SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 49
Baixar para ler offline
HUKUM PIDANA
   KHUSUS

   Gatot
 Sugiharto
HUKUM PIDANA INDONESIA
Hukum Pidana Umum
• Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan
  sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum
  yang tercantum dalam KUHP serta perundangan-undangan
  yang merubah dan menambah KUHP.
Hukum Pidana Khusus
• Bisa dimaknai sbg perundang-undangan di bidang tertentu
  yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur
  dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP baik
  perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi
  pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)
PERNYATAAN K. WANTJIK SALEH
Apa yang tercantum dalam KUHP pasti
tidak   dapat   mengikuti   perkembangan
zaman,selalu timbul perbuatan yang tidak
disebut   oleh   KUHP     sebagai   suatu
perbuatan yang merugikan masyarakat
dan       melawan      hukum,       maka
penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan
suatu peraturan yang menyatakan bahwa
suatu perbuatan tersebut sebagai tindak
pidana. Berhubung tindak pidana tersebut
tidak berada didalam KUHP maka disebut
tindak pidana khusus
HUKUM PIDANA KHUSUS
                      Andi Hamzah
HPK adalah peraturan hukum
                                  Andi hamzah juga menyebutnya
pidana yang tercantum diluar
                                  dengan Hukum pidana di luar
  KUHP disebut UU Pidana
                                           kodifikasi.
         tersendiri




                        HJA Nolte
Dalam Disertasinya berjudul het     Menyebutkan Hukum Pidana
 Strafrecht in de Afzobderlijke   Khusus adalah hukum pidana di
             Wetten               dalam undang-undang tersendiri
HUKUM PIDANA KHUSUS
                HP Khusus
               dalam arti luas
Hukum Pidana Materiil      Hukum Pidana Formil




                      POMPE:
              Menyebut dua kriteria :
 Orangnya/subyek yang        Perbuatannya yang
       Khusus                       khusus
HUKUM PIDANA KHUSUS

Disamping itu Pompe juga menunjuk patokan
pasal 91 Wvs Ned (pasal 103 KUHP)
• Yaitu: jika ketentuan Undang-undang (di luar KUHP) banyak
  menyimpang dari ketentuan umum Hukum Pidana (BAB I-BAB
  VII Buku I) maka itu merupakan Hukum Pidana Khusus
• Hal tersebut senada dengan adagium “Lex Specialys Derogat
  legi Generalis’

Menurut Pompe: Bukan hanya materiilnya saja
yang menyimpang dari ketetntuan umum Hukum
Pidana (Buku I) tetapi juga Hukum Acaranya yang
menyimpang dari Hukum Acara secara umum
NEXT: HUK.....


                    HPU: semua Hukum pidana yang
Scholten:Memakai            berlaku umum
patokan “berlaku
   umum” dan
“berlaku Khusus”   Perundang-undangan bukan pidana
                   yang bersanksi pidana disebut juga
                      hukum pidana pemerintahan
RAHMAT SOEMITRO

Tindak pidana khusus sebagai tindak
pidana yang diatur tersendiri
dalam UU Khusus yang memberikan
peraturan Khusus tentang tatacara
penyidikan,             penuntutan,
pemeriksaan, maupun sanksinya
yang menyimpang dari ketentuan
yang dimuat KUHP
Nolte: menunjukkan
ada dua pengecualian
 pasal 103 KUHP/91
         Wvs
       UU yang lain itu menentukan secara diam-diam
    pengecualian seluruh atau sebagian berlakunya dari
     pasal 103 KUHP bisa disebut Lex Specialis derogat
                         legi generali

    UU lain itu menentukan dengan tegas pengecualian
                 berlakunya pasal 103 KUHP
PERBEDAAN HP UMUM DAN HUKUM PIDSUS
              Hukum Pidana Umum         Hukum Pidanan Khusus
Definisi      Perundang-undangan  Perundang-undangan di bidang
              pidana yang berlaku tertentu yang bersanksi pidana
              umum                atau tindak pidana yang diatur
                                  dalam UU Khusus.

Dasar         Yang tercantum di dalam   Yang tercantum dalam peraturan
              KUHP      dan     semua   perUU di luar KUHP baik perUU
              perundang-undangan        pidana maupun bukan pidana
              yang mengubah dan         tetapi bersanksi pidana (ketentuan
              menambah KUHP             menyimpang dari KUHP)

Kewenangan Polisi dan Jaksa             Polisis, Jaksa, PPNS dan KPK
Penyelidikan
&penyidikan
Pengadilan    Pengadilan Negeri         Pengadilan Khusus
HUKUM PIDANA KHUSUS DAN HUKUM TINDAK PIDANA
                  KHUSUS

