SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 125
Baixar para ler offline
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA
PANDUAN PENYUSUNAN RPJM
DESA
MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN SOSIAL
MUSTIKA AJI, S.Pd
PERENCANAAN
PENGANGARAN MONITORING
DAN
EVALUASI
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
PANDUAN PENYUSUNAN
RPJM -DESA
MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN SOSIAL
MUSTIKA AJI
O81 391 016 316
maji_binainsani@yahoo.com
MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-
UNDANG DESA
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Kata Pengantar
Buku Panduan ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasita masyarakat dan
pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu
agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun
sistem perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan Gender yang
dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk
mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.
Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b.
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Denga semakin besarnya dana yang mengucur ke desa perencanaan desa menjadi sesuatu yang
sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi pembangunan
di tingkat desa menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “
Buku Panduan Penyusunan RPJM Desa “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian
kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka
mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
Namun demikian Buku Panduan ini belumlah menjadi Panduan yang sempurna sehingga
dalam penbggunaan Panduan ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan
peraturan-peraturan daerah yang ada.
Kebumen , Pertengahan Desember 2014
Mustika Aji
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………… iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Desa 2
1.2. Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Berpihak Pada
Rakyat Miskin
3
1.3. Penyusunan RPJM Desa Yang Pro Poor dan Berkeadilan
Gendrer
4
1.4. Dasar Hukum 5
BAB II PERSIAPAN MENYUSUN RPJM DESA 6
2.1. Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa 7
2.2. Pokja RPJM Desa 8
2.3. Penguatan kapasitas Pokja RPJM Desa 9
BAB III PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN 11
3.1. Sosialisasi Arah Kebijakan Kabupaten 11
3.2. Kajian dan Pencermatan Arah Kebijakan Kabuapten 12
BAB IV KAJIAN DESA PARTISIPATIF 14
4.1. Pengkajian dan Pemutakhiran Data Desa 14
4.2, Pengalian Gagasan Masyarakat 18
4.3. Pelaporan Kajian Desa 33
BAB V MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA 54
Musyawarah Desa RPJM-Desa 54
BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA 57
Penyusunan Rancangan RPJM -Desa 57
BAB VII MUSRENBANG RPJMDes 64
Musrenbang RPJMDes 64
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB VIII PENYEBARLUASAN RPJMDes 68
Sosialisasi RPJMes 68
Lampiran
1. Contoh Format Format Kajian Desa
2. Contoh Perdes RPJM Desa
3. Contoh Naskah RPJM Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN
Istilah Singkatan Pengertian
Anggaran Pendapan dan
Belanja Desa
APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
APBD rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nasional
APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah
Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada
pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan
efisien.
Angka Partisipasi Kasar APK perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan
tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk
kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam
persentase.
Badan Permusyawaratan
Desa
BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Diagram Kelembagaan merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan
masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa
(dan lingkungannya)
Delegasi Dusun orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili semua unsur
yang ada ditingkat dusun.
Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau
kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan
Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah
pekerjaan dalam waktu tertentu
Kalender Musim alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan
masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah
yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak dasar dan
terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga
Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output )
dalam bentuk barang/jasa.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Lembaga Swadaya
Masyarakat
LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun
sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Lokakarya Desa Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil
musyawah dusun ditingkat desa
Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa
LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah
Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan
dengan apa yang seharusnya diharapkan
Musyawarah Dusun Musdus wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun
untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun
di tingkat dusun
Menentukan Peringkat
Masalah
suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang
dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.
Menentukan Alternatif
Tindakan Yang Layak
serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab
dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan
pemecahan masalah
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh
para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan
untuk mengatasi
permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu)
tahunan.
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan
pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1
(satu) tahunan.
Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/
organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah
ditetapkan dan disepakati.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Desa.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat
untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan.
Perencanaan
Pembangunan Desa
adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
Perencanaan
Pembangunan Desa
Partisipatif
adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap
tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya
didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan
dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat
aktif.
Perencanaan
pembangunan desa yang
berpihak kepada kelompok
miskin
adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan
kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok
miskin
Potensi Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa yang mungkin
dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
Penyebab Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi
timbulnya masalah
Pengelompokan Masalah suatu kegiatan untuk menghimpun /mendaftar, memeriksa
kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah
dalam bidang dan sector / urusan
Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi
data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat
perkembangan Desa .
Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi.
Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah
Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang
dimiliki individu
Sksetsa Desa gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan
dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun
sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah
alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan
dengan keadaan sumber daya pembangunan, penyebab dan
potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah
Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yang
berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah,
dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya
keluarga yang sejahtera.
unit pelaksana teknis dinas UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 PENGANTAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam
pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang
akan menyelenggarakan program/rencana kerja tersebut. Perencanaan
pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang
bersangkutan.
Menurtut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang
matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip –
prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Perncanaan pembangunan desa disusun
secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan di Desa.
Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan
membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan
berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya
perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan
secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun
Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ).
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan
akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan
baik.
1.2. PERENCANAAN DAN PENGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA
RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN GENDER.
Selama ini dalam perencanaan dan penganggaran desa belum mencerminkan ,
keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan berketidakadilan gender. Diperlukan
komitmen semua pihak dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di desa
agar berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender.
Perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan
berkeadilan gender mempunyai setidaknya mempunyai ciri sebagai berikut :
1. Partisipan
Warga miskin dan laki laki dan perempuan menjadi partisipan dalam semua
proses perencanaan, penganggaran dan monitoring.
2. Penggunaan Data Terpilah Antara Perempuan dan Laki-laki
Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan
persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan
penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin, perempuan dan anak.
3. Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan yang Berperspektif Kepada Kelompok
Miskin, Perempuan dan Anak
Penjaringan aspirasi dilakukan menggunakan metode/teknik yang
memungkinkan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lain untuk dapat
turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai per
masalahan pembangunan yang berpengar uh (berdampak) bagi kehidupan
mereka.
4. Program/kegiatan Berperspektif kemiskinan dan beradilan gender.
Penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan berdasarkan permasalahan / Isu
strategis kemiskinan dan ketidak adilan gender
5. Alokasi Anggaran
Adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan anggaran untuk
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Dengan hal tersebut
maka maka masyarakat miskin, laki laki dan perempuan menjadi penerima
manfaat anggaran
Tabel 2
1.3. PENYUSUNAN RPJM DESA YANG PRO POOR DAN BERKEADILAN
GENDER.
RPJM Desa sebagai dokumen Perencanaan Strategis di tingkat desa disusun berdasarkan
kebutuhan riel masyarakat dan dengan memperhatikan kebijakan kebijakan di tingkat
supra desa. Dalam menyusun RPJM Desa hendaknya didasarkan pada hal hal berikut :
•Warga miskin, Laki laki dan
Perempuan menjadi partisipan
dalam proses penyusunanya
•Aspirasi warga miskin,
perempuan dan laki laki
terakomodasi dalam anggaran
•Adanya alokasi untuk
pengurangan kemiskinan dan
menyelesaikan ketimpangan
gender.
• Warga miskin, Laki laki dan
Perempuan menjadi
partisipan dalan
Pelaksanaan pembanguan
•Warga miskin, Laki laki dan
perempuan menjadi
penerima manfaat
pembangunan
•Warga miskin, Perempuan dan
Laki Laki menjadi partisipan
dalam proses penyusunanya
•Menggunakan data pilah gender
•Masalah / Isu yang digali
merupakan permasalahan
kemiskinan dan ketimpangan
gender yang menjadi dasar
intervensi
• Warga miskin ,
perempuan dan laki
laki terlibat dalam
monitoring dan
evaluasi.
Monitoring dan
evaluasi
Perencanaan
( RPJM Desa
dan RKP Desa )
Penganggaran
( APB Desa )
Pelaksanaan
Pembangunan
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses pembangunan;
c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara
serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya
masyarakat miskin;
d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan
diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada
masyarakat;
f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang
optimal;
g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus
berjalan secara berkelanjutan;
i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan
menampung aspirasi masyarakat;
j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara
berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
k. dan penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian
informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari
peserta musyawarah perencanaan.
1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM -Desa
Penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahapan sebagai berikut
a. Pembentukan tim penyusun RPJM -Desa;
b. Pengacuan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
c. Pengkajian keadaan desa;
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Tahapan pengkajian Desa adalah sebagai berikut :
1. Pekajian dan Pemutakhiran Data Desa
2. Penggalian Gagasan
3. Pelaporan pengkajian desa
d. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa;
e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka
penyusunan RPJM Desa; dan
g. Penetapan RPJM Desa.
1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM Desa
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB II
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DESA
2.1. SOSIALISASI RENCANA PENYUSUNAN RPJM DESA
a. Pengertian Sosialisasi
Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah upaya pemerintah desa untuk
menyampaikan informasi, pemahaman serta respon balik dari masyarakat terhadap
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa yang sedang, akan
terjadi dan atau telah terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang diselenggarakan dalam
musyawarah desa.
b. Tujuan
1. Warga masyarakat memahami tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan,
manfaat dan resikonya ketika desa tidak memiliki RPJM Desa;
2. Warga masyarakat memahami tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat,
Tim/Pokja yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan
dalam Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif kemiskinan dan berkeadilan
gender;
c. Metode
Ceramah dan Tanya Jawab
d. Keluaran
1. Warga masyarakat termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses
penyusunan RPJM Desa.
2. Terbentuknya Pokja/Tim Perencanaan Desa.
3. Tersusunnya jadwal kegiatan, tahapan, metode dan Pihak yang harus terlibat
dalam Penyusunan RPJM Desa.
4. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang, Daftar Hadir,
Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
a. Peserta
1. Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD)
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
3. Lembaga Adat
4. Tim Penggerak PKK Desa/Kelompok Perempuan
5. Rukun Tetangga/Rukun Warga
6. Karang Taruna
7. Kelompok Anak/Pemerhati Anak
8. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
9. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat
10. Masyarakat/Warga Miskin
b. Narasumber
1. Kepala Desa
2. Kecamatan
3. LSM dan pihak lain yang berkepentingan
c. Sumber Dana
1. APB Desa
2. Swadaya
3. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat
d. Proses:
1. Acara dibuka oleh pemandu (sekdes), diawali dengan doa pembuka dan
pengantar tentang tujuan kegiatan. Selanjutnya Pemandu acara mempersilahkan
Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan pengantar.
2. Kepala Desa memberikan pengantar tentang tujuan kegiatan Sosialisasi dan
menjelaskan tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan, manfaat dan resikonya
ketika desa tidak memiliki RPJM Desa
3. Kepala Desa, menjelaskan tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat, Tim/Pokja
yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam
Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif Kemiskinan, gender dan anak;
4. Kepala Desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran,
usul atau pertanyaan;
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
5. Kepala desa memandu pembentukan pokja secara partisipatif:
6. Dokumentasikan proses dan hasilnya;
7. Acara ditutup dengan menyampaikan kesimpulan hasil pertemuan sosialisasi dan
diakhiri dengan doa penutup
2.2. POKJA /TIM PENYUSUN RPJM Desa
a. Persyaratan Pokja / Tim
1. Memiliki kemauan, komitmen dan kepedulian terhadap perencanaan
pembangunan desa.
2. Kritis terhadap usulan program dan arah kebijakan umum tentang desa dan
daerah.
3. Mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat,
keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal, anti dominasi, anti
diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum secara menyeluruh.
5. Mampu memimpin forum pertemuan desa secara dialogis dan partisipatif.
6. Mampu bekerjasama dalam tim.
7. Pembentukan Pokja dilakukan secara musyawarah.
b. Jumlah dan Keanggotaan Pokja / Tim
Jumlah tim paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 orang terdiri dari unsur ;
1. Kepala Desa selaku
2. Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Warga Miskin, Unsur Perempuan, Unsur anak/
Pemerhati anak
c. Tugas Pokja / Tim
1. Melakukan pertemuan /rapat pokja
2. Membentuk Tim Pemandu
3. Mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta
4. Menyusun Jadwal dan Agenda
5. Menyiapkan Bahan dan Peralatan
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
6. Membuat Dokumentasi proses (Daftar hadir, berita acara,foto, notulen, dll) dan
Dokumentasi Hasil : (Naskah draf Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
d. Pembentukan Pokja / Tim
1. Pembentukan Pokja RPJM Desa dilakukan secara Musyawarah (Partisipatif)
2. Pokja RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
e. Struktur Pokja / Tim
1. Pengendali
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota
2.3. PENGUATAN KAPASITAS POKJA RPJM DESA
a. Peserta Pelatihan
Anggota Pokja RPJM Desa
b. Fasilitator Pelatihan
1. Unsur kecamatan
2. Fasilitator/pendamping program
3. LSM
c. Tempat Pelatihan
Idealnya diselenggarakan di desa dan dihindari di tempat mewah
d. Penyelenggara Pelatihan
Pemerintah, Program, LSM dan lebih baik apabila diselenggarakan sendiri oleh
desa
e. Pendanaan
Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, dana Program , LSM dan APB Desa
Syarat/Kriteria Fasilitator :
 Memiliki kemampuan memfasilitasi yang partisipatif
 Memahami perencanaan partisipatif di tingkat desa
 Memahami tentang kemiskinan, gender dan hak-hak anak
 Mempunyai pengalaman dalam mendampingi masyarakat desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
f. Waktu
Pelatihan sebaiknya dilakukan setelah sosialisasi dan sebelum pelaksanaan musdus
selama 4 hari
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB III
PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun
perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pokja/Tim
Penyusun RPJM-Desa setelah mendapatkan penguatan kapasitas hal yang dipertama dilalukan
adalah melakukan pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Hasil pemcermatan
ini selanjutnya menjadi panduan dan rujukan dalam proses penyusunan RPJM-Desa. Langkah-
langkah pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah sebagai berikut :
a. Mengikuti Sosialisasi arah kebijakan pembangunan kabupaten
Pokja / Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten yang diselanggarakan SKPD terkait.
Arah kebijakan pembangunan kabupaten yang di sosialisasikan kepada desa, sekurang-
kurangnya meliputi:
1. rencana strategis kabupaten/kota;
2. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
3. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
4. rencana tata ruang dan rencana wilayah kabupaten/kota; dan
5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
b. Pencermatan dan Kajian arah kebijakan pembangunan kabupaten
Setelah mengikuti Sosialisasi Pokja/ Tim penyusunan RPJM Desa melakukan Pencermatan dan
kajian arah kebijkana pembangunan kabupaten dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Lakukanlah pencermatan arah kebijkana pembangunan kabupaten dengan saksama
2. Indentifikasikan dan cata rencana program dan kegiatan pembangunan
kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. yang akan masuk ke Desa.
3. Setelah semua teridentifikasikan, kajilah rencana program dan kegiatan pembangunan
kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa mana yang sesuai dengan kebutuhan dan
potensi yang ada di desa. Hasil indentifikasi masukanlah dalam format berikut ini.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh Format
Identifikasi Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
4. Daftar semua rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang
akan masuk ke Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa
5. Kelompokanlah Rencana program dan kegiatan yang akan masuk kedesa kedalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyenggaraan
Pemerintahan
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pelaksanaan
Pembangungan
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pembinaan
masyarakat
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB IV
KAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF
Pasal 117 PP No 43 menyebutkan bahwa RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan
kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dalam rangka
mempertimbangkan kondisi objektif Desa Poka / Tim Penyusunan RPJM-Desa melakukan pengkajian
