2. HUKUM PIDANA INDONESIA
Hukum Pidana Umum
• Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan
sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum
yang tercantum dalam KUHP serta perundangan-undangan
yang merubah dan menambah KUHP.
Hukum Pidana Khusus
• Bisa dimaknai sbg perundang-undangan di bidang tertentu
yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur
dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP baik
perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi
pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)
3. PERNYATAAN K. WANTJIK SALEH
Apa yang tercantum dalam KUHP pasti
tidak dapat mengikuti perkembangan
zaman,selalu timbul perbuatan yang tidak
disebut oleh KUHP sebagai suatu
perbuatan yang merugikan masyarakat
dan melawan hukum, maka
penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan
suatu peraturan yang menyatakan bahwa
suatu perbuatan tersebut sebagai tindak
pidana. Berhubung tindak pidana tersebut
tidak berada didalam KUHP maka disebut
tindak pidana khusus
4. HUKUM PIDANA KHUSUS
Andi Hamzah
HPK adalah peraturan hukum
Andi hamzah juga menyebutnya
pidana yang tercantum diluar
dengan Hukum pidana di luar
KUHP disebut UU Pidana
kodifikasi.
tersendiri
HJA Nolte
Dalam Disertasinya berjudul het Menyebutkan Hukum Pidana
Strafrecht in de Afzobderlijke Khusus adalah hukum pidana di
Wetten dalam undang-undang tersendiri
5. HUKUM PIDANA KHUSUS
HP Khusus
dalam arti luas
Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil
POMPE:
Menyebut dua kriteria :
Orangnya/subyek yang Perbuatannya yang
Khusus khusus
6. HUKUM PIDANA KHUSUS
Disamping itu Pompe juga menunjuk patokan
pasal 91 Wvs Ned (pasal 103 KUHP)
• Yaitu: jika ketentuan Undang-undang (di luar KUHP) banyak
menyimpang dari ketentuan umum Hukum Pidana (BAB I-BAB
VII Buku I) maka itu merupakan Hukum Pidana Khusus
• Hal tersebut senada dengan adagium “Lex Specialys Derogat
legi Generalis’
Menurut Pompe: Bukan hanya materiilnya saja
yang menyimpang dari ketetntuan umum Hukum
Pidana (Buku I) tetapi juga Hukum Acaranya yang
menyimpang dari Hukum Acara secara umum
7. NEXT: HUK.....
HPU: semua Hukum pidana yang
Scholten:Memakai berlaku umum
patokan “berlaku
umum” dan
“berlaku Khusus” Perundang-undangan bukan pidana
yang bersanksi pidana disebut juga
hukum pidana pemerintahan
8. RAHMAT SOEMITRO
Tindak pidana khusus sebagai tindak
pidana yang diatur tersendiri
dalam UU Khusus yang memberikan
peraturan Khusus tentang tatacara
penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan, maupun sanksinya
yang menyimpang dari ketentuan
yang dimuat KUHP
9. Nolte: menunjukkan
ada dua pengecualian
pasal 103 KUHP/91
Wvs
UU yang lain itu menentukan secara diam-diam
pengecualian seluruh atau sebagian berlakunya dari
pasal 103 KUHP bisa disebut Lex Specialis derogat
legi generali
UU lain itu menentukan dengan tegas pengecualian
berlakunya pasal 103 KUHP
10. PERBEDAAN HP UMUM DAN HUKUM PIDSUS
Hukum Pidana Umum Hukum Pidanan Khusus
Definisi Perundang-undangan Perundang-undangan di bidang
pidana yang berlaku tertentu yang bersanksi pidana
umum atau tindak pidana yang diatur
dalam UU Khusus.
Dasar Yang tercantum di dalam Yang tercantum dalam peraturan
KUHP dan semua perUU di luar KUHP baik perUU
perundang-undangan pidana maupun bukan pidana
yang mengubah dan tetapi bersanksi pidana (ketentuan
menambah KUHP menyimpang dari KUHP)
Kewenangan Polisi dan Jaksa Polisis, Jaksa, PPNS dan KPK
Penyelidikan
&penyidikan
Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Khusus
11. HUKUM PIDANA KHUSUS DAN HUKUM TINDAK PIDANA
KHUSUS
Maknanya ?
• Muncul istilah • Adanya
Hukum Pidana penyimpangan dari
khusus dan ketentuan hukum
• Secara prinsipil tidak pidana umum, baik
hukum tindak ada bedanya diantara dari sisi hukum
pidana khusus keduanya. materiilnya maupun
• Apakah ada • Kedua istilah itu formilnya.
bedanya ? adalah • Jika tidak ada
menggambarkan penyimpangan maka
bukan hukum pidana
adanya undang- khusus/tindak pidana
Law online undang pidana yang khusus
library berada di luar hukum
pidana umum Syaratnya ?
12. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGATURAN
TINDAK PIDANA KHUSUS
• Kenyataan bahwa: kriminalitas dalam masyarakat berkembang
begitu luar biasa seiring dengan perkembangan budaya, teknologi
dan sebagainya;
• Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem
hukum pidana adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang
dikodifikasikan dalam KUHP;
• Kenyataan betapa-pun sempurnanya sebuah kodifikasi hukum
pidana pada suatu ketika akan sulit memenuhi kebutuhan hukum
dari masyarakat.
• Mengapa dalam sistem hukum pidana indonesia dapat timbul
pengaturan hukum pidana khusus ? Karena KUHP sendiri
menyatakan tentang kemungkianan adanya UU diluar KUHP itu
sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 KUHP
13. RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS
• Sebagai suatu perUU yang bersifat khusus, dasar hukum
maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan
umum buku I KUHP;
• Bahkan terdapat ketentuan hukum acara (hukum formil),
peraturan perUU tindak pidana khusus dapat pula menyimpang
dari UU nomor 8 Tahun 1981;
• Titik tolak kekhususan suatu peraturan perUU khusus dapat
diliha dari perbuatannyayang diatur, masalah subyek tindak
pidana, pidana dan pemidanaannya.
• Subyek hukum tindak pidana khusus diperluas tidak saja
meliputi orang pribadi tapi juga badan hukum;
14. LANJUTAN...
• Dari aspek pemidanaan, dilihat dari pola perumusann
ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus
dapat menyimpang dari ketentuan KUHP
• Sedangkan substansi hukum, tindak pidana khusus
menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan
pemidanaan.
15. PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN HUKUM
ACAR PIDANA KHUSUS DARI KUHAP
• UU Tindak pidana korupsi;
• Masalah pembuktian terbalik
• Penerobosan rahasia bank
• Peradilan in absensia
• Pembayaran uang pengganti
• Tindak pidana ekonomi
• Tindakan tata tertib sementara
• Peradilan in absensia
16. WHITE COLLAR CRIME
(WCC)
WCC pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland
pada tahun 1939
• Fokus utama dari teorinya Sutherland tentang WCC adalah:
• Kejahatan yang tertuju pada keuntungan ekonomi dalam usaha
bisnis yang dilakukan secara llegal dan di dalamnya
menyangkut masalah manajemen
Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh
para pekerja White collar (kerah putih) untuk keuntungan pribadi
pada waktu bekerja diperusahaan, juga termasuk kejahatan suap
melebihkan rekening yang seharusnya dibayar (biasanya
dilakukan oleh orang yang tingkat ekonominya atas dan dalam
rangka pekerjaannya.
17. NEXT.. WCC
Pada awalnya pengertian WCC dibatasi pada perbuatan yang ada
dalam rumusan hukum pidana dan tidak menjangkau perbuatan
di luar yang sudah ditentukan dalam hukum pidana.
• Rumusan tersebut tidak dapat memuaskan para fihak dan mengundang
perdebatan dan menghendaki agar cakupan WCC diperluas tidak saja person
(perorangan)
• Tetapi dikaitkan dengan mereka yang menjalankan perusahaan (coorporation)
sehingga rumusan WCC pada akhirnya disepakati ditambah satu unsur lagi yaitu
“violation of trust” (pelanggaran terhadap kepercayaan) yang merupakan unsur
penting dalam mengerti apa yang dimaksud dengan “corporate crime” sebagai
bagian dari WCC
Perluasan ruang lingkup WCC tersebut menjadikan study
tentang kejahatan korporasi menjadi fokus utama WCC terutama
kajian terhadap potensi dan kecenderungan kejahatan ekonomi
ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis
18. E SUTHERLAND MERUMUSKAN WCC:
Crime Commited by a person
respectability and high socio
Mendefinisikan WCC
economic status in the
course of of his occupation
• Kejahatan yang dilakukan • Suatu pelanggaran
oleh orang yang mempunyai ketentuan hukum pidana
status sosial ekonomi yang oleh orang (person) yang
tinggi dan mempunyai kedudukan
terhormat, melakukan sosio ekonomi atas dalam
kejahatan tersebut dalam bidang aktivitas
kaitannya dengan pekerjaannya
pekerjaannya
19. DUA TIPE KEJAHATAN WCC
Kejahatan Kejahatan
Okupasi/jabatan korporasi
Adalah apabila
kejahatan itu untuk Adalah apabila tindakan
memperoleh melanggar hukum
keuntungan pribadi korporasi
dalam menjalankan mengatasnamakan badan
kejahatan terhadap hukum itu
korporasi, seperti
halnya penggelapan
dana badan hukum
20. ISTILAH WCC
Istilah wcc berkembang dengan konsep dan makna yang
bermacam-macam, sebagian ahli menyebut dengan istilah:
• Organizational crime
• Organized crime
• Coorporate crime
• Busines crime
• Occupational crime
• Coorporate and govermental deviance
• Illegal coorporate behavior
21. JOANN MILLER
Sebagai konsekuensi dari pemakaian istilah dan
penekanan fokus perhatian, joan miller membagi wcc
menjadi 4 (empat) kategori:
• Kejahatan koorporasi (organizational occupational
crime)
• Kejahatan jabatan (govermental occupational crime)
• Kejahatan profesional (profesional occupation crime)
• Kejahatan individual (individual occupational crime)
22. KEJAHATAN KORPORASI (OGANIZATIONAL
OCUPATION CRIME)
Kejahatan koorporsi dilakukan oleh para eksekutif
demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang
berakibat pada kerugian masyarakat, contoh:
• pencemaran lingkungan,
• manipulasi pajak,
• penipuan iklan,
• memproduksi barang yang tidak aman bagi konsumen
• Mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja,
• Pemalsuan dokumen, dll
23. NEXT.. KEJ KORPORASI
Jika dikaji lebih jauh, terdapat aspek
kekerasan terutama dampak dari
kejahatannya kepada masyarakat, bisa
pekerja dan juga konsumen.
Disadari ataupun tidak kejahtan ini telah
menembus ruang dan waktu dlam
mencelakakan korbannya, siapapun dapat
menjadi korban dimanapun dia berada.
24. AKIBAT DARI KEJAHATAN KORPORASI ?
• Dari sisi ekonomi, akibat yang ditimbulkan oleh
kejahatan korporasi ini tidak sedikit, bisa terjadi kerugian
yang sangat besar dari sisi ekonomi akibat dari
kejahatan ini.
• Yang lebih ironis bahwa: kejahatan ini hukuman yang
diterima bagi pelaku tidak proporsional jika
dibandingkan dengan pelaku tindak pidana biasa,
• Hukuman untuk pelaku kejahatan konfensional bisa
mencapai 5-10 tahun sementara untuk kejahatan
korporasi hanya berkisar pada peringatan, perjanjian
atau denda yang jumlahnya relatif kecil.
25. KEJAHATAN JABATAN (GOVERMENTAL
OCCUPATIONAL CRIME)
Kejahatan yang dilakukan oleh
pejabat, birokrat.
• misalnya tindakan sewenang-wenang yang
dapat merugikan masyarakat,
• korupsi,
• manipulasi,
• kolusi dan berbagai jenis kejahatan yang
berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang
yang dimiliki.
26. NEXT.. KEJ JABATAN...
Dampak dari kejahatan ini sangat meluas kepada
berbagai aspek kehidupan masy, korupsi misalnya.
Ini menurut masyarakat dianggap sebagai momok
yang menakutkan karena dampaknya tersebut.
• Disamping itu kejahatan ini paling sulit dideteksi dibanding
dengan bentuk wcc yang lainnya, karena pelakunya biasanya
orang yang memiliki kekuasaan.
27. KEJAHATAN PROFESIONAL (PROFESIONAL
OCCUPATION CRIME)
Pelaku kejahatan mencakup berbagai
profeasi seperti :
• Dokter, notaris, psikiater,pengacara, pialang,
hakim, jaksa, polisi dan berbagai jenis profesi
lannya
Kerugiannya bisa bersifat
ekonomi, kesehatan, jiwa seseorang, lebih
jauh dapat merusak kehormatan
profesinya(ex. Polisi memiliki kesan
negatif)
28. KEJAHATAN INDIVIDU (INDIVIDUAL
OCCUPATIONAL CRIME)
Kejahatan yang dilakukan oleh individu
untuk mendapatka keuntungan pribadi
• Bentuknya: pekerja yang melakukan perbuatan
menyimpang sehingga merugikan perusahaan.
