SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 80
Baixar para ler offline
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN
FASILITATOR
Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam
melakukan Fasilitasi, konsultan dan fasilitator dilarang:
1.1. Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, yang
menjadi hak masyarakat dan melakukan tindakan apapun yang
merugikan masyarakat
1.2. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan:
1.2.1. Mempengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasi
dana PNPM;
1.2.2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi
kegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
1.2.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau
apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai
fasilitator.
1.3. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier,
atau berfungsi sebagai perantara;
1.4. Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang , atau merekayasa
pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan,
atau kelompok masyarakat;
1.5. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan
pribadi, keluarga, atau kelompok;
1.6. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi,
keluarga, atau kelompok;
1.7. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
1.8. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalam
upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
1.9. Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses
penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian masyarakat
dan program;
1.10. Menjadi pengurus partai politik dan sebagai calon legistatif yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim sukses
dalam Pilkada dan Legistatif;
1.11. Pelanggaran terhadap salah satu point diatas dapat berakibat pada
Pemutusan Hubungan Kerja.
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
T^{
1. AD
2. ADD
3. AP
4. APBD
5. APBN
6. ART
7. BA
8. BBM
9. BASPK
10. Bappeda
11. Bappenas
12. BKAD
13. BLM
14. BM
15. BOS
16. BPD
17. BPK
18. BPKP
19. BPUPK
20. BP
21. CSR
22. DAU
23. DU-RKPDes
24. DIPA
25. DPA
26. DPRD
27. FK
28. FT
29. Faskab
30. Fastekab
31. Faskeu
32. HOK
33. Kades
34. KM-Nas
35. KMW
36. KM-Prov
37. KPMD/K
38. KPPN
39. KUA
40. KUB
41. KSP
42. LKM
43. LKPj
44. LPPD
45. LP2K
46. LPD
47. LSM
48. MAD
49. MDKP
50. MKP
DAFTAR SINGKATAN
Anggaran Dasar
Alokasi Dana Desa
Administrasi Pusat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Rumah Tangga
Berita Acara
Bahan Bakar Minyak
Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Kerjasama Antar Desa
Bantuan Langsung Masyarakat
Buku Material
Bantuan Operasional Sekolah
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan
Badan Pengawas UPK
Badan Pemeriksa
Corporate Social Responsibility
Daftar Alokasi Umum
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitator Kecamatan
Fasilitator Teknik
Fasilatator Kabupaten
Fasilitator Teknik Kabupaten
Fasilitator Keuangan
Hari Orang Kerja
Kepala Desa
Konsultan Manajemen (tingkat) Nasional
Konsultan Manajemen (tingkat) Wilayah
Koordinator Manajemen Provinsi
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kebijakan Umum APBD
Kelompok Usaha Bersama
Kelompok Simpan Pinjam
Lembaga Keuangan Mikro
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pengunaan Dana
Lembaga Swadaya Masyarakat
Musyawarah Antar Desa
Musyawarah Desa Khusus Perempuan
Musyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
51. Muscles
52. Musrenbang
53. PAH
54. PAP
55. PNPM MPd
56. Perda
57. PerDes
58. PIK
59. PJOK
60. PjOKab
61. PjOProv
62, PKK
63. PMD
64. Pokmas
65. PPAS
66. PPM
67. PUK
68. PTO
69. RAB
70. RBM
71. Renja
72. Renstra
73. RKA
74. RKB
75. RKP
76. RKPD
77. RKPDes
78. RKTL
79. RPD
80. RPJM
81. RPJMDes
82. RTRWK/K
83. RT
84. RW
85. SDM
86. SE
87. SEB
88. SetDa
89. Semiloka
90. SKMP
91. SKPD
92. SPP
93. SPP-SPPN
94. SP2
95. SP3K
96. SPC
97. SPM
98. SPPB
99. SPP-LS
100 TA
101 TKPKD
Musyawarah Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Penampungan Air Hujan
(dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek
PNPM Mandiri Perdesaan
Peraturan Daerah
Peraturan Desa
Paket Informasi Kecamatan
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
Penanggung Jawab Operasional Kabupaten
Penanggung Jawab Operasional Provinsi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kelompok Masyarakat,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Penanganan Pengaduan dan Masalah
Paket Usulan Kegiatan
Petunjuk Teknis Operasional
Rencana Anggaran Biaya
Ruang Belajar Masyarakat
Rencana Kerja
Rencana Strategis
Rencana Kerja Anggaran
Rencana Kegiatan dan Biaya
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Desa
Rencana Kerja Tindak Lanjut
Rencana Penggunaan Dana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Sumber Daya Manusia
Surat Edaran
Surat Edaran Bersama
Sekretariat Daerah
Seminar dan Lokakarya
Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Simpan Pinjam Perempuan
Sistem pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
: Surat Perjanjian Pendanaan
: Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
: Surat Penetapan Camat
: Surat Perintah Membayar
: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
: Surat Permintaan Pembayaran Langsung
: Tahun Anggaran
: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
102. TK-PNPM MPd
103. TOT
104. TBM
105. TPK
106. TPM
107. TP3
108. TPU
109. TV
110. UEP
111. UPK
112. UPT
: Tim Koordinasi-PNPM MPd
: Training Of Trainer,
: Tempat Belajar Masyarakat
: Tim Pengelola Kegiatan,
: Tenaga Pelatih Masyarakat,
: Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana
: Tim Penulis Usulan
: Tim Verifikasi
: Usaha Ekonomi Produktif
: Unit Pengelola Kegiatan
: Unit Pelaksana Teknis
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
jr/M
I. KEBIJAKAN POKOK
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia menghadapipermasalahan kemiskinan, pengangguran dan
ketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan
yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar
wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan
dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untuk
penanggulang dan penyelesainnya harus menggunakan pendekatan multi
disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus
memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas,
pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek
pembangunan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah
khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan
pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang
selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa
penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,
efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan
kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,
serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandan
pengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan
peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5)
pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi
yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan
masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan
pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi
yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan
pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM
Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan
pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah
tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan
Kecamatan (PPK).
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
DESA
ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
MUSREMBANG
KABUPATEN
RKPD KUA PPAS RKA RAPBD
FORUM SKPD
KABUPATEN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
MD-1
MUSREMBANG
DESA
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
PERSIAPAN
PELAKSANAAN (N)
DOKUMEN SPPB
(N)
PELAKSANAAN
Tahap-3 (N)
PELAKSANAAN Tahap-1 (N) MD-3
SERTIFIKASI SERTIFIKASI
MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes
( N+1)/ Input RKPDes N+2
MD-2
MDKP
MD-4 MD-5
DUSUN
PELAKSANAAN
Tahap-2 (N)
SERTIFIKASI
MKP
MUSREMBANG
KECAMANTAN
MAD-1
FASILITASI USULAN
BERBASIS
KEWILAYAHAN
MAD-3
DESAIN RAB
( N+1)
MAD-2
PENULISAN
USULAN
N+1
KECAMATAN
VERIFIKASI
USULAN
N+1
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESATV Desa
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTT
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTTDaily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTT
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTTTV Desa
 
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2Oswar Mungkasa
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaFormasi Org
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesTV Desa
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021TV Desa
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Mais procurados (20)

SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTT
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTTDaily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTT
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTT
 
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 2
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Lppd
LppdLppd
Lppd
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
Peningkatan kapasitas TPP 2021 16 juni 2021
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
 

Semelhante a 00. PTO PNPM MPd 2014

Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldMt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldAadairil ValleryAlpha
 
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 20191c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019LeonardusPaulus
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Ahmad Danil
 
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpidBahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpidSumardi Arahbani
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxBAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxHotmaLasmaria
 
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten TaputProfil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten TaputTaput17
 
Profil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.TaputProfil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.TaputTaput17
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkdswanggie
 
Revitalisasi pendamping desa
Revitalisasi pendamping  desaRevitalisasi pendamping  desa
Revitalisasi pendamping desaLembaga Nasional
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
 

Semelhante a 00. PTO PNPM MPd 2014 (20)

Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldMt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
 
Pto pid 2019
Pto pid 2019Pto pid 2019
Pto pid 2019
 
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 20191c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
1c petunjuk teknis operasional (pto) pid tahun 2019
 
Bab IV
Bab IVBab IV
Bab IV
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007
 
Pedoman teknis tpid
Pedoman teknis tpidPedoman teknis tpid
Pedoman teknis tpid
 
Pid 1
Pid 1Pid 1
Pid 1
 
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpidBahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxBAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
 
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten TaputProfil PNPM-MP Kabupaten Taput
Profil PNPM-MP Kabupaten Taput
 
Profil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.TaputProfil PNPM-MP Kab.Taput
Profil PNPM-MP Kab.Taput
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
Kedondong Agropolitan Center
Kedondong Agropolitan CenterKedondong Agropolitan Center
Kedondong Agropolitan Center
 
Revitalisasi pendamping desa
Revitalisasi pendamping  desaRevitalisasi pendamping  desa
Revitalisasi pendamping desa
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
 

