Sistem Hukum Internasional
•Transferir como PPT, PDF•
6 gostaram•19,201 visualizações
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk pengertian hukum internasional, asal usulnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dokumen ini juga membahas peradilan internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional PBB.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Sistem Hukum Internasional
Semelhante a Sistem Hukum Internasional (20)
Mais de Jesica Grace
Mais de Jesica Grace (19)
Sistem Hukum Internasional
- 1. PRESENTASI PKN Sistem Hukum & Peradilan Internasional BY : 1.Anadia P / 4 2.Jesica G / 19
- 2. B. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
- 3. 1. Sistem Hukum Internasional Sistem hukum internasional merupakan satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara didunia) yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. oSistem hukum internasional merupakan aturan yang diciptakan bersama oleh negara anggota yang melintasi batas negara.
- 4. 2. Pengertian Hukum Internasional oPengertian secara umum : bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. oPendapat beberapa sarjana tentang hukum internasional : a.J.G.Starke : sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri asas – asas dan karena itu ditaati dalam hubungan antarnegara. b.Wirjono Prodjodikoro : hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbaga bangsa di berbagai negara. c.Mochtar Kusumaatmadja : keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan / persoalan yang melintasi batas negara antara lain : • negara dan negara. • negara dan subjek hukum lain bukan negara
- 5. 3. Asal Mula Hukum Internasional o Bangsa Romawi mengenal hukum internasional sejak 89 SM, dan lebih dikenal dengan nama ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antarbangsa) o Ius civile : hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi dimanapun mereka berada. o Ius gentium berkembang menjadi ius inter gentium : hukum yang merupakan bagian dari hukum Romawi dan diterapkan bagi kaula negara(orang asing) yang bukan orang Romawi yaitu orang – orang jajahan. o Hukum berkembang menjadi volkernrecht (bhs jerman), droit des gens (bhs perancis), law of nations/international law(bhs inggris). o Arti ius gentium : a.Hukum yang mengatur hubungan antara 2 warga Roma dan waga asing. b.Hukum diturunkan dari tata tertib yang mengatur masyarakat segala bangsa yaitu hukum alam yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke 15 sampa abad 19.
- 6. oHukum internasional dibedakan 2 : a.Hukum perdata internasional : hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (antarbangsa). b.Hukum publik internasional : hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara). oPersamaan dan perbedaan hukum perdata internasional dan hukum publik internasional : Persamaan : keduanya mengatur hubungan antar persoalan yang melintasi batas negara. Perbedaan : dalam hukum perdata internasional, persoalan berkaitan dengan hukum perdata, sedangkan dalam hukum publik internasional, persoalan berkaitan dengan hukum publik. Hukum perdata internasional dan hukum publik internasional
- 7. 4. Hukum Internasional dalam arti modern oHukum internasional dapat dibagi 2 : hukum internasional tertulis dan hukum internasional tidak tertulis, yang terwujud dalam bentuk perjanjian internasional. KONVENSI WINA 1969 KONVENSI WINA 1969 HUKUM TERTULIS : •Ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku untuk perjanjian antar negara •Menghasilkan perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on Law of Treaties HUKUM TIDAK TERTULIS : •Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak tertulis) yang ruang lingkupnya hanya untuk perjanjian antarnegara. •Perjanjian antarnegara dengan subjek hukum lain memiliki pengaturan tersendiri seperti perjanjian antarnegara dan organisasi internasional.
- 8. 5. Asas Hukum Internasional 1.Asas teritorial : didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. 2.Asas kebangsaan : didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. 3.Asas kepentingan umum : didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
- 9. Asas Hubungan Internasional 1. PACTA SUNT SERVANDA : setiap perjajnian yang dibuat harus ditaati pihak yang mengadakannya 2. EGALITY RIGHTS : pihak yang saling mengadakan hubungan berkedudukan sama. 3. RECIPROSITAS : tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif. 4. COURTESY : asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. 5. REBUS SIG STANTIBUS : asas digunakan terhadap perubahan mendasar/ fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.
- 10. 6. Sumber Hukum Internasional Sumber hukum internasional : sumber yang digunakan Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah hubungan internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional dalam buku “ hukum internasional humaniter “ dapat dibedakan antara sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Dalam arti material, hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional karena masyarakat internasional bukanlah suatu negara dunia yg memiliki badan kekuasaan/pemerintahan tertentu seperti sebuah negara. Masyarakat internasional : masyarakat negara/bangsa yg anggotanya didasarkan atas kesukarelaan & kesadaran, sedangkan kedaulatan sbg kekuasaan tertinggi tetap berada dinegara masing-masing.