29. KONKLUSI ?
Dari beberapa kategori tersebut diketahui bahwa:
• Wcc, dilakukan tanpa kekerasan, tetapi selalu disertai dengan
kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan,
manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau
pengelakan terhadap perauran.
Mengingat kejahatan WCC itu biasanya dilakukan
oleh orang-orang yang pandai maka
pengungkapannya pun tidak mudah.
30. KARATERISTIK WCC
Low visibility
• Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh
kegiatan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional
dan sistem yang kompleks
complexity
• Kejahatan tersebut sangat komplek karena selalu berkaitan
dengan kebobogan, penipuan, dan pencurian serta seringkali
berkaitan dengan sesuatu yang
ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan
banyak orang dan berjalan bertahun-tahun.
31. NEXT...KARAKTERISTIK
Diffusion of responsibility
• Terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin luas
akibat kekompleksitasan organisasi
Diffusion of victimization
• Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan
konsumen dll
32. NEXT...KARAKTERISTIK
Detection and prosecution
• Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai
akibat dari profesionalisme yang tidak seimbang antara
aparat penegak hukum dengan pelaku.
Ambiguitas law
• Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan
kerugian
33. CORPORATE CRIME
Corporate crime adalah kejahatan kantoran
(white collar crime) dalam bentuk yang
khusus.
• kejahatan korporasi dalam realitas kehidupan masyarakat
muncul dalam bentuk: kejahatan yang terorganisir atau
dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa orang
dalam kompleks hubungan-hubungan.
• Misalnya: antara dewan direksi, direktur eksekutif dan
manager, atau hubungan diantara anak
perusahaan, devisi-devisi dalam perusahaan atau cabang-
cabang.
34. NEXT.. CORPORATE...
• Sebagai subyek hukum korporasi adalah pendukung
hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum
orang, dengan demikian korporasi juga dapat
melakukan perbuatan hukum seperti transaksi
bisnis, mengadakan perjanjian, hak untuk memiliki
harta kekayaan, hak untuk menuntut juga
dituntut, meskipun ada beberapa jenis tindakan hukum
yang tidak dapat dilakukan.
• Dalam membahas corporate crime harus dibedakan
antara crime for corporation,crime again corporation
dan criminal corporation.
35. NEXT..
Crime for corporation
• Merupakan kejahatan korporasi
Crime again corporation
• Sering dinamakan employee crime
Criminal corporation
• Merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan
dikendalikan untuk melakukan kejahatan.
36. NEXT..
Kejahatan korporasi juga harus
dibedakan dengan kejahatan ekonomi
pada umunya.
Karena kejahatan korporasi hanya
dilakukan dalam konteks bisnis besar dan
bukan dilakukan oleh kelompok bisnis
kecil.
37. UNSUR-UNSUR CORPORATE CRIME.
kejahatan
Melanggar Dilakukan oleh
kepercayaan orang yang
publik terpandang
Dalam
Dari status
hubnya dgn
sosial tinggi
pekerjaannya
38. RUANG LINGKUP KORPORASI
Penyalahgunaan kepercayaan masyarakat:
• Kejahatan korporasi dibidang keuangan, perbankan, dan
asuransi.
Kejahatan korporasi terhadap konsumen:
• Penggunaan bahan subtitusi yang berbahaya pada
produk makanan, muniman, obat-obatan yang
mempunyai efek samping.
39. RUANG LINGKUP MENURUT JOSEPH F SHELEY
Menggelapkan/me
Menipu publik/ Menipu
nipu pemegang
masyarakat pemerintah
saham
Tidak
Menentukan
melaporkan
harga
dengan Menghindari
produk yang
benar pajak
tidak
keuntungan
representatif
perusahaan
40. NEXT. JOSEPH
Membahayakan Intervensi ilegal
Membahayakan
kesejahteraan dalam proses
pekerja
umum politik
Memberikan Tidak
Menimbulkan dana mempedulikan
polusi industri kampanye keselamatan
politik yang kerja para
ilegal pekerja
41. Dimensi kejahatan korporasi
• Dimensi kriminal dari kejahatan korporasi di indonesia
berkembang terus sesuai dengan perkembangan ekonomi
nasional dan internasional.
Bentuk-bentuknya seperti:
1. Defrounding stocholder (tidak melaporkan sebenarnya keuntungan
perusahaan.
2. Defrouding the publik (penentuan harga yang tidak pasti)
3. Defrounding the goverment (menghindari pajak)
4. Endagering the publik welfare (menimbulkan terganggunya
kesejahteraan masyarakat :menimbulkan polusi)
5. Endagering employee (tdk mempedulikan keselamatan kerja)
6. Ilegal intervensi proses ( monopoli)
42. FRAUDULENT MISREPRESENTATION (FM)
Yaitu jenis kejahatan korporasi yang bersifat
pemberian informasi atau keterangan yang
tidak benar atau bohong tentang aktivitas,
produk, perkembangan, dll dari suatu
perusahaan terhadap masyarakat maupun
pemerintah
43. NEXT..
Tranfer pricing (TP)
Over under invoking (OUI)
FM
Afiliasi tanpa bunga (ATB)
Keterangan tidak benar
dalam pasar modal
44. TRANFER PRICING (TP)
Biasanya terjadi pada perusahaan yang
tergabung dalam group dan antara satu
perusahaan dengan perusahaan yang lain
mempunyai hubungan istimewa.
• Untuk meperkecil pajak yang harus dibayar, harga jual
antara group tersebut diatur sedemikian rupa sehingga
perusahaan yang untungnya besar akan dipindahkan
keperusahaan yang merugi sehingga jumlah pajak secara
group dapat dikurangi.
45. OVER UNDER INVOKING (OUI)
Biasanya terjadi pada transaksi ekspor/ impor.
• Pada transaksi impor, perusahaan bisa meminta
rekannya diluar negeri utnuk menerbitkan dua invoice
yaitu dua invoice dengan harga yang sebenarnya untuk
kepentingan perhitungan harga pokok, dan invoice
satunya dengan harga lebih rendah untuk kepentingan
pabean (untuk pembayaran bea masuk, pph pasal 22
dan ppn)
• Pada transaksi ekspor, biasanya terjadi berkaitan
dengan adanya hubungan istimewa yaitu dalam rangka
mentransfer keuntungan perusahaan di Indonesia
keperusahaan luar negeri tanpa terkena pajak. (pph
pasal 26)
46. AFILIASI TANPA BUNGA (ATB)
Pada perusahaan yang tergabung
dalam group
• Adanya peminjaman kepada bank dilakukan oleh salah
satu atau beberapa perusahaan yang untungnya sangat
besar.
• Dana tersebut disalurkan kepada perusahaan afiliasi
tanpa pembebanan bunga, dengan cara demikian dapat
dilakukan pengaturan laba untuk meminimalkan pajak
secara keseluruhan.
47. INFORMASI TIDAK BENAR DALAM PROSPEKTUS
Perusahaan go publik.
• Sebelum go publik, biasanya perusahaan
membuat prospektus yang isinya adalah tentang
profil perusahaan dan tata organisasinya serta
laba rugi dari perusahaan tsb.
• Pada prospektus ternyata tampaknya
perusahaan tersebut tampak sangat
menguntungkan namun kenyataannya tidak
menguntungkan, padahal tidak terjadi perubahan
kepengurusan dari perusahaann tersebut.
48. Bentuk FM dengan tingkat
modus operandi yang lebih
transparan dan langsung
merugikan masyarakat
Secara yuridis formal sulit
adalah: menentukan kualifikasi dari FM,
tetapi secara etis ada dua kategori
untuk melihat misrepresentation:
Pemberian Informasi atau
iklan bohong atau • Pemakaian pernyataan yang jelas
setidaknya berlebihan salah misalnya menyebut sesuatu
tentang tidak ada atau sebaliknya.
nilai, produktifitas, manfa • Mislead adalah pernyataan yang
at dll dari sebuah produk menyesatkan
perusahaan.
49. Dua istilah lain PUFFERY.
yang juga • Dikatakan sebagai “iklan yang
digunakan adalah: berlebihan” yakni yang
menggunakan opini subyektif yang
berlebihan tanpa menyebutkan satu
fakta contoh: penggunaan kata
nomor satu, terpilih, terbaik dsb.
Puffery Mock ups.
dan • Pemakaian tiruan dalam visualisasi
iklan, contoh iklan es cream untuk
mock ups iklan TV oleh karena akan leleh jika
terkena panas lampu, maka diganti
dengan bubur kentang.