ghhhjjbbbbg di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastobbbbbbbbnb di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di dunia mas bro dan mbak Tami Prastowo di wo

1. HUKUM
PERUSAHAAN

2. TUJUAN
Setelah mendapat kuliah Hukum
Perusahaan, mahasiswa mengenal hukum
secara umum dan meningkat kemampuan
dalam bidang ekonominya karena ditunjang
pengetahuan ekonomi dipandang dari sudut
hukum bisnis.

3. MATERI POKOK BAHASAN
1.Pendahuluan
2.Subyek dan Obyek Hukum
3.Hukum Perjanjian
4.Hukum Benda
5.Lembaga Pembiayaan
6.Pasar Modal
7.Hak atas Kekayaan Milik Intelektual
8.Perlindungan Konsumen
9.Kepailitan
10.Hukum Asuransi
11.Penyelesaian Sengketa Bisnis

4. MANUSIA --------- KEPENTINGAN --------- MANUSIA
KONFLIK
KAEDAH/NILAI

5. Kaedah
kepercayaan
Kaedah
Kesusilaan
Kaedah
Sopan santun
Kaedah
Hukum
Tujuan Umat Manuasia;
Penyempurnaan manusia;
Jangan sampai manusia
jahat
Perbuatan yang konkrit;
ketertiban masyarakat;
Jangan sampai ada korban
Isi Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir
Asal Usul Dari Tuhan Diri sendiri Kekuasaan luar yang
memaksa
Sanksi Dari Tuhan Dari diri
sendiri
Dari
masyarakat
secara tdk
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
Daya Kerja Membebani
kewajiban
Membebani
kewajiban
Membebani
kewajiban
Membebani
kewajiban
dan memberi
hak

6. APAKAH HUKUM ?
 ILMU PENGETAHUAN
 KAIDAH
 NILAI-NILAI
 KEPUTUSAN PENGUASA
 KEBIASAAN
 PETUGAS
 DISIPLIN

7. Tujuan hukum:
Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,
menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan
harapan terlindungi kepentingan manusia.
Hukum meliputi beberapa unsur:
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut
dikenakan sanksi yang tegas

8. Peristiwa
Peristiwa
Hukum
Bukan Peristiwa Hukum
dengan Akibat Hukum
Perbuatan Subyek
Hukum
Bukan Perbuatan
Subyek Hukum
Perbuatan Hukum
Perbuatan Subyek
Hukum Lainnya
Kejadian
Keadaan
Lampaunya Waktu
Sepihak
Ganda
Perjanjian
Lainnya
Sah
Melawan Hukum

9. Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi menjadi:
1. Hukum Publik
2. Hukum Private
Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dengan
alat-alat negara atau antara negara dengan warga
negaranya.
Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan antara
orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan
menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau
pribadi.

10. SUMBER HUKUM :
1. UNDANG-UNDANG
2. PERATURAN LAIN
3. KEBIASAAN
4. YURISPRUDENSI
5. PERJANJIAN
6. DOKTRIN
Lex superiori derogat legi posteori

11. Subyek Hukum:
Segala sesuatu yang dapat memperoleh , mempunyai atau
menyandang hak dan kewajiban dari hukum
Subyek hukum terdiri dari:
1. Manusia
2. Badan Hukum
Kecakapan manusia dapat dilihat dari: (Pasal 1330 KUHPer)
1. Dewasa (21 Th)
2. Tidak dibawah pengampuan
Badan Hukum dibedakan menjadi:
1. Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll)
2. Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll)

12. Perusahaan adalah setiap bentuk badan
usaha yang menjalankan setiap usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus didirikan,
bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah
negara Indonesia dengan tujuan
memperoleh keuntungan/laba.
(UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan)

13. Unsur-unsur Perusahaan
1. Terus menerus
2. Secara terang-terangan
3. Dalam kualias tertentu
(perniagaan)
4. Mengadakan perjanjian
perdagangan
5. Memperoleh laba
dan
6. Mengadakan pembukuan
(KUHD)