                          Maknanya ?
• Muncul istilah                              • Adanya
  Hukum Pidana                                  penyimpangan dari
  khusus dan                                    ketentuan hukum
                   • Secara prinsipil tidak     pidana umum, baik
  hukum tindak       ada bedanya diantara       dari sisi hukum
  pidana khusus      keduanya.                  materiilnya maupun
• Apakah ada       • Kedua istilah itu          formilnya.
  bedanya ?          adalah                   • Jika tidak ada
                     menggambarkan              penyimpangan maka
                                                bukan hukum pidana
                     adanya undang-             khusus/tindak pidana
   Law online        undang pidana yang         khusus
     library         berada di luar hukum
                     pidana umum                    Syaratnya ?
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGATURAN
             TINDAK PIDANA KHUSUS
• Kenyataan bahwa: kriminalitas dalam masyarakat berkembang
  begitu luar biasa seiring dengan perkembangan budaya, teknologi
  dan sebagainya;
• Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem
  hukum pidana adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang
  dikodifikasikan dalam KUHP;
• Kenyataan betapa-pun sempurnanya sebuah kodifikasi hukum
  pidana pada suatu ketika akan sulit memenuhi kebutuhan hukum
  dari masyarakat.
• Mengapa dalam sistem hukum pidana indonesia dapat timbul
  pengaturan hukum pidana khusus ? Karena KUHP sendiri
  menyatakan tentang kemungkianan adanya UU diluar KUHP itu
  sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 KUHP
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS
• Sebagai suatu perUU yang bersifat khusus, dasar hukum
  maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan
  umum buku I KUHP;
• Bahkan terdapat ketentuan hukum acara (hukum formil),
  peraturan perUU tindak pidana khusus dapat pula menyimpang
  dari UU nomor 8 Tahun 1981;
• Titik tolak kekhususan suatu peraturan perUU khusus dapat
  diliha dari perbuatannyayang diatur, masalah subyek tindak
  pidana, pidana dan pemidanaannya.
• Subyek hukum tindak pidana khusus diperluas tidak saja
  meliputi orang pribadi tapi juga badan hukum;
LANJUTAN...

• Dari aspek pemidanaan, dilihat dari pola perumusann
  ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus
  dapat menyimpang dari ketentuan KUHP
• Sedangkan substansi hukum, tindak pidana khusus
  menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana,
  pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan
  pemidanaan.
PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN HUKUM
     ACAR PIDANA KHUSUS DARI KUHAP
• UU Tindak pidana korupsi;
   • Masalah pembuktian terbalik
   • Penerobosan rahasia bank
   • Peradilan in absensia
   • Pembayaran uang pengganti
• Tindak pidana ekonomi
   • Tindakan tata tertib sementara
   • Peradilan in absensia
WHITE COLLAR CRIME
                          (WCC)
WCC pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland
pada tahun 1939
• Fokus utama dari teorinya Sutherland tentang WCC adalah:
• Kejahatan yang tertuju pada keuntungan ekonomi dalam usaha
  bisnis yang dilakukan secara llegal dan di dalamnya
  menyangkut masalah manajemen

Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh
para pekerja White collar (kerah putih) untuk keuntungan pribadi
pada waktu bekerja diperusahaan, juga termasuk kejahatan suap
melebihkan rekening yang seharusnya dibayar (biasanya
dilakukan oleh orang yang tingkat ekonominya atas dan dalam
rangka pekerjaannya.
NEXT.. WCC
Pada awalnya pengertian WCC dibatasi pada perbuatan yang ada
dalam rumusan hukum pidana dan tidak menjangkau perbuatan
di luar yang sudah ditentukan dalam hukum pidana.

• Rumusan tersebut tidak dapat memuaskan para fihak dan mengundang
  perdebatan dan menghendaki agar cakupan WCC diperluas tidak saja person
  (perorangan)
• Tetapi dikaitkan dengan mereka yang menjalankan perusahaan (coorporation)
  sehingga rumusan WCC pada akhirnya disepakati ditambah satu unsur lagi yaitu
  “violation of trust” (pelanggaran terhadap kepercayaan) yang merupakan unsur
  penting dalam mengerti apa yang dimaksud dengan “corporate crime” sebagai
  bagian dari WCC

Perluasan ruang lingkup WCC tersebut menjadikan study
tentang kejahatan korporasi menjadi fokus utama WCC terutama
kajian terhadap potensi dan kecenderungan kejahatan ekonomi
ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis
E SUTHERLAND MERUMUSKAN WCC:
 Crime Commited by a person
 respectability and high socio
                                    Mendefinisikan WCC
     economic status in the
  course of of his occupation
• Kejahatan yang dilakukan       • Suatu pelanggaran
  oleh orang yang mempunyai        ketentuan hukum pidana
  status sosial ekonomi yang       oleh orang (person) yang
  tinggi dan                       mempunyai kedudukan
  terhormat, melakukan             sosio ekonomi atas dalam
  kejahatan tersebut dalam         bidang aktivitas
  kaitannya dengan                 pekerjaannya
  pekerjaannya
DUA TIPE KEJAHATAN WCC
  Kejahatan               Kejahatan
Okupasi/jabatan           korporasi

      Adalah apabila
    kejahatan itu untuk    Adalah apabila tindakan
       memperoleh            melanggar hukum
   keuntungan pribadi             korporasi
   dalam menjalankan      mengatasnamakan badan
   kejahatan terhadap            hukum itu
     korporasi, seperti
   halnya penggelapan
   dana badan hukum
ISTILAH WCC

Istilah wcc berkembang dengan konsep dan makna yang
bermacam-macam, sebagian ahli menyebut dengan istilah:
•   Organizational crime
•   Organized crime
•   Coorporate crime
•   Busines crime
•   Occupational crime
•   Coorporate and govermental deviance
•   Illegal coorporate behavior
JOANN MILLER

Sebagai konsekuensi dari pemakaian istilah dan
penekanan fokus perhatian, joan miller membagi wcc
menjadi 4 (empat) kategori:

• Kejahatan koorporasi (organizational occupational
  crime)
• Kejahatan jabatan (govermental occupational crime)
• Kejahatan profesional (profesional occupation crime)
• Kejahatan individual (individual occupational crime)
KEJAHATAN KORPORASI (OGANIZATIONAL
OCUPATION CRIME)

Kejahatan koorporsi dilakukan oleh para eksekutif
demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang
berakibat pada kerugian masyarakat, contoh:


•   pencemaran lingkungan,
•   manipulasi pajak,
•   penipuan iklan,
•   memproduksi barang yang tidak aman bagi konsumen
•   Mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja,
•   Pemalsuan dokumen, dll
NEXT.. KEJ KORPORASI

Jika dikaji lebih jauh, terdapat aspek
kekerasan terutama dampak dari
kejahatannya kepada masyarakat, bisa
pekerja dan juga konsumen.

