1. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
Jakarta, 20 Desember 2014
KEBIJAKAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBN
Dalam Rangka Pelaksanaan
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
1

2. • POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN
2014
• POKOK-POKOK DANA DESA
MENURUT PP 60/2014:
A. PENGANGGARAN DANA DESA
B. PENGALOKASIAN DANA DESA
C. PENYALURAN DANA DESA
D. PENGGUNAAN DANA DESA
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
2
OUTLINE

3. UU 6/2014
tentang
Desa
PP 43/2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014
tentang
Dana Desa
Bersumber dari
APBN
 Rapermendagri tentang
Pemilihan Kepala Desa
 Rapermendagri tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
 Rapermendagri tentang
Peraturan Desa
 Rapermendagri tentang
Musyawarah Desa
 Rapermendagri tentang
Pembangunan Desa
RPMK
Pelaksanaan PP 60/2014
(mengatur hal-hal teknis terkait
pengalokasian, penyaluran,
penggunaan, pemantauan dan evaluasi
Dana Desa)
Dasar Hukum Pengaturan Desa
3

4. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)
4
KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :
• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.
• Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan desa.
PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:
1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

5. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2)
5
Anggaran bersumber dari APBN
•Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:
•Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)].
•Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].
•Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa [Penjelasan Pasal 72
Ayat (2)]
Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
•Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)];
•Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)];
•Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]
1. Penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Kemasyarakatan.

6. 6
POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (3)
 Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang
ditunjuk;
c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
 Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal
27]:
a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
 Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

7. 7
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni
dan belajar, perpustakaan desa, embung desa
dan jalan desa.
Money follows function
Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut
asas desentralisasi dan tugas pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan
atas beban APBDes (keuangan desa)
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas
tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),
didanai oleh tingkat pemerintahan yang
menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau
APBD Kab./Kota)
Pasal 22
Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota kepada Desa meliputi:
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• Pelaksanaan Pembangunan Desa;
• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
• Pemberdayaan masyarakat Desa.
Azas Desentralisasi Azas Tugas Pembantuan

8. 8
PENGANGGARAN DANA DESA (1)
 Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa
ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara
bertahap;
 Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program
yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi
kebutuhan anggaran Dana Desa;
Pada TA 2015 Anggaran Dana Desa Rp.9,066 Triliun
yang bersumber dari realokasi:
1. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)
2. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)

9. 9
PENGANGGARAN DANA DESA (2)
Pool Dana Transfer ke Daerah
o Pemberdayaan Masyarakat Desa
o Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang
Aman, Sehat
o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada
o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Alokasi dari PDN
Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Realokasi belanja
Pusat berbasis
desa
o Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan
masyarakat (PNPM)
o Infrastruktur Desa
o Pertanian
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait
dengan (Pasal 19) :
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain:
• tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan
terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa
Dana Desa (earmarked)

10. Pagu Nasional Dana
Desa dialokasikan ke
Kabupaten
berdasarkan jumlah
desa, dengan
memperhatikan
jumlah penduduk,
luas wilayah, angka
kemiskinan, dan
tingkat kesulitan
geografis (IKK).
Alokasi Dana Desa per
kab/kota dibagi per desa
dengan memperhatikan
jumlah penduduk, luas
wilayah, angka kemiskinan,
dan tingkat kesulitan
geografis (IKG).
Dana Desa digunakan
prioritas untuk
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat sesuai
dengan RPJMDes,
RKPDes, dan APBDes.
APBN
APBD Kab/Kota
APB Desa
PENGALOKASIAN DANA DESA (1)

11. 11
PENGALOKASIAN DANA DESA (1)

12. 12
Pengalokasian dari APBN ke APBD kab./kota:
 Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan
penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa
dan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka
kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
 Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada
bupati/walikota;
Pengalokasian dari APBD kab/kota ke APB Desa:
 Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota
menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa;
 Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan bobot jumlah
penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang
dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
 IKG setiap Desa ditetapkan oleh bupati/walikota;
 Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa
ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota;
PENGALOKASIAN DANA DESA (2)