14. Persekutuan Perdata: Persekutuan yang dibentuk atas suatu
perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri
untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.
Unsur Persekutuan Perdata:
1. Adanya inbreng (uang, barang atau tenaga/pikiran)
2. Adanya pembagian keuntungan
Persekutuan Firma adalah persekutuan perdata dengan
menggunakan nama bersama.
Hal penting dar Firma:
1. Menjalankan usaha bersama
2. Menggunakan nama bersama
3. Tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan

15. Persekutuan komanditer
(Comanditaire Venootschaaf= CV)
Adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa
orang sekutu komanditer.
CV mempunyai 2 sekutu:
1.Sekutu Komplementer (aktif)
2.Sekutu Komanditer (pasif)
Perbedaan CV dan Firma:
1.Syarat pembentukan dan pendirian
2.Jumlah sekutu
3.Tanggung jawab sekutu
4.Kepailitan

16. Perseroan Terbatas (PT) = Naamloze Vennootschap
(NV)
Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham
PT adalah BADAN HUKUM
• sebagai subyek hukum
• kekayaan yang terpisah (modal)
Syarat pendirian:
• Perjanjian 2 orang atau lebih
• Dibuat dengan akta autentik
• Modal dasar minimal 20 jt (25 % modal
ditempatkan, 50 % modal disetor)
• Pendiri ambil bagian dalam saham

17. Prosedur pendirian PT:
•Akta pendirian di notaris
•Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman
•Dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan
•Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman
•Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari
•Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negara jangka
waktu 30 hari
Konsekuensi terhadap tindakan hukum yang diambil
sebelum diumumkan; segala perbuatan hukum dan
akibatnya akan menjadi hak dan kewajiban mereka
yang melakukannya sendiri atau tanggung jawabnya
secara pribadi untuk keseluruhan

18. Pengecualian dari konsekuensi tersebut
diatas bila:
(pasal 11 UU No. 1/1995)
1. Perseroan secara tegas menerima
2. Perseroan mengambil alih (walaupun tdk
atas nama perseroan)
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis
semua perbuatan hukum yang dilakukan
atas nama perseroan

19. KEWAJIBAN DIREKSI
 Wajib membuat dan memelihara daftar
pemegang saham, Risalah RUPS dan risalah
rapat direksi.
 Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan
 Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya
 Wajib meminta persetujuan RUPS untuk
mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan

20. PERSEROAN GO PUBLIK
 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 Penunjukan Pejamin Emisi
 Laporan keuangan diaudit akuntan publik dal 2
tahun terakhir
 Hubungan dengan badan koordinasi penanam
modal dan instansi terkait
 Perubahan Anggaran Dasar
 Masalah lain (merger)
 Pengajuan pernyataan kehendak (Leter of
intent) kepada BAPEPAM

21. KEUNTUNGAN GO PUBLIK
 Masuknya dana segar
 Network akan lebih baik
 Bisa ekspansi perseroan
 Lebih terkenal
 Likuiditas perseroan dan saham lebih baik
 Adanya kontrol publik, perseroan lebih
baik

22. KELEMAHAN GO PUBLIK
 Semua informasi persero harus terbuka
 Pemilik bisnis tidak leluasa
 Alternatif bisnis menyempit
 Tambah pekerjaan dan biaya pada awal
go publik
 Kecenderungan membayar deviden besar
maka pajak tinggi dan investmen
perseroan mengecil

23. Bubarnya PT
 Keputusan RUPS
 Jangka waktunya berakhir
 Penetapan pengadilan
Pembubaran diiukuti dengan likuidasi oleh
likuidator, likuidator bertugas melakukan
pemberesan.

24. Tindakan pemberesan meliputi:
 Pencatatan dan pengumpulan kekayaan
 Penentuan tata cara pembagian kekayaan
 Pembayaran kepada para kreditor
 Pembayaran kepada pemegang saham
 Tindakan lain dalam rangka pemberesan

25. YAYASAN
PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM
(UU NO. 16/2001)
1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan
4. Yayasan tidak memiliki anggota

26. ORGAN YAYASAN
 PEMBINA
 PENGURUS
 PENGAWAS

27. PEMBINA
 Keputusan Anggaran Dasar
 Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas
 Menetapkan kebijakan umum
 Pengesahan program kerja dan anggaran
 Keputusan pengabungan, pembubaran yayasan

28. PENGURUS
 MELAKSANAKAN PENGURUSAN
YAYASAN
 MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN
LUAR PENGADILAN

29. PEMBUBARAN YAYASAN
 Jangka waktu AD berakhir
 Tujuan tercapai atau tidak tercapai
 Putusan pengadilan denganalasan:
o Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
o Dinyatakan pailit

30. KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-
orang atau badan hukum koperasi yang
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
kekeluargaan.
UU Nomor 25 tahun 1992

31. PRINSIP KOPERASI
 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 Pembagian SHU secara adil
 Pemberian balas jasa sesuai modal
 Kemandirian

32. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
 RAPAT ANGGOTA
pemegang kekuasaan tertinggi
dilaksanakan min 1 kali setahun
keputusan scr musyawarah mufakat
 PENGURUS KOPERASI
 PENGAWAS

33. MODAL KOPERASI
 SIMPANAN POKOK
 SIMPANAN WAJIB
 DANA CADANGAN
 HIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg
diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya,
penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku
ybs.

34. NO UNSUR KOPERASI BADAN USAHA LAIN
1. Para Pihak Orang-orang yang tidak bermodal
sehingga untuk mendapatkan
modal yang besar harus banyak
anggotanya
Tidak perlu banyak
jumlahnya, masing-
masing mempunyai
modal yang besar
2. Tujuan Untuk kemakmuran bersama,
kebutuhan masing anggota
Untuk mencari keuntungan
3. Modal Dikumpulkan dari simpanan-
simpanan, pinjaman-pinjaman,
penyisihan hasil usaha,
termasuk dana cadangan, serta
sumber lain yang sah
Terdiri atas masukan-
masukan para sekutu
yang dilakukan sekali
saja dengan jumlah yang
besar
4. Pembagian hasil
usaha
Pembagian SHU dibagikan kepada
semua anggota sebanding
dengan jasa usaha yang
dilakukan oleh masing-masing
anggota setelah dikurangi
dengan dana cadangan
Pembagian hasil usaha
atau keuntungan akan
dibagi sebanding dengan
jumlah pemasukan
modal
PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN

35. Pengertian Benda
Benda adalah obyek hukum. Sesuai pasal
499 KUHPerdata, benda merupakan segala
sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.
Jenis benda dibedakan menjadi;
1. Benda berwujud dan benda tak berwujud
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak
3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat
dipakai habis
4. Benda yang sudah ada dan benda yang
masih akan ada.

36. Benda bergerak, dibedakan menjadi;
a. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer)
artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah
dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.
b. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511
KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak.
Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak
pemakaian, dll.
Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;
a. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah
dan yang melekat diatasnya.
b. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin
alat-alat yang dipakai oleh pabrik.
c. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang,
maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak
bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak
bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.

37. Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak
Benda bergerak Benda tak bergerak
Bezit (kedudukan
berkuasa)
Beziter adalah
pemilik
Bukan
Levering
(penyerahan)
Penyerahan nyata Balik nama
Verjaring
(kadaluarsa)
Tidak ada Dapat terjadi
Bezwaring
(pembebanan)
Gadai Hipotik

38. Hak Kebendaan (Zakelijkrecht):
Hak mutlak atas suatu benda di
mana hak itu memberikan
kekuasaan langsung atas suatu
benda dan dapat dipertahankan
terhadap siapapun juga.
Sifat hak kebendaan, yaitu;
1.Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga.
2.Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu
mengikuti bendanya.
3.Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi.
4.Hak terlebih dahulu (droit de preference).
5.Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat
secara sepenuhnya.