Disadari ataupun tidak kejahtan ini telah
menembus ruang dan waktu dlam
mencelakakan korbannya, siapapun dapat
menjadi korban dimanapun dia berada.
AKIBAT DARI KEJAHATAN KORPORASI ?
• Dari sisi ekonomi, akibat yang ditimbulkan oleh
  kejahatan korporasi ini tidak sedikit, bisa terjadi kerugian
  yang sangat besar dari sisi ekonomi akibat dari
  kejahatan ini.
• Yang lebih ironis bahwa: kejahatan ini hukuman yang
  diterima bagi pelaku tidak proporsional jika
  dibandingkan dengan pelaku tindak pidana biasa,
• Hukuman untuk pelaku kejahatan konfensional bisa
  mencapai 5-10 tahun sementara untuk kejahatan
  korporasi hanya berkisar pada peringatan, perjanjian
  atau denda yang jumlahnya relatif kecil.
KEJAHATAN JABATAN (GOVERMENTAL
OCCUPATIONAL CRIME)

Kejahatan yang dilakukan oleh
pejabat, birokrat.
• misalnya tindakan sewenang-wenang yang
  dapat merugikan masyarakat,
• korupsi,
• manipulasi,
• kolusi dan berbagai jenis kejahatan yang
  berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang
  yang dimiliki.
NEXT.. KEJ JABATAN...

Dampak dari kejahatan ini sangat meluas kepada
berbagai aspek kehidupan masy, korupsi misalnya.


Ini menurut masyarakat dianggap sebagai momok
yang menakutkan karena dampaknya tersebut.

• Disamping itu kejahatan ini paling sulit dideteksi dibanding
  dengan bentuk wcc yang lainnya, karena pelakunya biasanya
  orang yang memiliki kekuasaan.
KEJAHATAN PROFESIONAL (PROFESIONAL
OCCUPATION CRIME)

Pelaku kejahatan mencakup berbagai
profeasi seperti :
• Dokter, notaris, psikiater,pengacara, pialang,
  hakim, jaksa, polisi dan berbagai jenis profesi
  lannya
Kerugiannya bisa bersifat
ekonomi, kesehatan, jiwa seseorang, lebih
jauh dapat merusak kehormatan
profesinya(ex. Polisi memiliki kesan
negatif)
KEJAHATAN INDIVIDU (INDIVIDUAL
OCCUPATIONAL CRIME)


Kejahatan yang dilakukan oleh individu
untuk mendapatka keuntungan pribadi

• Bentuknya: pekerja yang melakukan perbuatan
  menyimpang sehingga merugikan perusahaan.
KONKLUSI ?

Dari beberapa kategori tersebut diketahui bahwa:

• Wcc, dilakukan tanpa kekerasan, tetapi selalu disertai dengan
  kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan,
  manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau
  pengelakan terhadap perauran.

Mengingat kejahatan WCC itu biasanya dilakukan
oleh orang-orang yang pandai maka
pengungkapannya pun tidak mudah.
KARATERISTIK WCC

Low visibility
• Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh
  kegiatan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional
  dan sistem yang kompleks
complexity
• Kejahatan tersebut sangat komplek karena selalu berkaitan
  dengan kebobogan, penipuan, dan pencurian serta seringkali
  berkaitan dengan sesuatu yang
  ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan
  banyak orang dan berjalan bertahun-tahun.
NEXT...KARAKTERISTIK


Diffusion of responsibility
• Terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin luas
  akibat kekompleksitasan organisasi


Diffusion of victimization


• Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan
  konsumen dll
NEXT...KARAKTERISTIK

Detection and prosecution

• Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai
  akibat dari profesionalisme yang tidak seimbang antara
  aparat penegak hukum dengan pelaku.

Ambiguitas law
• Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan
  kerugian
CORPORATE CRIME

Corporate crime adalah kejahatan kantoran
(white collar crime) dalam bentuk yang
khusus.
• kejahatan korporasi dalam realitas kehidupan masyarakat
  muncul dalam bentuk: kejahatan yang terorganisir atau
  dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa orang
  dalam kompleks hubungan-hubungan.
• Misalnya: antara dewan direksi, direktur eksekutif dan
  manager, atau hubungan diantara anak
  perusahaan, devisi-devisi dalam perusahaan atau cabang-
  cabang.
NEXT.. CORPORATE...
• Sebagai subyek hukum korporasi adalah pendukung
  hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum
  orang, dengan demikian korporasi juga dapat
  melakukan perbuatan hukum seperti transaksi
  bisnis, mengadakan perjanjian, hak untuk memiliki
  harta kekayaan, hak untuk menuntut juga
  dituntut, meskipun ada beberapa jenis tindakan hukum
  yang tidak dapat dilakukan.
• Dalam membahas corporate crime harus dibedakan
  antara crime for corporation,crime again corporation
  dan criminal corporation.
NEXT..
Crime for corporation
• Merupakan kejahatan korporasi

Crime again corporation
• Sering dinamakan employee crime

Criminal corporation
• Merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan
  dikendalikan untuk melakukan kejahatan.
NEXT..


   Kejahatan korporasi juga harus
   dibedakan dengan kejahatan ekonomi
   pada umunya.


   Karena kejahatan korporasi hanya
   dilakukan dalam konteks bisnis besar dan
   bukan dilakukan oleh kelompok bisnis
   kecil.
UNSUR-UNSUR CORPORATE CRIME.

                   kejahatan


      Melanggar                Dilakukan oleh
     kepercayaan                orang yang
        publik                  terpandang



            Dalam
                           Dari status
          hubnya dgn
                          sosial tinggi
         pekerjaannya
RUANG LINGKUP KORPORASI


Penyalahgunaan kepercayaan masyarakat:
• Kejahatan korporasi dibidang keuangan, perbankan, dan
  asuransi.

Kejahatan korporasi terhadap konsumen:
• Penggunaan bahan subtitusi yang berbahaya pada
  produk makanan, muniman, obat-obatan yang
  mempunyai efek samping.
RUANG LINGKUP MENURUT JOSEPH F SHELEY
Menggelapkan/me
                  Menipu publik/     Menipu
 nipu pemegang
                   masyarakat      pemerintah
     saham


     Tidak
                  Menentukan
  melaporkan
                     harga
    dengan                         Menghindari
                  produk yang
     benar                           pajak
                      tidak
  keuntungan
                  representatif
  perusahaan
NEXT. JOSEPH
Membahayakan       Intervensi ilegal
                                       Membahayakan
kesejahteraan       dalam proses
                                          pekerja
   umum                 politik



                      Memberikan            Tidak
 Menimbulkan             dana           mempedulikan
 polusi industri       kampanye          keselamatan
                      politik yang        kerja para
                         ilegal            pekerja
Dimensi kejahatan korporasi
• Dimensi kriminal dari kejahatan korporasi di indonesia
  berkembang terus sesuai dengan perkembangan ekonomi
  nasional dan internasional.
Bentuk-bentuknya seperti:
1. Defrounding stocholder (tidak melaporkan sebenarnya keuntungan
   perusahaan.
2. Defrouding the publik (penentuan harga yang tidak pasti)
3. Defrounding the goverment (menghindari pajak)
4. Endagering the publik welfare (menimbulkan             terganggunya
   kesejahteraan masyarakat :menimbulkan polusi)
5. Endagering employee (tdk mempedulikan keselamatan kerja)
6. Ilegal intervensi proses ( monopoli)
FRAUDULENT MISREPRESENTATION (FM)
Yaitu jenis kejahatan korporasi yang bersifat
 pemberian informasi atau keterangan yang
 tidak benar atau bohong tentang aktivitas,
    produk, perkembangan, dll dari suatu
 perusahaan terhadap masyarakat maupun
                 pemerintah
NEXT..


            Tranfer pricing (TP)

         Over under invoking (OUI)
FM
         Afiliasi tanpa bunga (ATB)

          Keterangan tidak benar
            dalam pasar modal
TRANFER PRICING (TP)


Biasanya terjadi pada perusahaan yang
tergabung dalam group dan antara satu
perusahaan dengan perusahaan yang lain
mempunyai hubungan istimewa.

• Untuk meperkecil pajak yang harus dibayar, harga jual
  antara group tersebut diatur sedemikian rupa sehingga
  perusahaan yang untungnya besar akan dipindahkan
  keperusahaan yang merugi sehingga jumlah pajak secara
  group dapat dikurangi.
OVER UNDER INVOKING (OUI)

Biasanya terjadi pada transaksi ekspor/ impor.
• Pada transaksi impor, perusahaan bisa meminta
  rekannya diluar negeri utnuk menerbitkan dua invoice
  yaitu dua invoice dengan harga yang sebenarnya untuk
  kepentingan perhitungan harga pokok, dan invoice
  satunya dengan harga lebih rendah untuk kepentingan
  pabean (untuk pembayaran bea masuk, pph pasal 22
  dan ppn)
• Pada transaksi ekspor, biasanya terjadi berkaitan
  dengan adanya hubungan istimewa yaitu dalam rangka
  mentransfer keuntungan perusahaan di Indonesia
  keperusahaan luar negeri tanpa terkena pajak. (pph
  pasal 26)
AFILIASI TANPA BUNGA (ATB)

Pada perusahaan yang tergabung
dalam group
• Adanya peminjaman kepada bank dilakukan oleh salah
  satu atau beberapa perusahaan yang untungnya sangat
  besar.
• Dana tersebut disalurkan kepada perusahaan afiliasi
  tanpa pembebanan bunga, dengan cara demikian dapat
  dilakukan pengaturan laba untuk meminimalkan pajak
  secara keseluruhan.
INFORMASI TIDAK BENAR DALAM PROSPEKTUS

Perusahaan go publik.
• Sebelum go publik, biasanya perusahaan
  membuat prospektus yang isinya adalah tentang
  profil perusahaan dan tata organisasinya serta
  laba rugi dari perusahaan tsb.
• Pada       prospektus      ternyata    tampaknya
  perusahaan        tersebut      tampak    sangat
  menguntungkan namun kenyataannya tidak
  menguntungkan, padahal tidak terjadi perubahan
  kepengurusan dari perusahaann tersebut.
Bentuk FM dengan tingkat
modus operandi yang lebih
transparan dan langsung
merugikan masyarakat
                              Secara yuridis formal sulit
adalah:                       menentukan kualifikasi dari FM,
                              tetapi secara etis ada dua kategori
                              untuk melihat misrepresentation:
Pemberian Informasi atau
iklan bohong atau             • Pemakaian pernyataan yang jelas
setidaknya berlebihan           salah misalnya menyebut sesuatu
tentang                         tidak ada atau sebaliknya.
nilai, produktifitas, manfa   • Mislead adalah pernyataan yang
at dll dari sebuah produk       menyesatkan
perusahaan.
Dua istilah lain   PUFFERY.
    yang juga        • Dikatakan sebagai “iklan yang
digunakan adalah:      berlebihan” yakni yang
                       menggunakan opini subyektif yang
                       berlebihan tanpa menyebutkan satu
                       fakta contoh: penggunaan kata
                       nomor satu, terpilih, terbaik dsb.
  Puffery            Mock ups.
   dan               • Pemakaian tiruan dalam visualisasi
                       iklan, contoh iklan es cream untuk
 mock ups              iklan TV oleh karena akan leleh jika
                       terkena panas lampu, maka diganti
                       dengan bubur kentang.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIswirawan
 

Mais procurados (20)

Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
 

Destaque

Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaMicrosoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaFarah Ramafitri
 
Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khususAyuu Ebbol
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidanairmasiti8
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anakAzka Sudrajat
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 
Corporate crime and social control
Corporate crime and social controlCorporate crime and social control
Corporate crime and social controlsevans-idaho
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraFakhrul Rozi
 
Skripsi lengkap hukum tindak pidana penipuan
Skripsi lengkap hukum tindak pidana penipuanSkripsi lengkap hukum tindak pidana penipuan
Skripsi lengkap hukum tindak pidana penipuanKonsultan Tesis
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesiarusdiman1
 
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)ieffaa
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraTiti Maryati
 
Uu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotikaUu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotikahusnul khotimah
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajaryulisthg
 
Politik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangPolitik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangDevindra Oktaviano
 

Destaque (20)

Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaMicrosoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
 
Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khusus
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anak
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Corporate crime and social control
Corporate crime and social controlCorporate crime and social control
Corporate crime and social control
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
Materi ke 11
Materi ke 11Materi ke 11
Materi ke 11
 
Skripsi lengkap hukum tindak pidana penipuan
Skripsi lengkap hukum tindak pidana penipuanSkripsi lengkap hukum tindak pidana penipuan
Skripsi lengkap hukum tindak pidana penipuan
 
Makalah eptik
Makalah eptikMakalah eptik
Makalah eptik
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Macam Macam Delik
Macam Macam DelikMacam Macam Delik
Macam Macam Delik
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
 
Uu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotikaUu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotika
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
 
Politik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangPolitik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan Jepang
 

Semelhante a Hukum pidana khusus

Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptAZIS50
 
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptssuser0a01f91
 
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPuputDachi
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaPengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaNasiPadang7
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidanaangkat re
 
MATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptx
MATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptxMATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptx
MATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptxUbaidillah69
 
PPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxPPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxaulia352302
 
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaResume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaIca Diennissa
 
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdfAsas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdfAchmad98
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2ade_sobara
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyono713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyonoBRanggajati
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengyudikrismen1
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qaAndiex Ae
 

Semelhante a Hukum pidana khusus (20)

Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
 
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
 
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
 
hukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdfhukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdf
 
Hukum Pidana Khusus.pptx
Hukum Pidana Khusus.pptxHukum Pidana Khusus.pptx
Hukum Pidana Khusus.pptx
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaPengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Hk.pidana
Hk.pidanaHk.pidana
Hk.pidana
 
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
 
MATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptx
MATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptxMATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptx
MATERI UNTIRTA 26 JANUARI 2023.pptx
 
PPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxPPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptx
 
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaResume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
 
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdfAsas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyono713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyono
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qa
 

Hukum pidana khusus

  • 1. HUKUM PIDANA KHUSUS Gatot Sugiharto
  • 2. HUKUM PIDANA INDONESIA Hukum Pidana Umum • Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundangan-undangan yang merubah dan menambah KUHP. Hukum Pidana Khusus • Bisa dimaknai sbg perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP baik perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)
  • 3. PERNYATAAN K. WANTJIK SALEH Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman,selalu timbul perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada didalam KUHP maka disebut tindak pidana khusus
  • 4. HUKUM PIDANA KHUSUS Andi Hamzah HPK adalah peraturan hukum Andi hamzah juga menyebutnya pidana yang tercantum diluar dengan Hukum pidana di luar KUHP disebut UU Pidana kodifikasi. tersendiri HJA Nolte Dalam Disertasinya berjudul het Menyebutkan Hukum Pidana Strafrecht in de Afzobderlijke Khusus adalah hukum pidana di Wetten dalam undang-undang tersendiri
  • 5. HUKUM PIDANA KHUSUS HP Khusus dalam arti luas Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil POMPE: Menyebut dua kriteria : Orangnya/subyek yang Perbuatannya yang Khusus khusus
  • 6. HUKUM PIDANA KHUSUS Disamping itu Pompe juga menunjuk patokan pasal 91 Wvs Ned (pasal 103 KUHP) • Yaitu: jika ketentuan Undang-undang (di luar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum Hukum Pidana (BAB I-BAB VII Buku I) maka itu merupakan Hukum Pidana Khusus • Hal tersebut senada dengan adagium “Lex Specialys Derogat legi Generalis’ Menurut Pompe: Bukan hanya materiilnya saja yang menyimpang dari ketetntuan umum Hukum Pidana (Buku I) tetapi juga Hukum Acaranya yang menyimpang dari Hukum Acara secara umum
  • 7. NEXT: HUK..... HPU: semua Hukum pidana yang Scholten:Memakai berlaku umum patokan “berlaku umum” dan “berlaku Khusus” Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana disebut juga hukum pidana pemerintahan
  • 8. RAHMAT SOEMITRO Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam UU Khusus yang memberikan peraturan Khusus tentang tatacara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat KUHP
  • 9. Nolte: menunjukkan ada dua pengecualian pasal 103 KUHP/91 Wvs UU yang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian berlakunya dari pasal 103 KUHP bisa disebut Lex Specialis derogat legi generali UU lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP
  • 10. PERBEDAAN HP UMUM DAN HUKUM PIDSUS Hukum Pidana Umum Hukum Pidanan Khusus Definisi Perundang-undangan Perundang-undangan di bidang pidana yang berlaku tertentu yang bersanksi pidana umum atau tindak pidana yang diatur dalam UU Khusus. Dasar Yang tercantum di dalam Yang tercantum dalam peraturan KUHP dan semua perUU di luar KUHP baik perUU perundang-undangan pidana maupun bukan pidana yang mengubah dan tetapi bersanksi pidana (ketentuan menambah KUHP menyimpang dari KUHP) Kewenangan Polisi dan Jaksa Polisis, Jaksa, PPNS dan KPK Penyelidikan &penyidikan Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Khusus
  • 11. HUKUM PIDANA KHUSUS DAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS Maknanya ? • Muncul istilah • Adanya Hukum Pidana penyimpangan dari khusus dan ketentuan hukum • Secara prinsipil tidak pidana umum, baik hukum tindak ada bedanya diantara dari sisi hukum pidana khusus keduanya. materiilnya maupun • Apakah ada • Kedua istilah itu formilnya. bedanya ? adalah • Jika tidak ada menggambarkan penyimpangan maka bukan hukum pidana adanya undang- khusus/tindak pidana Law online undang pidana yang khusus library berada di luar hukum pidana umum Syaratnya ?
  • 12. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS • Kenyataan bahwa: kriminalitas dalam masyarakat berkembang begitu luar biasa seiring dengan perkembangan budaya, teknologi dan sebagainya; • Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP; • Kenyataan betapa-pun sempurnanya sebuah kodifikasi hukum pidana pada suatu ketika akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. • Mengapa dalam sistem hukum pidana indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana khusus ? Karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkianan adanya UU diluar KUHP itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 KUHP
  • 13. RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS • Sebagai suatu perUU yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP; • Bahkan terdapat ketentuan hukum acara (hukum formil), peraturan perUU tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari UU nomor 8 Tahun 1981; • Titik tolak kekhususan suatu peraturan perUU khusus dapat diliha dari perbuatannyayang diatur, masalah subyek tindak pidana, pidana dan pemidanaannya. • Subyek hukum tindak pidana khusus diperluas tidak saja meliputi orang pribadi tapi juga badan hukum;
  • 14. LANJUTAN... • Dari aspek pemidanaan, dilihat dari pola perumusann ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP • Sedangkan substansi hukum, tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.
  • 15. PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN HUKUM ACAR PIDANA KHUSUS DARI KUHAP • UU Tindak pidana korupsi; • Masalah pembuktian terbalik • Penerobosan rahasia bank • Peradilan in absensia • Pembayaran uang pengganti • Tindak pidana ekonomi • Tindakan tata tertib sementara • Peradilan in absensia
  • 16. WHITE COLLAR CRIME (WCC) WCC pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939 • Fokus utama dari teorinya Sutherland tentang WCC adalah: • Kejahatan yang tertuju pada keuntungan ekonomi dalam usaha bisnis yang dilakukan secara llegal dan di dalamnya menyangkut masalah manajemen Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh para pekerja White collar (kerah putih) untuk keuntungan pribadi pada waktu bekerja diperusahaan, juga termasuk kejahatan suap melebihkan rekening yang seharusnya dibayar (biasanya dilakukan oleh orang yang tingkat ekonominya atas dan dalam rangka pekerjaannya.
