dst....................... 
2.3.2 Kegiatan .......................................................... 
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
2.4.1 kegiatan ............................................................ 
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Honor Pelatih 
- Alat dan Bahan Pelatihan 
- dst.......................... 
2.4.2 Kegiatan.........................................
2.5 Bidang Tak Terduga 
2.5.1 Kegiatan ............................................................ 
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Masker penyaring udara 
- Honor Tim 
- dst.......................... 
2.5.2 Kegiatan......................................... 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/DEFISIT 
3. PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 
3.1.1 SiLPA 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 
JUMLAH (Rp.) 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
JUMLAH (Rp.) 
DITETAPKAN DI ................................................................. 
TANGGAL,…………………………………………….............................. 
KEPALA DESA ..................…….. 
TTD 
(…………………………………………...........................)
FORMAT 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 
PEMERINTAH DESA ....................... 
TAHUN ANGGARAN ................. 
KODE 
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG KETERANGAN 
(Rp.) (Rp.) (Rp.) 
1. PENDAPATAN 
1.1 Pendapatan Asli Desa 
1.1.1 Hasil Usaha 
1.1.2 Hasil Aset 
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 
1.1.4 Gotong Royong 
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.1 Dana Desa 
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 
1.2.3 Alokasi Dana Desa 
1.2.4 Bantuan Keuangan 
1.2.4.1 Bantuan Provinsi 
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 
1.3 Pendapatan lain lain 
1.3.1 Hibah 
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 
1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA 
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
2.1.1.1 Belanja pegawai 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
- Tunjangan BPD 
2.1.2 Operasional Perkantoran 
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda pos 
- Pakaian Dinas dan Atribut 
- Pakaian Kerja 
- Alat dan Bahan Kebersihan 
- Perjalanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik, dan Telepon 
- Honor 
- dst..................... 
2.1.2.3 Belanja Modal 
- Komputer 
- Meja dan Kursi 
- Mesin Tik 
- dst......................... 
2.1.3 Operasional RT/RW 
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: 
- ATK 
- Penggandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst.....................
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 
2.2.1.3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ................. 
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Upah Kerja 
- Honor 
- dst......................................... 
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 
2.2.2.3 Belanja Modal 
- Aspal 
- Pasir 
- dst ................. 
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Upah Kerja 
- Honor 
- dst..................... 
2.2.3 Kegiatan.......................... 
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
2.3.1 Kegiatan ................................................ 
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : 
- Honor Pelatih 
- Konsumsi Peserta 
- Alat Pelatihan 
- dst....................... 
2.3.2 Kegiatan ..........................................................
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
2.4.1 kegiatan ............................................................ 
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Honor Pelatih 
- Alat dan Bahan Pelatihan 
- dst.......................... 
2.4.2 Kegiatan......................................... 
2.5 Bidang Tak Terduga 
2.5.1 Kegiatan ............................................................ 
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Masker penyaring udara 
- Honor Tim 
- dst.......................... 
2.5.2 Kegiatan......................................... 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/DEFISIT 
3. PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 
3.1.1 SiLPA 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 
JUMLAH (Rp.) 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
JUMLAH (Rp.) 
DITETAPKAN DI.................................. 
TANGGAL,………………………………………… 
…. 
KEPALA DESA ..............…….. 
TTD 
(…………………………………………................ 
)
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 
Tanggal : ……………… 
Desa : ……………… 
Kecamatan : ……………… 
Kabupaten : ……………… 
No. Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana 