39. Asas Hukum Benda, antara lain;
1.Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak
dapat disimpangi.
2.Dapat dipindahkan.
3.Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang
yang dapat ditentukan.
4.Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh
bendanya.
5.Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh.
6.Asas publiciteit, artinya penyerahan benda
tak bergerak dengan pendaftaran

40. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda
dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu
dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum (pasal 570 KUHPer).
Ciri-ciri hak milik, antara lain;
1. Hak induk dari hak kebendaan lain.
2. Hak yang selengkap-lengkapnya.
3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan
lain.
4. Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang
lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik.

41. Cara memperoleh hak milik (pasal
584 KUHPer), antara lain;
1. Pendakuan (toeiigening)
2. Ikutan (natrekking)
3. Kadaluarsa (verjaring)
4. Pewarisan (erfopvolging)
5. Penyerahan (levering)

42. Sifat memperoleh hak milik, yaitu;
1.Dapat secara asli (originair)
2.Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain).
Cara hilangnya hak milik, karena;
1.Pindah pada orang lain.
2.Hapusnya benda.
3.Pemilik melepas haknya.
Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan
1.Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta
perkawinan.
2.Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam
badan hukum.

43. Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur
atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh
debitur atau orang lain atas namanya untuk
menjamin suatu hutang, dan yang memberikan
kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan
pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).
Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;
1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian
pokok).
2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.
Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak
menikmati atau memungut hasil barang.
Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang
atas bawa, yaitu;
1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.
2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi
gadai.

44. Hak pemegang hak gadai;
1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual
benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang
lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian
untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan
kepada debitur.
2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.
3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang
atas barang tersebut (hak retentie).
Kewajiban pemegang gadai adalah;
1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai
jual barang apabila akibat kelalaiannya.
2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.
Gadai bisa terhapus jika;
1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.
2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

45. PERJANJIAN
SUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI KEPADA
SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING
BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL.
(pasal 1313 KUHPer)
SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI
PRESTASI dapat berupa:
1. Menyerahkan sesuatu
2. Melakukan sesuatu
3. Tidak melakukan sesuatu

46. Unsur Perjanjian
1.Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian.
2.Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian.
3.Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer)
1.Kesepakatan kedua belah pihak
2.Kecakapan kedua belah pihak
3.Sesuatu hal yang tertentu
4.Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)

47. Asas dalam perjanjian, antara lain;
•konsensualisme, artinya persesuaian kehendak.
•Kekuatan mengikat.
•Kebebasan berkontrak.
Hapusnya perjanjian;
1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau
penitipan.
3. Novasi.
4. Kompensasi.
5. Percampuran Hutang.
6. Penghapusan Hutang.
7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang.
8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.

48. Ingkar janji (Wanprestasi)
•Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan.
•Debitur terlambat memenuhi.
•Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan
FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau
keadaan memaksa, yaitu;
1. Bencana alam.
2. Kehilangan
3. Keadaan di luar kemampuan

49. Keadaan memaksa (force majeur)
Tiga unsur yang harus dipenuhi;
1.Tidak penuhi prestasi.
2.Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
3.Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
Akibat keadaan memaksa;
1.Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi.
2.Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak
dapat menuntut.
3.Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
4.Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).

50. PASAR MODAL
 Kegiatan yg berkaitan dgn penawaran
umum dan perdagangan efek
 Perusahaan publik yg berkaitan dengan
efek yg diterbitkannya
 Lembaga profesi yg berkaitan dgn efek
utk melakukan transaksi jual beli
TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL DAN
PEMBELI MODAL/DANA

51. PERANAN PASAR MODAL
Untuk membiayai atau menunjang pembangunan
dunia usaha umumnya biaya pembanguan
nasional
TUJUAN PASAR MODAL
 Pengembangan fungsi perbankan
 Pengembangan dunia usaha
 Pemerataan pendapatan
 Indikator krisis keuangan
 Patokan kebijakan suku bunga

52. EFEK
Surat berharga:
 Surat pengakuan hutang
 Surat berharga komersial
 Saham
 Obligasi
 Tanda bukti hutang
 Right issue