  • 17. NEXT.. WCC Pada awalnya pengertian WCC dibatasi pada perbuatan yang ada dalam rumusan hukum pidana dan tidak menjangkau perbuatan di luar yang sudah ditentukan dalam hukum pidana. • Rumusan tersebut tidak dapat memuaskan para fihak dan mengundang perdebatan dan menghendaki agar cakupan WCC diperluas tidak saja person (perorangan) • Tetapi dikaitkan dengan mereka yang menjalankan perusahaan (coorporation) sehingga rumusan WCC pada akhirnya disepakati ditambah satu unsur lagi yaitu “violation of trust” (pelanggaran terhadap kepercayaan) yang merupakan unsur penting dalam mengerti apa yang dimaksud dengan “corporate crime” sebagai bagian dari WCC Perluasan ruang lingkup WCC tersebut menjadikan study tentang kejahatan korporasi menjadi fokus utama WCC terutama kajian terhadap potensi dan kecenderungan kejahatan ekonomi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis
  • 18. E SUTHERLAND MERUMUSKAN WCC: Crime Commited by a person respectability and high socio Mendefinisikan WCC economic status in the course of of his occupation • Kejahatan yang dilakukan • Suatu pelanggaran oleh orang yang mempunyai ketentuan hukum pidana status sosial ekonomi yang oleh orang (person) yang tinggi dan mempunyai kedudukan terhormat, melakukan sosio ekonomi atas dalam kejahatan tersebut dalam bidang aktivitas kaitannya dengan pekerjaannya pekerjaannya
  • 19. DUA TIPE KEJAHATAN WCC Kejahatan Kejahatan Okupasi/jabatan korporasi Adalah apabila kejahatan itu untuk Adalah apabila tindakan memperoleh melanggar hukum keuntungan pribadi korporasi dalam menjalankan mengatasnamakan badan kejahatan terhadap hukum itu korporasi, seperti halnya penggelapan dana badan hukum
  • 20. ISTILAH WCC Istilah wcc berkembang dengan konsep dan makna yang bermacam-macam, sebagian ahli menyebut dengan istilah: • Organizational crime • Organized crime • Coorporate crime • Busines crime • Occupational crime • Coorporate and govermental deviance • Illegal coorporate behavior
  • 21. JOANN MILLER Sebagai konsekuensi dari pemakaian istilah dan penekanan fokus perhatian, joan miller membagi wcc menjadi 4 (empat) kategori: • Kejahatan koorporasi (organizational occupational crime) • Kejahatan jabatan (govermental occupational crime) • Kejahatan profesional (profesional occupation crime) • Kejahatan individual (individual occupational crime)
  • 22. KEJAHATAN KORPORASI (OGANIZATIONAL OCUPATION CRIME) Kejahatan koorporsi dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat pada kerugian masyarakat, contoh: • pencemaran lingkungan, • manipulasi pajak, • penipuan iklan, • memproduksi barang yang tidak aman bagi konsumen • Mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja, • Pemalsuan dokumen, dll
  • 23. NEXT.. KEJ KORPORASI Jika dikaji lebih jauh, terdapat aspek kekerasan terutama dampak dari kejahatannya kepada masyarakat, bisa pekerja dan juga konsumen. Disadari ataupun tidak kejahtan ini telah menembus ruang dan waktu dlam mencelakakan korbannya, siapapun dapat menjadi korban dimanapun dia berada.
  • 24. AKIBAT DARI KEJAHATAN KORPORASI ? • Dari sisi ekonomi, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi ini tidak sedikit, bisa terjadi kerugian yang sangat besar dari sisi ekonomi akibat dari kejahatan ini. • Yang lebih ironis bahwa: kejahatan ini hukuman yang diterima bagi pelaku tidak proporsional jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana biasa, • Hukuman untuk pelaku kejahatan konfensional bisa mencapai 5-10 tahun sementara untuk kejahatan korporasi hanya berkisar pada peringatan, perjanjian atau denda yang jumlahnya relatif kecil.
  • 25. KEJAHATAN JABATAN (GOVERMENTAL OCCUPATIONAL CRIME) Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat, birokrat. • misalnya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat, • korupsi, • manipulasi, • kolusi dan berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
  • 26. NEXT.. KEJ JABATAN... Dampak dari kejahatan ini sangat meluas kepada berbagai aspek kehidupan masy, korupsi misalnya. Ini menurut masyarakat dianggap sebagai momok yang menakutkan karena dampaknya tersebut. • Disamping itu kejahatan ini paling sulit dideteksi dibanding dengan bentuk wcc yang lainnya, karena pelakunya biasanya orang yang memiliki kekuasaan.
  • 27. KEJAHATAN PROFESIONAL (PROFESIONAL OCCUPATION CRIME) Pelaku kejahatan mencakup berbagai profeasi seperti : • Dokter, notaris, psikiater,pengacara, pialang, hakim, jaksa, polisi dan berbagai jenis profesi lannya Kerugiannya bisa bersifat ekonomi, kesehatan, jiwa seseorang, lebih jauh dapat merusak kehormatan profesinya(ex. Polisi memiliki kesan negatif)
  • 28. KEJAHATAN INDIVIDU (INDIVIDUAL OCCUPATIONAL CRIME) Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatka keuntungan pribadi • Bentuknya: pekerja yang melakukan perbuatan menyimpang sehingga merugikan perusahaan.
  • 29. KONKLUSI ? Dari beberapa kategori tersebut diketahui bahwa: • Wcc, dilakukan tanpa kekerasan, tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan terhadap perauran. Mengingat kejahatan WCC itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pandai maka pengungkapannya pun tidak mudah.
  • 30. KARATERISTIK WCC Low visibility • Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem yang kompleks complexity • Kejahatan tersebut sangat komplek karena selalu berkaitan dengan kebobogan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun.
  • 31. NEXT...KARAKTERISTIK Diffusion of responsibility • Terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin luas akibat kekompleksitasan organisasi Diffusion of victimization • Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dll
  • 32. NEXT...KARAKTERISTIK Detection and prosecution • Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat dari profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku. Ambiguitas law • Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan kerugian