keadaan Desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pengkajian ulang dan pemutakhiran data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
1. PENGKAJIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA
a. Pengertian Data
Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai
untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistic
b. Jenis Data
1. Menurut sifatnya
 Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.
 Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka
2. Menurut cara memperolehnya
 Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi
langsung dari obyeknya. Misalnya data pengukuran trafik.
 Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan diolah oleh
pihak lain
c. Syarat data yang baik diantaranya adalah :
1. Data harus obyektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya)
2. Data harus mewakili (representatif)
3. Data harus up to date
4. Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan
d. Pentingnya data dalam perencanaan
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang
ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang
tersedia. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan
cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut
beberapa ahli ekonomi, penggunaan paling penting dari data atau disebut juga indikator
pembangunan adalah untuk menyediakan target-target perencanaan
e. Tujuan Pengumpulan dan analisa data
1. Agar RPJM Desa sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi desa sehingga dapat
dicegah terjadinya suatu perencanaan yang ambisius sehingga susah dilaksanakan.
2. Alat kontrol terhadap pelaksanaan atau implementasi RPJM Desa tersebut agar
bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan atau koreksi.
3. Dasar evaluasi dari hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja akhir yang telah ditargetkan
bisa dicapai 100%, 90% atau kurang. Kalau target tidak tercapai faktor-faktor apa
yang menyebabkannya
f. Kebutuhan Data Untuk Penyusunan RPJM Desa
Tabel 5
No Aspek /Sektor Data / Indikator
1 Kewilayahan Penggunaan Lahan
2 Kependudukan Laju Pertumbuhan Pendudukan, Kepadatan penduduk,
Rasio bayi berakte kelahiran, Kepemilikan akta kelahiran
per 1000 penduduk
3 Pendidikan Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan, APK, Buta
Huruf
4 Kesehatan Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Ibu
Melahirkan, Cakupan imunisasi, Cakupan pertolongan
persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan,
5 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
6 Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB
7 Permukiman % Rumah Sehat, % Rumah Tidak Layak Huni, % Rumah
yang memiliki jamban keluarga, Rumah tangga
pengguna listrik
8 Kemiskinan % kemiskinan, sebaran kemiskinan
9 Infrastruktur
Dasar
Rasio Jaringan Irigasi, Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik
10 Lingkungan % Lahan Kritis, Cakupan pemenuhan air bersih, Tempat
Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
11 Gender % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa,
Partisipasi perempuan di lembaga
kemasyarakatan desa, Rasio KDRT
11 Kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
12 Keamanan dan
Ketertiban
Jumlah kasus perkelahian, Jumlah Kasus Pencurian,
Jumlah kasus Perjudian, Jumlah Kasus Pemakaian miras
dan Narkoba
13 Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
g. Sumber data
1. Profil Desa
2. Data Kemiskinan BPS
3. Buku Administrasi Desa
4. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa
h. Analisa Data
Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta
menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca
1. Analisis Kondisi Umum Desa
Analisis kondisi umum desa bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan
gambaran umum kondisi desa yang diperlukan untuk menunjang perencanaan
pembangunan desa.
2. Teknik Analisis Kondisi Umum Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat
dilakukan dengan cara:
a. Perbandingan antar waktu;
Tabel 6
Contoh Tabel Perrbandingan Antar Waktu
URAIAN 2008 2009 2010 2011
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan
Angka Kematian Bayi ( IMR )
Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )
Cakupan Imunisasi
Balita Gisi Buruk
b. Perbandingan dengan standar yang berlaku (Kabupaten, Propinsi,
Nasional);
Tabel 7
Contoh Tabel Perbandingan Antara Desa dengan Kabupaten
Uraian Desa Kabupaten Keterangan
% Penolong Balita Tenaga
Kesehatan
Angka Kematian Bayi ( IMR )
Angka Kematian Ibu
Melahirkan ( MMR )
Cakupan Imunisasi
Balita Gizi Buruk
Dll
c. Perbandingan dengan desa lainnya.
Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta
dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar,
dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
2. PENGALIAN GAGASAN MASYARAKAT
Pengkajian keadaan Desa melalui penggalian gagasan dilakukan untuk menemukenali
potensi sumber daya Desa, pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang
dihadapi Desa dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat Desa sebagai sumber informasi. Pengalian gagasan dilakukan dalam forum
musyawarah dusun dan lokakarya desa
2.1. MUSYAWARAH DUSUN
a. Pengertiaan
1. Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan
memilih delegasi dusun di tingkat dusun.
2. Delegasi dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili
semua unsur yang ada ditingkat dusun
b. Tujuan
1. Menggali masalah dan penyebabnya terutama yang berkaitan dengan
hak-hak dasar masyarakat yang ada di tingkat dusun berdasar profil
desa.
2. Menggali potensi yang ada di tingkat dusun berdasar profil desa.
3. Memilih delegasi dusun
c. Keluaran
1. Tersusunya daftar masalah, penyebab dan potensi ditingkat dusun
2. Terpilihnya 3-5 orang sebagai delegasi dusun yang salah satunya
unsur perempuan dan warga miskin untuk mengikuti Lokakarya Desa
dan Musrenbang Desa.
3. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang,
Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Kegiatan, Sketsa Dusun,
Syarat Delegasi :
1. Orang yang dinilai menguasai masalah dan potensi ditingkat dusun
2. Orang yang mampu mengawal hasil-hasil musdus
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan, Format 1, Format 2, dan
Format 3
d. Metode
1. Curah Pendapat
2. Wawancara
3. (Simulasi)
4. Diskusi Kelompok
e. Alat Kajian Yang Digunakan
1. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Dusun
2. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim
3. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram
Kelembagaan
f. Pemandu
Pemandu kegiatan musdus adalah Pokja RPJM Desa
g. Peserta
1. Perwakilan Wilayah RT /RW minimal 30 % dari jumlah KK:
 Unsur warga miskin
 Unsur perempuan
 Unsur anak
 Unsur masyarakat berkebutuhan khusus
2. Perkilan Perorangan
 Tokoh masyarakat
 Tokoh Agama
3. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun
Catatan :
1. Khusus untuk kelompok anak disiapkan forum tersendiri.
2. Dapat menggunakan alat kajian yang lain sesuai kebutuhan.
Catatan :
Pokja dapat berbagi tugas dalam memfasilitasi musdus sesuai kondisi wilayah
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa (Pengurus RT/RW,
Karangtaruna, PKK, dll)
5. Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut
6. Pemerintah Desa
h. Persiapan Musdus
1. Menyiapkan tempat yang memadai
2. Menyiapkan alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano,
metaplan, isolatip dll)
3. Indentifikasi Calon peserta musdus
4. Menyebar undangan
5. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
6. Menyiapkan Peta dasar, profil dan data potensi desa
7. Menyiapkan Pertanyaan Kunci
8. Menyiapkan Format masalah dan potensi
9. Menyiapkan Peta Dusun
i. Pelaksanaan Musdus
1. Kadus sebagai penyelenggara kegiatan Musdus
2. Pengisian daftar hadir peserta musdus.
3. Sambutan Penyelenggara Musdus ( Kadus )
4. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta
keluaran musyawarah dusun.
5. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah,
penyebab dan potensi dusun dengan menggunakan tiga alat kajian
(Sketsa Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan).
TUGAS DELEGASI DUSUN
1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan
potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati.
2. Mengikuti lokakarya desa dan musrenbang RPJM Desa.
3. Menyampaikan hasil lokakarya dan musrenbang RPJM Desa kepada
warga dusun.
4. Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus
pada lokakarya desa.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
6. Pokja Perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil
musayawah dusun.
7. Forum memilih dan menetapkan delegasi dusun.
j. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Desa
1. Pengertian
Sketsa desa adalah gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan
dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya.
Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah,penyebab
dan potensi yang ada di tingkat dusun.
Hasilnya berupa masalah, Penyebab dan Potensi di Bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan
 Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya yang ada di dusun.
 Menggali/menjaring masalah,penyebab dan potensi pada Bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.
 Menggali/menjaring potensi yang ada di tingkat dusun
 Menyamakan presepsi dan menyepakati masalah, penyebab dan potensi
yang ada di tingkat dusun.
Catatan :
 Peserta Musdus dari Anak usia maksimal 18 th.
 Dapat dilakukan musdus khusus anak, perempuan dan warga miskin
atau kelompok sektoral lainnya.
 Perlu delegasi dari kelompok sektoral ( Kelompok tani, Kelompok
pedagang dll )
Contoh Sumber daya :
1. sumber daya alam ( sawah, lahan, hutan, bebatuan dll )
2. sumber daya buatan/infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi,
bangunan/gedung dll )
3. sumber daya manusia(ketrampilan, tingkat pendidikan, dll )
4. sumber daya social (nilai-nilai budaya/adat istiadat yang ada di dusun,
keuangan )
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
3. Teknik Penggunaan Sketsa Desa
a. Persiapan
 Tempat yang memadai
 Alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano, metaplan,dll)
 Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
 Peta dasar, profil dan data potensi desa
 Pertanyaan Kunci
 Format masalah dan potensi
 Peta dusun
b. Langkah-langkah membuat sketsa desa
 Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas
wilayah Desa/Dusun.
 Ajaklah untuk membuat batas Desa/Dusun pada media yang tersedia.
 Menyepakati simbol/legenda dan ditulis/digambar pada pojok kiri
bawah sketsa desa.
 Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam
sketsa yang telah dibuat
 Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat
 Ajaklah peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperluka
Masalah adalah : antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang
seharusnya diharapkan
Penyebab adalah : faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya
masalah
Potensi adalah : Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
c. Mewawancarai Sketsa Desa
 Pemandu menjelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa.
 Galilah pengertian tentang masalah, kebutuhan, keinginan,potensi,
penyebab masalah, kemiskinan, hak-hak dasar, hak-hak anak, keadilan
gender.
 Ajaklah peserta mewawancarai sketsa desa dengan cara mencermati
dan menganalisa sketsa desa untuk mencari/menemukan masalah,
penyebab dan potensi.
 Ketika menemukan masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana
kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas,
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
kegawatan, kemendesakan, dsb) kemudian rumuskan pernyataan
masalahnya dan catat dalam Format 1 kolom masalah.
 Setelah ditemukan masalah, kemudian ajaklah peserta untuk
mencari/merumuskan akar penyebab masalah tersebut dan catat dalam
Format pada kolom penyebab masalah.
 Ajaklah peserta untuk menggali potensi, adakah potensi (SDA, Sosial,
Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya. Bila ada catat
potensi yang disepakati dalam format pada kolom potensi.
 Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai
Menggali Ketimpangan Gender Dengan Sketsa Desa
Empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat
1. Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan
perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
2. Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut.
Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?
3. Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap
pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut
4. Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan
mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan
menguntungkan untuk perempuan?
Dalam mengunakan skesa desa setidaknya dapat di petakan akses dan control laki laki dan perempuan
terhadap sumber daya yang ada. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah
pernyataan masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.
Menggali Permasalahan Kemiskinan Dengan Sketsa Desa
 Kemiskinan adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang
tidak terpenuhi hak hak dasarnya sehingga tidak dapat menyelenggarakan hidupnya sampai suatu
taraf hidup yang dianggap bermartabat dan manusiawi
 Apabila hak-hak dasar belum terpenuhi (artinya kemiskinan masih terjadi), Hak-hak dasar yang harus
s
i,
 Sehingga dalam melakukan penggalian masalah dan potensi dengan sketsa desa masalah yang
berkaitan dengan pemenuhan hak dasar harus menjadi prioritas untuk di temukan dirumuskan
penyebabnya dan diidentifikasikan potensi yang ada untuk menyelesaikannya.
 Agar lebih mudah sebaiknya disiapkan terlebih dahulu list pertanyaan yang berkaitan dengan
pemenuhan hak hak dasar
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh Format 1
Masalah Penyebab dan potensi
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 masyarakat kesulitan mengakses listrik
(masih nyalur) sebanyak 48 KK
1. Belum ada jaringan 1. Lahan
2. Pemdes
3. Masyarakat
3 Ada 5 KK RTM di Rt 02/1 yang rumahnya
tidak layak huni
Pendapatan rendah,
kepedulian pemerintah
kurang
LKD, Dinas terkait,
tanah dan rumah
4 Ada 20 KK RTM di Rt 02/1 belum punya
jamban keluarga
Kebiasaan buang air di sungai Rumah, LKD, PKK dan
dinas terkait
K. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim
1. Latar Belakang
Dalam suatu pendataan tidak selalu suatu alat kajian dapat mengindentifikasi semua
jenis data yang dibutuhkan. Setiap alat kajian yang digunakan mempunyai
karakteristik yang tersendiri. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat
menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang
berkaitan dengan musim.
2. Pengertian
Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan
masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut
pemenuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
3. Tujuan
Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kelender musim adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar
dan kesejahteraan masyarakat.
Contoh masalah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Kekurangan pangan.
- Kekurangan air bersih.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
- Banyak penyakit (infeksi saluran napas, diare, dan lain-lain).
- Rawan banjir.
- Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok.
- Kesempatan kerja kurang, dan seterusnya.
b. Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa-
masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah.
4. Informasi Yang Dapat Dihimpun Dari Kalender Musim
Sesuai dengan tujuan pengkajian keadaan desa dengan kalender musim maka
informasi yang dapat dihimpun meliputi hal-hal berikut :
a. Masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pangan,
perumahan, sandang dan pendidikan.
b. Masa kritis pada musim tertentu, misalnya musim barat, timur, kemarau, hujan,
pancaroba dan paceklik.
5. Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim
a. Jelaskan pada peserta musyawarah perencanaan tentang :
1. Tujuan pengkajian dengan kalender musim;
2. Cara pembuatan kalender musim; dan
3. Cara penggalian masalah, penyebab dan potensi dengan kalender musim.
b. Ajaklah peserta musyawarah perencanaan membuat kalender musim di kertas
plano.
1. Ajaklah peserta menyepakati musim apa saja yang selalu terjadi di desanya
(musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba dan/atau musim yang
dikenal oleh masyarakat).
2. Ajaklah peserta untuk menentukan simbol untuk menilai sering dan
tidaknya terjadi kejadian
c. Ajak peserta untuk membuat format kalender musim dengan simbol yang
disepakati.
d. Ajaklah peserta untuk menyepakati musim yang ada di desa tersebut
dimulai dari bulan saat dilaksanakannya musdus.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
contoh
format kalender musim.
Masalah/
Keadaan/
Kegiatan
Hujan Pancaroba Kemarau
Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e. Ajaklah peserta untuk menggali masalah yang berkaitan dengan hak dasar.
Kemudian tuliskan di kolom 1
f. Ajaklah peserta untuk menentukan kapan masalah itu terjadi. Kemudian
berilah tanda pada kolom yang menunjukkan kapan masalah terjadi
(kolom 2-13) dengan simbol. Semakin kritis/gawat/banyak maka semakin
banyak jumlah simbolnya.
g. Lakukan hal demikian tersebut sampai semua kegiatan, masalah dan
keadaan tergali.
Contoh
Format kajian kalender musim
Hujan Pancaroba Kemarau
Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst
X XX XXX XX X
X XX XXX X
X XX XXX
Keterangan :
1. Penentuan simbol-simbol (tanda-tanda) digunakan untuk memudahkan musyawarah
perencanaan mengenali musim dan menentukan masa-masa kritis.
2. Simbol-simbol/tanda-tanda tersebut ditentukan oleh peserta musyawarah
perencanaan sesui kesepakatan. Simbol-simbol dapat menggunakan ranting kayu,
batu kerikil, biji-bijian dan lain-lain asal mudah dipahami.
3. Penentuan masa-masa kritis dinilai dengan tanda yang diberikan dalam waktu-waktu
terjadinya masalah. Semakin banyak jumlah tanda mencerminkan semakin kritis,
parah, gawat, atau seringnya masalah tersebut.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
CONTOH
FORMAT HASIL PEMETAAN KALENDER MUSIM
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 PADA MUSIM HUJAN DI SEMUA RT
DUSUN 1 MENGALAMI BANJIR
TIDAK ADA SALURAN
PEMBUANGAN AIR
TENAGA, LKD
2 DI MUSIM BANJIR DI SEMUA RT
DUSUN MENGALAMI WABAH
PENYAKIT
LINGKUNGAN KUMUH LKD, POSYANDU,
BIDAN DESA
3 PADA MUSIM PENGHUJAN TERJADI
PENINGKATAN PENDERITA DEMAM
BERDARAH
BANYAK GENANGAN AIR UNTUK
TEMPAT BERKEMBANG BIAKNYA
NYAMUK DEMAM BERDARAH
KADER KESEHATAN DESA
BIDAN DESA
POLINDES
PUSKESMAS
4 PADA MUSIM KEMARAU UNTUK
TANAM PALAWIJA KESULITAN AIR
SUMBER AIR TANAH MENURUN KELOMPOK TANI, UPT
PERTANIAN
5 PADA WAKTU MUSIM PACEKLIK 19
KK DI RW III KEKURANGAN
PANGAN
TIDAK MEMILIKI STOK PANGAN
GAGAL PANEN
KELOMPOK TANI,
LUMBUNG
Kiat Menggali masalah dan potensi dari Kalender Musim
a. Tempelkan pada dinding gambar kalender musim yang telah terisi secara lengkap.
b. Tanyakan kepada peserta musyawarah perencanaan tersebut masalah-masalah yang terjadi
pada masa kritis.
1) Tanyakan tentang banjir pada bulan Desember?
o Mengapa kebanjiran?
o Apa akibat banjir pada bulan Desember?
o Di mana lokasinya?
2) Tanyakan tentang kesehatan
o Gangguan kesehatan apa yang terjadi pada bulan Maret, Juli dan Desember
................. ?
o Siapa saja yang terkena penyakit?
o Di mana lokasinya?
3) Tanyakan tentang kesulitan pangan
o Kesulitan pangan apa yang terjadi di bulan Juli, ...........dsb?
o Siapa saja yang terkena?
o Di mana lokasinya?
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
6. Saran Dalam Pembuatan Kalender Musim
a. Dalam penentuan musim, bahaslah musim apa saja yang dikenal sesuai dengan
keadaan desa tersebut.
b. Pemberian “nilai” harus luwes
 Tentukan nilai terendah dan tertinggi, misalnya nilai 1 rendah dan nilai 5 tinggi.
 Bandingkan musim yang lainnya dengan masalah/kegiatan/keadaan.
 Pemberian nilai sebaiknya dengan alat peraga seperti biji-bijian atau potongan
karton kecil (2 cm x 2 cm) agar mudah untuk mengubahnya.
 Kalender musim yang digunakan dalam buku panduan ini bersifat umum. Apabila
ingin mendalami bidang tertentu, misalnya pertanian atau ketenagakerjaan maka
dapat dibuat kalender musim yang spesifik. Sebagai contoh kalender musim yang
digunakan untuk melihat masa-masa petani sibuk dan masa-masa agak senggang.
Dengan demikian, dapat diketahui saat yang tepat bagi petani untuk melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu.
L. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram Kelembagaan
1. Latar Belakang
Diagram Kelembagaan atau Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat
untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di
desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk
mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung
terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya,
kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang
dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa
sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya
yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja
atau pengairan saja.
2. Pengertian
Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di desa serta
peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat
untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
3. Tujuan
a. Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun.
b. Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga yang ada
bagi masyarakat.
c. Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan
masyarakat.
d. Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada.
4. Tahapan Penggunaan Teknik Diagaram Kelembagaan
a. Persiapan
1. Persiapkan Tempat yang memadai
2. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila warna-
warni, gunting dan isolatif)
3. Siapkan papan peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar/plano)
4. Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan
5. Siapkan potongan kertas manila berwarna berbentuk bulat berbagai ukuran
(sesuai jumlah lembaga yang ada)
6. Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan
7. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )
b. Langkah-Langkah Membuat Diagaram Kelembagaan
1. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka
2. Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia (kertas
plano)
3. Ajaklah peserta mendiskusikan peran lembaga terhadap kehidupan
masyarakat dari yang perannya paling besar sampai yang paling kecil.
4. Selanjutnya mintalah peserta untuk menuliskan nama lembaga yang
pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian
Keterangan :
 Lembaga Formal adalah Lembaga yang mempunyai Badan Hukum, Contoh : Pemerintah
Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll.
 Lembaga Non Formal adalah yang tidak mempunyai Badan Hukum. Contoh : Kelompok
arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil pada
lingkaran yang paling kecil.
5. Siapkan papan Peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar)
6. Ajaklah peserta membuat batas wilayah dusun pada papan peraga
7. Mintalah peserta untuk membuat lingkaran ditengah-tengah peta dusun
dan tuliskan kata “masyarakat” ditengah lingkaran tersebut
8. Selanjutnya ajaklah peserta mendiskusikan bagaimana hubungan lembaga-
lembaga tersebut dengan masyarakat, lembaga yang hubungannya paling
dekat atau komunikasinya paling baik ditempatkan paling dekat dengan
lingkaran yang bertuliskan “masyarakat” dan lembaga yang kurang dekat
dengan masyarakat ditempatkan agak jauh, demikian seterusnya sampai
semua lingkaran terpampang semua
CONTOH GAMBAR :
KTT
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
c. Menggali Masalah dan Potensi
1. Setelah diagram kelembagaan selesai dibuat, konfirmasikan kembali
dengan peserta musdus.
2. Ajaklah peserta untuk mewawancarai/menggali permasalahan dan potensi
lembaga-lembaga tersebut satu persatu diawali dari lingkaran yang
terdekat dengan masyarakat. Masalah dan potensi yang digali berkaitan
dengan :
a. Struktur organisasi
b. Kapasitas SDM
c. Aturan mainnya
d. Manajemen organisasi
e. Legalitas organisasi
3. Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah
disediakan
Menggali Permasalah Ketimpangan Gender Dengan Diagram Kelembagaa
1. Dengan Diagram kelembagaan setidaknya dapat di petakan control antara laki laki dan
perempuan pada kelembagaan yang ada.
2. Ketika menggali masalah, penyebab dan potensi pada struktur organisasi, tanyakanlah
pada peserta musdus komposisi pengurus antara laki laki dan perempuan pada setiap
lembaga yang ada.
3. Diskusikalah control laki laki dan perempuan dalam setiap kelembagaan yang ada.
4. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah pernyataan
masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh
Format Hasil Kajian Diagram Kelembagaan
No
Nama
Lembaga
Masalah Penyebab Masalah Potensi
1 2 3 4 5
1 PEMDES Pemdes dalam pelayanan kepada
masyarakat belum memuaskan
Kapasitas perangkat rendah,
personil kurang
Kantor, Lembaga,
SDM
2.1. LOKAKARYA DESA
1. Pengertian
Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa
untuk membahas hasil musyawah dusun di tingkat Desa.
2. Tujuan
a. Pengelompokkan Masalah, Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.
b. Menyusun Legenda, Sejarah Pembangunan Desa dan Mengambil Pelajaran
dari Sejarah Desa.
c. Menyusun Visi dan Misi Desa
d. Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa
e. Membuat Prioritas masalah
f. Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
g. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
h. Menyusun Matrik Kegiatan RPJM Desa
3. Methode
a. Ceramah
b. Curah pendapat
c. Diskusi
d. Tanya jawab
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
4. Peserta
a. Delegasi dusun terdiri dari:
b. unsur Warga miskin ,
c. Unsur perempuan,
d. unsur anak / pemerhati anak
e. pengurus lembaga di tingkat dusun
f. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
g. Unsur Difabel (masyarakat berkebutuhan khusus)
h. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa
i. Anggota BPD
j. Pemerintah Desa.
5. Narasumber
a. Unsur kecamatan
b. UPTD/UPTB
c. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut
d. DPRD dari Daerah Pemilihan
6. Pemandu
Pokja RPJM Desa
7. Keluaran
a. Pengelompokkan Masalah,Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.
b. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa
c. Visi dan Misi Desa
d. Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Sasaran
e. Prioritas masalah
f. Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
g. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
h. Matrik Kegiatan RPJM Desa
i. Dokumen proses lokakarya desa (undangan, daftar hadir, notulen, daftar
peserta yang diundang, foto kegiatan, berita acara dll)
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
8. Tahapan Lokakarya Desa
a. Persiapan
1. Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda
Lokakarya Desa.
2. Pokja perencanaan desa melakukan verifikasi hasil- hasil Musdus (tanpa
merubah substansi).
3. Pokja perencanaan desa menyiapkan peralatan serta format-format yang
dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara serta format-
format F4, F5, F6 dan F 7).
4. Distribusi undangan dan materi.
b. Pelaksanaan
1. Pengisian daftar hadir peserta.
2. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran
Lokakarya Desa.
3. Paparan dari narasumber
4. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa
5. Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desa
c. Lokakarya Pengelompokan Masalah
1. Pengertian Pengelompokan Masalah
Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk
menghimpun/mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan
mengelompokan masalah dalam bidang dan urusan.
2. Tujuan Pengelompokan Masalah
a. Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alat
kajian di tingkat dusun.
b. Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di
tingkat dusun kedalam bidang dan urusan (Bidang penyelenggaraan
Catatan :
 Delegasi dusun membawa dokumen hasil musdus
 Delegasi dusun dapat memferivikasi data di tingkat lokdus
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).
3. Tahaapan Pengelompokan Masalah
a. Persiapan
1. Pokja mempersiapkan draf pengelompokan masalah
2. Persiapkan Tempat yang memadai
3. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, isolatif )
4. Siapkan Format Pengelompokan Masalah
5. Siapkan data dari hasil kajian ditingkat dusun ( tiga alat kajian)
6. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )
b. Langkah-langkah Pengelompokan Masalah
1. Buatlah katagorisasi/pengelompokan masalah, penyebab dan
potensi yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat dusun
berdasarkan 4 bidang (Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).
2. Gabungkanlah masalah, penyebab dan potensi yang sama dan
terjadi dilokasi yang sama menjadi satu rumusan masalah.
3. Jika langkah 2 telah selesai, kelompokkanlah masalah, penyebab
dan potensi kedalam urusan (pendidikan, kesehatan, pertanian,
perdagangan, peternakan, pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber
daya air, dll).
4. Kelompokanlah urusan yang ada kedalam bidang-bidang (Bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
masyarakat) tuliskan dalam kolom 2 format 4.
5. Periksalah kembali penyebab hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat
kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 3 sampai diyakini
bahwa data yang dikelompokan itu benar.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
6. Periksalah kembali potensi hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat
kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 4 sampai diyakini
bahwa data yang dikelompokan itu benar.
7. Apabila pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
dilaksanakan didapati ada masalah yang belum tergali disaat
musdus dapat diusulkan dan ditampung dalam pengelompokan
masalah.
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Penyenggaraan Pemerintahan
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Pembinaan Masyarakat
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
d. Lokarya Menyusun Sejarah Pembangunan Desa
1. Dasar Pemikiran :
Perencanaan selalu berisi tentang harapan di masa yang akan datang. Demikian
pula perencanaan desa dalam bentuk RPJMDes akan berisi indikasi program
selama 6 (enam) tahun. Indikasi atau harapan tersebut dibangun melalui
proyeksi. Proyeksi diperoleh dari kecenderungan-kecenderungan yang ada
selama ini pada beberapa tahun terakhir.
2. Persiapan Menyusun Sejarah Desa
a. Persiapkan Tempat yang memadai
b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, dan solatif)
c. Siapkan format sejarah pembangunan desa
d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
3. Langkah Menyusun Sejarah Pembangunan Desa
a. Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran
Misal Tahun kelahiran peserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang
termuda lahir pada tahun 1978.
1. Kelompok 1 ------------kelahiran tahun 1948 s/d 1958
2. Kelompok 2 ------------kelahiran tahun 1959 s/d 1969
3. Kelompok 3 ------------kelahiran tahun 1970 s/d 1978
b. Masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian-kejadian penting
(kejadian yang baik dan kejadian yang buruk).
Misal :
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
1. Kelompok 1 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun
1960 s/d tahun 1975.
2. Kelompok 2 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1976
s/d tahun 1990.
3. Kelompok 3 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1990
s/d tahun 2007.
Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa.
Format Kajian Sejarah Desa
NO TAHUN KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK
4. Mengambil Pelajaran Dari Sejarah PembangunanDesa
a. Cermati kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi.
b. Diskusikanlah dengan warga, mengapa hal tersebut terjadi?
c. Diskusikan antisipasi yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak
berulang kembali.
d. Cermati kejadian baik/keberhasilan yang berulang terjadi.
e. Diskusikanlah dengan warga, Mengapa hal tersebut terjadi?
f. Diskusikan apa yang harus dilakukan agar keberhasilan bisa dipertahankan
dimasa yang akan datang.
5. Pelajaran dari sejarah Desa
a. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan
1. …………………………………………….………
2. ……......................................................
b. Hal yang harus dihindari
1. …………………………………………….………
2. ……......................................................
c. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan
1. …………………………………………….………
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
2. ……......................................................
d. Hal yang harus dipertahankan/ditingkatkan
1. …………………………………………….………………
2. …….....................................................
e. Lokakarya Menyusun Legenda Desa
1. Dasar Pemikiran
Warga desa perlu mengetahui Rekam jejak perjalanan desanya diawali dari sejarah
kelahiran Desa, tokoh yang telah berjasa, para pendiri, situs, petilasan, pusaka, hal
yang dianggap tabu, petuah leluhur, naskah kuno, permainan tradisonal yang
mendidik, peristiwa peristiwa penting, suka dan dukanya dalam membangun desa,
kejayaan dan keunggulan kepribadian baik dari para tokoh leluhur yang perlu
dilestarikan dan diingat menjadi pelajaran bagi anak cucu.
2. Persiapan
Identifikasi beberapa tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki pengetahuan
sejarah/legenda desa.
a. Lakukanlah wawancara dengan tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki
pengetahuan sejarah/legenda desa.
b. Tulislah narasi draf legenda desa berdasarkan hasil wawancara.
c. Lakukanlah lokakarya penulisan legenda Desa
3. Teknik Wawancara Dalam Menyusun Legenda Desa
a. Meminta kesediaan tokoh, sesepuh dan sesorang untuk menjadi narasumber.
b. Pokja melakukan wawancara dengan mendatangi ke rumahnya.
c. Persiapkan waktu dan tempat yang memadai.
d. Siapkan alat yang akan digunakan (tape recorder, bolpoint, buku, dll)
e. Siapkan pointer pertanyaan
f. Siapkan format pertanyaan-pertanyaan kunci
g. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
4. Langkah Menyusun Legenda Desa
a. Pemandu membuka acara, menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan
adalah untuk menyusun legenda desa.
b. Paparan Narasi Draf Legenda Desa oleh Pokja
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
c. Mintalah masukan dari narasumber dan peserta lokakarya, baik menambahkan
maupun mengkritisinya.
d. Catat dan rekam semua masukan dan perbaikan draf naskah legenda Desa.
e. Buatlah finalisasi draf narasi tentang legenda Desa oleh Pokja
f. Lokarya Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1. Pengertian
Arah kebijakan pembangunan desa adalah arah kebijakan pembangunan desa
dalam rangka mencapai visi dan misi brdasar permasalahan mendasar dan potensi
yang dimilikin desa dengan memperhatikan prioritas.
2. Langkah-Langkah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
a. Buatlah Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
Contoh
Format Penyusunan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
No Misi Arah Kebijakan Pembangunan Desa
b. Ajaklah peserta mencermati inti dari pernyataan visi dan misi kepala desa
terpilih
c. Tuliskanlah Misi Desa pada Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan
Desa
d. Ajaklah peserta menyusun arah kebijakan pembangunan desa dari setiap Misi
Kepala Desa terpilih , dengan memperhatikan masalah, penyebab dan potensi
yang ada ( dalam format pengelompokan masalah )
e. Tuliskanlah Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Format yang tersedia.
Contoh
Misi yang disepakati
a. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa.
b. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.
c. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan
No Misi Arah Kebijakan Pemnbangunan Desa
1 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Desa yang
baik.
1 Melaksanakan reformasi perangkat desa dengan
mengembangkan profesionalisme melalui,
penguatan kapasitas penataan struktur yang
proporsional serta penerapan hadih dan sanksi
berbasis kinerja
2 Meningkatkan dan mengembangkan kualitas
pelayanan publik
3 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa
yang transparan, akuntabel dan profesional;
2 Meningkatkan Pelayanan
terhadap Pemenuhan
Hak hak dasar Rakyat.
1 Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia
dini
2 Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan
anak;
3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan
social perseorangan, keluarga, dan kelompok
masyarakat;
g. Lokakarya Penentuan Peringkat Masalah
1. Pengertian
Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya
masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.
2. Tujuan
a. Untuk mengetahui bobot masing-masing masalah.
b. Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot (prioritas) masalah
yang harus segera diselesaikan.
b. Tahapan membuat prioritas masalah
a. Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah.
b. Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot untuk masing-masing bidang.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
c. Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah
adalah kesepakatan bersama.
d. Lakukanlah skoring secara partisipatif pada masing-masing bidang.
c. Melakukan Skoring
a. Siapkan Format skoring masalah
b. Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 4 kedalam kolom 2 format 5
c. Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan menyepakati
kriteria terlebih dahulu
d. Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia
e. Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang
telah disepakati
f. Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk
menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5
g. Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang
mempuyai jumlah skor sama
h. Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 7
format 5
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAH DESAH
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PELAKSANAN PEMBANGUNAN
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PEMBINAA MASYARAKAT
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
i. Lokakarya Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
1. Pengertian
Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah adalah serangkaian kegiatan
kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif
tindakan pemecahan masalah.
2. Tujuan
a. Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk
memecahkan masalah dan penyebabnya.
b. Menentukan tindakan yang layak dari berbagai alternatif tindakan pemecahan
masalah.
3. Persiapan Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
a. Persiapkan tempat yang memadai.
b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif).
c. Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah (Format 6).
d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
4. Langkah-Langkah
a. Isilah kolom masalah (kolom 2 format 6) dengan cara menuliskan kembali
masalah sesuai bidang/sektor dan prioritas peringkat masalah yang telah
dihasilkan pada kolom 7 Format 5.
b. Isilah kolom 3 Format 6 dengan cara menuliskan kembali penyebab masalah
sesuai yang telah dihasilkan pada kolom 3 Format 4.
c. Isilah kolom 4 Format 6 dengan cara menuliskan kembali potensi yang telah
dihasilkan pada kolom 4 Format 4.
d. Pilihlah tindakan yang layak dari alternatif tindakan sesuai rumusan yang telah
dihasilkan, tuliskan pada kolom 6 Format 6.
e. Rumuskan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya
f. dengan mengoptimalkan potensi yang ada, tuliskan pada kolom 5 Format 6.
Tip Menyusun Alternatif Tindakan Yang Pro rakyat Miskin
Dalam memnyusun alternatif tindakan yang pro rakyat miskin harus dengan jelas
menggambarkan ketepatan sasaran dan dampak kegiatan benar benar warga miskin
Tip Menyusun Akternatif Tindakan Prespektif Gender
1. Dalam Merumuskan alternatif tindakan hendaknya memperhatikan data
ketimpangan gender yang di hasilkan ketika musdus.
2. Tindakan yang layak harus menyelasaikan ketimpangan gender .
3. Tindakan yang layak harus menggunakan data pilah gender
Contoh :
1. Pelatihan produksi bagi 170 ( 80 Laki laki, 90 Perempuan ) pengrajin cobek
2. Beasiswa bagi 16 anak SD ( 10 Perempuan dan 6 Laki laki )
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAHAN
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PEMBINAAN MASYARAT
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG
LAYAK
1 2 3 4 5 6
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG LAYAK
1 2 3 4 5 6
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG LAYAK
1 2 3 4 5 6
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG LAYAK
1 2 3 4 5 6
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
j. Menyusun Arah Kebijakan Keuanga
1. Pengertian
Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi
kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan
efisien.
2. Ruang Lingkup Arah Kebijakan Keuangan Desa
a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
1. Proyeksi pendapatan desa
2. Kebijakan pengelolaan pendapatan desa
b. Arah Kebijakan Belanja Desa
1. Proyeksi dan Alokasi Belanja Desa
2. Kebijakan pengelolaan Belanja desa
3. Menyusun Arah Kebijakan Pendapatan Desa
a. Menyusun Proyeksi Pendapatan Desa
Adalah ramalan pola kondisi pendapatan Desa pada periode tahun yang akan
datang, didasarkan pada kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa
yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu.
b. Tujuan Proyeksi
1. Menilai dan memahami kondisi keuangan pemerintah Desa serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya
2. Mengidentifikasi persoalan keuangan saat ini dan yang akan muncul
3. Mengidentifikasi kebijakan yang akan diambil dengan segala
konsekuensinya
c. Langkah menyusun proyeksi pendapatan desa
a. Identifikasikan sumber-sumber pendapatan desa
b. Buatlah proyeksi pendapatan desa
1. Buatlah rekapitulasi pendapatan desa 3 s/d 6 tahun terakhir.
2. Hitunglah rata-rata pertumbuhan pada masing-masing pos
pendapatan.
3. Buatlah proyeksi pendapatan desa 6 tahun kedepan berdasarkan rata-
rata pertumbuhan 3 s/d 6 tahun terakhir.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
CONTOH FORMAT PROYEKSI PENDAPATAN DESA
Uraian Pendapatan
TAHUN
Pertumbuhan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pendapatan Desa
Pendapatan Asli Desa
1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Kekayaan Desa
3. Lain pendapatan yang Sah
Dana Alokasi Desa APBN
Bagi hasil pajak
Bagi hasi restribusi
Bagian dana perimbangan
Bantuan keuangan
1. Pemerintah
2.Propinsi
3.Kabupate
Hibah
Sumbangah Pihak Ke tiga
d. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
Untuk dapat merumuskan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa dapat
dilakukan dengan langkah langkah sebagia berikut :
1. Ajaklah Peserta untuk Mencermati Trend Pendapatan Desa
2. Ajaklah peserta untuk untuk menyusun kebijakan intensifikasi Pendapatan
Desa.
3. Tuliskanlah hasil diskusi pada format Intesifikasi Pendapatan Desa.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh
Format Penyusunan Intensifikasi Pendapatan Desa
No Pendapatan Asli Desa Arah Kebijakan
4. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasikan potensi desa di jadikan sumber
pendapatan desa.
5. Ajaklah peserta untuk untuk menyusun kebijakan Intensifikasi Pendapatan
Desa.
6. Tuliskanlah hasil diskusi pada format Intensifikasi Pendapatan Desa
Contoh
Format Penyusunan Intensifikasi Pendapatan Desa
No Potensi Desa Arah Kebijakan
4. Menyusun Arah Kebijakan Belanja Desa
a. Menyusun Proyeksi Alokasi Belanja Desa
Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan mengenai pengalokasian
belanja, serta proyeksi besaran anggaran dalam jangka waktu lima tahun
b. Tujuan
Memberi arah belanja desa sesuai dengan visi dan misi desa
c. Langkah Menyusun Proyeksi Belanja Desa.
1. Dalam menyusun kebjakan belanja desa harus memperhatikan Visi, Misi dan
arah kebijakan pembangunan Desa.
2. Besaran perkiraan pembiayaan harus disesuaikan dengan prioritas
pembangunan.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
CONTOH
FORMAT KEBIJAKAN DAN PROYEKSI BELANJA DESA
Uraian Belanja
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Desa
Belanja Langsung
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
2. Belanja Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat
4. Belanja Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Subsidi
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bantuan Keuangan
6. Belanja tak terduga
k. Membuat Matrik RPJM-Desa
1. Pengertian
Adalah serangkaian kegiatan pengisian matrik program dan kegiatan pada format
RPJM Desa
2. Langkah-langkah Membuat Matrik RPJM-Desa
a. Menyusun Matrik Program dan Kegiatan
b. Salinlah tindakan yang layak untuk pemecahan masalah yang terdapat dalam
Format 6 kolom 6 ke dalam Format 8 kolom 2.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
c. Tuliskan volume masing masing kegiatan pada kolom 3.
d. Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 4
e. Tuliskan tanda (√) pada kolom 5, 6, 7, 8 dan 9 sesuai dengan prioritas
masalah dengan memperhitungkan perkiraan pendapatan/kemampuan
anggaran tahun bersangkutan
f. Tuliskan perkiraan besarnya biaya pada kolom 10
g. Tuliskan tanda (√) pada kolom 11, 12 dan 13 sesuai dengan sumber
pembiayaan utama, dan tulis tanda (x) sebagai sumber tambahan
h. Tuliskan Indikator setiap kegiatan pada kolom 14
3. Kriteria Penentuan Sumber Dana
a. Kegiatan yang dibiayai APBD/APBN :
APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN apabila kegiatan tersebut :
a. Bukan Kewenangan Desa
b. Biayanya terlalu besar/tidak mampu dibiayai desa
c. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
b. Kegiatan yang dibiayai APB-Desa
Apabila kegiatan tersebut :
a. Kewenangan Desa
b. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa
c. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
c. Kegiatan yang dibiayai dari sumber Lainnya :
Berasal dari selain sumber diatas, misal swadaya bantuan dari organisasi non
pemerintah, perusahaan dan Bantuan Program serta pihak ketiga lainnya
(warga perantauan)
Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN RPJMDesa TAHUN ….
DESA …………. KECAMATAN …………. KEBUPATEN ………
RPJMDes TAHUN ……… – ……….
SKALA DESA
DESA …………… KECAMATAN ………….KABUPATEN ……….
KODE
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
BIDANG SEKTOR PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TAHUN
Target Kinerja
pada akhir
periode RPJMDes
Indikator Kinerja
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
2 Pelaksanaan Pembanguan
3
Pembinaan
kemasyarakatan Desa
4
Pemberdayaan
masyarakat
Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN RPJMDesa TAHUN ….
DESA …………. KECAMATAN …………. KEBUPATEN ………
RPJMDes TAHUN …….. – ……..
SKALA SUPRA DESA
DESA ……….. KECAMATAN ………KABUPATEN ……
KODE
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
BIDANG PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TAHUN
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMDes
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
2. PELAPORAN KAJAIAN DESA
Pokja/Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
Dalam rangka penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa, Pokja/Tim penyusun membuat
berita acara tentang laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Berita acara dilampiri dokumen data
desa yang sudah dimutakhirkan, data program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa dan/atau pembangunan kawasan perdesaan, serta rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa.
Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan
musyawarah desa RPJM-Desa.
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB V
MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA
a. Pengertian
Musyawarah Desa RPJM-Desa adalah adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa.
b. Tujuan
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai
berikut:
1. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
2. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
3. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
c. Keluaran
1. Rancangan RPJM-Desa yang meliputi Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembanguan
Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Program dan Kegiatan Indikatif.
2. Dokumen proses (Berita Acara, Notulen, Undangan, Daftar Peserta yang
diundang, Foto Kegiatan dan Daftar Hadir Musyawarah RPJM-Desa).
d. Peserta
1. Pemerintah Desa dan BPD
2. Delegasi Dusun
3. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/LKMD/Karang Taruna/PKK)
4. Tokoh agama/tokoh adat
5. Unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%)
6. Wakil kelompok anak (usia dibawah 18 tahun)
7. Organisasi kemasyarakatan di desa
8. Pengusaha, kelompok tani/nelayan, dll (pelaku ekonomi di desa)
9. Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru )
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
10. Unsur masyarakat miskin, diffabel
11. Bidan Desa
12. dan lain-lain sesuai kondisi desa
e. Nasumber
1. Kepala Desa/Perangkat Desa
2. Pokja RPJM Desa
3. Unsur Kecamatan
4. UPTD/UPTB
5. Pendamping program dan LSM yang ada di wilayah tersebut
f. Persiapan Musyawarah Desa
1. Menyusun jadwal dan agenda
2. Menyusun bahan Musyawarah Desa RPJM-Desa
3. Menyusun tata tertib/ketentuan Musyawarah Desa RPJM-Desa
4. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda
Musyawarah Desa RPJM-Desa
5. Mengidentifikasi calon peserta
6. Mengundang calon peserta dan narasumber 3 hari sebelum pelaksanaan dengan
dilampiri bahan Musyawarah Desa RPJM-Desa
7. Menyiapkan lokasi dan peralatan
g. Pelaksanaan Musyawarah Desa RPJM-Desa
1. Siapkan daftar hadir
2. Sebelum musyawarah desa dimulai bacakanlah tata tertib untuk dibahas dan
disepakati
3. Lakukan diskusi kelompok secara terarah, dibagi berdasarkan bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarkatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang mencakup pengelolaan oleh
perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
5. Buatlah berita acara Musyawarah desa RPJM-Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
Berdasarkan berita acara musyawarah Desa tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM
Desa. Tim penyusun rancangan RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RPJM Desa. Berita acara, dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan oleh tim
penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah Desa
penyusunan RPJM Desa.
a. Regulasi Sisteimatika Naskah RPJM Desa
BENTUK REGULASI
RJM-Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ditetapkan
dengan Peraturan Desa
OUTLINE PERDES
RPJM-Desa
PERATURAN DESA .....................
KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ......... TAHUN ........
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN ………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .....................,
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....................
dan
KEPALA DESA .....................
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
DESA) TAHUN ….-….
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA
Pasal 2
(1) :
(2) .
Pasal 3
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Ditetapkan di ..............................
pada tanggal ………………………
Kepala Desa .....................,
………………….….
(Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
NASKAH RPJM-
Desa
Naskah RPJM-Desa merupakan lampiran Peraturan Kepala Desa tentang
RKP-Desa. Penyusunan Naskah RPJM-Desa dilakukan oleh Pokja/Tim.
OUTLINE
SISTIMATIKA
NASKAH RPJM-
Desa
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang / Pendahuluan
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
BAB II PROFIL DESA
a. Sejarah Desa
b. Kondisi Umum Desa
c. Kelembagaan dan SOTK Desa
d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
a. Kajian Desa Partisipatif
b. Musyawarah Desa
d. Musrenbang RPJM Desa
BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATIF
a. Visi dan Misi
b. Arah Kebijakan Pembangunan
c. Arah Kebijakan Keuangan Desa
d. Program dan Kegiatan Prioritas
e. Indikator Kinerja
BAB V INDIKATOR KINERJA
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN- LAMPIRAN
1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program (F 1 s.d. F 7)
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
2. Tips Menulis Naskah Rancangan RPJM-Desa
Sistematika Rincian Cara
Pengisian
Judul dokumen
Diisi dengan judul: RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN...
S/D .... DESA... KECAMATAN... KABUPATEN...TAHUN
TERBIT....
Kata Pengantar Merupakan setengah halaman pengantar dari
Kepala Desa
Daftar Isi
Bab I
Pendahuluan
Latarbelakang Diisi dengan penjelasan pengertian RPJM-Desa
dan mengapa harus menyusun RPJM-Desa
Landasan Hukum Diisi dengan kutipan regulasi yang
mengamanahkan penyusunan RPJM-Desa
(baik regulasi pusat maupun Perda)
Tujuan dan Manfaat Diisi dengan tujuan disusunnya dokumen RPJM-
Desa baik secara umum maupun khusus; bisa
dilengkapi dengan manfaatnya. Rumuskan tujuan
strategis yang spesifik untuk kelompok miskin,
Kelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya,
Musrenbangdes)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
perempuan, anak serta kelompok marjinal lainnya
(lihat penjelasan tentang teknik penulisan tujuan
dan indikator)
Hubungan Dengan
DukumenPerencanaan
Daerah
Berisi muatan informasi tentang Hubungan antara
RPJM Desa dengan dokumen RPJP dan RPJM
Daerah
Sisteimatika RPJM
Desa
Berisi Sistematika Dokumen RPJM Desa
Bab II
Profil Desa
Legenda dan Sejarah
Desa
Muatan informasi : Asal-usul/legenda desa,
perkembangan desa, terutama yang terjadi
akibat upaya pembangunan; bisa dilengkapi
sejarah kemiskinan
Kondisi Umum
Desa
Muatan informasi : Kondisi geografis, demografi,
pendidikan, mata pencaharian, pola penggunaan
tanah, pola kepemilikan ternak/sumberdaya
alam, sarana dan prasarana desa, dan
sebagainya. Bisa dilengkapi dengan pemetaan
sosial atau pemetaan kemiskinan
Kelembagaan Desa
(SOTK Desa)
Muatan informasi : Lembaga-lembaga yang
menjadi pelaku pembangunan di desa dan
struktur kelembagaan pemerintah desa. Bisa
dilengkapi dengan kajian partisipasi kelompok
miskin, perempuan dan anak dalam kegiatan
setiap lembaga di desa
Masalah-masalah
yang Dihadapi Desa
Muatan informasi : Deskripsi masalah-masalah
mendasar yang dihadapi desa dalam empat bidang
kewenangan desa
Bab III Kajian Desa secara Muatan informasi : Diskripsi tentang proses Kajian
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Proses
Penyusunan
RPJM-Desa
Partisipatif desa secara partisipatif (kajian data sekuncer,
musdus dan Lokakarya desa)
Musyawarah Desa
RPJM-Desa
Muatan informasi : Diskripsi tentang proses
Musyawarah Desa RPJM-Desa
Musrenbang RPJM-
Desa
Muatan informasi : Diskripsi tentang proses
Musrenbang Desa RPJM-Desa.
Bab IV
Visi, Misi
Visi dan Misi Muatan informasi : Diskripsi tentang visi dan Misi
Kepala Desa terpilih
Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
Muatan informasi : Diskripsi tentang Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
Arah Kebijakan
Keuangan Desa
Muatan informasi : Diskripsi tentang Arah kebijakan
Keuangan Desa
Program dan
Kegiatan Priotitas
Muatan informasi : Diskripsi tentang Program dan
Kegaiatn Prioritas
Bab V
Indikator Kinerja
Muatan informasi : Merupakan uraian dari indicator
kinerja RPJM Desa selama enama tahun
Bab VI
Penutup
Merupakan kata penutup yang menegaskan
bahwa RPJM-Desa me rupakan pedoman
pelaksanaan pembangunan desa 6 tahun ke
depan yang tiap tahunnya dijabarkan dalam
RKP Desa serta ditandatangani oleh kepala desa
Lampiran-
lampiran
1. Tabel (Matriks)
Program
Kegiatan 6 tahun
Lihat Tabel (Matriks) Program Kegiatan 6 tahun
(Lampiran Dokumen RPJM-Desa) per
Sektor/Bidang Pembangunan Desa. Seringkali
tabel inilah yang disebut dokumen RPJM-Desa,
padahal tabel ini hanyalah lampiran
2. Proses
Penyusunan
Program (F1-F7)
Format-format hasil proses semua tahapan dari
Musdus dan lokakarya Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
3. Undangan dan
Daftar peserta
yang diundang
Undangan dan Daftar peserta yang diundang pada
Musdus, lokakarya dan musrenbang RPJM-Desa
4. Daftar Hadir Merupakan form daftar hadir pada Musdus,
pleno/lokakarya desa, Musrenbang RPJM-Desa
yang sudah diisi dan ditandatangani peserta saat
kegiatan. Format daftar hadir terpilah Laki-
laki/Perempuan (L/P).
5. Notulen Merupakan notulen proses semua tahapan yaitu
pada Musdus, lokakarya, musyawarah desa RPJM-
desa dan musrenbang RPJM-Desa
6. Foto Kegiatan Merupakan dokumentasi foto proses semua
tahapan yaitu pada Musdus, lokakarya,
musyawarah desa RPJM-desa dan musrenbang
RPJM-Desa
7. Berita Acara
Musrenbang
RPJM-Desa
Merupakan dokumen standar sebuah rapat atau
forum pengambilan keputusan oleh
pemerintahan desa
8. Peta Dusun dan
Peta Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB VII
MUSRENBANG RPJM-DESA
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan
untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepala Desa menerima
rancangan RPJM Desa.
a. Pengertian
Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun PJM-Desa
diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat.
b. Tujuan
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud untuk,
membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
c. Peserta
1. Pemerintah Desa dan BPD
2. Delegasi Dusun
3. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/LKMD/Karang
Taruna/PKK)
4. Tokoh agama/tokoh adat
5. Unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%)
6. Wakil kelompok anak (usia dibawah 18 tahun)
7. Organisasi kemasyarakatan di desa
8. Pengusaha, kelompok tani/nelayan, dll (pelaku ekonomi di desa)
9. Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru )
10. Unsur masyarakat miskin, diffabel
11. Bidan Desa
12. dan lain-lain sesuai kondisi desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
d. Nasumber
1. Kepala Desa/Perangkat Desa
2. Ketua/unsur Anggota BPD
3. Unsur Kecamatan
4. UPTD/UPTB
5. Pendamping program dan LSM yang ada di wilayah tersebut
e. Persiapan Musyawarah RPJMDes
1. Menyusun jadwal dan agenda
2. Menyusun bahan musrenbang RPJM-Desa
3. Menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang RPJM-Desa
4. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda
musrenbang RPJMDesa
5. Mengidentifikasi calon peserta
6. Mengundang calon peserta dan narasumber 3 hari sebelum pelaksanaan
dengan dilampiri bahan musrenbang RPJM-Desa
7. Menyiapkan lokasi dan peralatan
f. Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa
1. Siapkan daftar hadir musrenbang
2. Sebelum musrenbang dimulai bacakanlah tata tertib musrenbang untuk
dibahas dan disepakati
3. Paparan kepala desa yang berisi (Evaluasi pembangunan lima tahun
sebelumnya, Informasi tentang perkiraan pendanaan desa lima tahun
kedepan) .
4. Paparan Ketua LKMD tentang hasil Rancangan RPJM-Desa.
5. Berilah kesempatan warga untuk memberikan tanggapan
6. Bahas dan musyawarahkan setiap tanggapan dari warga
7. Buatlah berita acara musrenbang RPJM-Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh
Prinsip/Tata Tertib Musrenbang Desa
1. Pembagian peran:
Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi secara netral (tidak memihak);
Peserta memusyawarahkan kesepakatan untuk kepentingan bersama.
2. Kesetaraan. Semua peserta berhak menyampaikan gagasan/pandangan. Beri
kesempatan kepada perempuan, kelompok miskin, dan kalangan pemuda untuk
ikut berbicara di forum.
3. Menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dihargai dan
dianggap sebagai hal biasa untuk memperkaya pemahaman bersama.
4. Obyektif. Pertemuan ini fokus pada persoalan yang nyata, berbasis pada data
dan informasi, bukan wacana atau opini tanpa data/informasi.
5. Kepentingan umum. Semua peserta fokus pada upaya menangani kepentingan
bersama, dan menghindari egosektor/egowilayah.
6. Bicara langsung ke pokok masalah. Penting untuk menghargai waktu dan
kesempatan orang lain untuk berbicara sehingga berbicara langsung pada
gagasan pokok dan tidak melebar kemana-mana.
7. Tepat waktu
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Contoh
Format Berita Acara Musrenbang Desa
Berita Acara Musrenbang Desa
Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 20... di Desa…………….…
Kecamatan ..…………….. Kabupaten …………….……….. Provinsi………..……. maka pada hari ini : Hari
danTanggal : …………………………………………………….
J a m : Pukul ………………s.d. pukul ………….………. Tempat :
telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadirioleh wakil–wakil dari kelompok, dusun
dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam
Daftar Hadir (terlampir).
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber adalah:
A. Materi atau Topik
..............................................................................................................................................
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : ......................................dari ......................
Sekretaris/Notulis:……………............................. dari ..............................
Narasumber :
1. ........................................................................dari ................................
2.........................................................................dari .................................
3.........................................................................dari .................................
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya
seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal
yang brketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu :
...................................................................................................................................................
Keputusan diambil secara:musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*)
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakansebagaimana mestinya.
…………………… , tanggal ……………………
Pimpinan Musrenbang Notulis /
Sekretaris
(……………….) (……………..)
Mengetahui ,
Kepala Desa
(……………....……… )
Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Musrenbang Desa
1.…….……………………… …… ……………………………
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
BAB VIII
PENYEBAR LUASAN RPJM-DESA
a. Dasar Hukum
1. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82
2. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
(Pasal 60 ayat 3 PP No 43 tahun 2014)
3. Setiap Lembaga Publik yang telah membuat dokumen publik wajib memberikan
informasi kepada masyarakat. (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen No 29
Tahun 2005)
4. Dokumen publik dapat berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf maupun
yang telah diundangkan. (Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen No 29 Tahun
2005)
b. Subtansi Sosialisasi
Lampiran RPJM-Desa yang memuat program dan kegiatan indikatif tahunan
c. Media Sosialisasi
1. Forum masyarakat baik formal maupun non formal
2. Poster
3. Radio kumunitas
4. Papan Informasi Desa
5. Papan informasi dusun, RW, RT, dsb.
d. Sasaran Sosialisasi
1. Pemerintah (dalam bentuk surat)
a. Kecamatan
b. BAPPEDA
c. SKPD terkait
2. DPRD (Untuk skala Kabupaten)
3. Komisi DPRD terkait
4. Anggota DPRD dari Daerah pemilihan bersangkutan
5. Swasta (dalam bentuk surat)
6. Masyarakat Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
LAMPIRAN 1
1. Matrik Kajian Sketsa Desa
2. Matrik Kajian Kalender Musim
3. Matrik Kajian Diagram Kelembagaan
4. Matrik Pengelompokan Masalah
5. Matrik Prioritas Masalah
6. Matrik Alternatif Tindakan
7. Matrik Sejarah Pembangunan Desa
8. Matrik Arah Kebijakan Pembangunan Desa
9. Matrik RPJM Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
Lampiran 1
1. Format 1 (F1) Hasil Kajian Sketa Desa
Contoh Format 1.
Hasil Kajian Sketa Desa
No Masalah Penyebab Masalah Potensi
Contoh Sketsa Desa
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
2. Format 2 (F2) Hasil Kajian kalender musim
Contoh Format 2.
Hasil Kajian Kalender Musim
No Masalah Penyebab Masalah Potensi
Contoh Simbol-simbol atau Tanda-tanda dalam Kalender Musim
Contoh simbol
Contoh nilai kritis :
- Masalah sangat kritis 
- Masalah kritis 
- Masalah cukup kritis 
- Masalah kurang kritis 
Ditentukan lebih lanjut oleh peserta musdus
contoh format kalender musim.
Masalah/
Keadaan/
Kegiatan
Hujan Pancaroba Kemarau
Sep Okt Nov Des Jan. Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Musim Kemarau
Musim Hujan
Musim Pancaroba
Musim Angin
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
3. Format 3 (F3) Hasil Kajian Diagram Kelembagaan
No Masalah Penyebab Masalah Potensi
CONTOH GAMBAR :
KADUS
Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
4. Format 4 (F4) Pengelompokan Masalah dan Potensi
Contoh Format 4.1
Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Penyelengaraan Pemerintahan
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format 4.2
Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pelaksanaan Pembangunani
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format 4.3
Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pembinaan Masyarakat
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format 4.4
Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 2 3 4
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017Menna Ayu AManda
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxPENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxFadlan43
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 