53. 4 UNSUR PASAR MODAL
Peminta modal (EMITEN)
Penawar modal
Lembaga penunjang pasar modal
Mekanisme pasar modal

54. EMITEN
• Badan hukum berbentuk PT dan berkedudukan
di Indonesia
• Modal yg disetor penuh min. 200 juta.
• 2 th terakhir berturut PT laba min 10 %
• Laporan keuangan 2 th terakhir di audit
• Mengeluarkan buku prospektus

55. PENAWAR MODAL
• MASYARAKAT/PERORANGAN WNI
• INVESTOR
• LEMBAGA KEUANGAN
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
• KUSTODIAN
• BIRO ADMINISTRASI EFEK
• WALI AMANAT

56. PROFESI PENUNJANG
1. NOTARIS
2. KONSULTAN HUKUM
3. APRAISAL
4. AKUNTAN PUBLIK
MEKANISME PASAR MODAL
1. PROSES EMISI
2. PERDAGANGAN DI BURSA EFEK

57. HAK ATAS KEKAYAAN MILIK
INTELEKTUAL
Perlindungan terhadap hasil karya
manusia baik hasil karya yang
berupa aktivitas dalam ilmu
pengetahuan, industri,
kesusasteraan maupun seni

58. PRINSIP HAKI
PRINSIP EKONOMI
PRINSIP KEADILAN
PRINSIP KEBUDAYAAN
PRINSIP SOSIAL

59. HAK CIPTA
Untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
hasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan bangsa
(UU no. 19 tahun 2002)
SIFAT HAK CIPTA
> Benda bergerak immateriel
> Dapat dibagi
> Tidak dapat disita

60. HAK CIPTA TERDIRI ATAS
 HAK EKONOMI: untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dari hasil ciptaannya
 HAK MORAL: hak yang melekat secara pribadi dan
tidak dapat dilepas dengan alasan apapun

61. CIPTA YANG DILINDUNGI
 Buku, program, dan semua hasil karya
tulis
 Ceramah, kuliah, pidato
 Alat peraga
 Lagu/musik, drama, seni rupa
 Arsitektur, peta
 Fotografi, sinematografi
 terjemahan

62. Yang tidak ada hak cipta
 Hasil rapat terbuka lembaga negara
 Peraturan perundang-undangan
 Pidato kenegaraan
 Putusan pengadilan
 Keputusan badan arbitrase

63. HAK PATEN
Hak eksklusif yg diberikan oleh
negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi
(UU No. 14 Tahun 2001)

64. JANGKA WAKTU PATEN
20 TAHUN
PATEN SEDERHANA 10
TAHUN

65. Penyelesaian Sengketa
Tingkat I: Pengadilan Niaga
Tingkat II: Mahkamah Agung
Arbitrase/Alternative Dispute
Resolution
Pelanggaran Hak adalah
Delik Aduan

66. MEREK
Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa.
UU no. 15 Tahun 2001

67. JENIS MEREK
 MEREK DAGANG
 MEREK JASA
 MEREK KOLEKTIF
Merek tidak dapat didaftar karena;
1.Bertentangan dengan UU, moralitas agama, kesusilaan
dan ketertiban umum.
2.Tidak memiliki pembeda.
3.Telah menjadi milik umum.
4.Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang
atau jasa yg dimohonkan paten.

68. PERLINDUNGAN
KONSUMEN
KONSUMEN
Setiap orang pemakai barang dan atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan sendiri, keluarga,
orang lain, maupun mahluk lain, dan
tidak untuk diperdagangkan
UU No. 18 Tahun 1999

69. Perlindungan Konsumen
Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :
1. Perlindungan Priventif
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut
akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau
jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah
barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli
atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi
tertentu dan merek tertentu tersebut.
2. Perlindungan Kuratif
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari
penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen.
Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu,
serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa,
meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu
barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika
orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu
barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau
pemberian.

70. Tujuan perlindungan konsumen diantaranya
adalah :
• Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri.
• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi.
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.
• Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

71. Asas Perlindungan Konsumen
1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan keselamatan
konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

72. Hak Konsumen
 Kenyamanan, keamanan & keselamatan
 Dpt barang/jasa sebanding dgn nilai tukar atau
yg dijanjikan
 Dpt pendidikan konsumen
 Didengar pendapat/keluhan
 Dpt kompensasi, ganti rugi atau penggantian

73. Kewajiban Konsumen
 Membaca, mengikuti petunjuk/prosedur
 Beritikad baik dalam transaksi
 Membayar sesuai dgn nilai tukar
 Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara patut

74. Hak Pelaku Usaha
 Menerima pembayaran
 Perlindungan hukum
 Rehabilitasi

75. Kewajiban Pelaku
 Beritikad baik
 Memberi info yg benar
 Melayani konsumen yg benar
 Menjamin mutu barang
 Memberi kesempatan konsumen menguji
 Memberi kompensasi, ganti rugi

76. Larangan dalam Memproduksi
 Tidak sesuai standar baku
 Tidak sesuai dengan janji
 Tidak ada keterangan produk
Larangan dalam Mempromosikan
 Menggunakan kalimat yg berlebihan
 Janji yg belum pasti
 Menjatuhkan produk lain

77. Larangan dalam Obral
 Barang/jasa tsb tdk sesuai standar
 Seolah tidak mengandung cacat tersembunyi
 Tidak bermaksud menjual
 Jumlah barang hanya tertentu
 Menaikkan harga sebelum melakukan obral

78. Dilarang Mencantumkan Klausul Baku
 Menyatakan pengalihan tanggung jawab
 Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali barang yang
dibeli konsumen
 Menolak menyerahkan uang
 Memaksa akan aturan tambahan
 Melakukan perbuatan sepihak

79. Tanggungjawab Pelaku Usaha
Ganti kerugian atas; kerusakan, pencemaran dan
kerugian konsumen
BENTUK GANTI RUGI:
Pengembalian uang, penggantian barang, atau
jasa yang sejenis atau setara nilainya,
perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yg sesuai dgn peraturan perundang-
undangan

80. HAL-HAL YG MEMBEBASKAN
1. Barang tdk untuk diedarkan
2. Cacat barang dikemudian hari
3. Cacat akibat prosedur dilanggar
4. Kelalaian konsumen
5. Lewat jangka waktu penuntutan 4 th sejak
barang dibeli

81. KEPAILITAN
KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR
SYARAT PAILIT:
1. Adanya debitur yg tidak membayar utang
2. Adanya lebih dari satu kreditur
3. Adanya lebih dari satu utang
4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih

82. KEPAILITAN
UU No. 1 Tahun 1998
Kepailitan dapat diajukan apabila:
 Dalam keadaan berhenti
membayar
 Lebih dari satu kreditur, dan 1
kreditur piutangnya dapat
ditagih

83. PIHAK YG DAPAT
MENGAJUKAN KEPAILITAN
1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih kreditur
3. Kejaksaan mewakili kepentingan umum
4. Bank Indonesia apabila debiturnya
bank
5. Bapepam

84. UTANG
 ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang
timbul hanya dari adanya perjanjian
utang piutang
 ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada
dalam suatu perikatan baik yg timbul
karena UU atau perjanjian
UTANG adalah utang pokok dan bunganya

85. PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA
 Tingkat I: Pengadilan Niaga
 Tingkat II: Mahkamah Agung
 Peninjauan Kembali: Mahkamah Agung
Pasal 6 (4) UU Kepailitan
Putusan diambil maks. 30 hari setelah
permohonan didaftarkan

86. SEBELUM PUTUSAN
Kreditur dapat mengajukan permohonan:
1. Meletakkan sita jaminan terhadap
sebagian atau seluruh kekayaan debitur
2. Menunjuk kurator sementara untuk:
 Mengawasi pengelolaan usaha debitur
 Mengawasi pembubaran

87. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT
DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN
HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU
TERHADAP PENGUASAAN DAN
PENGURUSAN HARTA
KEKAYAANNYA YANG TERMASUK
DALAM KEPAILITAN

88. HARTA KEKAYAAN :
SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT
PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA
YANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN
Tidak termasuk:
1. Perlengkapan tidur
2. Perlengkapan dinas dan kerja
3. Persediaan makanan kurang lebih sebulan
4. Gaji, upah, uang jasa dan honor
5. Hak cipta
6. Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim)
7. Buku-buku untuk bekerja

89. PARA PIHAK
 HAKIM PENGAWAS
 KURATOR
 PANITIA PARA KREDITOR
 RAPAT PARA KREDITOR

90. AKIBAT HUKUM
PERNYATAAN PAILIT
 Terjadi sitaan umum kekayaan debitur
 Kepailitan hanya kekayaan bukan pribadi
 Harta dikuasai kurator
 Tuntutan dan gugatan ke kurator
 Kreditur preference tetap dpt laksanakan
haknya

91. UPAYA DLM KEPAILITAN
1. Penundaan pembayaran
2. Verifikasi piutang
3. Perdamaian (Akkoord)
4. Insolvensi
5. Rehabilitasi

92. HUKUM ASURANSI
ASURANSI: (Ps 246 KUHD)
- Suatu perjanjian di mana seorang
penanggung dengan menikmati suatu premi
mengikatkan dirinya kepada tertanggung
untuk membebaskannya dari kerugian,
karena kehilangan, kerusakan, ketiadaan
keuntungan yg diharapkan, yg akan
dideritanya karena kejadian yg tidak pasti

93. 4 unsur dalam asuransi
1. Pihak tertanggung
2. Pihak penanggung
3. Peristiwa yg tidak tertentu (evenement)
4. Kepentingan yg mungkin akan
mengalami kerugian

94. MANFAAT ASURANSI
1. Memberikan rasa aman dan
perlindungan
2. Sebagai tabungan dan sumber pendapat
lain
3. Merupakan alat penyebaran risiko
4. Pendistribusian biaya dan manfaat yg
lebih adil

95. PENGGOLONGAN ASURANSI
Berdasarkan Perjanjian:
 Asuransi Kerugian
 Asuransi Jumlah
 Asuransi Varia
Berdasarkan sifat pelaksanaannya:
 Asuransi Sukarela
 Asuransi Wajib
 Asuransi Kredit

96. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992
1. Usaha Asuransi terbagi:
a. Asuransi Kerugian
b. Asuransi Jiwa
c. Reasuransi
2. Usaha Penunjang:
a. Pialang Asuransi
b. Pialang Reasuransi
c. Penilai Kerugian Asuransi
d. Agen Asuransi

97. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI
 INSURABLE INTEREST (adanya kepentingan)
 INDEMNITY (penempatan posisi semula)
 UTMOST GOOD FAITH (Itikad baik)
 SUBROGRATION (pengganti kedudukan)
 PROXIMA CAUSA (sebab kerugian)
 CONTRIBUTION (saling menutup)

98. PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS
NEGOSIASI
MEDIASI
ARBITRASE

99. MEDIASI
 NEGOSIASI DGN MELIBATKAN PIHAK
KETIGA
 MEDIATOR DITUJUK OLEH PARA PIHAK
YG BERSENGKETA
 PUTUSANNYA BERUPA NILAI ATAU
NORMA
 PUTUSAN TIDAK PUNYA TITEL
EXECUTORIAL

100. ARBITRASE
 PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR
PENGADILAN
 PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN
WASIT
 PUTUSAN DPT MEMILIKI TITEL
EXECUTORIAL
 BERSIFAT RAHASIA, CEPAT, MUDAH
DAN MURAH

101. ARBITRASE INDONESIA
1. BANI = BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA
2. BAMUI = BADAN ARBITRASE
MUAMALAT INDONESIA