Jumlah 
(Rp) 
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. XXX 
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp. XXX 
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp. XXX 
Sub Total (4) Rp. XXX 
Grand Total (1 s/d 4) Rp. XXX 
tanggal, .................... 
Kepala Desa 
(.............................)
CONTOH FORMAT 
LAPORAN SEMESTER I & II 
DAN 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 
SEMESTER PERTAMA 
TAHUN ANGGARAN ………….. 
PEMERINTAH DESA …………………. 
KODE REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/KURANG KET. 
ANGGARAN REALISASI 
(Rp) (Rp) (Rp) 
1. PENDAPATAN 
1.1 Pendapatan Asli Desa 20 10 10 
1.2 Pendapatan Transfer 150 75 75 
1.2.1 - Dana Desa 100 25 75 
1.2.2 - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 150 50 100 
1.2.3 - Alokasi Dana Desa 
1.2.4 - Bantuan Keuangan 
1.2.4.1 - Bantuan Provinsi 
1.2.4.2 - Bantuan Kabupaten/Kota 
1.3 Pendapatan lain lain 
1.3.4 bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa 
JUMLAH PENDAPATAN 420 160 260 
2. BELANJA 
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 40 10 30 
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 30 15 15 
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
70 25 45 
2.5 Bidang Tak Terduga 
100 40 60 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/DEFISIT 350 135 215 
3. PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 10 
3.1.1 - SiLPA 400 
3.1.2 - Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 - Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 
JUMLAH (Rp.) 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 - Pembentukan Dana Cadangan 5 
3.2.2 - Penyertaan Modal Desa 
JUMLAH (Rp.) 
Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) 
SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DNG HSL SURPLUS/DEFISIT) 
DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA ……………….. 
TTD 
(…………………………………………..)
LAPORAN REALISASI APBDesa 
SEMESTER AKHIR TAHUN 
PEMERINTAH DESA …………………. 
TAHUN ANGGARAN ………….. 
KODE 
REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/KURANG KET. 
ANGGARAN REALISASI 
(Rp) (Rp) (Rp) 
Pindahan saldo (i semester pertama) 
1. PENDAPATAN 
1.1 Pendapatan Asli Desa 
1.1.1 Hasil Usaha 
1.1.2 Hasil Aset 
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 
1.1.4 Gotong Royong 
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.1 Dana Desa 
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 
1.2.3 Alokasi Dana Desa 
1.2.4 Bantuan Keuangan 
1.2.4.1 Bantuan Provinsi 
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 
1.3 Pendapatan lain lain 
1.3.1 Hibah 
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 
1.3.3 Hasil Kerjasama dengan pihak ke-3 
1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA 
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
2.1.1.1 Belanja Pegawai 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
- Tunjangan BPD 
2.1.2 Operasional Perkantoran 
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda Pos 
- Pakaian Dinas dan Atribut 
- Pakaian Kerja 
- Alat dan Bahan Kebersihan 
- Perjalanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik dan Telepon 
- Honor 
- dst..................... 
2.1.2.3 Belanja Modal 
- Komputer 
- Meja dan Kursi 
- Mesin Tik 
- dst......................... 
2.1.3 Operasional RT/RW 
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: 
- ATK 
- Penggandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst.....................
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 
2.2.1.3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ................. 
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
-Upah Kerja 
-Honor 
- Dst ........................ 
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 
2.2.2.3 Belanja Modal 
- Aspal 
- Pasir 
- dst ................. 
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Upah Kerja 
- Honor 
- dst..................... 
2.2.3 Kegiatan..............................
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
2.3.1 Kegiatan ................................................ 
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : 
- Honor Pelatih 
- Konsumsi Peserta 
- Alat Pelatihan 
- dst....................... 
2.3.2 Kegiatan .......................................................... 
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
2.4.1 Kegiatan ............................................................ 
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Honor Pelatih 
- Alat dan Bahan Pelatihan 
- dst.......................... 
2.4.2 kegiatan......................................... 
2.5 Bidang Tak Terduga 
2.5.1 Kegiatan ............................................................ 
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 
- Masker penyaring udara 
- Honor Tim 
- dst.......................... 
2.5.2 Kegiatan......................................... 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN 
3.1 Perimaan Pembiayaan 
3.1.1 SiLPA 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 
JUMLAH (Rp.) 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 
JUMLAH (Rp.) 
DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA ……………….. 
TTD 
(…………………………………………..)
FORMAT PENATAUSAHAAN 
No. Tgl. 
KODE 
REKENING 
DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 
URAIAN 
BUKU KAS UMUM 
TAHUN ANGGARAN ....................... 
PENERIMAA 
N 
(Rp.) 
PENGELUARAN 
(Rp.) 
NO BUKTI 
JUMLAH 
PENGELUARA 
N KOMULATIF 
SALDO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
100 100 
50 50 50 
10 60 40 
10 50 
JUMLAH Rp. Rp. 
Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas 
Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
Catatan : 
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa. 
……………., tanggal ………………… 
BENDAHARA DESA, 
……………………….. 
MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 
………………………………
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 
TAHUN ANGGARAN .............. 
No. 
URUT 
TANGGAL URAIAN 
PEMOTONGAN 
(Rp.) 
PENYETORAN 
(Rp.) 
SALDO 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 
JUMLAH 
MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 
……………………………… 
……………., tanggal ………………… 
BENDAHARA DESA, 
……………………….. 
Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
BUKU BANK DESA………………. 
Desa : Bulan : 
Kecamatan : Bank Cab. : 
Rek. No. : 
NO 
Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN 
SALDO 
Transaksi Transaksi Transaksi 
Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm 
Saldo 
awal/transksi 
sampai dg bl 
lalu 
Total Transaksi bulan ini 
Total Transaksi kumulatif 
Tanggal, …………………….......……… 
diketahui oleh: Dibuat oleh: 
(Kepala Desa) (Bendahara)
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
Desa : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
Kegiatan : 
No. 
Tangg 
al 
Uraian 
Penerimaan (Rp.) Nomor Pengeluaran (Rp.) Jumlah 
Saldo Kas 
Swadaya 
Masy. 
Dari Bendahara Bukti 
(Rp.) 
Belanja 
Barang 
dan Jasa 
Belanja 
Modal 
Pengembalia 
n ke 
Bendahara 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pindaha 
n jumlah 
dari 
halaman 
sebelum 
nya 
Jumlah 
Total Penerimaan 
Total 
Pengeluaran 
TotalPengelu 
aran + Saldo 
Kas 
Desa............. 
........, 
Tanggal 
Pelaksana Kegiatan
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ASET DESA 
BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN 
ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN 
PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH. 
BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK 
DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK
 Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah 
Daerah berskala lokal desa yang ada di desa 
dapat dihibahkan kepemilikannya kepada 
desa. 
 Kekayaan milik desa yang telah diambil alih 
oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada 
desa, kecuali yg sudah digunakan untuk 
fasilitas umum.
PENGELOLA BARANG 
MILIK DESA 
KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS : 
MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI 
APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH; 
MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG 
DIPELIHARA/DIPERBAIKI; 
MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA; 
MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK 
DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA 
PERENC 
ANAAN 
PENGA 
DAAN 
PENGG 
UNAAN 
PEMANF 
AATAN 
PENGAM 
ANAN 
PEMELIH 
ARAAN 
PENGHAP 
USAN 
PEMINDAHT 
ANGANAN 
PENGAW 
ASAN 
PENATAU 
SAHAAN 
PEMBI 
NAAN 
PENIL 
AIAN 
PENGEN 
DALIAN
• Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan 
menyusun rincian kebutuhan barang milik desa 
pada tahun berikutnya dengan 
mempertimbangkan barang milik desa yang 
ada; 
• Pengadaan adalah keg. utk melakukan 
pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemdes; 
• Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm 
rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes: 
 APBDesa  Kep. Kades 
 Hibah/Pihak Ke-3 
- B.A. Hibah 
- Keputusan Kades ttg Hibah 
 Kekayaan asli desa. 
45
• Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar 
semua brg milik desa sll dlm keadaan baik 
dlm rangka penyelenggaraan pemdes; 
• Pengamanan adalah keg. pengendalian brg 
milik desa dlm bentuk fisik dan administratif; 
• Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik 
desa yg tdk digunakan dlm penyelenggaraan 
pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk 
 Sewa; 
 pinjam pakai; 
 kerjasama pemanfaatan; 
 BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan 
46
• Penghapusan adalah: 
kegiatan menghapus barang milik desa 
dari buku Data Inventaris Desa (Model 
A.3.); 
 B.A Penghapusan ; 
 Kep. Kades tentang Penghapusan 
Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa 
47
48 
Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa. 
Tanah Desa terdiri dari : 
 Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari 
sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah 
bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, 
kebun desa; 
 Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk 
kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, 
saluran irigasi desa.
Pasal 15 Permendagri 4/2007 
 Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan 
kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum; 
 Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah 
mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan 
Desa ( Harga Pasar & NJOP); 
 Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli 
tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat; 
 Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan 
BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan 
Gubernur; 
Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah dicabut 
oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto Perpres 71/2012
50 
Apabila : 
 Tanah pengganti diluar desa; 
 Bukan untuk pemb. kepentingan umum; 
 Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007; 
 Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar; 
Permasalahan dari beberapa Daerah 
Penjelasan melalui 
Surat MDN/DIRJEN PMD 
Sbb :
51 
Pengganti tidak di Desa setempat 
 Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus 
mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri; 
 Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan 
persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ; 
 Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi, 
terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan 
lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara; 
(kebenaran formil dan materiil); 
 Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur 
kepada Mendagri.
Lanjutan ....... 
52 
Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk 
Kepentingan Umum 
 Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan 
persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati; 
 Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd 
Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian 
Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati; 
 Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait 
sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga 
penilai professional sesuai bidangnya; 
 Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, 
menguntungkan desa, & tdk merugikan asset desa;
Lanjutan ....... 
 Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan 
Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian 
disampaikan kpd Gubernur ; 
 Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih 
dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan 
lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas 
desa maupun di lokasi penggantinya; 
 Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta 
kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah 
Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri; 
53
 Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri 
untuk mengkonfirmasi terhadap hasil 
telaahan tersebut dengan melakukan 
tinjauan lapangan dan verifikasi data yang 
dapat menjadi dasar pertimbangan 
Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan 
dispensasi. 
54 
Lanjutan .......
55 
Lanjutan ....... 
Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum 
Permendagri 4/2007 
 Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi 
sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar 
diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu 
dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data 
guna memperoleh kebenaran formil dan materiil 
serta hasilnya dapat sebagai bahan 
pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur.
Pembiayaan seluruh administrasi dalam 
proses tukar menukar sampai dengan 
penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah 
diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar 
TKD yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak. 
56 
Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 
perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian 
Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum
57 
Terima 
kasih