Mais procurados (20)

Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxPENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Bahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iiiBahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iii
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 

Destaque

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Suwondo Chan
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Mustika Aji
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaMustika Aji
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Yudhi Aldriand
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa DermajiMatrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa DermajiPradna Paramita
 
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN  2016-2021RPJMDES DESA KUTA TAHUN  2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021Aldi Cahyono
 
Kalender tahunan desa
Kalender tahunan desaKalender tahunan desa
Kalender tahunan desaFormasi Org
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Pemdes Losari Lor
 

Destaque (20)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset Desa
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa DermajiMatrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
 
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN  2016-2021RPJMDES DESA KUTA TAHUN  2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
 
Program Formasi
Program FormasiProgram Formasi
Program Formasi
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Pendirian bum des
Pendirian bum desPendirian bum des
Pendirian bum des
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 
Kalender tahunan desa
Kalender tahunan desaKalender tahunan desa
Kalender tahunan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
 

Semelhante a Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)

Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Tholhah Ahmad
 
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldMt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldAadairil ValleryAlpha
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptxnesanakhitapenawa
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revrajapusbar
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxAllEnaMau
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfArisMali
 
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfAnueiy Kaizen
 
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxMEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxKPMBugakBlang
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optwedusputih
 

Semelhante a Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3) (20)

Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldMt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
 
iv_pembangunan-desa.ppt
iv_pembangunan-desa.pptiv_pembangunan-desa.ppt
iv_pembangunan-desa.ppt
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
 
Pid 1
Pid 1Pid 1
Pid 1
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
 
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
 
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxMEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
 
545 881-1-sm
545 881-1-sm545 881-1-sm
545 881-1-sm
 
545 881-1-sm
545 881-1-sm545 881-1-sm
545 881-1-sm
 

Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)