102. LEMBAGA PEMBIAYAAN
BADAN USAHA YANG MELAKUKAN
KEGIATAN PEMBIAYAAN DALAM
BENTUK PENYEDIAAN DANA ATAU
BARANG MODAL DENGAN TIDAK
MENARIK DANA SECARA LANGSUNG
DARI MASYARAKAT
(Kepres no.61 Tahun 1988)

103. Perbedaan dgn bank
• Pendanaan dari masyarakat
• Penyediaan dana atau barang
modal
• Tidak memerlukan jaminan

104. LEMBAGA PEMBIAYAAN
1. LEASING
2. FACTORING
3. MODAL VENTURA
4. PEMBIAYAAN KONSUMEN
5. KARTU KREDIT

105. LEASING
(sewa guna usaha)
Ciri-ciri leasing:
• Ada 3 pihak Lesse, lessor, supplier
• Pembayaran sewa dilakukan berkala
• Masa sewa guna usaha ditentukan
• Disertai dgn hak opsi
• Hak milik ada pada lessor
• Obyek leasing = benda-benda yg
digunakan untuk menjalankan perusahaan

106. KEUNTUNGAN LEASING
• Proses pengadaan barang lebih cepat dan
tidak memerlukan jaminan
• Pengadaan barang yg mahal lebih
meringankan dari sisi cash flow karena
pembayaran jangka panjang
• Posisi cash flow lebih baik dan biaya
modal lebih menarik
• Perencanaan keuangan lebih mudah dan
sederhana

107. PERBEDAAN DGN SEWA
• JANGKA WAKTU MENJADI FOKUS
• PARA PIHAK ADL BADAN USAHA
• PERLU JAMINAN TERTENTU
• ADANYA HAK OPSI

108. BEDA DGN SEWA BELI DAN
JUAL BELI
• PERALIHAN HAK MILIK
• JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN
• PARA PIHAK YANG TERLIBAT

109. FACTORING
(ANJAK PIUTANG)
USAHA PEMBIAYAAN DALAM
BENTUK PEMBELIAN DAN/ATAU
PENGALIHAN ATAU PENGURUSAN
PIUTANG ATAU TAGIHAN JANGKA
PENDEK SUATU PERUSAHAAN
DARI TRANSAKSI DALAM DAN
LUAR NEGERI

110. CIRI-CIRI FACTORING
• BERUPA PENGURUSAN PIUTANG
• TAGIHAN JANGKA PENDEK DAN
BELUM JATUH TEMPO
• ADA 3 PIHAK :
– FAKTORING COMPANY
– KLIEN (PENJUAL PIUTANG)
– NASABAH

111. KEUNTUNGAN FACTORING
• PEMBAYARAN PIUTANG LEBIH CEPAT
DARI JATUH TEMPO
• MENAMBAH DANA SEGAR
• DAPAT MEMBANTU PENINGKATAN
KEUNTUNGAN ATAU LABA
• MENGALIHKAN RISIKO PIUTANG

112. MODAL VENTURA
BADAN USAHA YG MELAKUKAN
PEMBIAYAAN MELALUI
PENYERTAAN MODAL KE DALAM
SUATU USAHA PERUSAHAAN
PASANGAN USAHA UNTUK
JANGKA WAKTU TERTENTU

113. KEUNTUNGAN MODAL
VENTURA
• SUMBER DANA SELAIN BANK
• BANTUAN MANAJEMEN
• MEMPERLUAS JARINGAN USAHA

114. JENIS MODAL VENTURA
• CONVENTIONAL LOAN
• CONDITIONAL LOAN (UNTUNG RUGI)
• EQUITY INVESTMENT (ADA BANTUAN
MANAJEMEN)

115. PEMBIAYAAN KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGADAAN
BARANG UNTUK KEBUTUHAN
KONSUMEN DILAKUKAN DGN
PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN
ATAU BERKALA

116. KARTU KREDIT
BADAN USAHA YG MELAKUKAN
PEMBIAYAAN UNTUK MEMBELI
BARANG DAN JASA DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU KREDIT