More Related Content

What's hot

Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaFormasi Org
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaFormasi Org
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan DesaPPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan DesaBuyungRahmadPaijo
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaArdi Susanto
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 

What's hot (20)

Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan DesaPPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 

Similar to MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaPemdes Seboro Sadang
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxulfaharahap1
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Inspektorat
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptxBIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptxulfaharahap1
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desaFormasi Org
 
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptxFrankyBalaNaisali
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaFormasi Org
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxudin251181
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017kodri .
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxErickShefra
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxarielhudaya66
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-finalSyah Rul
 

Similar to MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (20)

keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaPengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptxBIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desa
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptx
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Sutardjo ( Mang Ojo )
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahSutardjo ( Mang Ojo )
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esSutardjo ( Mang Ojo )
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)

Jadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desaJadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desa
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks  uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks  uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Cara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran fotoCara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran foto
 
Cara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpressCara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpress
 
Cara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitterCara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitter
 
Cara membuat facebook page
Cara membuat facebook pageCara membuat facebook page
Cara membuat facebook page
 
Profil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamisProfil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamis
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]
 
Pedoman menulis berita
Pedoman menulis beritaPedoman menulis berita
Pedoman menulis berita
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
 

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

  • 1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA 1 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH : FIRMAN G.S. KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 2. D A S A R H U K U M 2  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;  PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN Antara lain,  Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;  Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
  • 3. Kewenangan : 1. Asal Usul ; 2. Lokal Berskala Desa ; 3. Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov., Kab./Kota ; 4. Kewenangan Lain.
  • 4. Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. 4 KEUANGAN DESA (PASAL 71)
  • 5. PENDAPATAN 5 1. PADesa; 2. Alokasi APBN; 3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah; 4. ADD 5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab. 6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah. - PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya & partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.) - Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & lokal skala desa: - Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg berlokasi di desa. ADD - SILTAP Kades & Perangkat - Merupakan bag. DP yg diterima kab/kota dari DBH & DAU dikurangi DAK plg sdkt 10 % untuk Desa; - Penundaan dan/atau pemotongan sebesar ADP setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa.
  • 6. BELANJA 6 - Diprioritas utk Kebut. Pemb. - Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd: a. Kebut. Primer; b. Pelayanan Dasar; c. Lingkungan; d. Pemberdayaan Masy. Desa. - Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW (membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat Desa) - “tidak terbatas” adalah Kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yg - Kebutuhan Primer adalah sandang, dibutuhkan masyarakat desa. pangan, papan; - Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
  • 7. PEMBIAYAAN Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada T.A. ybs. maupun pada tahun-tahun 7 anggaran berikutnya.  Penerimaan  SILPA  Pencairan Dana Cadangan  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.  Pengeluaran  Pembentukan Dana Cadangan  Penyertaan Modal Desa.
  • 8. PENGELOLAAN  Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;  Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;  Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes). 8
  • 9. PERENCA NAAN PENGANGG ARAN PENATA USAHA Pengelolaan Keuangan Desa AN PELAPO RAN PERTANG GUNG JAWABAN RPJMDesa Penganggaran PELAKSAN AAN KEGIATAN •PADesa •APBN •Bagi Hasil Pajak/Retribusi •ADD •Bantuan •Hibah •Lain-lain pendapatan  Semester I;  Semester A.T  Perdes •Buku Kas Umum •Buku Pembantu Pajak •Buku Bank Rancangan APBDesa PERBUP/WALKOT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA RKP Desa P A R T I S I P A T I F
  • 10. TRANSPARAN AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AKUNTABEL PARTISIPATIF TERTIB DAN DISIPLIN
  • 11. Kades Sbg Pemegang Kekuasaan PTPKD KEPALA DESA Pelaksana Kewilayahan KEPALA DUSUN PELAKSANA TEKNIS Kasi Kasi SEKRETARI S URUSAN Kaur kaur Kaur Kasi SEKDES Koordinator Kasie Pelaks. Kegiatan Staf urusan Bendahara