  • 1. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA PANDUAN PENYUSUNAN RPJM DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL MUSTIKA AJI, S.Pd PERENCANAAN PENGANGARAN MONITORING DAN EVALUASI
  • 2. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com PANDUAN PENYUSUNAN RPJM -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL MUSTIKA AJI O81 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG- UNDANG DESA
  • 3. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Kata Pengantar Buku Panduan ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasita masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan Gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Denga semakin besarnya dana yang mengucur ke desa perencanaan desa menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi pembangunan di tingkat desa menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “ Buku Panduan Penyusunan RPJM Desa “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Namun demikian Buku Panduan ini belumlah menjadi Panduan yang sempurna sehingga dalam penbggunaan Panduan ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan daerah yang ada. Kebumen , Pertengahan Desember 2014 Mustika Aji
  • 4. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………… iv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Desa 2 1.2. Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Berpihak Pada Rakyat Miskin 3 1.3. Penyusunan RPJM Desa Yang Pro Poor dan Berkeadilan Gendrer 4 1.4. Dasar Hukum 5 BAB II PERSIAPAN MENYUSUN RPJM DESA 6 2.1. Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa 7 2.2. Pokja RPJM Desa 8 2.3. Penguatan kapasitas Pokja RPJM Desa 9 BAB III PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN 11 3.1. Sosialisasi Arah Kebijakan Kabupaten 11 3.2. Kajian dan Pencermatan Arah Kebijakan Kabuapten 12 BAB IV KAJIAN DESA PARTISIPATIF 14 4.1. Pengkajian dan Pemutakhiran Data Desa 14 4.2, Pengalian Gagasan Masyarakat 18 4.3. Pelaporan Kajian Desa 33 BAB V MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA 54 Musyawarah Desa RPJM-Desa 54 BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA 57 Penyusunan Rancangan RPJM -Desa 57 BAB VII MUSRENBANG RPJMDes 64 Musrenbang RPJMDes 64
  • 5. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB VIII PENYEBARLUASAN RPJMDes 68 Sosialisasi RPJMes 68 Lampiran 1. Contoh Format Format Kajian Desa 2. Contoh Perdes RPJM Desa 3. Contoh Naskah RPJM Desa
  • 6. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN Istilah Singkatan Pengertian Anggaran Pendapan dan Belanja Desa APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien. Angka Partisipasi Kasar APK perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Badan Permusyawaratan Desa BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Diagram Kelembagaan merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya) Delegasi Dusun orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun. Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu tertentu Kalender Musim alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang. Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.
  • 7. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Lembaga Swadaya Masyarakat LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lokakarya Desa Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil musyawah dusun ditingkat desa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang seharusnya diharapkan Musyawarah Dusun Musdus wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun di tingkat dusun Menentukan Peringkat Masalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu. Menentukan Alternatif Tindakan Yang Layak serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu) tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan. Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan disepakati. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan
  • 8. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat aktif. Perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada kelompok miskin adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin Potensi Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penyebab Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya masalah Pengelompokan Masalah suatu kegiatan untuk menghimpun /mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah dalam bidang dan sector / urusan Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa . Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki individu Sksetsa Desa gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan, penyebab dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. unit pelaksana teknis dinas UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
  • 9. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGANTAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang akan menyelenggarakan program/rencana kerja tersebut. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang bersangkutan. Menurtut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip – prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Perncanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ).
  • 10. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. 1.2. PERENCANAAN DAN PENGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN GENDER. Selama ini dalam perencanaan dan penganggaran desa belum mencerminkan , keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan berketidakadilan gender. Diperlukan komitmen semua pihak dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di desa agar berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender. Perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender mempunyai setidaknya mempunyai ciri sebagai berikut : 1. Partisipan Warga miskin dan laki laki dan perempuan menjadi partisipan dalam semua proses perencanaan, penganggaran dan monitoring. 2. Penggunaan Data Terpilah Antara Perempuan dan Laki-laki Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin, perempuan dan anak. 3. Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan yang Berperspektif Kepada Kelompok Miskin, Perempuan dan Anak Penjaringan aspirasi dilakukan menggunakan metode/teknik yang memungkinkan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lain untuk dapat turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai per masalahan pembangunan yang berpengar uh (berdampak) bagi kehidupan mereka. 4. Program/kegiatan Berperspektif kemiskinan dan beradilan gender. Penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan berdasarkan permasalahan / Isu strategis kemiskinan dan ketidak adilan gender 5. Alokasi Anggaran Adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan anggaran untuk
  • 11. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Dengan hal tersebut maka maka masyarakat miskin, laki laki dan perempuan menjadi penerima manfaat anggaran Tabel 2 1.3. PENYUSUNAN RPJM DESA YANG PRO POOR DAN BERKEADILAN GENDER. RPJM Desa sebagai dokumen Perencanaan Strategis di tingkat desa disusun berdasarkan kebutuhan riel masyarakat dan dengan memperhatikan kebijakan kebijakan di tingkat supra desa. Dalam menyusun RPJM Desa hendaknya didasarkan pada hal hal berikut : •Warga miskin, Laki laki dan Perempuan menjadi partisipan dalam proses penyusunanya •Aspirasi warga miskin, perempuan dan laki laki terakomodasi dalam anggaran •Adanya alokasi untuk pengurangan kemiskinan dan menyelesaikan ketimpangan gender. • Warga miskin, Laki laki dan Perempuan menjadi partisipan dalan Pelaksanaan pembanguan •Warga miskin, Laki laki dan perempuan menjadi penerima manfaat pembangunan •Warga miskin, Perempuan dan Laki Laki menjadi partisipan dalam proses penyusunanya •Menggunakan data pilah gender •Masalah / Isu yang digali merupakan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan gender yang menjadi dasar intervensi • Warga miskin , perempuan dan laki laki terlibat dalam monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi Perencanaan ( RPJM Desa dan RKP Desa ) Penganggaran ( APB Desa ) Pelaksanaan Pembangunan
  • 12. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat; f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; k. dan penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. 1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM -Desa Penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahapan sebagai berikut a. Pembentukan tim penyusun RPJM -Desa; b. Pengacuan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c. Pengkajian keadaan desa;
  • 13. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Tahapan pengkajian Desa adalah sebagai berikut : 1. Pekajian dan Pemutakhiran Data Desa 2. Penggalian Gagasan 3. Pelaporan pengkajian desa d. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa; e. Penyusunan rancangan RPJM Desa; f. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa; dan g. Penetapan RPJM Desa. 1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM Desa 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • 14. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB II PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DESA 2.1. SOSIALISASI RENCANA PENYUSUNAN RPJM DESA a. Pengertian Sosialisasi Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah upaya pemerintah desa untuk menyampaikan informasi, pemahaman serta respon balik dari masyarakat terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa yang sedang, akan terjadi dan atau telah terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang diselenggarakan dalam musyawarah desa. b. Tujuan 1. Warga masyarakat memahami tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan, manfaat dan resikonya ketika desa tidak memiliki RPJM Desa; 2. Warga masyarakat memahami tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat, Tim/Pokja yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif kemiskinan dan berkeadilan gender; c. Metode Ceramah dan Tanya Jawab d. Keluaran 1. Warga masyarakat termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan RPJM Desa. 2. Terbentuknya Pokja/Tim Perencanaan Desa. 3. Tersusunnya jadwal kegiatan, tahapan, metode dan Pihak yang harus terlibat dalam Penyusunan RPJM Desa. 4. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan.
  • 15. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com a. Peserta 1. Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD) 2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 3. Lembaga Adat 4. Tim Penggerak PKK Desa/Kelompok Perempuan 5. Rukun Tetangga/Rukun Warga 6. Karang Taruna 7. Kelompok Anak/Pemerhati Anak 8. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya 9. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat 10. Masyarakat/Warga Miskin b. Narasumber 1. Kepala Desa 2. Kecamatan 3. LSM dan pihak lain yang berkepentingan c. Sumber Dana 1. APB Desa 2. Swadaya 3. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat d. Proses: 1. Acara dibuka oleh pemandu (sekdes), diawali dengan doa pembuka dan pengantar tentang tujuan kegiatan. Selanjutnya Pemandu acara mempersilahkan Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan pengantar. 2. Kepala Desa memberikan pengantar tentang tujuan kegiatan Sosialisasi dan menjelaskan tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan, manfaat dan resikonya ketika desa tidak memiliki RPJM Desa 3. Kepala Desa, menjelaskan tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat, Tim/Pokja yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif Kemiskinan, gender dan anak; 4. Kepala Desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran, usul atau pertanyaan;
  • 16. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 5. Kepala desa memandu pembentukan pokja secara partisipatif: 6. Dokumentasikan proses dan hasilnya; 7. Acara ditutup dengan menyampaikan kesimpulan hasil pertemuan sosialisasi dan diakhiri dengan doa penutup 2.2. POKJA /TIM PENYUSUN RPJM Desa a. Persyaratan Pokja / Tim 1. Memiliki kemauan, komitmen dan kepedulian terhadap perencanaan pembangunan desa. 2. Kritis terhadap usulan program dan arah kebijakan umum tentang desa dan daerah. 3. Mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum secara menyeluruh. 5. Mampu memimpin forum pertemuan desa secara dialogis dan partisipatif. 6. Mampu bekerjasama dalam tim. 7. Pembentukan Pokja dilakukan secara musyawarah. b. Jumlah dan Keanggotaan Pokja / Tim Jumlah tim paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 orang terdiri dari unsur ; 1. Kepala Desa selaku 2. Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya 3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Warga Miskin, Unsur Perempuan, Unsur anak/ Pemerhati anak c. Tugas Pokja / Tim 1. Melakukan pertemuan /rapat pokja 2. Membentuk Tim Pemandu 3. Mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta 4. Menyusun Jadwal dan Agenda 5. Menyiapkan Bahan dan Peralatan
  • 17. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 6. Membuat Dokumentasi proses (Daftar hadir, berita acara,foto, notulen, dll) dan Dokumentasi Hasil : (Naskah draf Peraturan Desa tentang RPJM Desa. d. Pembentukan Pokja / Tim 1. Pembentukan Pokja RPJM Desa dilakukan secara Musyawarah (Partisipatif) 2. Pokja RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. e. Struktur Pokja / Tim 1. Pengendali 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 2.3. PENGUATAN KAPASITAS POKJA RPJM DESA a. Peserta Pelatihan Anggota Pokja RPJM Desa b. Fasilitator Pelatihan 1. Unsur kecamatan 2. Fasilitator/pendamping program 3. LSM c. Tempat Pelatihan Idealnya diselenggarakan di desa dan dihindari di tempat mewah d. Penyelenggara Pelatihan Pemerintah, Program, LSM dan lebih baik apabila diselenggarakan sendiri oleh desa e. Pendanaan Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, dana Program , LSM dan APB Desa Syarat/Kriteria Fasilitator :  Memiliki kemampuan memfasilitasi yang partisipatif  Memahami perencanaan partisipatif di tingkat desa  Memahami tentang kemiskinan, gender dan hak-hak anak  Mempunyai pengalaman dalam mendampingi masyarakat desa
  • 18. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com f. Waktu Pelatihan sebaiknya dilakukan setelah sosialisasi dan sebelum pelaksanaan musdus selama 4 hari
  • 19. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB III PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pokja/Tim Penyusun RPJM-Desa setelah mendapatkan penguatan kapasitas hal yang dipertama dilalukan adalah melakukan pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Hasil pemcermatan ini selanjutnya menjadi panduan dan rujukan dalam proses penyusunan RPJM-Desa. Langkah- langkah pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah sebagai berikut : a. Mengikuti Sosialisasi arah kebijakan pembangunan kabupaten Pokja / Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten yang diselanggarakan SKPD terkait. Arah kebijakan pembangunan kabupaten yang di sosialisasikan kepada desa, sekurang- kurangnya meliputi: 1. rencana strategis kabupaten/kota; 2. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; 3. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; 4. rencana tata ruang dan rencana wilayah kabupaten/kota; dan 5. rencana pembangunan kawasan perdesaan. b. Pencermatan dan Kajian arah kebijakan pembangunan kabupaten Setelah mengikuti Sosialisasi Pokja/ Tim penyusunan RPJM Desa melakukan Pencermatan dan kajian arah kebijkana pembangunan kabupaten dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Lakukanlah pencermatan arah kebijkana pembangunan kabupaten dengan saksama 2. Indentifikasikan dan cata rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. yang akan masuk ke Desa. 3. Setelah semua teridentifikasikan, kajilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa mana yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Hasil indentifikasi masukanlah dalam format berikut ini.
  • 20. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format Identifikasi Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan 4. Daftar semua rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa 5. Kelompokanlah Rencana program dan kegiatan yang akan masuk kedesa kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Contoh Format Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyenggaraan Pemerintahan No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan Contoh Format Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pelaksanaan Pembangungan No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
  • 21. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pembinaan masyarakat No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan Contoh Format Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
  • 22. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB IV KAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF Pasal 117 PP No 43 menyebutkan bahwa RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa Poka / Tim Penyusunan RPJM-Desa melakukan pengkajian keadaan Desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut: a. pengkajian ulang dan pemutakhiran data Desa; b. penggalian gagasan masyarakat; dan c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 1. PENGKAJIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA a. Pengertian Data Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistic b. Jenis Data 1. Menurut sifatnya  Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.  Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka 2. Menurut cara memperolehnya  Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi langsung dari obyeknya. Misalnya data pengukuran trafik.  Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan diolah oleh pihak lain c. Syarat data yang baik diantaranya adalah : 1. Data harus obyektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya) 2. Data harus mewakili (representatif) 3. Data harus up to date 4. Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan d. Pentingnya data dalam perencanaan
  • 23. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut beberapa ahli ekonomi, penggunaan paling penting dari data atau disebut juga indikator pembangunan adalah untuk menyediakan target-target perencanaan e. Tujuan Pengumpulan dan analisa data 1. Agar RPJM Desa sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi desa sehingga dapat dicegah terjadinya suatu perencanaan yang ambisius sehingga susah dilaksanakan. 2. Alat kontrol terhadap pelaksanaan atau implementasi RPJM Desa tersebut agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan atau koreksi. 3. Dasar evaluasi dari hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja akhir yang telah ditargetkan bisa dicapai 100%, 90% atau kurang. Kalau target tidak tercapai faktor-faktor apa yang menyebabkannya f. Kebutuhan Data Untuk Penyusunan RPJM Desa Tabel 5 No Aspek /Sektor Data / Indikator 1 Kewilayahan Penggunaan Lahan 2 Kependudukan Laju Pertumbuhan Pendudukan, Kepadatan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 3 Pendidikan Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan, APK, Buta Huruf 4 Kesehatan Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Ibu Melahirkan, Cakupan imunisasi, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, 5 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran
  • 24. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 6 Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB 7 Permukiman % Rumah Sehat, % Rumah Tidak Layak Huni, % Rumah yang memiliki jamban keluarga, Rumah tangga pengguna listrik 8 Kemiskinan % kemiskinan, sebaran kemiskinan 9 Infrastruktur Dasar Rasio Jaringan Irigasi, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik 10 Lingkungan % Lahan Kritis, Cakupan pemenuhan air bersih, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 11 Gender % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa, Partisipasi perempuan di lembaga kemasyarakatan desa, Rasio KDRT 11 Kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 12 Keamanan dan Ketertiban Jumlah kasus perkelahian, Jumlah Kasus Pencurian, Jumlah kasus Perjudian, Jumlah Kasus Pemakaian miras dan Narkoba 13 Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial g. Sumber data 1. Profil Desa 2. Data Kemiskinan BPS 3. Buku Administrasi Desa 4. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa h. Analisa Data Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca 1. Analisis Kondisi Umum Desa Analisis kondisi umum desa bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi desa yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan desa. 2. Teknik Analisis Kondisi Umum Desa
  • 25. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan cara: a. Perbandingan antar waktu; Tabel 6 Contoh Tabel Perrbandingan Antar Waktu URAIAN 2008 2009 2010 2011 % Penolong Balita Tenaga Kesehatan Angka Kematian Bayi ( IMR ) Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR ) Cakupan Imunisasi Balita Gisi Buruk b. Perbandingan dengan standar yang berlaku (Kabupaten, Propinsi, Nasional); Tabel 7 Contoh Tabel Perbandingan Antara Desa dengan Kabupaten Uraian Desa Kabupaten Keterangan % Penolong Balita Tenaga Kesehatan Angka Kematian Bayi ( IMR ) Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR ) Cakupan Imunisasi Balita Gizi Buruk Dll c. Perbandingan dengan desa lainnya. Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.
  • 26. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 2. PENGALIAN GAGASAN MASYARAKAT Pengkajian keadaan Desa melalui penggalian gagasan dilakukan untuk menemukenali potensi sumber daya Desa, pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber informasi. Pengalian gagasan dilakukan dalam forum musyawarah dusun dan lokakarya desa 2.1. MUSYAWARAH DUSUN a. Pengertiaan 1. Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun di tingkat dusun. 2. Delegasi dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun b. Tujuan 1. Menggali masalah dan penyebabnya terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat yang ada di tingkat dusun berdasar profil desa. 2. Menggali potensi yang ada di tingkat dusun berdasar profil desa. 3. Memilih delegasi dusun c. Keluaran 1. Tersusunya daftar masalah, penyebab dan potensi ditingkat dusun 2. Terpilihnya 3-5 orang sebagai delegasi dusun yang salah satunya unsur perempuan dan warga miskin untuk mengikuti Lokakarya Desa dan Musrenbang Desa. 3. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Kegiatan, Sketsa Dusun, Syarat Delegasi : 1. Orang yang dinilai menguasai masalah dan potensi ditingkat dusun 2. Orang yang mampu mengawal hasil-hasil musdus
  • 27. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan, Format 1, Format 2, dan Format 3 d. Metode 1. Curah Pendapat 2. Wawancara 3. (Simulasi) 4. Diskusi Kelompok e. Alat Kajian Yang Digunakan 1. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Dusun 2. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim 3. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram Kelembagaan f. Pemandu Pemandu kegiatan musdus adalah Pokja RPJM Desa g. Peserta 1. Perwakilan Wilayah RT /RW minimal 30 % dari jumlah KK:  Unsur warga miskin  Unsur perempuan  Unsur anak  Unsur masyarakat berkebutuhan khusus 2. Perkilan Perorangan  Tokoh masyarakat  Tokoh Agama 3. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun Catatan : 1. Khusus untuk kelompok anak disiapkan forum tersendiri. 2. Dapat menggunakan alat kajian yang lain sesuai kebutuhan. Catatan : Pokja dapat berbagi tugas dalam memfasilitasi musdus sesuai kondisi wilayah
  • 28. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa (Pengurus RT/RW, Karangtaruna, PKK, dll) 5. Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut 6. Pemerintah Desa h. Persiapan Musdus 1. Menyiapkan tempat yang memadai 2. Menyiapkan alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano, metaplan, isolatip dll) 3. Indentifikasi Calon peserta musdus 4. Menyebar undangan 5. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat) 6. Menyiapkan Peta dasar, profil dan data potensi desa 7. Menyiapkan Pertanyaan Kunci 8. Menyiapkan Format masalah dan potensi 9. Menyiapkan Peta Dusun i. Pelaksanaan Musdus 1. Kadus sebagai penyelenggara kegiatan Musdus 2. Pengisian daftar hadir peserta musdus. 3. Sambutan Penyelenggara Musdus ( Kadus ) 4. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran musyawarah dusun. 5. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah, penyebab dan potensi dusun dengan menggunakan tiga alat kajian (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan). TUGAS DELEGASI DUSUN 1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati. 2. Mengikuti lokakarya desa dan musrenbang RPJM Desa. 3. Menyampaikan hasil lokakarya dan musrenbang RPJM Desa kepada warga dusun. 4. Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus pada lokakarya desa.
  • 29. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 6. Pokja Perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil musayawah dusun. 7. Forum memilih dan menetapkan delegasi dusun. j. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Desa 1. Pengertian Sketsa desa adalah gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah,penyebab dan potensi yang ada di tingkat dusun. Hasilnya berupa masalah, Penyebab dan Potensi di Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat. 2. Tujuan  Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya yang ada di dusun.  Menggali/menjaring masalah,penyebab dan potensi pada Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.  Menggali/menjaring potensi yang ada di tingkat dusun  Menyamakan presepsi dan menyepakati masalah, penyebab dan potensi yang ada di tingkat dusun. Catatan :  Peserta Musdus dari Anak usia maksimal 18 th.  Dapat dilakukan musdus khusus anak, perempuan dan warga miskin atau kelompok sektoral lainnya.  Perlu delegasi dari kelompok sektoral ( Kelompok tani, Kelompok pedagang dll ) Contoh Sumber daya : 1. sumber daya alam ( sawah, lahan, hutan, bebatuan dll ) 2. sumber daya buatan/infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, bangunan/gedung dll ) 3. sumber daya manusia(ketrampilan, tingkat pendidikan, dll ) 4. sumber daya social (nilai-nilai budaya/adat istiadat yang ada di dusun, keuangan )
  • 30. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 3. Teknik Penggunaan Sketsa Desa a. Persiapan  Tempat yang memadai  Alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano, metaplan,dll)  Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)  Peta dasar, profil dan data potensi desa  Pertanyaan Kunci  Format masalah dan potensi  Peta dusun b. Langkah-langkah membuat sketsa desa  Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas wilayah Desa/Dusun.  Ajaklah untuk membuat batas Desa/Dusun pada media yang tersedia.  Menyepakati simbol/legenda dan ditulis/digambar pada pojok kiri bawah sketsa desa.  Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam sketsa yang telah dibuat  Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat  Ajaklah peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperluka Masalah adalah : antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang seharusnya diharapkan Penyebab adalah : faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya masalah Potensi adalah : Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa.
  • 31. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com c. Mewawancarai Sketsa Desa  Pemandu menjelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa.  Galilah pengertian tentang masalah, kebutuhan, keinginan,potensi, penyebab masalah, kemiskinan, hak-hak dasar, hak-hak anak, keadilan gender.  Ajaklah peserta mewawancarai sketsa desa dengan cara mencermati dan menganalisa sketsa desa untuk mencari/menemukan masalah, penyebab dan potensi.  Ketika menemukan masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas,
  • 32. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com kegawatan, kemendesakan, dsb) kemudian rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format 1 kolom masalah.  Setelah ditemukan masalah, kemudian ajaklah peserta untuk mencari/merumuskan akar penyebab masalah tersebut dan catat dalam Format pada kolom penyebab masalah.  Ajaklah peserta untuk menggali potensi, adakah potensi (SDA, Sosial, Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya. Bila ada catat potensi yang disepakati dalam format pada kolom potensi.  Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai Menggali Ketimpangan Gender Dengan Sketsa Desa Empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat 1. Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut. 2. Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi? 3. Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut 4. Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan? Dalam mengunakan skesa desa setidaknya dapat di petakan akses dan control laki laki dan perempuan terhadap sumber daya yang ada. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah pernyataan masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada. Menggali Permasalahan Kemiskinan Dengan Sketsa Desa  Kemiskinan adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak hak dasarnya sehingga tidak dapat menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf hidup yang dianggap bermartabat dan manusiawi  Apabila hak-hak dasar belum terpenuhi (artinya kemiskinan masih terjadi), Hak-hak dasar yang harus s i,  Sehingga dalam melakukan penggalian masalah dan potensi dengan sketsa desa masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar harus menjadi prioritas untuk di temukan dirumuskan penyebabnya dan diidentifikasikan potensi yang ada untuk menyelesaikannya.  Agar lebih mudah sebaiknya disiapkan terlebih dahulu list pertanyaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak hak dasar
  • 33. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format 1 Masalah Penyebab dan potensi NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI 1 masyarakat kesulitan mengakses listrik (masih nyalur) sebanyak 48 KK 1. Belum ada jaringan 1. Lahan 2. Pemdes 3. Masyarakat 3 Ada 5 KK RTM di Rt 02/1 yang rumahnya tidak layak huni Pendapatan rendah, kepedulian pemerintah kurang LKD, Dinas terkait, tanah dan rumah 4 Ada 20 KK RTM di Rt 02/1 belum punya jamban keluarga Kebiasaan buang air di sungai Rumah, LKD, PKK dan dinas terkait K. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim 1. Latar Belakang Dalam suatu pendataan tidak selalu suatu alat kajian dapat mengindentifikasi semua jenis data yang dibutuhkan. Setiap alat kajian yang digunakan mempunyai karakteristik yang tersendiri. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan musim. 2. Pengertian Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang. 3. Tujuan Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kelender musim adalah sebagai berikut : a. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan masyarakat. Contoh masalah tersebut di antaranya sebagai berikut. - Kekurangan pangan. - Kekurangan air bersih.
  • 34. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com - Banyak penyakit (infeksi saluran napas, diare, dan lain-lain). - Rawan banjir. - Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok. - Kesempatan kerja kurang, dan seterusnya. b. Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa- masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah. 4. Informasi Yang Dapat Dihimpun Dari Kalender Musim Sesuai dengan tujuan pengkajian keadaan desa dengan kalender musim maka informasi yang dapat dihimpun meliputi hal-hal berikut : a. Masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pangan, perumahan, sandang dan pendidikan. b. Masa kritis pada musim tertentu, misalnya musim barat, timur, kemarau, hujan, pancaroba dan paceklik. 5. Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim a. Jelaskan pada peserta musyawarah perencanaan tentang : 1. Tujuan pengkajian dengan kalender musim; 2. Cara pembuatan kalender musim; dan 3. Cara penggalian masalah, penyebab dan potensi dengan kalender musim. b. Ajaklah peserta musyawarah perencanaan membuat kalender musim di kertas plano. 1. Ajaklah peserta menyepakati musim apa saja yang selalu terjadi di desanya (musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba dan/atau musim yang dikenal oleh masyarakat). 2. Ajaklah peserta untuk menentukan simbol untuk menilai sering dan tidaknya terjadi kejadian c. Ajak peserta untuk membuat format kalender musim dengan simbol yang disepakati. d. Ajaklah peserta untuk menyepakati musim yang ada di desa tersebut dimulai dari bulan saat dilaksanakannya musdus.
  • 35. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com contoh format kalender musim. Masalah/ Keadaan/ Kegiatan Hujan Pancaroba Kemarau Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e. Ajaklah peserta untuk menggali masalah yang berkaitan dengan hak dasar. Kemudian tuliskan di kolom 1 f. Ajaklah peserta untuk menentukan kapan masalah itu terjadi. Kemudian berilah tanda pada kolom yang menunjukkan kapan masalah terjadi (kolom 2-13) dengan simbol. Semakin kritis/gawat/banyak maka semakin banyak jumlah simbolnya. g. Lakukan hal demikian tersebut sampai semua kegiatan, masalah dan keadaan tergali. Contoh Format kajian kalender musim Hujan Pancaroba Kemarau Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst X XX XXX XX X X XX XXX X X XX XXX Keterangan : 1. Penentuan simbol-simbol (tanda-tanda) digunakan untuk memudahkan musyawarah perencanaan mengenali musim dan menentukan masa-masa kritis. 2. Simbol-simbol/tanda-tanda tersebut ditentukan oleh peserta musyawarah perencanaan sesui kesepakatan. Simbol-simbol dapat menggunakan ranting kayu, batu kerikil, biji-bijian dan lain-lain asal mudah dipahami. 3. Penentuan masa-masa kritis dinilai dengan tanda yang diberikan dalam waktu-waktu terjadinya masalah. Semakin banyak jumlah tanda mencerminkan semakin kritis, parah, gawat, atau seringnya masalah tersebut.
  • 36. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com CONTOH FORMAT HASIL PEMETAAN KALENDER MUSIM NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI 1 PADA MUSIM HUJAN DI SEMUA RT DUSUN 1 MENGALAMI BANJIR TIDAK ADA SALURAN PEMBUANGAN AIR TENAGA, LKD 2 DI MUSIM BANJIR DI SEMUA RT DUSUN MENGALAMI WABAH PENYAKIT LINGKUNGAN KUMUH LKD, POSYANDU, BIDAN DESA 3 PADA MUSIM PENGHUJAN TERJADI PENINGKATAN PENDERITA DEMAM BERDARAH BANYAK GENANGAN AIR UNTUK TEMPAT BERKEMBANG BIAKNYA NYAMUK DEMAM BERDARAH KADER KESEHATAN DESA BIDAN DESA POLINDES PUSKESMAS 4 PADA MUSIM KEMARAU UNTUK TANAM PALAWIJA KESULITAN AIR SUMBER AIR TANAH MENURUN KELOMPOK TANI, UPT PERTANIAN 5 PADA WAKTU MUSIM PACEKLIK 19 KK DI RW III KEKURANGAN PANGAN TIDAK MEMILIKI STOK PANGAN GAGAL PANEN KELOMPOK TANI, LUMBUNG Kiat Menggali masalah dan potensi dari Kalender Musim a. Tempelkan pada dinding gambar kalender musim yang telah terisi secara lengkap. b. Tanyakan kepada peserta musyawarah perencanaan tersebut masalah-masalah yang terjadi pada masa kritis. 1) Tanyakan tentang banjir pada bulan Desember? o Mengapa kebanjiran? o Apa akibat banjir pada bulan Desember? o Di mana lokasinya? 2) Tanyakan tentang kesehatan o Gangguan kesehatan apa yang terjadi pada bulan Maret, Juli dan Desember ................. ? o Siapa saja yang terkena penyakit? o Di mana lokasinya? 3) Tanyakan tentang kesulitan pangan o Kesulitan pangan apa yang terjadi di bulan Juli, ...........dsb? o Siapa saja yang terkena? o Di mana lokasinya?
  • 37. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 6. Saran Dalam Pembuatan Kalender Musim a. Dalam penentuan musim, bahaslah musim apa saja yang dikenal sesuai dengan keadaan desa tersebut. b. Pemberian “nilai” harus luwes  Tentukan nilai terendah dan tertinggi, misalnya nilai 1 rendah dan nilai 5 tinggi.  Bandingkan musim yang lainnya dengan masalah/kegiatan/keadaan.  Pemberian nilai sebaiknya dengan alat peraga seperti biji-bijian atau potongan karton kecil (2 cm x 2 cm) agar mudah untuk mengubahnya.  Kalender musim yang digunakan dalam buku panduan ini bersifat umum. Apabila ingin mendalami bidang tertentu, misalnya pertanian atau ketenagakerjaan maka dapat dibuat kalender musim yang spesifik. Sebagai contoh kalender musim yang digunakan untuk melihat masa-masa petani sibuk dan masa-masa agak senggang. Dengan demikian, dapat diketahui saat yang tepat bagi petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. L. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram Kelembagaan 1. Latar Belakang Diagram Kelembagaan atau Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja atau pengairan saja. 2. Pengertian Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di desa serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan.
  • 38. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 3. Tujuan a. Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun. b. Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga yang ada bagi masyarakat. c. Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat. d. Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada. 4. Tahapan Penggunaan Teknik Diagaram Kelembagaan a. Persiapan 1. Persiapkan Tempat yang memadai 2. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila warna- warni, gunting dan isolatif) 3. Siapkan papan peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar/plano) 4. Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan 5. Siapkan potongan kertas manila berwarna berbentuk bulat berbagai ukuran (sesuai jumlah lembaga yang ada) 6. Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan 7. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) b. Langkah-Langkah Membuat Diagaram Kelembagaan 1. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka 2. Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia (kertas plano) 3. Ajaklah peserta mendiskusikan peran lembaga terhadap kehidupan masyarakat dari yang perannya paling besar sampai yang paling kecil. 4. Selanjutnya mintalah peserta untuk menuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian Keterangan :  Lembaga Formal adalah Lembaga yang mempunyai Badan Hukum, Contoh : Pemerintah Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll.  Lembaga Non Formal adalah yang tidak mempunyai Badan Hukum. Contoh : Kelompok arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.
  • 39. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil pada lingkaran yang paling kecil. 5. Siapkan papan Peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar) 6. Ajaklah peserta membuat batas wilayah dusun pada papan peraga 7. Mintalah peserta untuk membuat lingkaran ditengah-tengah peta dusun dan tuliskan kata “masyarakat” ditengah lingkaran tersebut 8. Selanjutnya ajaklah peserta mendiskusikan bagaimana hubungan lembaga- lembaga tersebut dengan masyarakat, lembaga yang hubungannya paling dekat atau komunikasinya paling baik ditempatkan paling dekat dengan lingkaran yang bertuliskan “masyarakat” dan lembaga yang kurang dekat dengan masyarakat ditempatkan agak jauh, demikian seterusnya sampai semua lingkaran terpampang semua CONTOH GAMBAR : KTT
  • 40. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com c. Menggali Masalah dan Potensi 1. Setelah diagram kelembagaan selesai dibuat, konfirmasikan kembali dengan peserta musdus. 2. Ajaklah peserta untuk mewawancarai/menggali permasalahan dan potensi lembaga-lembaga tersebut satu persatu diawali dari lingkaran yang terdekat dengan masyarakat. Masalah dan potensi yang digali berkaitan dengan : a. Struktur organisasi b. Kapasitas SDM c. Aturan mainnya d. Manajemen organisasi e. Legalitas organisasi 3. Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah disediakan Menggali Permasalah Ketimpangan Gender Dengan Diagram Kelembagaa 1. Dengan Diagram kelembagaan setidaknya dapat di petakan control antara laki laki dan perempuan pada kelembagaan yang ada. 2. Ketika menggali masalah, penyebab dan potensi pada struktur organisasi, tanyakanlah pada peserta musdus komposisi pengurus antara laki laki dan perempuan pada setiap lembaga yang ada. 3. Diskusikalah control laki laki dan perempuan dalam setiap kelembagaan yang ada. 4. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah pernyataan masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.
  • 41. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format Hasil Kajian Diagram Kelembagaan No Nama Lembaga Masalah Penyebab Masalah Potensi 1 2 3 4 5 1 PEMDES Pemdes dalam pelayanan kepada masyarakat belum memuaskan Kapasitas perangkat rendah, personil kurang Kantor, Lembaga, SDM 2.1. LOKAKARYA DESA 1. Pengertian Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil musyawah dusun di tingkat Desa. 2. Tujuan a. Pengelompokkan Masalah, Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun. b. Menyusun Legenda, Sejarah Pembangunan Desa dan Mengambil Pelajaran dari Sejarah Desa. c. Menyusun Visi dan Misi Desa d. Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa e. Membuat Prioritas masalah f. Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah g. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa h. Menyusun Matrik Kegiatan RPJM Desa 3. Methode a. Ceramah b. Curah pendapat c. Diskusi d. Tanya jawab
  • 42. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 4. Peserta a. Delegasi dusun terdiri dari: b. unsur Warga miskin , c. Unsur perempuan, d. unsur anak / pemerhati anak e. pengurus lembaga di tingkat dusun f. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa g. Unsur Difabel (masyarakat berkebutuhan khusus) h. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa i. Anggota BPD j. Pemerintah Desa. 5. Narasumber a. Unsur kecamatan b. UPTD/UPTB c. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut d. DPRD dari Daerah Pemilihan 6. Pemandu Pokja RPJM Desa 7. Keluaran a. Pengelompokkan Masalah,Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun. b. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa c. Visi dan Misi Desa d. Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Sasaran e. Prioritas masalah f. Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah g. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa h. Matrik Kegiatan RPJM Desa i. Dokumen proses lokakarya desa (undangan, daftar hadir, notulen, daftar peserta yang diundang, foto kegiatan, berita acara dll)
  • 43. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 8. Tahapan Lokakarya Desa a. Persiapan 1. Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda Lokakarya Desa. 2. Pokja perencanaan desa melakukan verifikasi hasil- hasil Musdus (tanpa merubah substansi). 3. Pokja perencanaan desa menyiapkan peralatan serta format-format yang dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara serta format- format F4, F5, F6 dan F 7). 4. Distribusi undangan dan materi. b. Pelaksanaan 1. Pengisian daftar hadir peserta. 2. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran Lokakarya Desa. 3. Paparan dari narasumber 4. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa 5. Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desa c. Lokakarya Pengelompokan Masalah 1. Pengertian Pengelompokan Masalah Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk menghimpun/mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah dalam bidang dan urusan. 2. Tujuan Pengelompokan Masalah a. Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alat kajian di tingkat dusun. b. Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di tingkat dusun kedalam bidang dan urusan (Bidang penyelenggaraan Catatan :  Delegasi dusun membawa dokumen hasil musdus  Delegasi dusun dapat memferivikasi data di tingkat lokdus
  • 44. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat). 3. Tahaapan Pengelompokan Masalah a. Persiapan 1. Pokja mempersiapkan draf pengelompokan masalah 2. Persiapkan Tempat yang memadai 3. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, isolatif ) 4. Siapkan Format Pengelompokan Masalah 5. Siapkan data dari hasil kajian ditingkat dusun ( tiga alat kajian) 6. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) b. Langkah-langkah Pengelompokan Masalah 1. Buatlah katagorisasi/pengelompokan masalah, penyebab dan potensi yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat dusun berdasarkan 4 bidang (Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat). 2. Gabungkanlah masalah, penyebab dan potensi yang sama dan terjadi dilokasi yang sama menjadi satu rumusan masalah. 3. Jika langkah 2 telah selesai, kelompokkanlah masalah, penyebab dan potensi kedalam urusan (pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, peternakan, pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber daya air, dll). 4. Kelompokanlah urusan yang ada kedalam bidang-bidang (Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat) tuliskan dalam kolom 2 format 4. 5. Periksalah kembali penyebab hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 3 sampai diyakini bahwa data yang dikelompokan itu benar.
  • 45. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 6. Periksalah kembali potensi hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 4 sampai diyakini bahwa data yang dikelompokan itu benar. 7. Apabila pengelompokan masalah, penyebab dan potensi dilaksanakan didapati ada masalah yang belum tergali disaat musdus dapat diusulkan dan ditampung dalam pengelompokan masalah. Contoh Format Pengelompokan Masalah Bidang Penyenggaraan Pemerintahan NO MASALAH PENYEBAB POTENSI 1 2 3 4 Contoh Format Pengelompokan Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan NO MASALAH PENYEBAB POTENSI 1 2 3 4 Contoh Format Pengelompokan Masalah Bidang Pembinaan Masyarakat NO MASALAH PENYEBAB POTENSI 1 2 3 4
  • 46. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format Pengelompokan Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat NO MASALAH PENYEBAB POTENSI 1 2 3 4 d. Lokarya Menyusun Sejarah Pembangunan Desa 1. Dasar Pemikiran : Perencanaan selalu berisi tentang harapan di masa yang akan datang. Demikian pula perencanaan desa dalam bentuk RPJMDes akan berisi indikasi program selama 6 (enam) tahun. Indikasi atau harapan tersebut dibangun melalui proyeksi. Proyeksi diperoleh dari kecenderungan-kecenderungan yang ada selama ini pada beberapa tahun terakhir. 2. Persiapan Menyusun Sejarah Desa a. Persiapkan Tempat yang memadai b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, dan solatif) c. Siapkan format sejarah pembangunan desa d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat) 3. Langkah Menyusun Sejarah Pembangunan Desa a. Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran Misal Tahun kelahiran peserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang termuda lahir pada tahun 1978. 1. Kelompok 1 ------------kelahiran tahun 1948 s/d 1958 2. Kelompok 2 ------------kelahiran tahun 1959 s/d 1969 3. Kelompok 3 ------------kelahiran tahun 1970 s/d 1978 b. Masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian-kejadian penting (kejadian yang baik dan kejadian yang buruk). Misal :
  • 47. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 1. Kelompok 1 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1960 s/d tahun 1975. 2. Kelompok 2 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1976 s/d tahun 1990. 3. Kelompok 3 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1990 s/d tahun 2007. Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa. Format Kajian Sejarah Desa NO TAHUN KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK 4. Mengambil Pelajaran Dari Sejarah PembangunanDesa a. Cermati kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi. b. Diskusikanlah dengan warga, mengapa hal tersebut terjadi? c. Diskusikan antisipasi yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak berulang kembali. d. Cermati kejadian baik/keberhasilan yang berulang terjadi. e. Diskusikanlah dengan warga, Mengapa hal tersebut terjadi? f. Diskusikan apa yang harus dilakukan agar keberhasilan bisa dipertahankan dimasa yang akan datang. 5. Pelajaran dari sejarah Desa a. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan 1. …………………………………………….……… 2. ……...................................................... b. Hal yang harus dihindari 1. …………………………………………….……… 2. ……...................................................... c. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan 1. …………………………………………….………
  • 48. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 2. ……...................................................... d. Hal yang harus dipertahankan/ditingkatkan 1. …………………………………………….……………… 2. ……..................................................... e. Lokakarya Menyusun Legenda Desa 1. Dasar Pemikiran Warga desa perlu mengetahui Rekam jejak perjalanan desanya diawali dari sejarah kelahiran Desa, tokoh yang telah berjasa, para pendiri, situs, petilasan, pusaka, hal yang dianggap tabu, petuah leluhur, naskah kuno, permainan tradisonal yang mendidik, peristiwa peristiwa penting, suka dan dukanya dalam membangun desa, kejayaan dan keunggulan kepribadian baik dari para tokoh leluhur yang perlu dilestarikan dan diingat menjadi pelajaran bagi anak cucu. 2. Persiapan Identifikasi beberapa tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki pengetahuan sejarah/legenda desa. a. Lakukanlah wawancara dengan tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki pengetahuan sejarah/legenda desa. b. Tulislah narasi draf legenda desa berdasarkan hasil wawancara. c. Lakukanlah lokakarya penulisan legenda Desa 3. Teknik Wawancara Dalam Menyusun Legenda Desa a. Meminta kesediaan tokoh, sesepuh dan sesorang untuk menjadi narasumber. b. Pokja melakukan wawancara dengan mendatangi ke rumahnya. c. Persiapkan waktu dan tempat yang memadai. d. Siapkan alat yang akan digunakan (tape recorder, bolpoint, buku, dll) e. Siapkan pointer pertanyaan f. Siapkan format pertanyaan-pertanyaan kunci g. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat) 4. Langkah Menyusun Legenda Desa a. Pemandu membuka acara, menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan adalah untuk menyusun legenda desa. b. Paparan Narasi Draf Legenda Desa oleh Pokja
  • 49. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com c. Mintalah masukan dari narasumber dan peserta lokakarya, baik menambahkan maupun mengkritisinya. d. Catat dan rekam semua masukan dan perbaikan draf naskah legenda Desa. e. Buatlah finalisasi draf narasi tentang legenda Desa oleh Pokja f. Lokarya Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa 1. Pengertian Arah kebijakan pembangunan desa adalah arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi dan misi brdasar permasalahan mendasar dan potensi yang dimilikin desa dengan memperhatikan prioritas. 2. Langkah-Langkah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa. a. Buatlah Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa. Contoh Format Penyusunan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa No Misi Arah Kebijakan Pembangunan Desa b. Ajaklah peserta mencermati inti dari pernyataan visi dan misi kepala desa terpilih c. Tuliskanlah Misi Desa pada Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa d. Ajaklah peserta menyusun arah kebijakan pembangunan desa dari setiap Misi Kepala Desa terpilih , dengan memperhatikan masalah, penyebab dan potensi yang ada ( dalam format pengelompokan masalah ) e. Tuliskanlah Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Format yang tersedia. Contoh Misi yang disepakati a. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. b. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat. c. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar.
  • 50. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan No Misi Arah Kebijakan Pemnbangunan Desa 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik. 1 Melaksanakan reformasi perangkat desa dengan mengembangkan profesionalisme melalui, penguatan kapasitas penataan struktur yang proporsional serta penerapan hadih dan sanksi berbasis kinerja 2 Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik 3 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional; 2 Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat. 1 Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini 2 Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak; 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat; g. Lokakarya Penentuan Peringkat Masalah 1. Pengertian Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu. 2. Tujuan a. Untuk mengetahui bobot masing-masing masalah. b. Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot (prioritas) masalah yang harus segera diselesaikan. b. Tahapan membuat prioritas masalah a. Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah. b. Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot untuk masing-masing bidang.
  • 51. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com c. Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah adalah kesepakatan bersama. d. Lakukanlah skoring secara partisipatif pada masing-masing bidang. c. Melakukan Skoring a. Siapkan Format skoring masalah b. Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 4 kedalam kolom 2 format 5 c. Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan menyepakati kriteria terlebih dahulu d. Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia e. Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang telah disepakati f. Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5 g. Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang mempuyai jumlah skor sama h. Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 7 format 5 FORMAT PRIORITAS MASALAH BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAH DESAH NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Skor Ranking Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 FORMAT PRIORITAS MASALAH BIDANG PELAKSANAN PEMBANGUNAN NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Skor Ranking Ket 1 2 3 4 5 6 7 8
