POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
00. PTO PNPM MPd 2014
1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN
FASILITATOR
Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam
melakukan Fasilitasi, konsultan dan fasilitator dilarang:
1.1. Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, yang
menjadi hak masyarakat dan melakukan tindakan apapun yang
merugikan masyarakat
1.2. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan:
1.2.1. Mempengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasi
dana PNPM;
1.2.2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi
kegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
1.2.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau
apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai
fasilitator.
1.3. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier,
atau berfungsi sebagai perantara;
1.4. Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang , atau merekayasa
pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan,
atau kelompok masyarakat;
1.5. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan
pribadi, keluarga, atau kelompok;
1.6. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi,
keluarga, atau kelompok;
1.7. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
1.8. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalam
upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
1.9. Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses
penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian masyarakat
dan program;
1.10. Menjadi pengurus partai politik dan sebagai calon legistatif yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim sukses
dalam Pilkada dan Legistatif;
1.11. Pelanggaran terhadap salah satu point diatas dapat berakibat pada
Pemutusan Hubungan Kerja.
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
T^{
4. 1. AD
2. ADD
3. AP
4. APBD
5. APBN
6. ART
7. BA
8. BBM
9. BASPK
10. Bappeda
11. Bappenas
12. BKAD
13. BLM
14. BM
15. BOS
16. BPD
17. BPK
18. BPKP
19. BPUPK
20. BP
21. CSR
22. DAU
23. DU-RKPDes
24. DIPA
25. DPA
26. DPRD
27. FK
28. FT
29. Faskab
30. Fastekab
31. Faskeu
32. HOK
33. Kades
34. KM-Nas
35. KMW
36. KM-Prov
37. KPMD/K
38. KPPN
39. KUA
40. KUB
41. KSP
42. LKM
43. LKPj
44. LPPD
45. LP2K
46. LPD
47. LSM
48. MAD
49. MDKP
50. MKP
DAFTAR SINGKATAN
Anggaran Dasar
Alokasi Dana Desa
Administrasi Pusat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Rumah Tangga
Berita Acara
Bahan Bakar Minyak
Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Kerjasama Antar Desa
Bantuan Langsung Masyarakat
Buku Material
Bantuan Operasional Sekolah
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan
Badan Pengawas UPK
Badan Pemeriksa
Corporate Social Responsibility
Daftar Alokasi Umum
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitator Kecamatan
Fasilitator Teknik
Fasilatator Kabupaten
Fasilitator Teknik Kabupaten
Fasilitator Keuangan
Hari Orang Kerja
Kepala Desa
Konsultan Manajemen (tingkat) Nasional
Konsultan Manajemen (tingkat) Wilayah
Koordinator Manajemen Provinsi
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kebijakan Umum APBD
Kelompok Usaha Bersama
Kelompok Simpan Pinjam
Lembaga Keuangan Mikro
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pengunaan Dana
Lembaga Swadaya Masyarakat
Musyawarah Antar Desa
Musyawarah Desa Khusus Perempuan
Musyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
5. 51. Muscles
52. Musrenbang
53. PAH
54. PAP
55. PNPM MPd
56. Perda
57. PerDes
58. PIK
59. PJOK
60. PjOKab
61. PjOProv
62, PKK
63. PMD
64. Pokmas
65. PPAS
66. PPM
67. PUK
68. PTO
69. RAB
70. RBM
71. Renja
72. Renstra
73. RKA
74. RKB
75. RKP
76. RKPD
77. RKPDes
78. RKTL
79. RPD
80. RPJM
81. RPJMDes
82. RTRWK/K
83. RT
84. RW
85. SDM
86. SE
87. SEB
88. SetDa
89. Semiloka
90. SKMP
91. SKPD
92. SPP
93. SPP-SPPN
94. SP2
95. SP3K
96. SPC
97. SPM
98. SPPB
99. SPP-LS
100 TA
101 TKPKD
Musyawarah Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Penampungan Air Hujan
(dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek
PNPM Mandiri Perdesaan
Peraturan Daerah
Peraturan Desa
Paket Informasi Kecamatan
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
Penanggung Jawab Operasional Kabupaten
Penanggung Jawab Operasional Provinsi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kelompok Masyarakat,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Penanganan Pengaduan dan Masalah
Paket Usulan Kegiatan
Petunjuk Teknis Operasional
Rencana Anggaran Biaya
Ruang Belajar Masyarakat
Rencana Kerja
Rencana Strategis
Rencana Kerja Anggaran
Rencana Kegiatan dan Biaya
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Desa
Rencana Kerja Tindak Lanjut
Rencana Penggunaan Dana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Sumber Daya Manusia
Surat Edaran
Surat Edaran Bersama
Sekretariat Daerah
Seminar dan Lokakarya
Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Simpan Pinjam Perempuan
Sistem pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
: Surat Perjanjian Pendanaan
: Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
: Surat Penetapan Camat
: Surat Perintah Membayar
: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
: Surat Permintaan Pembayaran Langsung
: Tahun Anggaran
: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
6. 102. TK-PNPM MPd
103. TOT
104. TBM
105. TPK
106. TPM
107. TP3
108. TPU
109. TV
110. UEP
111. UPK
112. UPT
: Tim Koordinasi-PNPM MPd
: Training Of Trainer,
: Tempat Belajar Masyarakat
: Tim Pengelola Kegiatan,
: Tenaga Pelatih Masyarakat,
: Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana
: Tim Penulis Usulan
: Tim Verifikasi
: Usaha Ekonomi Produktif
: Unit Pengelola Kegiatan
: Unit Pelaksana Teknis
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
jr/M
7. I. KEBIJAKAN POKOK
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia menghadapipermasalahan kemiskinan, pengangguran dan
ketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan
yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar
wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan
dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untuk
penanggulang dan penyelesainnya harus menggunakan pendekatan multi
disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus
memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas,
pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek
pembangunan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah
khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan
pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang
selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa
penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,
efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan
kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,
serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandan
pengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan
peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5)
pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi
yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan
masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan
pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi
yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan
pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM
Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan
pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah
tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan
Kecamatan (PPK).
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
67. DESA
ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
MUSREMBANG
KABUPATEN
RKPD KUA PPAS RKA RAPBD
FORUM SKPD
KABUPATEN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
MD-1
MUSREMBANG
DESA
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
PERSIAPAN
PELAKSANAAN (N)
DOKUMEN SPPB
(N)
PELAKSANAAN
Tahap-3 (N)
PELAKSANAAN Tahap-1 (N) MD-3
SERTIFIKASI SERTIFIKASI
MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes
( N+1)/ Input RKPDes N+2
MD-2
MDKP
MD-4 MD-5
DUSUN
PELAKSANAAN
Tahap-2 (N)
SERTIFIKASI
MKP
MUSREMBANG
KECAMANTAN
MAD-1
FASILITASI USULAN
BERBASIS
KEWILAYAHAN
MAD-3
DESAIN RAB
( N+1)
MAD-2
PENULISAN
USULAN
N+1
KECAMATAN
VERIFIKASI
USULAN
N+1