  • 33. CORPORATE CRIME Corporate crime adalah kejahatan kantoran (white collar crime) dalam bentuk yang khusus. • kejahatan korporasi dalam realitas kehidupan masyarakat muncul dalam bentuk: kejahatan yang terorganisir atau dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam kompleks hubungan-hubungan. • Misalnya: antara dewan direksi, direktur eksekutif dan manager, atau hubungan diantara anak perusahaan, devisi-devisi dalam perusahaan atau cabang- cabang.
  • 34. NEXT.. CORPORATE... • Sebagai subyek hukum korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum orang, dengan demikian korporasi juga dapat melakukan perbuatan hukum seperti transaksi bisnis, mengadakan perjanjian, hak untuk memiliki harta kekayaan, hak untuk menuntut juga dituntut, meskipun ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan. • Dalam membahas corporate crime harus dibedakan antara crime for corporation,crime again corporation dan criminal corporation.
  • 35. NEXT.. Crime for corporation • Merupakan kejahatan korporasi Crime again corporation • Sering dinamakan employee crime Criminal corporation • Merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.
  • 36. NEXT.. Kejahatan korporasi juga harus dibedakan dengan kejahatan ekonomi pada umunya. Karena kejahatan korporasi hanya dilakukan dalam konteks bisnis besar dan bukan dilakukan oleh kelompok bisnis kecil.
  • 37. UNSUR-UNSUR CORPORATE CRIME. kejahatan Melanggar Dilakukan oleh kepercayaan orang yang publik terpandang Dalam Dari status hubnya dgn sosial tinggi pekerjaannya
  • 38. RUANG LINGKUP KORPORASI Penyalahgunaan kepercayaan masyarakat: • Kejahatan korporasi dibidang keuangan, perbankan, dan asuransi. Kejahatan korporasi terhadap konsumen: • Penggunaan bahan subtitusi yang berbahaya pada produk makanan, muniman, obat-obatan yang mempunyai efek samping.
  • 39. RUANG LINGKUP MENURUT JOSEPH F SHELEY Menggelapkan/me Menipu publik/ Menipu nipu pemegang masyarakat pemerintah saham Tidak Menentukan melaporkan harga dengan Menghindari produk yang benar pajak tidak keuntungan representatif perusahaan
  • 40. NEXT. JOSEPH Membahayakan Intervensi ilegal Membahayakan kesejahteraan dalam proses pekerja umum politik Memberikan Tidak Menimbulkan dana mempedulikan polusi industri kampanye keselamatan politik yang kerja para ilegal pekerja
  • 41. Dimensi kejahatan korporasi • Dimensi kriminal dari kejahatan korporasi di indonesia berkembang terus sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Bentuk-bentuknya seperti: 1. Defrounding stocholder (tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. 2. Defrouding the publik (penentuan harga yang tidak pasti) 3. Defrounding the goverment (menghindari pajak) 4. Endagering the publik welfare (menimbulkan terganggunya kesejahteraan masyarakat :menimbulkan polusi) 5. Endagering employee (tdk mempedulikan keselamatan kerja) 6. Ilegal intervensi proses ( monopoli)
  • 42. FRAUDULENT MISREPRESENTATION (FM) Yaitu jenis kejahatan korporasi yang bersifat pemberian informasi atau keterangan yang tidak benar atau bohong tentang aktivitas, produk, perkembangan, dll dari suatu perusahaan terhadap masyarakat maupun pemerintah
  • 43. NEXT.. Tranfer pricing (TP) Over under invoking (OUI) FM Afiliasi tanpa bunga (ATB) Keterangan tidak benar dalam pasar modal
  • 44. TRANFER PRICING (TP) Biasanya terjadi pada perusahaan yang tergabung dalam group dan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mempunyai hubungan istimewa. • Untuk meperkecil pajak yang harus dibayar, harga jual antara group tersebut diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan yang untungnya besar akan dipindahkan keperusahaan yang merugi sehingga jumlah pajak secara group dapat dikurangi.
  • 45. OVER UNDER INVOKING (OUI) Biasanya terjadi pada transaksi ekspor/ impor. • Pada transaksi impor, perusahaan bisa meminta rekannya diluar negeri utnuk menerbitkan dua invoice yaitu dua invoice dengan harga yang sebenarnya untuk kepentingan perhitungan harga pokok, dan invoice satunya dengan harga lebih rendah untuk kepentingan pabean (untuk pembayaran bea masuk, pph pasal 22 dan ppn) • Pada transaksi ekspor, biasanya terjadi berkaitan dengan adanya hubungan istimewa yaitu dalam rangka mentransfer keuntungan perusahaan di Indonesia keperusahaan luar negeri tanpa terkena pajak. (pph pasal 26)
  • 46. AFILIASI TANPA BUNGA (ATB) Pada perusahaan yang tergabung dalam group • Adanya peminjaman kepada bank dilakukan oleh salah satu atau beberapa perusahaan yang untungnya sangat besar. • Dana tersebut disalurkan kepada perusahaan afiliasi tanpa pembebanan bunga, dengan cara demikian dapat dilakukan pengaturan laba untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
  • 47. INFORMASI TIDAK BENAR DALAM PROSPEKTUS Perusahaan go publik. • Sebelum go publik, biasanya perusahaan membuat prospektus yang isinya adalah tentang profil perusahaan dan tata organisasinya serta laba rugi dari perusahaan tsb. • Pada prospektus ternyata tampaknya perusahaan tersebut tampak sangat menguntungkan namun kenyataannya tidak menguntungkan, padahal tidak terjadi perubahan kepengurusan dari perusahaann tersebut.
  • 48. Bentuk FM dengan tingkat modus operandi yang lebih transparan dan langsung merugikan masyarakat Secara yuridis formal sulit adalah: menentukan kualifikasi dari FM, tetapi secara etis ada dua kategori untuk melihat misrepresentation: Pemberian Informasi atau iklan bohong atau • Pemakaian pernyataan yang jelas setidaknya berlebihan salah misalnya menyebut sesuatu tentang tidak ada atau sebaliknya. nilai, produktifitas, manfa • Mislead adalah pernyataan yang at dll dari sebuah produk menyesatkan perusahaan.
  • 49. Dua istilah lain PUFFERY. yang juga • Dikatakan sebagai “iklan yang digunakan adalah: berlebihan” yakni yang menggunakan opini subyektif yang berlebihan tanpa menyebutkan satu fakta contoh: penggunaan kata nomor satu, terpilih, terbaik dsb. Puffery Mock ups. dan • Pemakaian tiruan dalam visualisasi iklan, contoh iklan es cream untuk mock ups iklan TV oleh karena akan leleh jika terkena panas lampu, maka diganti dengan bubur kentang.