Dokumen tersebut membahas tentang definisi e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur.

1. Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
PJ.091/PPN/S/001/2014-01

2. DEFINISI
e-FAKTUR?

3. e-Faktur
Faktur Pajak yang dibuat melalui
aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014

4. *) Apabila e-Faktur dicetak di atas
kertas yang disediakan secara khusus
oleh PKP, misalnya kertas yang telah
dicetak logo perusahaan, alamat,
atau informasi lainnya, maka e-
Faktur yang dicetak di atas kertas
tersebut tetap berfungsi sebagai
Faktur Pajak.

5. No Keterangan Faktur Pajak Kertas e-Faktur
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran PER-24/PJ/2012
Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2 Tanda Tangan Tanda tangan basah diatas
FP kertas
Tanda tangan elektronik berbentuk QR
code
3 Bentuk & lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam
bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor /upload
& persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara
upload dan mendapat persetujuan DJP
7 Mata Uang Rupiah dan Dollar Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke
Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri
Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang sama dengan
aplikasi pembuatan e-Faktur

6. DASAR HUKUM

7.  Kepatuhan PKP menurun
 Penerimaan PPN kurang
optimal
 Non PKP Menerbitkan FP
 FP Tidak/Terlambat Terbit
 Faktur Pajak Fiktif
 Faktur Pajak Ganda
1. Penyalahgunaan
PKP/Faktur Pajak
 Biaya kepatuhan dan beban
pengawasan
 PKP aktif 500 ribu
 Faktur Pajak per tahun 200 juta
 SPT per tahun 2 juta
 Pelaporan sebagian manual
2. Beban
Administrasi
Faktur Pajak
 Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
 Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• SegmentasiPKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan Pengukuhan
PKP
• Peningkatan
Penggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTaxInvoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak

8.  Pasal 13 (8 ) UU PPN
(Tata Cara Pembuatan FP diatur
dengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
 Pasal 19 PMK
151/PMK.03/2013
(Tata Cara Pembuatan FP
elektronik lebih lanjut diatur
dengan Perdirjen)
PMK
 PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua
PER-24/PJ/2012)
 Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP
- website DJP/eNOFA online
 Wadah layanan perpajakan elektronik
(Akun PKP & Sertifikat elektronik)
 PER-16/PJ/2014
 Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP
 Saat Pembuatan FP elektronik
 Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
 KEP-136/PJ/2014
 Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP tertentu
1 Juli 2015PKP Jawa-Bali
1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN

9. MANFAAT
e-FAKTUR

10.  Approval DJP
 Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
 Tandatangan elektronik
 Tidak perlu printout
 Satu kesatuan dengan
pelaporan SPT
 Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
 Proteksi dari
penyalahgunaan pihak yang
tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
 Mempercepat pemeriksaan
 Mempercepat pelaporan
 Mempercepat pemberian nomor
seri FP
 Validasi PK-PM
 Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
 Mempermudah pelayanan
Bagi DJP

11. TAHAPAN
IMPLEMENTASI
e-FAKTUR

12.  Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP)
sebagaimana ditetapkan dalam KEP-
136/PJ/2014;
 Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di
KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan
 Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP

13. Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya  100 PKP
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Pratama JAWA-BALI
NASIONAL
Pilot Project dan TOT
Development
Development
Nomor
seri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Metode
Pemilihan
PKP wajib
e-Faktur
Channel
e-Faktur
Ditunjuk
dengan
Peraturan
Dirjen
Pajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan

14. KEWAJIBAN MEMBUAT
e-FAKTUR

15. Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual
usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atau
Penyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau
pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronik
paling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENIS
TRANSAKSI
DIGITAL
SIGNATURE
APLIKASI/
SISTEM DJP
LAPOR &
APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.

16.  dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a
dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal
4 ayat (1) huruf c UU PPN).
 Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
a. yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1
Tahun 2012);
b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang
pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN);
c. yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
(Pasal 13 ayat (6) UU PPN).
Outline

17. Sistem Faktur Pajak Elektronik
Sistem Faktur Pajak Elektronik terdiri dari:
1) Sistem untuk pemberian Nomor Seri Faktur Pajak secara
elektronik (e-Nofa), terdiri dari:
a. melalui layanan di KPP;
b. melalui website secara online;
2) Sistem untuk penerbitan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
E-NOFA
Intranet/KPP Internet (Online)
E-FAKTUR
Client
Application
Web
Application
Host to
host/ERP

18. Konsep Dasar e-Faktur Pajak
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Perekaman
Data FP
Permintaan
Approval Code
Pencetakan FP
Generate Approval
Code
Perekaman
Nomor Seri FP
Permintaan
Nomor Seri FP
Generate Nomor
Seri FP
Pelaporan SPT
(e-SPT)
Generate NTTE
E-NOFA
E-FAKTUR PAJAK
Monitoring Faktur Pajak

19. Segmentasi Pengguna e-Faktur
• 1-100 FP
Web
Appication
• 101-10.000 FP
Client
Application
• >10.000 FP
Host to
host/ERP
NO ∑FP 1 BULAN ∑PKP ∑FP 1 TAHUN
1 1 - 100 73.311 15.493.407
2 101 – 10.000 14.746 121.318.422
3 > 10.000 280 142.151.340
JUMLAH 88.336 278.963.169
Segmentasi Pengguna e-Faktur:
1) Web Application:
a. 82,9% jml total PKP
b. 6% jml total Faktur
Pajak
2) Client Application:
a. 16,8% jml total PKP
b. 43% jml total Faktur
Pajak
3) Host to host/ERP:
a. 0,3% jml total PKP
b. 51% jml total Faktur
Pajak
Data tahun 2012

20. E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan
Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi
Faktur Pajak
INTERNET
Generate
Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan
Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur
Pajak
Nomor
Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate
Nomor Seri
Faktur
2
7
4
Send Approval Code
Faktur
Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE

21. Page  21 Direktorat Jenderal Pajak
Aktivasi dan Registrasi
 PKP yang dapat melakukan Aktivasi Efaktur Adalah:
1. Telah ditunjuk untuk dapat menggunakan Faktur Pajak Elektronik
2. Telah memiliki Sertifikat Elektronik

22. Page  22 Direktorat Jenderal Pajak
Management User
ADMIN UTAMA
• Hanya ada Satu
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Dapat melakukan Upload Data dari semua User
ADMIN
• Melihat data yang direkam oleh User dibawahnya
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Upload Data dari User dibawahnya
User Perekam
• Hanya dapat melihat data yang direkamnya Sendiri
• Bukan Sebagai Penandatangan Faktur
• Tidak Dapat Melakukan Upload Data

23. Page  23 Direktorat Jenderal Pajak
Network Database
• Non Certificate Digital
• Tidak Bisa Buat SPT
• Tidak Bisa Start Manajemen
Upload
Server
Client
 Start Database sebagai Server harus dijalankan diaplikasi Server (Setiap kali
aplikasi Server LoOut)
 Pastikan Firewall dan Antivirus tidak mem-block Network Ke Server
 Jika Aplikasi Client “hang” kemudian aplikasi server tertutup artinya penggunaan
memory di aplikasi server kurang besar.
 Lakukan seting penggunaan Memory di file “Mem_Config”. Default memory adalah
¼ dari free memory
 Jika terdapat error “Error No Transaction Currently aktif” itu karena jaringan terputus

24. HAL-HAL LAIN YANG
PERLU DIKETAHUI

25.  e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak
diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli,
e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai
dengan kebutuhan.
 e-Faktur ditandatangani secara elektronik
sehingga tidak disyaratkan lagi untuk
ditandatangani secara basah oleh
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.
 e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.

27. e-FAKTUR
PENGGANTI

28. tidak memuat
keterangan yang
lengkap, jelas, dan
benar
melalui aplikasi atau sistem elektronik
yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat
Jenderal Pajak.
sehingga
Pasal 6 PER-16/PJ/2014
Faktur pajak yang:
• salah dalam
pengisian, atau
• salah dalam
penulisan
Outline

29. PEMBATALAN
e-FAKTUR

30. • didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa
telah terjadi pembatalan transaksi
 berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain
• PKP Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus
memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa
transaksi dibatalkan
• melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan
dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Transaksi batal

31. Jika belum
melaporkan
dalam SPT
 tetap melaporkan e-Faktur Pajak tersebut
dalam SPT Masa PPN dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom
DPP, PPN atau PPN dan PPn BM
Jika sudah
melaporkan
dalam SPT
 melakukan pembetulan SPT Masa PPN
Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara
tetap melaporkan e-Faktur yang dibatalkan
tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol)
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn
BM.

32. Jika e-Faktur yang
dibatalkan tersebut dalam SPT PPN
sebagai Faktur Pajak Masukan
melakukan SPT Masa PPN
Masa Pajak yang bersangkutan
dengan cara
yang dibatalkan tersebut
dengan mencantumkan
pada kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPn BM.Outline

33. e-FAKTUR RUSAK
ATAU HILANG

34. cetak ulang melalui aplikasi
atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau
disediakan Direktorat
Jenderal Pajak

35. Pasal 8 ayat (2) dan (3) PER-16/PJ/2014
- mengajukan permintaan data
e-Faktur ke DJP (KPP tempat
PKP dikukuhkan) dengan
menyampaikan surat
permintaan data e-Faktur
- terbatas pada data e-Faktur
yang telah diunggah (upload)
ke DJP dan telah memperoleh
persetujuan dari DJP
Outline

36. KEADAAN
TERTENTU

37.  PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak
berbentuk kertas (hardcopy).
 Keadaan Tertentu: keadaan yang disebabkan
oleh peperangan, kerusuhan, revolusi,
bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan
sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9
PER-16/PJ/2014
Yang
menyebabkan
PKP tidak dapat
membuat
e-Faktur
Apabila keadaan tertentu ditetapkan telah
berakhir, data Faktur Pajak hardcopy yang
dibuat dalam keadaan tertentu diunggah ke
DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem
elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan
oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan.
Outline