- 12. Ada 2 aliran, yaitu : 1. Aliran naturalis : bersandar pada hak asasi/hak alamiah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang berasal dari Tuhan. Menurut teori ini hukum internasional adalah hukum alam sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada hukum nasional. Pencetusnya : Grotius (Hugo de Groot) dan disempurnakan Emmerich Vattel, ahli hukum dan diplomat Swiss. 2. Aliran positivisme : mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara dengan asas pacta sunt servanda yang dianut mazhab Wina dengan pelopornya Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar pasal 26 Konvensi Wina tentang hukum Perjanjian (Viena Convention of the Law of Treaties)tahun 1969.
- 13. Dalam arti formal, hukum internasional merupakan sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah hubungan internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 dapat dipakai oleh Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan persoalan internasional.
- 14. Sumber hukum internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 : 1. Perjanjian internasional (traktat =treaty) 2. Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima seb agai hukum 3. Asas umum hukum yang diakui bangsa beradab 4. Keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum 5. Pendapat para ahli hukum yang terkemuka
- 15. 7. Subjek Hukum Internasional Subjek hukum internasional adalah orang, negara, badan / organisasi tertentu yang melakukan tindakan untuk dan atas nama sendiri / pihak lain yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional.Pihak dalam subjek hukum :
- 18. 8. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional 2 aliran tentang keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional : 1.Aliran monoisme Tokoh : hanz kelsen dan georges scelle. Semua hukum merupakan sistem kesatuan hukum yang mengikat individu dalam suatu negara dalam masyarakat internasional. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan disebabkan karena : Walau kedua sistem hukum berbeda istilah, tapi subjek hukumnya sama yaitu individu dalam suatu negara Sama – sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum sama – sama mempunyai kekuatan mengikat terhadap individu maupun negara 2.Aliran dualisme Tokoh : triepel dan anzi Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda satu sama lain. Menurut aliran dualisme perbedaan kedua hukum disebabkan karena : Perbedaan sumber hukum, Perbedaan mengenai subjek, Perbedaan mengenai kekuatan hukum
- 19. 9. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional A. Proses ratifikasi hukum internasional menurut UU no. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional : pembuatannya harus didasarkan pada prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional / hukum internasional yang berlaku. Surat perjanjian internasional dapat berakhir apabila : •Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur dalam perjanjian •Tujuan perjanjian telah dicapai •Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian •Salah satu pihak tidak melaksanakan / melanggar ketentuan dalam perjanjian •Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama •Muncul norma baru dalam hukum internasional •Hilangnya objek perjanjian •Terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional
- 20. B. Proses ratifikasi perjanjian internasional menurut pasal 11 UUD 1945 1. Pengertian ratifikasi Ratifikasi merupakan suatu cara melembaga dalam kegiatan hukum(perjanjian) internasional. Ratifikasi dibedakan sebagai berikut : 1.Ratifikasi oleh badan eksekutif : dilakukan raja absolut dan pemerintah otoriter 2.Ratifikasi oleh badan legislatif : sistem jarang digunakan 3.Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) : sistem banyak digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.
- 21. 2. Proses ratifikasi Proses ratifikasi hukum(perjanjian) internasional menjadi hukum nasional : 1.Persetujuan Indonesia – Belanda mengenai penyerahan Irian Barat(papua) yang ditandatangani di New York pada 15 Januari 1962 diebut agreement. 2.Perjanjian Indonesia – Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta pada 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. 3.Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Singapura tentang selat Singapura pada 25 Mei 1973.
- 22. 3. Proses ratifikasi menurut UUD 1945 Untuk menjamin kelancaran kerja sama antara eksekutif (presiden) dengan legislatif(DPR)harus memperhatikan : 1.Presiden dengan persetujuan DPR meenyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain 2.Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan/pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR 3.Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU
- 23. Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian harus disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan presiden ialah perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan mengandung materi sebagai berikut : 1.Soal politik yang mempengaruhi haluan politik negara seperti perjanjian persahbatan, perjanjian perubahan wilayah, / penetapan tapal batas 2.Ikatan yang sifatnya mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasama ekonomi, / pinjaman uang 3.Soal yang menurut UUD harus diatur dengan UU, seperti soal kewarganegaraan dan soal kehakiman.
- 24. Negara B, C, D DST Negara A
- 26. 10. Peradilan Internasional Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah pengadilan teringgi diseluruh dunia. Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamah internasional yang merupakan organ perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Anggotanya terdiri dari 15 ahli hukum terkemuka diberbagai negaraberdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatannya 9 tahun dan bertugas memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, memeriksa perselisihan/sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan pada Mahkamah Internasional
- 27. Selain mahkamah internasional juga ada pengadilan arbitrase internasional, hanya untuk perselisihan hukum, keputusan para abrbitet tak perlu berdasarkan peraturan hukum. Dalam hukum internasional dikenal juga adjudication yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Lembaga peradilan pertama yang berkaitan dengan adjudikasi adalah Permanent Court of International Justice ( PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dari LBB mulai tahun 1920 – 1946. Lalu PCJI dilanjutkan dengan International Court of Justice (ICJ), suatu organ pokok PBB.
- 28. C. PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL DAN CARA PENYELESAIAN OLEH MI
- 29. 1. Sengketa Internasional & Faktor Penyebab Sengketa Internasional : sengketa/perselisihan antarnegara berupa masalah wilayah, warga negara, HAM, dan terorisme.
- 30. Faktor penyebab sengketa internasional : 1.Segi politis : pascaperang dunia kedua muncul blok barat dan blok timur 2.Suatu wilayah teritorial : wilayah menjadi sengketa “saling mengklaim” antar negara 3.Pengembangan senjata nuklir/senjata biologi : negara selalu dicurigai dalam mengembangkan senjata teknologi nuklir/biologi 4.Permasalah terorisme : kasus Amerika-Afganistan. Amerika menduga serangan tsb dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda 5.Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa : pemerintah dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat/daerah 6.Adanya Hagemoni(pengaruh kekuatan Amerika) : kekuatan dunia telah menjadi satu kekuatan, Amerika dan sekutunya
- 31. 2. Peran MI Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional MI : badan PBB yang berkedudukan di Den Haag yang dapat mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum
- 32. WEWENANG : 1.Ratione Personae : MI hanya terbuka bagi negara anggota dari statuta. 2.Ratione Materiae : semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang terdapat dalam piagam PBB/perjanjian dan konvensi yang berlaku. 3.Wewenang wajib (tambahan) : jika negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.
- 33. FUNGSI KONSULATIF MI Memberikan pendapat yang tidak mengikat “Advisory Opinion” 1.Natur yuridik pendapat hukum (advisory opinion) 2.Permintaan pendapat MI •Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah •Pemberian pendapat oleh mahkamah
- 34. Upaya penyelesaian sengketa internasional : 1.Advisory Opinion Opini hukum yang dibuat oleh pengadilan untuk melarasi permasalahan yang diajukan lembaga berwenang. 2.Compromis Kesepakatan awal diantara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengkataan yang akan diselesaikan. 3.Ex Aequo et Bono Asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.
- 35. 3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui MI
- 36. KETERANGAN : a)Telah terjadi pelanggaran HAM/kejahatan humaniter antar negara b)Ada pengaduan dari korban(rakyat) dan pemerintahan negara terhadap negara yang bersangkutan c)Pengaduan disampaikan di Komisi Tinggi HAM/lembaga HAM internasional d)Pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lalu diajukan ke MI. e)Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi
- 37. 4. Keputusan MI Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Diambil dengan suara mayoritas dari hakim- hakim yang hadir. COMPULSORY JURISDICTION : kekuasaan peradilan internasional untuk mendengar dan memutuskan kategori tertentu mengenai suatu kasus tanpa memerlukan kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang terlibat untuk menerima ketentuan hukum dalam kasus tsb.
- 38. 5. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia 1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (1959) 2. Perjanjian pemanfaatkan nuklir untuk perdamaian (1968) 3. Perjanjian damai Dayton “Ohio-AS” (1995)
- 39. 6. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat •Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial/kebebasan politik negara •Prinsip non intervensi dalam urusan DN dan LN suatu negara •Prinsip persamaan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa •Prinsip persamaan kedaulatan negara •Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial negara •Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional •Prinsip keadilan dan hukum internasional
- 41. NO PIHAK YG TERLIBAT URAIAN KETERANGAN 1 AS di Filipina, Indo-China, dan Jepang 1906 : tentara Amerika melakukan kejahatan perang dan membunuh warga Filipina 1968 : sebuah kompi Amerika menyapu warga desa (500 korban) 1945 : dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang (40.000 korban) Pelaku kejahatan perang telah diajukan ke pengadilan militer, namun tidak lama kemudian banyak yg dibebaskan 2 Jerman dan Jepang dalam aksinya di Eropa dan Asia 1933-1939 : melakukan pembasmian terhadap lawan politik dan orang Yahudi Pasukan Jepang di Indonesia, Korea, Cina Sebelum perang dunia II, kolonialisme Barat dengan jutaan korban tidak tersentuh. Baru setelah sekutu membuka pengadilan Nuremberg untuk Nazi dan Jepang dimulailah proses kelembagaan
- 42. NO PIHAK YG TERLIBAT URAIAN KETERANGAN 3 Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina - 1992-1995 : pasukan Serbia melakukan pembersihan etnik, terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia dan daerah lain di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia 1994 : pengadilan terhadap para penjahat perang telah terbukti di Den Haag. Namun masih banyak yang gagal ditangkap 4 Pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutu dan Tutsi 3 bulan pada 1994, sekitar 500.000 etnis Hutu dan Tutsi terbunuh PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha(Tanzania)
- 43. Thankyou