KETUA P3I
•
19 gostaram•9,409 visualizações
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a KETUA P3I
Semelhante a KETUA P3I (20)
Mais de Khalid Mustafa
Mais de Khalid Mustafa (14)
Último
Último (11)
KETUA P3I
- 1. Khalid Mustafa Ketua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
- 2. Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977 Pekerjaan: Procurement Consultant Riwayat Pekerjaan: -‐ NV. Hadji Kalla (1995-‐1998) -‐ Makassar Perkasa Computer (1998-‐2000) -‐ SMK Panca Marga (2000-‐2002) -‐ SMK Tritunggal 45 (2002-‐2004) -‐ Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-‐2006) -‐ Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-‐2008) -‐ SEAMEO SEAMOLEC (2008-‐2010) -‐ Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-‐2012) -‐ Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012 Sertifikat dan Pelatihan PBJ -‐ Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007 -‐ Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011) -‐ Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013) -‐ Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012) -‐ Sertifikat Pelatihan Internasional – Supply Chain Management – International Trade Centre (2012) -‐ Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012 -‐ Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ -‐ 2013 2 E-mail: email@khalidmustafa.info Blog: www.khalidmustafa.info HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2
- 3. ¡ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD merupakan Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 ¡ Khusus Pengadaan Barang/Jasa, PA memiliki tugas lain yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 54/2010 dan Perubahannya ¡ PA bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan sehingga wajib memiliki pengetahuan dalam bidang pengadaan walaupun tidak wajib bersertifikat ¡ Pada beberapa institusi, PA juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menambah daftar tugas dan tanggungjawabnya
- 4. ¡ Pasal 1 angka 5 § Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD ¡ Pasal 1 angka 6 § Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD ¡ Pasal 1 angka 7 § Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- 5. ¡ Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ¡ Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website K/L/D/I ¡ Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ¡ Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ¡ Menetapkan pemenang utk lelang diatas 100 M atau seleksi di atas 10 M ¡ Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ¡ Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan ¡ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ¡ Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ¡ Dalam hal diperlukan, PA dapat: § Menetapkan tim teknis; § Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes
- 6. ¡ Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 § KPA memiliki Kewenangan sesuai Pelimpahan oleh PA ¡ Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan PA ke KPA § Pelimpahan kewenangan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan § Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan kepada KPA adalah: ▪ Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ▪ Menetapkan pemenang utk lelang diatas 100 M atau seleksi di atas 10 M § Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP adalah: ▪ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau PPHP ▪ Memberikan sanksi pencatuman daftar hitam ▪ Menyatakan pelelangan gagal ▪ Menyetujui metode penunjukan langsung dalam hal tindak lanjut pelelangan/seleksi gagal
- 7. ¡ Pasal 10A Permendagri 21/2011 § Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-‐undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ¡ Pasal 11 Ayat (1) Permendagri 21/2011 § Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-‐tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ¡ Pasal 11 Ayat (3a) Permendagri 21/2011 § Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-‐LS dan SPM-‐TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-‐tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. ¡ Pasal 12 Perpres 54/2010 dan Perubahannya § Angka 1: PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa § Angka 2b: Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau P A/KP A yang bertindak sebagai PPK
- 8. a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: § spesifikasi teknis Barang/Jasa; § Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan § Rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa j. Dalam hal diperlukan, PPK dapat: § Mengusulkan kepada PA/KPAterhadap perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan § Menetapkan tim pendukung § Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan § Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
- 9. Perlu Diingat!!! Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Organisasi Pengadaan, Tidak Terikat Tahun Anggaran (Pasal 7 Angka 2a Perpres 54/2010 dan Perubahannya)
- 10. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN PENCATATAN PEMANFAATAN PEMELIHARAAN PENGHAPUSAN
- 11. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN PENCATATAN • Identifikasi Kebutuhan • KAK dan RAB RUP • Pembahasan Anggaran • Pagu Anggaran ANGGARAN • Kebijakan Umum • RAB dan KAK Kaji Ulang RUP • Spek Teknis • HPS dan Rancangan Kontrak RPP • Spek Teknis • HPS dan Rancangan Kontrak Kaji Ulang RPP • Dokumen Pengadaan • Jadwal Pelelangan RPLP • Penjelasan • Evaluasi dan Penetapan Pemenang Pemilihan • Pra Kontrak • Pengendalian Kontrak Pelaksanaan PA/ KPA PPK ULP PPK
- 12. Need Want 12
- 15. 15
- 16. 16 1. Apa yang akan di hasilkan 2. Mengapa dilaksanak an/ diperlukan 3. Siapa yang melaksanak an 4. Kapan Akan dilaksanak an 5. Dimana dilaksanaka n 6. Bagaimana Kegiatan tersebut diaksanaka n 7. Berapa Aggaran yang di butuhkan Data dan Informasi
- 17. 17 Pengadaan Swakelola K/L/D/I Intansi Pemerintah Lain Pokmas Penyedia Perorangan Badan Usaha Pasal 26 s/d Pasal 32 Pasal 33 s/d Pasal 95 Pasal 3
- 18. 18 Pemilihan Penyedia Non Elektronik Barang/ Konstruksi/Jasa Lainnya Lelang Umum/ Sederhana Penunjukan/ Pengadaan Langsung Sayembara/ Kontes Jasa Konsultansi Seleksi Umum/ Sederhana Penunjukan/ Pengadaan Langsung Sayembara Elektronik E-‐Tendering E-‐Lelang Umum/ Sederhana E-‐Seleksi Umum/ Sederhana E-‐Purchasing E-‐Auction Perka LKPP 14/2012 Perka LKPP 15/2012 Perka LKPP 14/2012 Perka LKPP 15/2012 Perka LKPP 18/2012 Perka LKPP 17/2012 SE LKPP 1/2013
- 19. 19 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kualifikasi Penawaran Administrasi Teknis Administrasi Teknis Harga
- 20. Rencana Anggaran dan Biaya Penduk ung Admini strasi B/J SBU SBK Survai Pasar
- 21. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN PENCATATAN • Tidak ada Pedoman Perencanaan yang baku untuk memisahkan N dan W • Tidak ada kaitan data aset dan penghapusan dengan perencanaan • Tidak ada alur yang jelas tentang target dan waktu penyusunan perencanaan • Tidak ada reward and punishment yang jelas • Tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran khususnya terhadap aturan Pengadaan • RUP tidak disusun oleh PA/KPA
- 22. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN PENCATATAN • Anggaran tidak berdasarkan kepada perencanaan awal • Penyesuaian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan posisi pengadaan • Anggaran ditetapkan bukan pada awal tahun anggaran • Anggaran perubahan tidak memperhatikan perencanaan dan kebutuhan waktu pelaksanaan • Terjadi kesalahan pada jenis belanja
- 23. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN PENCATATAN • Penyusunan Spek. Teknis dan HPS tidak didasarkan pada perencanaan dan tidak didokumentasikan • Tidak ada rancangan kontrak • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan pekerjaan tidak dikendalikan • Serah terima pekerjaan tidak berdasarkan kontrak dan kondisi pekerjaan • Dokumen pencairan tidak sinkron dengan dokumen pengadaan
- 26. ¡ Lupa mengikuti prosedur baku (Perpres dan Perka LKPP) § Perbuatan melawan hukum § Penyalahgunaan wewenang ¡ Kegiatan tidak terdokumentasi § Tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan/kebijakan ¡ Dokumen tidak standar ¡ Pekerjaan berulang/tumpang tindih
- 27. ¡ PBJ merupakan kegiatan berulang yang seharusnya dapat dibakukan ¡ Mengurangi kesalahan prosedur ¡ Mengurangi kesalahan dokumentasi ¡ Mempermudah pejabat baru untuk melaksanakan/melanjutkan pekerjaan ¡ Mempermudah Audit
- 28. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA PENCATATAN PEMANFAATAN PEMELIHARAAN PENGHAPUSAN SOP
- 29. ¡ Ruang Lingkup SOP § Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau § Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja ¡ Organisasi Pelaksana § Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll) § Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan § Unit Layanan Pengadaan ¡ Dasar Hukum
- 30. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA PENCATATAN SOP ¡ SOP Rencana Umum Pengadaan § Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan § Pembahasan Kegiatan dan Anggaran § Penyusunan dan Pengumuman RUP § Kaji Ulang RUP ¡ SOP Rencana Pelaksanaan Pengadaan § Penyusunan Spesifikasi Teknis § Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri § Penyusunan Rancangan Kontrak § Permintaan Pemilihan Penyedia
- 31. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA PENCATATAN SOP ¡ SOP Rencana Pemilihan Penyedia § Kaji Ulang RPP § Penyusunan Dokumen Pengadaan ¡ SOP Swakelola § Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran § Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain § Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
- 32. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA PENCATATAN SOP ¡ SOP Pemilihan Penyedia § Pengadaan Langsung Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta) § Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta) § Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta) § Penunjukan Langsung Tidak Darurat § Pelelangan Umum Pascakualifikasi § Pelelangan Umum Prakualifikasi § Seleksi Umum Badan Usaha § Seleksi Umum Perorangan
- 33. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA PENCATATAN SOP ¡ SOP Pemilihan Penyedia § Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung § Sayembara/Kontes § Lelang Gagal § Sanggahan dan Sanggahan Banding § Pengaduan § Somasi dan Permasalahan Hukum PBJ ¡ SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima § SPPBJ § Penandandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak)/SPK § Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
- 34. PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGADAAN SERAH TERIMA PENCATATAN SOP ¡ SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima § Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi § Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi § Adendum Kontrak § Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan ¡ SOP Pembayaran Pekerjaan § Penagihan § Pembuatan Berita Acara Pembayaran § Penerbitan SPM dan SP2D § Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran
- 35. ¡ Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP ¡ Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan: § Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan § Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan pengawasan ¡ Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalam menerapkan SOP (Contoh: KPK) ¡ Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP ¡ Sosialisasi ¡ Monitoring dan Evaluasi ¡ Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)
- 36. ¡ PA/KPA adalah ujung tombak perencanaan pengadaan ¡ PA/KPA wajib memahami aturan-‐aturan pengadaan dan aturan lain yang berkaitan ¡ PA/KPA harus mengendalikan pelaksanaan pengadaan pada K/L/D/I ¡ Untuk meminimalkan resiko, perlu dibentuk SOP Pengadaan Barang/Jasa ¡ Penguatan SDM PBJ wajib dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang
- 37. www.khalidmustafa.info HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2