  • 12. PTPKD • Menyusun dan melaks. Kebijakan Pengel. APBDesa • Menyusun Ranperdes ttg APBDesa, perubahan APBDesa dan pertg. Jwb pelaksa. APBDesa; • Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa • Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaks. Keg. APBDesa; • Melakukan Verifikasi thd Ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran. Sekdes (Koordinator) • Menyusun rencana Pelaks. Keg. yg menjd tg .jwb nya; • Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa; • Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan; • Mengandalikan Pelaks. Keg.: • Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kpd Kades, dan • Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg. Kasi (Pelaks.Keg.) Staf Kaur (Bendahara) •Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan & mempertanggungjwbkanpenerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa; Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan dan kekayaan yang dipisahkan) •Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes •Menetapkan PTPKD •Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa •Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa. • Melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
  • 13. APBDESA 1. Pendapatan  PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa;  Transfer; APBN, APBD  Lain-lainPendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan. 2. Belanja  Klasifikasi kel.Belanja, Bid : 2.1. Penyelenggaran Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4.Pemberdayaan Masy. ; 2.5. Tak terduga.  Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);  Keg. dibagi, jenis belanja : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/jasa; 3. Belanja Modal. 3. Pembiayaan  3.1. Penerimaan • 3.1.1 Silpa; • 3.1.2.Pencairan Dana cadangan; • 3.1.3 Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.  3.2. Pengeluaran • 3.2.1.Pembentukan Dana Cadangan; • 3.2.2.Penyertaan Modal.
  • 14. 1. Perubahan Perubahan APBDesa  hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;  SILPA tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;  penambahan dan/atau pengurangan dlm pendapatan desa pd thn berjalan.  peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi , dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;  Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda. 2. dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A. 3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa. 4. Dalam hal Bankeu dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan bantuan pihak ke-3 yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes ttg Perubahan APB Desa, perubahan diatur dgn Perkades tentang perubahan APBDesa. 5. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
  • 15. ALOKASI DANA DESA  Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap T.A  Pengalokasian ADD mempertimbangkan : ‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa ‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.  Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
  • 16. BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA  Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan  Pengalokasian dgn ketentuan : ‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa ‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa  Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
  • 17. BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI KABUPATEN/KOTA  Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari APBD kepada Desa  Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus  Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
  • 18. PENGHASILAN PEMERINTAH DESA  Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD  Pengalokasian ADD, dengan ketentuan : ‒ Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60% ‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50% ‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40% ‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30%  Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.  Bupati/walikota menetapkan besaran siltap : ‒ Kepala Desa ‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan ‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari Siltap kades per bulan  Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan Bupati/Walikota.
  • 20. FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ....................... TAHUN ANGGARAN ................. ANGGARAN KETERANGAN KODE REKENING URAIAN (Rp). 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha 1.1.2 Hasil Aset 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 1.1.4 Gotong Royong 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN
  • 21. 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan BPD 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : - Alat Tulis Kantor - Benda Pos - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Kerja - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst..................... 2.1.2.3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - dst......................... 2.1.3 Operasional RT/RW 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst.....................
  • 22. 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 2.2.1.3 Belanja Modal - Semen - Material - dst ................. 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst................................................ 2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 2.2.2.3 Belanja Modal - Aspal - Pasir - dst ................. 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst..................... 2.2.3 Kegiatan.......................... 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.3.1 Kegiatan ................................................ 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelatih - Konsumsi Peserta - Alat Pelatihan - dst....................... 2.3.2 Kegiatan .......................................................... 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 kegiatan ............................................................ 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelatih - Alat dan Bahan Pelatihan - dst.......................... 2.4.2 Kegiatan.........................................
  • 23. 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan ............................................................ 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Masker penyaring udara - Honor Tim - dst.......................... 2.5.2 Kegiatan......................................... JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) DITETAPKAN DI ................................................................. TANGGAL,…………………………………………….............................. KEPALA DESA ..................…….. TTD (…………………………………………...........................)