  • 52. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com FORMAT PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBINAA MASYARAKAT NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Skor Ranking Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 FORMAT PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Skor Ranking Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 i. Lokakarya Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah 1. Pengertian Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah adalah serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah. 2. Tujuan a. Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah dan penyebabnya. b. Menentukan tindakan yang layak dari berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. 3. Persiapan Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah a. Persiapkan tempat yang memadai. b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif). c. Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah (Format 6). d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).
  • 53. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 4. Langkah-Langkah a. Isilah kolom masalah (kolom 2 format 6) dengan cara menuliskan kembali masalah sesuai bidang/sektor dan prioritas peringkat masalah yang telah dihasilkan pada kolom 7 Format 5. b. Isilah kolom 3 Format 6 dengan cara menuliskan kembali penyebab masalah sesuai yang telah dihasilkan pada kolom 3 Format 4. c. Isilah kolom 4 Format 6 dengan cara menuliskan kembali potensi yang telah dihasilkan pada kolom 4 Format 4. d. Pilihlah tindakan yang layak dari alternatif tindakan sesuai rumusan yang telah dihasilkan, tuliskan pada kolom 6 Format 6. e. Rumuskan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya f. dengan mengoptimalkan potensi yang ada, tuliskan pada kolom 5 Format 6. Tip Menyusun Alternatif Tindakan Yang Pro rakyat Miskin Dalam memnyusun alternatif tindakan yang pro rakyat miskin harus dengan jelas menggambarkan ketepatan sasaran dan dampak kegiatan benar benar warga miskin Tip Menyusun Akternatif Tindakan Prespektif Gender 1. Dalam Merumuskan alternatif tindakan hendaknya memperhatikan data ketimpangan gender yang di hasilkan ketika musdus. 2. Tindakan yang layak harus menyelasaikan ketimpangan gender . 3. Tindakan yang layak harus menggunakan data pilah gender Contoh : 1. Pelatihan produksi bagi 170 ( 80 Laki laki, 90 Perempuan ) pengrajin cobek 2. Beasiswa bagi 16 anak SD ( 10 Perempuan dan 6 Laki laki )
  • 54. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAHAN FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PEMBINAAN MASYARAT FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN TINDAKAN YANG LAYAK 1 2 3 4 5 6 NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN TINDAKAN YANG LAYAK 1 2 3 4 5 6 NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN TINDAKAN YANG LAYAK 1 2 3 4 5 6 NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN TINDAKAN YANG LAYAK 1 2 3 4 5 6
  • 55. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com j. Menyusun Arah Kebijakan Keuanga 1. Pengertian Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien. 2. Ruang Lingkup Arah Kebijakan Keuangan Desa a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa 1. Proyeksi pendapatan desa 2. Kebijakan pengelolaan pendapatan desa b. Arah Kebijakan Belanja Desa 1. Proyeksi dan Alokasi Belanja Desa 2. Kebijakan pengelolaan Belanja desa 3. Menyusun Arah Kebijakan Pendapatan Desa a. Menyusun Proyeksi Pendapatan Desa Adalah ramalan pola kondisi pendapatan Desa pada periode tahun yang akan datang, didasarkan pada kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu. b. Tujuan Proyeksi 1. Menilai dan memahami kondisi keuangan pemerintah Desa serta faktor- faktor yang mempengaruhinya 2. Mengidentifikasi persoalan keuangan saat ini dan yang akan muncul 3. Mengidentifikasi kebijakan yang akan diambil dengan segala konsekuensinya c. Langkah menyusun proyeksi pendapatan desa a. Identifikasikan sumber-sumber pendapatan desa b. Buatlah proyeksi pendapatan desa 1. Buatlah rekapitulasi pendapatan desa 3 s/d 6 tahun terakhir. 2. Hitunglah rata-rata pertumbuhan pada masing-masing pos pendapatan. 3. Buatlah proyeksi pendapatan desa 6 tahun kedepan berdasarkan rata- rata pertumbuhan 3 s/d 6 tahun terakhir.
  • 56. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com CONTOH FORMAT PROYEKSI PENDAPATAN DESA Uraian Pendapatan TAHUN Pertumbuhan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pendapatan Desa Pendapatan Asli Desa 1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Kekayaan Desa 3. Lain pendapatan yang Sah Dana Alokasi Desa APBN Bagi hasil pajak Bagi hasi restribusi Bagian dana perimbangan Bantuan keuangan 1. Pemerintah 2.Propinsi 3.Kabupate Hibah Sumbangah Pihak Ke tiga d. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa Untuk dapat merumuskan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan langkah langkah sebagia berikut : 1. Ajaklah Peserta untuk Mencermati Trend Pendapatan Desa 2. Ajaklah peserta untuk untuk menyusun kebijakan intensifikasi Pendapatan Desa. 3. Tuliskanlah hasil diskusi pada format Intesifikasi Pendapatan Desa.
  • 57. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format Penyusunan Intensifikasi Pendapatan Desa No Pendapatan Asli Desa Arah Kebijakan 4. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasikan potensi desa di jadikan sumber pendapatan desa. 5. Ajaklah peserta untuk untuk menyusun kebijakan Intensifikasi Pendapatan Desa. 6. Tuliskanlah hasil diskusi pada format Intensifikasi Pendapatan Desa Contoh Format Penyusunan Intensifikasi Pendapatan Desa No Potensi Desa Arah Kebijakan 4. Menyusun Arah Kebijakan Belanja Desa a. Menyusun Proyeksi Alokasi Belanja Desa Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan mengenai pengalokasian belanja, serta proyeksi besaran anggaran dalam jangka waktu lima tahun b. Tujuan Memberi arah belanja desa sesuai dengan visi dan misi desa c. Langkah Menyusun Proyeksi Belanja Desa. 1. Dalam menyusun kebjakan belanja desa harus memperhatikan Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan Desa. 2. Besaran perkiraan pembiayaan harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan.
  • 58. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com CONTOH FORMAT KEBIJAKAN DAN PROYEKSI BELANJA DESA Uraian Belanja TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Belanja Desa Belanja Langsung 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan 3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat 4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Subsidi 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan Sosial 5. Belanja Bantuan Keuangan 6. Belanja tak terduga k. Membuat Matrik RPJM-Desa 1. Pengertian Adalah serangkaian kegiatan pengisian matrik program dan kegiatan pada format RPJM Desa 2. Langkah-langkah Membuat Matrik RPJM-Desa a. Menyusun Matrik Program dan Kegiatan b. Salinlah tindakan yang layak untuk pemecahan masalah yang terdapat dalam Format 6 kolom 6 ke dalam Format 8 kolom 2.
  • 59. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com c. Tuliskan volume masing masing kegiatan pada kolom 3. d. Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 4 e. Tuliskan tanda (√) pada kolom 5, 6, 7, 8 dan 9 sesuai dengan prioritas masalah dengan memperhitungkan perkiraan pendapatan/kemampuan anggaran tahun bersangkutan f. Tuliskan perkiraan besarnya biaya pada kolom 10 g. Tuliskan tanda (√) pada kolom 11, 12 dan 13 sesuai dengan sumber pembiayaan utama, dan tulis tanda (x) sebagai sumber tambahan h. Tuliskan Indikator setiap kegiatan pada kolom 14 3. Kriteria Penentuan Sumber Dana a. Kegiatan yang dibiayai APBD/APBN : APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN apabila kegiatan tersebut : a. Bukan Kewenangan Desa b. Biayanya terlalu besar/tidak mampu dibiayai desa c. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya b. Kegiatan yang dibiayai APB-Desa Apabila kegiatan tersebut : a. Kewenangan Desa b. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa c. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya c. Kegiatan yang dibiayai dari sumber Lainnya : Berasal dari selain sumber diatas, misal swadaya bantuan dari organisasi non pemerintah, perusahaan dan Bantuan Program serta pihak ketiga lainnya (warga perantauan)
  • 60. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN RPJMDesa TAHUN …. DESA …………. KECAMATAN …………. KEBUPATEN ……… RPJMDes TAHUN ……… – ………. SKALA DESA DESA …………… KECAMATAN ………….KABUPATEN ………. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG SEKTOR PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI TAHUN Target Kinerja pada akhir periode RPJMDes Indikator Kinerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2 Pelaksanaan Pembanguan 3 Pembinaan kemasyarakatan Desa 4 Pemberdayaan masyarakat
  • 61. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN RPJMDesa TAHUN …. DESA …………. KECAMATAN …………. KEBUPATEN ……… RPJMDes TAHUN …….. – …….. SKALA SUPRA DESA DESA ……….. KECAMATAN ………KABUPATEN …… KODE PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMDes Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
  • 62. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 2. PELAPORAN KAJAIAN DESA Pokja/Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Dalam rangka penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa, Pokja/Tim penyusun membuat berita acara tentang laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Berita acara dilampiri dokumen data desa yang sudah dimutakhirkan, data program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dan/atau pembangunan kawasan perdesaan, serta rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan musyawarah desa RPJM-Desa.
  • 63. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB V MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA a. Pengertian Musyawarah Desa RPJM-Desa adalah adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. b. Tujuan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut: 1. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 2. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan 3. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. c. Keluaran 1. Rancangan RPJM-Desa yang meliputi Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembanguan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Program dan Kegiatan Indikatif. 2. Dokumen proses (Berita Acara, Notulen, Undangan, Daftar Peserta yang diundang, Foto Kegiatan dan Daftar Hadir Musyawarah RPJM-Desa). d. Peserta 1. Pemerintah Desa dan BPD 2. Delegasi Dusun 3. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/LKMD/Karang Taruna/PKK) 4. Tokoh agama/tokoh adat 5. Unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%) 6. Wakil kelompok anak (usia dibawah 18 tahun) 7. Organisasi kemasyarakatan di desa 8. Pengusaha, kelompok tani/nelayan, dll (pelaku ekonomi di desa) 9. Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru )
  • 64. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 10. Unsur masyarakat miskin, diffabel 11. Bidan Desa 12. dan lain-lain sesuai kondisi desa e. Nasumber 1. Kepala Desa/Perangkat Desa 2. Pokja RPJM Desa 3. Unsur Kecamatan 4. UPTD/UPTB 5. Pendamping program dan LSM yang ada di wilayah tersebut f. Persiapan Musyawarah Desa 1. Menyusun jadwal dan agenda 2. Menyusun bahan Musyawarah Desa RPJM-Desa 3. Menyusun tata tertib/ketentuan Musyawarah Desa RPJM-Desa 4. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musyawarah Desa RPJM-Desa 5. Mengidentifikasi calon peserta 6. Mengundang calon peserta dan narasumber 3 hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan Musyawarah Desa RPJM-Desa 7. Menyiapkan lokasi dan peralatan g. Pelaksanaan Musyawarah Desa RPJM-Desa 1. Siapkan daftar hadir 2. Sebelum musyawarah desa dimulai bacakanlah tata tertib untuk dibahas dan disepakati 3. Lakukan diskusi kelompok secara terarah, dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarkatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 4. Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut: a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  • 65. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang mencakup pengelolaan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 5. Buatlah berita acara Musyawarah desa RPJM-Desa
  • 66. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA Berdasarkan berita acara musyawarah Desa tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa. Tim penyusun rancangan RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa. Berita acara, dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa. a. Regulasi Sisteimatika Naskah RPJM Desa BENTUK REGULASI RJM-Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa OUTLINE PERDES RPJM-Desa PERATURAN DESA ..................... KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ......... TAHUN ........ TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN ……………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................., Menimbang : a. b. Mengingat : 1. 2. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... dan KEPALA DESA .....................
  • 67. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN ….-…. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA Pasal 2 (1) : (2) . Pasal 3 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ Ditetapkan di .............................. pada tanggal ……………………… Kepala Desa ....................., ………………….…. (Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)
  • 68. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com NASKAH RPJM- Desa Naskah RPJM-Desa merupakan lampiran Peraturan Kepala Desa tentang RKP-Desa. Penyusunan Naskah RPJM-Desa dilakukan oleh Pokja/Tim. OUTLINE SISTIMATIKA NASKAH RPJM- Desa BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB II PROFIL DESA a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. Kelembagaan dan SOTK Desa d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa a. Kajian Desa Partisipatif b. Musyawarah Desa d. Musrenbang RPJM Desa BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF a. Visi dan Misi b. Arah Kebijakan Pembangunan c. Arah Kebijakan Keuangan Desa d. Program dan Kegiatan Prioritas e. Indikator Kinerja BAB V INDIKATOR KINERJA BAB VI PENUTUP LAMPIRAN- LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program (F 1 s.d. F 7) 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram
  • 69. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 2. Tips Menulis Naskah Rancangan RPJM-Desa Sistematika Rincian Cara Pengisian Judul dokumen Diisi dengan judul: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN... S/D .... DESA... KECAMATAN... KABUPATEN...TAHUN TERBIT.... Kata Pengantar Merupakan setengah halaman pengantar dari Kepala Desa Daftar Isi Bab I Pendahuluan Latarbelakang Diisi dengan penjelasan pengertian RPJM-Desa dan mengapa harus menyusun RPJM-Desa Landasan Hukum Diisi dengan kutipan regulasi yang mengamanahkan penyusunan RPJM-Desa (baik regulasi pusat maupun Perda) Tujuan dan Manfaat Diisi dengan tujuan disusunnya dokumen RPJM- Desa baik secara umum maupun khusus; bisa dilengkapi dengan manfaatnya. Rumuskan tujuan strategis yang spesifik untuk kelompok miskin, Kelembagaan) 4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 7. Peta Desa 8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes
  • 70. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com perempuan, anak serta kelompok marjinal lainnya (lihat penjelasan tentang teknik penulisan tujuan dan indikator) Hubungan Dengan DukumenPerencanaan Daerah Berisi muatan informasi tentang Hubungan antara RPJM Desa dengan dokumen RPJP dan RPJM Daerah Sisteimatika RPJM Desa Berisi Sistematika Dokumen RPJM Desa Bab II Profil Desa Legenda dan Sejarah Desa Muatan informasi : Asal-usul/legenda desa, perkembangan desa, terutama yang terjadi akibat upaya pembangunan; bisa dilengkapi sejarah kemiskinan Kondisi Umum Desa Muatan informasi : Kondisi geografis, demografi, pendidikan, mata pencaharian, pola penggunaan tanah, pola kepemilikan ternak/sumberdaya alam, sarana dan prasarana desa, dan sebagainya. Bisa dilengkapi dengan pemetaan sosial atau pemetaan kemiskinan Kelembagaan Desa (SOTK Desa) Muatan informasi : Lembaga-lembaga yang menjadi pelaku pembangunan di desa dan struktur kelembagaan pemerintah desa. Bisa dilengkapi dengan kajian partisipasi kelompok miskin, perempuan dan anak dalam kegiatan setiap lembaga di desa Masalah-masalah yang Dihadapi Desa Muatan informasi : Deskripsi masalah-masalah mendasar yang dihadapi desa dalam empat bidang kewenangan desa Bab III Kajian Desa secara Muatan informasi : Diskripsi tentang proses Kajian
  • 71. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Proses Penyusunan RPJM-Desa Partisipatif desa secara partisipatif (kajian data sekuncer, musdus dan Lokakarya desa) Musyawarah Desa RPJM-Desa Muatan informasi : Diskripsi tentang proses Musyawarah Desa RPJM-Desa Musrenbang RPJM- Desa Muatan informasi : Diskripsi tentang proses Musrenbang Desa RPJM-Desa. Bab IV Visi, Misi Visi dan Misi Muatan informasi : Diskripsi tentang visi dan Misi Kepala Desa terpilih Arah Kebijakan Pembangunan Desa Muatan informasi : Diskripsi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Desa Arah Kebijakan Keuangan Desa Muatan informasi : Diskripsi tentang Arah kebijakan Keuangan Desa Program dan Kegiatan Priotitas Muatan informasi : Diskripsi tentang Program dan Kegaiatn Prioritas Bab V Indikator Kinerja Muatan informasi : Merupakan uraian dari indicator kinerja RPJM Desa selama enama tahun Bab VI Penutup Merupakan kata penutup yang menegaskan bahwa RPJM-Desa me rupakan pedoman pelaksanaan pembangunan desa 6 tahun ke depan yang tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa serta ditandatangani oleh kepala desa Lampiran- lampiran 1. Tabel (Matriks) Program Kegiatan 6 tahun Lihat Tabel (Matriks) Program Kegiatan 6 tahun (Lampiran Dokumen RPJM-Desa) per Sektor/Bidang Pembangunan Desa. Seringkali tabel inilah yang disebut dokumen RPJM-Desa, padahal tabel ini hanyalah lampiran 2. Proses Penyusunan Program (F1-F7) Format-format hasil proses semua tahapan dari Musdus dan lokakarya Desa
  • 72. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 3. Undangan dan Daftar peserta yang diundang Undangan dan Daftar peserta yang diundang pada Musdus, lokakarya dan musrenbang RPJM-Desa 4. Daftar Hadir Merupakan form daftar hadir pada Musdus, pleno/lokakarya desa, Musrenbang RPJM-Desa yang sudah diisi dan ditandatangani peserta saat kegiatan. Format daftar hadir terpilah Laki- laki/Perempuan (L/P). 5. Notulen Merupakan notulen proses semua tahapan yaitu pada Musdus, lokakarya, musyawarah desa RPJM- desa dan musrenbang RPJM-Desa 6. Foto Kegiatan Merupakan dokumentasi foto proses semua tahapan yaitu pada Musdus, lokakarya, musyawarah desa RPJM-desa dan musrenbang RPJM-Desa 7. Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa Merupakan dokumen standar sebuah rapat atau forum pengambilan keputusan oleh pemerintahan desa 8. Peta Dusun dan Peta Desa
  • 73. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB VII MUSRENBANG RPJM-DESA Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepala Desa menerima rancangan RPJM Desa. a. Pengertian Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun PJM-Desa diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat. b. Tujuan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud untuk, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. c. Peserta 1. Pemerintah Desa dan BPD 2. Delegasi Dusun 3. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW/LKMD/Karang Taruna/PKK) 4. Tokoh agama/tokoh adat 5. Unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%) 6. Wakil kelompok anak (usia dibawah 18 tahun) 7. Organisasi kemasyarakatan di desa 8. Pengusaha, kelompok tani/nelayan, dll (pelaku ekonomi di desa) 9. Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru ) 10. Unsur masyarakat miskin, diffabel 11. Bidan Desa 12. dan lain-lain sesuai kondisi desa
  • 74. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com d. Nasumber 1. Kepala Desa/Perangkat Desa 2. Ketua/unsur Anggota BPD 3. Unsur Kecamatan 4. UPTD/UPTB 5. Pendamping program dan LSM yang ada di wilayah tersebut e. Persiapan Musyawarah RPJMDes 1. Menyusun jadwal dan agenda 2. Menyusun bahan musrenbang RPJM-Desa 3. Menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang RPJM-Desa 4. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang RPJMDesa 5. Mengidentifikasi calon peserta 6. Mengundang calon peserta dan narasumber 3 hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan musrenbang RPJM-Desa 7. Menyiapkan lokasi dan peralatan f. Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa 1. Siapkan daftar hadir musrenbang 2. Sebelum musrenbang dimulai bacakanlah tata tertib musrenbang untuk dibahas dan disepakati 3. Paparan kepala desa yang berisi (Evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya, Informasi tentang perkiraan pendanaan desa lima tahun kedepan) . 4. Paparan Ketua LKMD tentang hasil Rancangan RPJM-Desa. 5. Berilah kesempatan warga untuk memberikan tanggapan 6. Bahas dan musyawarahkan setiap tanggapan dari warga 7. Buatlah berita acara musrenbang RPJM-Desa
  • 75. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Prinsip/Tata Tertib Musrenbang Desa 1. Pembagian peran: Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi secara netral (tidak memihak); Peserta memusyawarahkan kesepakatan untuk kepentingan bersama. 2. Kesetaraan. Semua peserta berhak menyampaikan gagasan/pandangan. Beri kesempatan kepada perempuan, kelompok miskin, dan kalangan pemuda untuk ikut berbicara di forum. 3. Menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dihargai dan dianggap sebagai hal biasa untuk memperkaya pemahaman bersama. 4. Obyektif. Pertemuan ini fokus pada persoalan yang nyata, berbasis pada data dan informasi, bukan wacana atau opini tanpa data/informasi. 5. Kepentingan umum. Semua peserta fokus pada upaya menangani kepentingan bersama, dan menghindari egosektor/egowilayah. 6. Bicara langsung ke pokok masalah. Penting untuk menghargai waktu dan kesempatan orang lain untuk berbicara sehingga berbicara langsung pada gagasan pokok dan tidak melebar kemana-mana. 7. Tepat waktu
  • 76. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Contoh Format Berita Acara Musrenbang Desa Berita Acara Musrenbang Desa Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 20... di Desa…………….… Kecamatan ..…………….. Kabupaten …………….……….. Provinsi………..……. maka pada hari ini : Hari danTanggal : ……………………………………………………. J a m : Pukul ………………s.d. pukul ………….………. Tempat : telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadirioleh wakil–wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (terlampir). Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah: A. Materi atau Topik .............................................................................................................................................. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ......................................dari ...................... Sekretaris/Notulis:……………............................. dari .............................. Narasumber : 1. ........................................................................dari ................................ 2.........................................................................dari ................................. 3.........................................................................dari ................................. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang brketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : ................................................................................................................................................... Keputusan diambil secara:musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*) Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimana mestinya. …………………… , tanggal …………………… Pimpinan Musrenbang Notulis / Sekretaris (……………….) (……………..) Mengetahui , Kepala Desa (……………....……… ) Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Musrenbang Desa 1.…….……………………… …… ……………………………
  • 77. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com BAB VIII PENYEBAR LUASAN RPJM-DESA a. Dasar Hukum 1. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 2. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. (Pasal 60 ayat 3 PP No 43 tahun 2014) 3. Setiap Lembaga Publik yang telah membuat dokumen publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat. (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen No 29 Tahun 2005) 4. Dokumen publik dapat berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf maupun yang telah diundangkan. (Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen No 29 Tahun 2005) b. Subtansi Sosialisasi Lampiran RPJM-Desa yang memuat program dan kegiatan indikatif tahunan c. Media Sosialisasi 1. Forum masyarakat baik formal maupun non formal 2. Poster 3. Radio kumunitas 4. Papan Informasi Desa 5. Papan informasi dusun, RW, RT, dsb. d. Sasaran Sosialisasi 1. Pemerintah (dalam bentuk surat) a. Kecamatan b. BAPPEDA c. SKPD terkait 2. DPRD (Untuk skala Kabupaten) 3. Komisi DPRD terkait 4. Anggota DPRD dari Daerah pemilihan bersangkutan 5. Swasta (dalam bentuk surat) 6. Masyarakat Desa
  • 78. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com LAMPIRAN 1 1. Matrik Kajian Sketsa Desa 2. Matrik Kajian Kalender Musim 3. Matrik Kajian Diagram Kelembagaan 4. Matrik Pengelompokan Masalah 5. Matrik Prioritas Masalah 6. Matrik Alternatif Tindakan 7. Matrik Sejarah Pembangunan Desa 8. Matrik Arah Kebijakan Pembangunan Desa 9. Matrik RPJM Desa
  • 79. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com Lampiran 1 1. Format 1 (F1) Hasil Kajian Sketa Desa Contoh Format 1. Hasil Kajian Sketa Desa No Masalah Penyebab Masalah Potensi Contoh Sketsa Desa
  • 80. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 2. Format 2 (F2) Hasil Kajian kalender musim Contoh Format 2. Hasil Kajian Kalender Musim No Masalah Penyebab Masalah Potensi Contoh Simbol-simbol atau Tanda-tanda dalam Kalender Musim Contoh simbol Contoh nilai kritis : - Masalah sangat kritis  - Masalah kritis  - Masalah cukup kritis  - Masalah kurang kritis  Ditentukan lebih lanjut oleh peserta musdus contoh format kalender musim. Masalah/ Keadaan/ Kegiatan Hujan Pancaroba Kemarau Sep Okt Nov Des Jan. Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Musim Kemarau Musim Hujan Musim Pancaroba Musim Angin
  • 81. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 3. Format 3 (F3) Hasil Kajian Diagram Kelembagaan No Masalah Penyebab Masalah Potensi CONTOH GAMBAR : KADUS
  • 82. Mustika Aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 4. Format 4 (F4) Pengelompokan Masalah dan Potensi Contoh Format 4.1 Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Penyelengaraan Pemerintahan NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI 1 2 3 4 Contoh Format 4.2 Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pelaksanaan Pembangunani NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI 1 2 3 4 Contoh Format 4.3 Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pembinaan Masyarakat NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI 1 2 3 4 Contoh Format 4.4 Pengelompokan Masalah dan Potensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI 1 2 3 4