13. VARIABEL
BOBOT
KETERANGANPer
Kab/Kota
Per
Desa
Jumlah
Penduduk
30% 30%
• Data jumlah penduduk bersumber dari Ditjen
Dukcapil, Kemendagri
Luas Wilayah 20% 20%
• Data luas wilayah bersumber dari
Kemendagri dan BIG
Angka
Kemiskinan
50% 50%
• Data angka kemiskinan bersumber dari BPS
Tingkat
Kesulitan
Geografis
IKK IKG
 Data IKK bersumber dari BPS
 Data IKG dihitung berdasarkan dari data
potensi desa (PODES) dari BPS.
Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri
PENGALOKASIAN DANA DESA (3)

14. 14
PENYALURAN DANA DESA (1)
Mekanisme Penyaluran
PEMERINTAH PUSAT
(Mekanisme Transfer APBN)
PEMERINTAH KAB/KOTA
(Mekanisme Transfer APBD)
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
1
KPPN Jakarta II selaku
Kuasa BUN
Menerbitkan SP2D
2
Bank Operasional
Melaksanakan Transfer
DD ke Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
3
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan Transfer
DD ke Desa
(dari RKUD ke RKUDes)
4
REKENING
KAS DESA
5

15. PENYALURAN DANA DESA
 Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas
Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per
Kab/Kota;
 Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk
Transfer ke Daerah;
 Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD
ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa.
 Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme
Transfer dalam APBD.
URAIAN
TAHAPAN PENYALURAN DD
KETERANGAN
TAHAP I TAHAP 2 TAHAP 3
Proporsi 40% 40% 20%
Alokasi Dana Desa yg ditetapkan
dalam Perpres
Penyaluran Dana
Desa dari
PUSAT KE
KAB./KOTA
Minggu II Bulan April
Minggu II
Bulan Agustus
Minggu II
Bulan Oktober
Persyaratan:
Penyampaian Perkada tentang
Alokasi DD dan Laporan
Realisasi oleh Kab/Kota
Penyaluran Dana
Desa dari KAB /
KOTA KE DESA
7 hari kerja setelah
diterima di Kas
Daerah
7 hari kerja setelah
diterima di Kas Daerah
7 hari kerja setelah
diterima di Kas Daerah
Mekanisme APBD Transfer
Kab./Kota ke Desa
15

16. PENGGUNAAN DANA DESA: Kewenangan Desa
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
Kewenangan lokal
berskala Desa
Kewenangan yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota
Kewenangan lain yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota sesuai
ketentuan
• Penugasan meliputi penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:
Pemerintah  Dana Desa dari APBN
Pemda Prov  Bantuan Keuangan
dari APBD Provinsi
Pemda Kab/kota  ADD, bagihasil
PDRD, bantuan keuangan dari APBD
kab/kota
1
2
3
4
Kewenangan
Diatur dan
diurus oleh
Desa
Pelaksanaan
Diurus oleh
Desa
(berdasarkan
penugasan dari
Pemerintah,
Pemda Provinsi
atau Pemda
Kab./Kota
antara lain:
• Sistem Organisasi
Masyarakat Desa
• Kelembagaan
• Pranata dan hukum adat
• Tanah kas desa
• Kesepakatan dlm
kehidupan masyarakat
desa
antara lain:
• Tambatan perahu
• Pasar desa
• Tempat pemandian
umum
• Saluran irigasi
• Sanitasi lingkungan
• Pos pelayanan terpadu
• Sanggar seni dan
belajar
• Perpustakaan desa
• Jalan desa
Hak asal-usul : merupakan warisan yg
masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa
atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakarsa masyarakat Desa
Cakupan Kewenangan

17.  Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes,
RKPDes, dan APBDes;
 Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan
sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi;
 Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan
persetujuan bupati/walikota;
 Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa;
 Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasian
Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas
telah terpenuhi.
 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
 Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan
pendampingan pelaksanaan Dana Desa.
17
PENGGUNAAN DANA DESA
Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta
3. penanggulangan kemiskinan

18.  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran berjalan; dan
b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.
 Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan
tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling
lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
 Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan
penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap
tahun.
18
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1)
Pelaporan Dana Desa

19. 19
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2)
Mekanisme Pelaporan
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
DESA
PELAPORAN
JENIS
LAPORAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI
Desa ke
kab/kota
Semester I
Semester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalan
Minggu IV bulan Januari TA
berikutnya
Dalam hal laporan
tidak/terlambat disampaikan,
maka Kepala Daerah/ Menteri
Keuangan dapat menunda
penyaluran s.d. diterimanya
laporan tersebut.
Kab/kota ke
Pusat
Tahunan
Minggu ke IV bulan Maret TA
berjalan
Realisasi
Penggunaan
1
Realisasi
Penyaluran
2
Realisasi
Penyaluran dan
Konsolidasi
Penggunaan
4
Konsolidasi
Realisasi
Penggunaan
3

20.  DJPK-Kemenkeu dan Kementerian Desa dan PDT melakukan
pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan
penggunaan Dana Desa;
 Pemantauan dilakukan terhadap:
a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa; dan
c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana
Desa.
 Evaluasi dilakukan terhadap:
a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh
kabupaten/kota; dan
b. realisasi penggunaan Dana Desa.
 Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA
Dana Desa.
20
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (3)
Pelaksanaan Pemantauan

21. Pemantauan :
a. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota dilakukan untuk
menghindari keterlambatan penerbitan peraturan dimaksud;
b. Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dilakukan untuk memastikan
penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa: keterlambatan penyaluran; dan/atau
ketidaktepatan jumlah penyaluran)
c. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa.
21
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (4)
Pelaksanaan Pemantauan
Evaluasi :
a. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa dilakukan untuk
memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan.
b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pembagian Dana Desa ke setiap Desa, Menteri
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk
melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.

22. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa:
a. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran SiLPA pada Rekening Kas
Desa;
b. Dalam hal ditemukan SiLPA yang tidak wajar, bupati/walikota :
• meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA yang tidak
wajar tersebut; dan/atau
• meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan.
c. SiLPA tidak wajar:
• penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan
Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
• penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan
22
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (5)
Pelaksanaan Pemantauan

23. 23
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (6)
Pemberian Sanksi
 KPA Dana Desa dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi berupa
penundaan penyaluran dan/atau pengurangan penyaluran Dana Desa;
 Penundaan penyaluran Dana Desa dapat dilakukan atas permintaan
Kementerian Desa dan PDT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;
 Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat
ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

24. No. JENIS SANKSI DIKENAKAN DALAM HAL JANGKA WAKTU
1. Penundaan Penyaluan Dana Desa
a. Dari RKUN ke RKUD Bupati/walikota tidak/terlambat menyampaikan:
a. Perbup/wali ttg tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
b. Perda APBD tahun berjalan; dan
c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan Dana Desa TA sebelumnya.
Sampai dengan
disampaikannya
dokumen2 tsb.
b. Dari RKUD ke Rek.
Kas Desa
Kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan:
a. APB Desa;
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa
semester sebelumnya
Sampai dengan
disampaikannya
dokumen2 tsb
2. Pengurangan alokasi Dana Desa
a. Terhadap Desa ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
b. Terhadap kab./kota a. terdapat laporan pengurangan Dana Desa dari
bupati/walikota; atau
b. terdapat kelebihan alokasi Dana Desa akibat
penghitungan pembagian besaran Dana Desa
oleh kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan.
24
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (7)
Pemberian Sanksi

25. UNIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN
Pemerintah
Pusat
• Menganggarkan Dana Desa dalam APBN
• Menetapkan dan menyalurkan Dana Desa ke
kab./kota
• Menetapkan pedoman umum dan prioritas
penggunaan Dana Desa
• Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi*
• Pendampingan
*Termasuk evaluasi atas
perbup/perwali mengenai
pembagian Dana Desa ke
setiap Desa dan laporan
penyaluran dan
penggunaan Dana Desa
Pemerintah
Daerah
(kab./kota)
• Menganggarkan Dana Desa dalam APBD
• Membuat perbup/perwali mengenai pembagian
Dana Desa ke setiap Desa
• Menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan
• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana
Desa**
• Pendampingan
**
laporan disampaikan kepada
DJPK secara tahunan
Pemerintah
Desa
• Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa
• Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan***
• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa ke kab./kota
***
Dana Desa diprioritaskan
untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
25
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (8)
Pembagian Tugas dan Tanggung jawab

26. 26
Terima Kasih

27. 27
LAMPIRAN

28. 28
(1) (2) (3)
1 Kementerian Dalam Negeri 7,608,706,482,000
Bansos (BLM) 7,608,706,482,000
DOK P2B dan PNPM - MP 454,480,682,000
BLM Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa 3,938,225,800,000
- BLM PNPM - MPd Perbatasan 80,000,000,000
- BLM PNPM - MPd Integrasi 270,000,000,000
- BLM PNPM - MPd Pertanian 21,500,000,000
BLM Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan 721,000,000,000
BLM Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan 2,123,500,000,000
2 Kementerian Pekerjaan Umum 1,457,484,200,000
SPAM Perdesaan 482,484,200,000
- SPAM Desa Raw an Air 382,484,200,000
- Pamsimas 100,000,000,000
PPIP 975,000,000,000
9,066,190,682,000TOTAL
PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG DIRELOKASI MENJADI
DANA DESA TA 2015

29. • Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah Desa
yang tercantum dalam Permendagri Nomor 18
tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan.
• 17 Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk
dalam kurun waktu 2012-2014 belum tercantum
dalam Permendagri No.18/2013;
• Dengan demikian, rinciaan alokasi Dana Desa TA
2015 untuk 17 DOB tersebut belum dialokasikan
secara mandiri, namun masuk dalam alokasi
daerah induknya.
DANA DESA TA 2015

30. No Daerah Otonom Baru Daerah Induk Provinsi UU Pembentukan
1. Kab. Pangandaran Kab. Ciamis (Prov. Jawa Barat) UU No. 21 tahun 2012
2. Kab. Pesisir Barat Kab. Lampung Barat (Prov. Lampung) UU No. 22 tahun 2012
3. Kab. Manokwari Selatan Kab. Manokwari (Prov. Papua Barat) UU No. 23 tahun 2012
4. Kab. Pegunungan Arfak Kab. Manokwari (Prov. Papua Barat) UU No. 24 tahun 2012
5. Kab. Mahakam Ulu Kab. Kutai Barat (Prov. Kalimantan Timur) UU No. 2 tahun 2013
6. Kab. Malaka Kab. Belu (Prov. NTT) UU No. 3 tahun 2013
7. Kab. Mamuju Tengah Kab. Mamuju (Prov. Sulawesi Barat) UU No. 4 tahun 2013
8. Kab. Banggai Laut Kab. Banggai Kepulauan (Prov. Sulawesi Tengah) UU No. 5 tahun 2013
9. Kab. Pulau Taliabu Kab. Kepulauan Sula (Prov. Maluku Utara) UU No.6 tahun 2013
10. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Muara Enim (Prov. Sumatera Selatan) UU No. 7 tahun 2013
11. Kab. Kolaka Timur Kab. Kolaka (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 8 tahun 2013
12. Kab. Morowali Utara Kab. Morowali (Prov. Sulawesi Tengah) UU No. 12 Tahun 2013
13. Kab. Konawe Kepulauan Kab. Konawe (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No.13 Tahun 2013
14. Kab. Musi Rawas Utara Kab. Musi Rawas (Prov. Sumatera Selatan) UU No. 16 Tahun 2013
15. Kab. Muna Barat Kab. Muna (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 14 Tahun 2014
16. Kab. Buton Tengah Kab. Buton (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 15 Tahun 2014
17. Kab. Buton Selatan Kab. Buton (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 16 Tahun 2014
17 DOB Pembentukan Tahun 2012-2014