00. PTO PNPM MPd 2014

  • 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • 3. DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN FASILITATOR Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam melakukan Fasilitasi, konsultan dan fasilitator dilarang: 1.1. Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, yang menjadi hak masyarakat dan melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat 1.2. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan: 1.2.1. Mempengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasi dana PNPM; 1.2.2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan; 1.2.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator. 1.3. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara; 1.4. Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang , atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat; 1.5. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok; 1.6. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok; 1.7. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 1.8. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok; 1.9. Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan program; 1.10. Menjadi pengurus partai politik dan sebagai calon legistatif yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim sukses dalam Pilkada dan Legistatif; 1.11. Pelanggaran terhadap salah satu point diatas dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan T^{
  • 4. 1. AD 2. ADD 3. AP 4. APBD 5. APBN 6. ART 7. BA 8. BBM 9. BASPK 10. Bappeda 11. Bappenas 12. BKAD 13. BLM 14. BM 15. BOS 16. BPD 17. BPK 18. BPKP 19. BPUPK 20. BP 21. CSR 22. DAU 23. DU-RKPDes 24. DIPA 25. DPA 26. DPRD 27. FK 28. FT 29. Faskab 30. Fastekab 31. Faskeu 32. HOK 33. Kades 34. KM-Nas 35. KMW 36. KM-Prov 37. KPMD/K 38. KPPN 39. KUA 40. KUB 41. KSP 42. LKM 43. LKPj 44. LPPD 45. LP2K 46. LPD 47. LSM 48. MAD 49. MDKP 50. MKP DAFTAR SINGKATAN Anggaran Dasar Alokasi Dana Desa Administrasi Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Rumah Tangga Berita Acara Bahan Bakar Minyak Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Kerjasama Antar Desa Bantuan Langsung Masyarakat Buku Material Bantuan Operasional Sekolah Badan Permusyawaratan Desa Badan Pemeriksa Keuangan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Badan Pengawas UPK Badan Pemeriksa Corporate Social Responsibility Daftar Alokasi Umum Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fasilitator Kecamatan Fasilitator Teknik Fasilatator Kabupaten Fasilitator Teknik Kabupaten Fasilitator Keuangan Hari Orang Kerja Kepala Desa Konsultan Manajemen (tingkat) Nasional Konsultan Manajemen (tingkat) Wilayah Koordinator Manajemen Provinsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kebijakan Umum APBD Kelompok Usaha Bersama Kelompok Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pengunaan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat Musyawarah Antar Desa Musyawarah Desa Khusus Perempuan Musyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
  • 5. 51. Muscles 52. Musrenbang 53. PAH 54. PAP 55. PNPM MPd 56. Perda 57. PerDes 58. PIK 59. PJOK 60. PjOKab 61. PjOProv 62, PKK 63. PMD 64. Pokmas 65. PPAS 66. PPM 67. PUK 68. PTO 69. RAB 70. RBM 71. Renja 72. Renstra 73. RKA 74. RKB 75. RKP 76. RKPD 77. RKPDes 78. RKTL 79. RPD 80. RPJM 81. RPJMDes 82. RTRWK/K 83. RT 84. RW 85. SDM 86. SE 87. SEB 88. SetDa 89. Semiloka 90. SKMP 91. SKPD 92. SPP 93. SPP-SPPN 94. SP2 95. SP3K 96. SPC 97. SPM 98. SPPB 99. SPP-LS 100 TA 101 TKPKD Musyawarah Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penampungan Air Hujan (dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan Peraturan Daerah Peraturan Desa Paket Informasi Kecamatan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten Penanggung Jawab Operasional Provinsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelompok Masyarakat, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Penanganan Pengaduan dan Masalah Paket Usulan Kegiatan Petunjuk Teknis Operasional Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Masyarakat Rencana Kerja Rencana Strategis Rencana Kerja Anggaran Rencana Kegiatan dan Biaya Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pembangunan Desa Rencana Kerja Tindak Lanjut Rencana Penggunaan Dana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Rukun Tetangga Rukun Warga Sumber Daya Manusia Surat Edaran Surat Edaran Bersama Sekretariat Daerah Seminar dan Lokakarya Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Simpan Pinjam Perempuan Sistem pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : Surat Perjanjian Pendanaan : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan : Surat Penetapan Camat : Surat Perintah Membayar : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan : Surat Permintaan Pembayaran Langsung : Tahun Anggaran : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
  • 6. 102. TK-PNPM MPd 103. TOT 104. TBM 105. TPK 106. TPM 107. TP3 108. TPU 109. TV 110. UEP 111. UPK 112. UPT : Tim Koordinasi-PNPM MPd : Training Of Trainer, : Tempat Belajar Masyarakat : Tim Pengelola Kegiatan, : Tenaga Pelatih Masyarakat, : Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana : Tim Penulis Usulan : Tim Verifikasi : Usaha Ekonomi Produktif : Unit Pengelola Kegiatan : Unit Pelaksana Teknis Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan jr/M
  • 7. I. KEBIJAKAN POKOK 1.1. LATAR BELAKANG Indonesia menghadapipermasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untuk penanggulang dan penyelesainnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandan pengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
  • 67. DESA ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN MUSREMBANG KABUPATEN RKPD KUA PPAS RKA RAPBD FORUM SKPD KABUPATEN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER MD-1 MUSREMBANG DESA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERSIAPAN PELAKSANAAN (N) DOKUMEN SPPB (N) PELAKSANAAN Tahap-3 (N) PELAKSANAAN Tahap-1 (N) MD-3 SERTIFIKASI SERTIFIKASI MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes ( N+1)/ Input RKPDes N+2 MD-2 MDKP MD-4 MD-5 DUSUN PELAKSANAAN Tahap-2 (N) SERTIFIKASI MKP MUSREMBANG KECAMANTAN MAD-1 FASILITASI USULAN BERBASIS KEWILAYAHAN MAD-3 DESAIN RAB ( N+1) MAD-2 PENULISAN USULAN N+1 KECAMATAN VERIFIKASI USULAN N+1