  • 24. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa PEMERINTAH DESA ....................... TAHUN ANGGARAN ................. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG KETERANGAN (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha 1.1.2 Hasil Aset 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 1.1.4 Gotong Royong 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN
  • 25. 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan BPD 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : - Alat Tulis Kantor - Benda pos - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Kerja - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst..................... 2.1.2.3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - dst......................... 2.1.3 Operasional RT/RW 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst.....................
  • 26. 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 2.2.1.3 Belanja Modal - Semen - Material - dst ................. 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst......................................... 2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 2.2.2.3 Belanja Modal - Aspal - Pasir - dst ................. 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst..................... 2.2.3 Kegiatan.......................... 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.3.1 Kegiatan ................................................ 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelatih - Konsumsi Peserta - Alat Pelatihan - dst....................... 2.3.2 Kegiatan ..........................................................
  • 27. 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 kegiatan ............................................................ 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelatih - Alat dan Bahan Pelatihan - dst.......................... 2.4.2 Kegiatan......................................... 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan ............................................................ 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Masker penyaring udara - Honor Tim - dst.......................... 2.5.2 Kegiatan......................................... JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) DITETAPKAN DI.................................. TANGGAL,………………………………………… …. KEPALA DESA ..............…….. TTD (…………………………………………................ )
  • 28. PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA Tanggal : ……………… Desa : ……………… Kecamatan : ……………… Kabupaten : ……………… No. Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp) Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. XXX Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp. XXX Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp. XXX Sub Total (4) Rp. XXX Grand Total (1 s/d 4) Rp. XXX tanggal, .................... Kepala Desa (.............................)
  • 29. CONTOH FORMAT LAPORAN SEMESTER I & II DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
  • 30. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN ………….. PEMERINTAH DESA …………………. KODE REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/KURANG KET. ANGGARAN REALISASI (Rp) (Rp) (Rp) 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 20 10 10 1.2 Pendapatan Transfer 150 75 75 1.2.1 - Dana Desa 100 25 75 1.2.2 - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 150 50 100 1.2.3 - Alokasi Dana Desa 1.2.4 - Bantuan Keuangan 1.2.4.1 - Bantuan Provinsi 1.2.4.2 - Bantuan Kabupaten/Kota 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.4 bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN 420 160 260 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 40 10 30 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 30 15 15 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 70 25 45 2.5 Bidang Tak Terduga 100 40 60 JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 350 135 215 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 10 3.1.1 - SiLPA 400 3.1.2 - Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 - Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 - Pembentukan Dana Cadangan 5 3.2.2 - Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DNG HSL SURPLUS/DEFISIT) DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………….. TTD (…………………………………………..)
  • 31. LAPORAN REALISASI APBDesa SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA …………………. TAHUN ANGGARAN ………….. KODE REKENING URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/KURANG KET. ANGGARAN REALISASI (Rp) (Rp) (Rp) Pindahan saldo (i semester pertama) 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha 1.1.2 Hasil Aset 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 1.1.4 Gotong Royong 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 1.3.3 Hasil Kerjasama dengan pihak ke-3 1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN
  • 32. 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan BPD 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : - Alat Tulis Kantor - Benda Pos - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Kerja - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik dan Telepon - Honor - dst..................... 2.1.2.3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - dst......................... 2.1.3 Operasional RT/RW 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst.....................
  • 33. 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 2.2.1.3 Belanja Modal - Semen - Material - dst ................. 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa -Upah Kerja -Honor - Dst ........................ 2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 2.2.2.3 Belanja Modal - Aspal - Pasir - dst ................. 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst..................... 2.2.3 Kegiatan..............................
  • 34. 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.3.1 Kegiatan ................................................ 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelatih - Konsumsi Peserta - Alat Pelatihan - dst....................... 2.3.2 Kegiatan .......................................................... 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 Kegiatan ............................................................ 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelatih - Alat dan Bahan Pelatihan - dst.......................... 2.4.2 kegiatan......................................... 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan ............................................................ 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Masker penyaring udara - Honor Tim - dst.......................... 2.5.2 Kegiatan......................................... JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT
  • 35. 3. PEMBIAYAAN 3.1 Perimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………….. TTD (…………………………………………..)
  • 36. FORMAT PENATAUSAHAAN No. Tgl. KODE REKENING DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. URAIAN BUKU KAS UMUM TAHUN ANGGARAN ....................... PENERIMAA N (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) NO BUKTI JUMLAH PENGELUARA N KOMULATIF SALDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 100 50 50 50 10 60 40 10 50 JUMLAH Rp. Rp. Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom 9 diisi dengan saldo kas. Catatan : sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa. ……………., tanggal ………………… BENDAHARA DESA, ……………………….. MENGETAHUI KEPALA DESA, ………………………………
  • 37. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN .............. No. URUT TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp.) PENYETORAN (Rp.) SALDO (Rp.) 1 2 3 4 5 JUMLAH MENGETAHUI KEPALA DESA, ……………………………… ……………., tanggal ………………… BENDAHARA DESA, ……………………….. Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
  • 38. BUKU BANK DESA………………. Desa : Bulan : Kecamatan : Bank Cab. : Rek. No. : NO Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO Transaksi Transaksi Transaksi Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm Saldo awal/transksi sampai dg bl lalu Total Transaksi bulan ini Total Transaksi kumulatif Tanggal, …………………….......……… diketahui oleh: Dibuat oleh: (Kepala Desa) (Bendahara)
  • 39. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Desa : Kecamatan : Kabupaten : Kegiatan : No. Tangg al Uraian Penerimaan (Rp.) Nomor Pengeluaran (Rp.) Jumlah Saldo Kas Swadaya Masy. Dari Bendahara Bukti (Rp.) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembalia n ke Bendahara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pindaha n jumlah dari halaman sebelum nya Jumlah Total Penerimaan Total Pengeluaran TotalPengelu aran + Saldo Kas Desa............. ........, Tanggal Pelaksana Kegiatan
  • 41. ASET DESA BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH. BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK
  • 42.  Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.  Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yg sudah digunakan untuk fasilitas umum.
  • 43. PENGELOLA BARANG MILIK DESA KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS : MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH; MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG DIPELIHARA/DIPERBAIKI; MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA; MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.
  • 44. PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA PERENC ANAAN PENGA DAAN PENGG UNAAN PEMANF AATAN PENGAM ANAN PEMELIH ARAAN PENGHAP USAN PEMINDAHT ANGANAN PENGAW ASAN PENATAU SAHAAN PEMBI NAAN PENIL AIAN PENGEN DALIAN
  • 45. • Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun rincian kebutuhan barang milik desa pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan barang milik desa yang ada; • Pengadaan adalah keg. utk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemdes; • Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes:  APBDesa  Kep. Kades  Hibah/Pihak Ke-3 - B.A. Hibah - Keputusan Kades ttg Hibah  Kekayaan asli desa. 45
  • 46. • Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar semua brg milik desa sll dlm keadaan baik dlm rangka penyelenggaraan pemdes; • Pengamanan adalah keg. pengendalian brg milik desa dlm bentuk fisik dan administratif; • Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik desa yg tdk digunakan dlm penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk  Sewa;  pinjam pakai;  kerjasama pemanfaatan;  BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan 46
  • 47. • Penghapusan adalah: kegiatan menghapus barang milik desa dari buku Data Inventaris Desa (Model A.3.);  B.A Penghapusan ;  Kep. Kades tentang Penghapusan Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa 47
  • 48. 48 Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa. Tanah Desa terdiri dari :  Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa;  Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa.
  • 49. Pasal 15 Permendagri 4/2007  Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum;  Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP);  Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat;  Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur; Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah dicabut oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto Perpres 71/2012
  • 50. 50 Apabila :  Tanah pengganti diluar desa;  Bukan untuk pemb. kepentingan umum;  Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007;  Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar; Permasalahan dari beberapa Daerah Penjelasan melalui Surat MDN/DIRJEN PMD Sbb :
  • 51. 51 Pengganti tidak di Desa setempat  Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri;  Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ;  Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi, terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara; (kebenaran formil dan materiil);  Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur kepada Mendagri.
  • 52. Lanjutan ....... 52 Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum  Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;  Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;  Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya;  Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan asset desa;
  • 53. Lanjutan .......  Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian disampaikan kpd Gubernur ;  Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya;  Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri; 53
  • 54.  Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telaahan tersebut dengan melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yang dapat menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan dispensasi. 54 Lanjutan .......
  • 55. 55 Lanjutan ....... Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum Permendagri 4/2007  Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur.
  • 56. Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 56 Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum