Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a HUKUM KEUANGAN NEGARA
Semelhante a HUKUM KEUANGAN NEGARA (20)
HUKUM KEUANGAN NEGARA
- 1. Pengertian & DasarPengertian & Dasar Hukum KeuanganHukum Keuangan NegaraNegara
- 2. 1. Pengertian & Makna Keuangan Negara • Geodhart : keseluruhan UU yg ditetapkan scr periodik yg memberikan kekuasaan pmrth utk melaksanakan pengeluaran mengenai periode ttt & menunjukkan alat pembiayaan yg diperlukan utk menutup pengeluaran tsb.
- 3. • Welsch & John F. Due : budget adlh statement pemerintah ttg rencana & kebijaksanaan manajemen keuangan yg dipakai dlm periode ttt. • Van der Kemp : semua hak yg dpt dinilai dg uang, segala sesuatu yg dpt dijadikan milik negara berhubungan dgn hak2 tsb.
- 4. • Psl 1 UU 17/2003 (UUKN) : semua hak & kewjban negara yg dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewjban tsb. • Psl tsb memiliki arti dari sisi objek, subjek, proses, & tujuan.
- 5. • Dari sisi objek : semua hak & kewjban yg dpt dinilai dgn uang, termasuk kebijakan & kegiatan dlm bidang fiskal, moneter, & pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yg dpt dijadikan milik negara berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewjban tsb.
- 6. • Dari sisi subjek : seluruh objek tsb yg dimiliki negara &/ dikuasai pemerintah pusat, pemda, perusahaan negara/daerah, & bdn lain yg ada kaitannya dgn keuangan negara. • Dari sisi proses : seluruh rangkaian kegiatan yg berkaitan dgn pengelolaan objek tsb mulai dari perumusan kebijakan & pengambilan kptsn s/d pertanggungjawaban.
- 7. • Dari sisi tujuan : seluruh kebijakan, kegiatan & hub hkm yg berkaitan dgn pemilikan &/ penguasaan objek tsb dlm rangka pemerintahan negara. • Bidang pengelolaan keuangan negara sgt luas, dikelompokkan menjadi : bidang fiskal, moneter, & bidang pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan.
- 8. 2. Hubungan Fungsi Negara & Keuangan Negara Negara : suatu daerah/wilayah di mana trdpt pemerintahan yg mengatur ekonomi, politik, sosbud, hankam, dsb. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur2 negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.
- 9. Negara mnrt Para Ahli : • Roger F. Soltau : alat/wewenang yg mengatur/mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. • Georg Jellinek : organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yg telah berdiam di suatu wilayah ttt. • Prof. R. Djokosoetono : organisasi manusia/kumpulan manusia yg berada di bawah suatu pemerintahan yg sama.
- 10. Fungsi-Fungsi Negara : • Mensejahterakan & memakmurkan rakyat • Melaksanakan ketertiban • Pertahanan & keamanan • Menegakkan keadilan • Utk menjalankan fungsi2 tsb negara hrs disupport dgn keuangan negara yg memadai.
- 11. • Pmrth sbg representasi negara bertugas memperlancar & mengatur proses/fungsi2 negara tsb. • Dgn demikian ada HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK yg secara yuridis dimaknai dgn “hak negara utk mengatur & menciptakan kekuasaan utk mengakui hak memiliki berdasarkan peraturan perundang2an.”
- 12. 3. Ruang Lingkup Keuangan Negara Psl 2 UUKN : hak negara utk memungut pajak, mengeluarkan & mengedarkan uang & melakukan pinjaman; kewajiban negara utk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara & membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah;
- 13. f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yg dikelola sendiri/oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak2 lain yg dpt dinilai dgn uang, termasuk kekayaan yg dipisahkan pd perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yg dikuasai oleh pemerintah dlm rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan &/ kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan fasilitas yg diberikan pemerintah.
- 14. • Cermati bhw Pasal 2 UUKN menandakan negara memberikan proteksi yang berlebihan (overprotected) & peraturan yg berlebihan (overregulated) dlm menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat.
- 15. • KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 2 UU NOMOR 17 TAHUN 2003 • MENGESAMPINGKAN ESENSI OTONOMI DAERAH, JIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH MENJADI KEUANGAN NEGARA • MENGESAMPINGKAN SYARAT SEBAGAI BADAN HUKUM, JIKA KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DINYATAKAN SEBAGAI KEUANGAN NEGARA
- 16. 4. Dasar Hkm Keuangan Negara • Pasal 23 UUD RI 1945 • UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara (UUKN) • UU No.1/2004 ttg Perbendaharaan Negara • UU No.15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan & Tggjwb Keuangan Negara • UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemda • PP No.39/2007 ttg Pengelolaan Uang Negara/Daerah • dsb.