SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 33
Baixar para ler offline
SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA SEBELUM DAN
SESUDAH AMANDEMEN
 Adi Sumardi
 Ardhiya
 Muhammad Dinaryo
 R. Mochammad Ridwan
 Sandy Novrian Pradhina
 Yoska Oktavianus
Sistem Pemerintahan Negara
Indonesia Berdasar UUD 1945
sebelum Diamandemen
Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD
1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Yaitu :

   • Indonesia adalah Negara yang berdasar atas
     hukum (rechtsstaat)
   • Sistem Konstitusional.
   • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
   • Presiden adalah penyelenggara pemerintah
     Negara yang tertinggi di bawah MPR.
   • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
   • Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan
     tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
   • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan
Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan
presidensial.

Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah
kepemimpinan Presiden Suharto.

Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya
kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasar
UUD 1945 adalah sebagai berikut :

   •   Pemegang kekuasaan legislative.
   •   Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
   •   Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara.
   •   Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
   •   Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan
       daerah atau golongan.
   •   Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara.
   •   Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
       perjanjian dengan Negara lain.
   •   Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara
       lain.
   •   Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain – lain tanda
       kehormatan.
   •   Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.
Dampak negative yang terjadi dari sistem pemerintahan yang
bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut :

   • Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga, yaitu
     Presiden.
   • Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah.
   • Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung
     dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan
     kekuasaan presiden.
   • Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang -
     orang yang dekat presiden.
   • Menciptakan perilaku KKN.
   • Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara.
   • Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada
     Presiden.
Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat
presidensial ini adalah sebagai berikut :
    • Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan
      pemerintahan.
    • Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan
      solid.
    • Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau
      berganti.
    • Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.
Indonesia memasuki era reformasi.
Dimana bangsa Indonesia ingin dan
bertekad untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang demokratis. Oleh
karena itu perlu disusun pemerintahan
berdasarkan konstitusi (konstitusional).
Yang bercirikan sebagai berikut :
  • Adanya pembatasan kekuasaan
    ekskutif.
  • Jaminan atas hak – hak asasi manusia
    dan warga Negara.
Sistem Pemerintahan Negara
Indonesia Berdasar UUD 1945
setelah Diamandemen
Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai
berikut :
    • Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang
      luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa
      provinsi.
    • Bentuk pemerintahan adalah Republik.
    • Sistem pemerintahan adalah presidensial.
    • Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala
      pemerintahan.
    • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan
      bertanggung jawab kepada presiden.
    • Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan
      DPD.
    • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah
      agung dan badan peradilan di bawahnya.
Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut
sitem presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai
   kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga
     berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak
          bertanggung jawab terhadap parlemen.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
adalah sebagai berikut :

   • Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul
     dan pertimbangan dari DPR.
   • Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu
     pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
   • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
     pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
   • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal
     membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).
Dengan demikian, ada perubahan – perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki
sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain
adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral,
mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih
besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi
anggaran.
Perbedaan Sistem Pemerintahan
Sebelum dan Sesudah
Amandemen
Dalam sejarah indonesia, sudah beberapa kali pemerintah
melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja
dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan
perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat
menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut,
terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum
dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
             (MPR)
Sebelum Amandemen
Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
    WEWENANG
 membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara
  yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang
  pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
 Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan
  Majelis.
 Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
 Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan
  Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
 Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden
  dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh
  melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
 Mengubah undang-Undang Dasar.
 Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
 Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
 Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar
  sumpah/janji anggota.
Setelah Amandemen
Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara
dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK,
MA, dan MK.
      WEWENANG
   Menghilangkan supremasi kewenangannya
   Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN
   Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara
    langsung melalui pemilu)
   Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
   Melantik presiden dan/atau wakil presiden
   Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
   Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
    kekosongan Wakil Presiden
   Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil
    Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
    pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
    kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan
    Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
    kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
   MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
         (DPR)
Sebelum Amandemen
Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun
sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR.
   WEWENANG
 Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
 Memberikan persetujuan atas PERPU.
 Memberikan persetujuan atas Anggaran.
 Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta
  pertanggungjawaban presiden.
 Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-
  anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.
Setelah Amandemen
Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga
legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya
peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas
beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.
    WEWENANG
 Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk
  mendapat persetujuan bersama
 Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah
  Pengganti Undang-Undang
 Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
  berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
  pembahasan
 Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
  pertimbangan DPD
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta
  kebijakan pemerintah
PRESIDEN
Sebelum Amandemen
Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga
memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan
yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang
sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang
dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian
presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat
seumur hidup.
   WEWENANG
 Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
 Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
  kegentingan yang memaksa)
 Menetapkan Peraturan Pemerintah
 Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
 PEMILIHAN
  Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.
Setelah Amandemen
Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang
membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden
adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.
     WEWENANG
 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
 Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan
  memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.
 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
  Angkatan Udara
 Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU
  bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
 Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
  kegentingan yang memaksa)
 Menetapkan Peraturan Pemerintah
 Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
  dengan persetujuan DPR
 Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
 Menyatakan keadaan bahaya
PEMILIHAN
 Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
  politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
  sebelumnya.    Pilpres   pertama  kali   di   Indonesia
  diselenggarakan pada tahun 2004.
 Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam
  pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang
  tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia,
  maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden
  terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil
  Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara
  terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti
  Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara
  terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai
  Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
MAHKAMAH
KONSTITUSI (MK)
Sebelum Amandemen


    Mahkamah
 konstitusi berdiri
     setelah
   amandemen
Setelah Amandemen

WEWENANG
•Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang    terhadap    Undang-Undang  Dasar,   memutus
sengketa      kewenangan     lembaga   negara    yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum
•Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
 Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
  untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3
  tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa
  jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti
  untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan
  Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).
  Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H..
  Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17
  April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim
  Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.
 Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada
  18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006. Pada 19
  Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat melakukan
  voting tertutup untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti
  2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua
  serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua.
HAKIM KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan
masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden.
Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat
dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
MAHKAMAH
AGUNG (MA)
Sebelum Amandemen
 KEDUDUKAN
  Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum
  amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-
  lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan
  kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan
  yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini
  dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak
  boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang
  kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.
 WEWENANG
  Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung
  berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh
  karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman
  satu-satunya di Indonesia pada saat itu.
Setelah Amandemen
   KEDUDUKAN
    MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman
    disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2)
    UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan
    kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan,
    yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
    tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).
   WEWENANG
    Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
    Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan
    lain-lain:
   Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
    perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai
    wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
   Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
   Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
    rehabilitasi
BADAN PEMERIKSA
 KEUANGAN (BPK)
Sebelum Amandemen



Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil
Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat” PASAL 23
Setelah Amandemen

 Pasal 23F
  (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan
  memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh
  Presiden.
  (2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.
 Pasal 23G
  (1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki
  perwakilan di setiap propinsi
  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan
  undang-undang

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaEddy Mahendra
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4Wahyuda5
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 
Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knPertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knnatal kristiono
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoMasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoIsmi Ayu
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
 

Mais procurados (20)

Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
 
Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di Indonesia
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knPertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoMasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 

Semelhante a Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAPhopy Dwi Pratiwi
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaNadia Ramin Nasran
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptamanyfalihah2021
 
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaMuh Taufik
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementermesut kroos
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiMamyl Putri
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAIda Suryaningsih
 
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Eva Yusinta
 
Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Sistem Politik dan Pemerintahan IndonesiaSistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Sistem Politik dan Pemerintahan IndonesiaDyah Fitriana
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnBelum Kerja
 
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan IndonesiaPkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan Indonesianazirahatqa
 

Semelhante a Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen (20)

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
Sistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesiaSistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
 
Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Sistem Politik dan Pemerintahan IndonesiaSistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
 
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan IndonesiaPkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
 

Mais de Mochammad Ridwan

Mais de Mochammad Ridwan (20)

Dibawah Lentera Merah (Soe Hok Gie)
Dibawah Lentera Merah (Soe Hok Gie)Dibawah Lentera Merah (Soe Hok Gie)
Dibawah Lentera Merah (Soe Hok Gie)
 
Bung karno - Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
Bung karno - Penyambung Lidah Rakyat IndonesiaBung karno - Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
Bung karno - Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
 
Lampiran Permen UKT
Lampiran Permen UKTLampiran Permen UKT
Lampiran Permen UKT
 
Uang Kuliah Tunggal final
Uang Kuliah Tunggal finalUang Kuliah Tunggal final
Uang Kuliah Tunggal final
 
Draft Permendikbud UKT
Draft Permendikbud UKTDraft Permendikbud UKT
Draft Permendikbud UKT
 
Suku dayak
Suku dayakSuku dayak
Suku dayak
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Peran perguruan tinggi dalam penanaman semangat dan nilai nilai kecintaan kep...
Peran perguruan tinggi dalam penanaman semangat dan nilai nilai kecintaan kep...Peran perguruan tinggi dalam penanaman semangat dan nilai nilai kecintaan kep...
Peran perguruan tinggi dalam penanaman semangat dan nilai nilai kecintaan kep...
 
Penyu
PenyuPenyu
Penyu
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Nusa tenggara timur (ntt)
Nusa tenggara timur (ntt)Nusa tenggara timur (ntt)
Nusa tenggara timur (ntt)
 
Membedakan fakta dan opini
Membedakan fakta dan opiniMembedakan fakta dan opini
Membedakan fakta dan opini
 
Majas
MajasMajas
Majas
 
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
 
Instalasi windows vista
Instalasi windows vistaInstalasi windows vista
Instalasi windows vista
 
Membedah isi dari pancasila
Membedah isi dari pancasilaMembedah isi dari pancasila
Membedah isi dari pancasila
 
Contoh paragraf
Contoh paragrafContoh paragraf
Contoh paragraf
 
Contoh paragraf
Contoh paragrafContoh paragraf
Contoh paragraf
 
Biodiversity
BiodiversityBiodiversity
Biodiversity
 
Pemilihan material untuk fastener
Pemilihan material untuk fastenerPemilihan material untuk fastener
Pemilihan material untuk fastener
 

Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen

  • 1. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Adi Sumardi Ardhiya Muhammad Dinaryo R. Mochammad Ridwan Sandy Novrian Pradhina Yoska Oktavianus
  • 2. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Yaitu : • Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) • Sistem Konstitusional. • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. • Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  • 3. Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
  • 4. Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai berikut : • Pemegang kekuasaan legislative. • Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. • Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara. • Panglima tertinggi dalam kemiliteran. • Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. • Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara. • Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain. • Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain. • Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain – lain tanda kehormatan. • Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.
  • 5. Dampak negative yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut : • Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga, yaitu Presiden. • Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah. • Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. • Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang - orang yang dekat presiden. • Menciptakan perilaku KKN. • Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara. • Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada Presiden.
  • 6. Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut : • Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. • Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. • Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. • Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.
  • 7. Indonesia memasuki era reformasi. Dimana bangsa Indonesia ingin dan bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu perlu disusun pemerintahan berdasarkan konstitusi (konstitusional). Yang bercirikan sebagai berikut : • Adanya pembatasan kekuasaan ekskutif. • Jaminan atas hak – hak asasi manusia dan warga Negara.
  • 8. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 setelah Diamandemen Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut : • Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi. • Bentuk pemerintahan adalah Republik. • Sistem pemerintahan adalah presidensial. • Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. • Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD. • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.
  • 9. Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sitem presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen.
  • 10. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut : • Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. • Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).
  • 11. Dengan demikian, ada perubahan – perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
  • 12. Perbedaan Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen Dalam sejarah indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen.
  • 14. Sebelum Amandemen Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. WEWENANG  membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.  Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.  Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.  Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.  Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.  Mengubah undang-Undang Dasar.  Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.  Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.  Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
  • 15. Setelah Amandemen Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. WEWENANG  Menghilangkan supremasi kewenangannya  Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN  Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu)  Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.  Melantik presiden dan/atau wakil presiden  Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya  Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden  Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.  MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN
  • 17. Sebelum Amandemen Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. WEWENANG  Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.  Memberikan persetujuan atas PERPU.  Memberikan persetujuan atas Anggaran.  Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.  Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota- anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.
  • 18. Setelah Amandemen Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. WEWENANG  Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama  Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan  Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
  • 20. Sebelum Amandemen Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. WEWENANG  Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.  Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)  Menetapkan Peraturan Pemerintah  Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri  PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.
  • 21. Setelah Amandemen Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. WEWENANG  Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD  Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.  Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara  Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.  Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)  Menetapkan Peraturan Pemerintah  Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR  Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR  Menyatakan keadaan bahaya
  • 22. PEMILIHAN  Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.  Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
  • 24. Sebelum Amandemen Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen
  • 25. Setelah Amandemen WEWENANG •Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum •Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
  • 26. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun). Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.  Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat melakukan voting tertutup untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua.
  • 27. HAKIM KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
  • 29. Sebelum Amandemen  KEDUDUKAN Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain- lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.  WEWENANG Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.
  • 30. Setelah Amandemen  KEDUDUKAN MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).  WEWENANG Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain:  Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang  Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi  Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
  • 32. Sebelum Amandemen Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” PASAL 23
  • 33. Setelah Amandemen  Pasal 23F (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. (2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.  Pasal 23G (1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang