SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 39
Baixar para ler offline
UU DESA :
SKEMA MEMBANGUN DESA
BERTUMPU PADA YANG BAWAH
BUDIMAN SUDJATMIKO , MSc, MPhil
CALEG DPR RI PDI PERJUANGAN NO URUT 4
DAPIL JATENG VIII
TOPIK
• POSISI DAN SITUASI DESA
• DESA DALAM DESIGN UU DESA
Selama Republik ini berdiri, ada 2
(dua) UU mengatur desa yaitu
• UU 19/1965, DESAPRAJA SEBAGAI
BENTUK PERALIHAN UNTUK
MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA
DAERAH TINGKAT III DI SELURUH
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• UU No 5 TAHUN 1979 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA. Di masa inilah
penyeragaman desa dilakukan.
Pasca Orde Baru
• DESA DALAM UU NO 22 TAHUN 1999 HANYA
8 PASAL DARI 134 PASAL (PASAL 93-111)
• DESA DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 HANYA
16 PASAL DARI 240 PASAL (PASAL 200- 216)
SITUASI DESA
• Penyeragaman
kelembagaan desa
• Ketergantungan
terhadap supra desa
• Melemahnya sumber-
sumber ekonomi desa
• Menurunnya sumber
daya termasuk tenaga
kerja
CARA PANDANG DESA dari KOTA
• TERTINGGAL
DIBANDING KOTA
• KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIANYA
LEMAH
• MEMBUTUHKAN
KUCURAN TANGAN
KEBAIKAN DARI ATAS
KECILNYA KUE UNTUK DESA
APBN 2013 :
DARI 1.600 TRILYUN APBN, DESA
HANYA MENDAPAT 2,6 %
RINCIAN :
Total APBN untuk 72.944 Desa = 42 T
Tidak langsung ke desa = 32 T
Langsung ke Desa = 10 T
melalui PNPM
2,6%
APBN
MEMBANGUN DARI YANG BAWAH
• ALASAN :
Problem desa tidak berasal semata-mata dari
desa, melainkan berasal dari kebijakan
struktural yang melemahkan desa.
• PELUANG :
Desa memiliki semua sumber daya yang
dibutuhkan untuk membangun
DESIGN DESA DALAM UU DESA
• EKSISTENSI DESA DAN DESA ADAT
• PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA
• PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA
• PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
EKSISTENSI DESA : pengakuan adanya
kemajemukan desa
DESA DESA ADAT
DEFINISI DESA (pasal 1 ayat 1 UU
Desa) :
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal 6, pasal
95 sd 110
HAK-HAK DESA (pasal 67) :
Desa berhak:
• a. mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat
istiadat, dan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;
• b. menetapkan dan mengelola kelembagaan
Desa; dan
• c. mendapatkan sumber pendapatann
PENATAAN KELEMBAGAAN DESA :
STRATEGI 3 KAKI PEMBARUAN DESA
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
DESA
Pasal 25: pemerintahan desa adalah
Kepala Desa dibantu perangkat
desa.
KEPALA DESA (pasal 26 sd 47, pasal 66)
:
• Dipilih langsung dan serentak di seluruh
• kabupaten (ps 31), biaya pemilihan dari APBD Kabupaten
(ps 34)
• Masa jabatan 6x3 masa jabatan (ps 39)
• Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari
dana perimbangan APBN (ps 66)
• Tunjangan dari APBDesa (ps 66)
• Jaminan Kesehatan (ps 66)
• Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (ps 26)
• Menetapkan Peraruran Desa dan APBDesa (ps 26)
• Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
(ps 26)
PERANGKAT DESA (pasal 26, pasal 48
sd 53, pasal 66) :
• Terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan,
pelaksana teknis (pasal 48)
• Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa (pasal
26)
• Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat
desa dari dana perimbangan APBN (ps 66)
• Tunjangan dari APBDesa (ps 66)
• Jaminan Kesehatan (ps 66)
• Perangkat desa yang statusnya PNS masih bertugas
sampai ditetapkan penempatannya yang akan diatur
dengan PP (pasal 118/pasal peralihan).
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(pasal 55 sd 65)
Membahas dan menyepakati rancangan perdes
bersama Kepala Desa (pasal 55)
Mengawasi kinerja Kepala Desa (pasal 55)
Masa jabatan 6x3 masa jabatan (pasal 56)
Berhak meminta keterangan kepada Pemerintahan
Desa (pasal 61)
Mendapatkan biaya operasional dari APBDesa
(pasal 61)
Mendapat tunjangan dari APBDesa (pasal 62)
Pelembagaan Musyawarah Desa (pasal
54) :
Penataan, perencanaan
desa, rencana investasi yg
masuk desa, pembentukan
BUMDesa, penambahan
dan pelepasan aset desa,
kerjasama desa, kejadian
luar biasa
PERATURAN DESA (pasal 69) :
peraturan desa, peraturan bersama
Kepala Desa, peraturan Kepala Desa
DIBAHAS BERSAMA
ANTARA KEPALA DESA
DAN BPD, dengan
konsultasi kepada
masyarakat desa.
APBDesa ditetapkan
dengan Perdes, yang
dibahas bersama BPD.
PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA
Keuangan Desa (pasal 71) meliputi semua hak
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik desa berhubung dengan pelaksanaan
dan kewajiban desa.
Pendapatan Desa /Desa Adat
bersumber dari (pasal 72) :
Pendapatan asli desa dan/atau desa adat
Alokasi APBN
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kab/kota (min 10%)
ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kab/kota dari pemerintah pusat (min 10%) setelah
dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
(jika Pemkab tidak memberikan ADD, maka Pemerintah akan
ditunda/dipotong sebesar alokasi dana perimbangan setelah
dikurangi DAK)
Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah
kab/kota
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
Lain-lain pendapatan desa yang sah
Dana Alokasi Desa (DAD) dari APBN
(penjelasan pasal 72 ayat (2):
Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung
ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan
di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa
dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
MEMBAGI KEADILAN UNTUK DESA 1
PINTU KE DESA
KITA TIDAK MAU LAGI
TERGANTUNG KEPADA
SUPRA DESA UNTUK
MEMBANGUN DESA
ASET DESA (pasal 76)
Aset desa/desa adat berupa tanah kas desa,
pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,
bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan
hasil pertanian, hutan milik desa, mata air
milik desa, pemandian umum, dan aset milik
desa lainnya.
Aset lainnya milik Desa :
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN, APBD, dan APBdesa
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan
sumbangan/yang sejenis;
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan
kepemilikannya kepada Desa.
Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan
atas nama Pemerintah Desa.
Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan
kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk
fasilitas umum.
Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
PEMBANGUNAN DESA
(pasal 78 sd 82) . Mengadopsi pola swakelola anggaran
Mencakup perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
Rencana kerja
pemerintah desa 1
th
Rencana pembangunan
Jangka Menengah Desa 6 th
Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka
menengah) dan RKP (Rencana Kerja pemerintah Desa) adalah
satu-satunya dokumen perencanaan di Desa (pasal 79).
Prioritas Program dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa
• Pembangunan Desa harus sesuai RKP Desa
• Harus melibatkan seluruh masyarakat desa
dengan gotong royong
• Harus memanfaatkan kearifan lokal dan sumber
daya alam desa
• Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa. (ini prinsip swakelola)
• Program sektoral yang masuk ke desa harus
diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan
diintegrasikan dengan pembangunan desa
HARAPANNYA SKEMA
ANGGARAN DAN PROGRAM
DAERAH DAN DESA DAPAT
SINERGIS
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN (pasal 83 sd 85)
Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
Pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah,
Pemprov, Pemkab dan/atau pihak ketiga yang terkait
dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib
melibatkan Pemerintah Desa.
Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan
Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah,
Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja perangkat daerah,
Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia serta
mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib
diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama
antar-Desa.
Saat ini pemerintahan desa
secara resmi telah memiliki
alamat domain sendiri yaitu :
desa.id
Contoh:
www.mandalamekar.desa.id
yaitu alamat domain
pemdes Mandala Mekar,
Kab. Tasikmalaya, Jabar. atau
www.durenombo.desa.id,
yaitu alamat domain pemdes
Durenombo, Subah, Kab.
Batang, Jateng.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
(pasal 86)
BADAN USAHA MILIK DESA
(pasal 87 sd 90 ):
Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola secara
kekeluargaan dan gotongroyong. Pendirian BUMDesa
harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian
BUMDesa ditetapkan dengan PERATURAN DESA.
Jenis usaha : bidang ekonomi dan pelayanan umum.
Hasil usaha BUMDesa untuk : pengembangan usaha,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan
sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
dalam APBDesa.
Pemerintah memberikan hibah dan/ akses permodalan,
pendampinagn teknis dan akses ke pasar, dan
memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di
desa atau sekitar desa.
KERJASAMA DESA (pasal 91, 92) :
Desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau pihak ketiga.
Kerja sama antar-Desa meliputi : pengembangan usaha bersama yang
dimiliki desa, kemasyarakatan dan pelayanan, keamanan dan
ketertiban.
Kerjsama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala
Desa setelah musyawarah antar desa.
Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar
Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersana Kepala Desa.
Badan kerja sama antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga
sesuai kebutuhan.
Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa yang
merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA (Pasal
93) :
Harus dimusyawarahkan dalam musyawarah
desa
PEMBINAAN DAN PEMDAMPINGAN
DESA (pasal 112 sd 115) :
• Point pentingnya ada pada kewajiban pemerintah
untuk memberikan pendampingan kepada desa. Sebab
dengan besarnya dana yang nanti mengalir ke desa,
tanpa pendamping untuk proses musyawarah desa
membentuk RPJM (rencana pembangunan jangka
menengah desa)/RKP (rencana kerja pemerintah desa),
maka dikhawatirkan anggaran untuk desa tidak
dipergunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan
pembangunan desa.
• Pemberdayaan dilakuakn dengan pendampingan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Ketentuan Peralihan (pasal 116 sd
118) dan Ketentuan Penutup (119
sd 121) :
Pasal 116 : paling lama 2 tahun sejak UU ini berlaku
Pemkab dan pemerintah desa melakuakn
inventarisasi aset desa.
Pasal 118 : perangkat desa yang tidak berstatus PNS
teltap melaksanakan tugas sampai habis masa
tugasnya. Perangkat desa yang berstatus PNS
melaksanakan tugas sampai ditetapkan
penempatannya yang diatur dengan PP.
Pasal 120 ; PP harus ditetapkan paling lama 2 tahun
sejak UU ini diundangkan.
Saya percaya bahwa kemakmuran
Indonesia bergantung pada
kedaulatan dan kesejahteraan
rakyat di 72.944 desa.
Sekiannn.....

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaAlma'Arif Pangulu
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 

Mais procurados (20)

MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 

Semelhante a Presentasi uu desa versi terbaru

Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)agus raharjo
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desatutart
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptkaryainindah
 
Isu strategis uu desa
Isu strategis uu desaIsu strategis uu desa
Isu strategis uu desaAngling Darma
 
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmikoIsu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmikoKhol Fathirius
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-finalSyah Rul
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
 
Uu no 6_2014_dawuantimur.com
Uu no 6_2014_dawuantimur.comUu no 6_2014_dawuantimur.com
Uu no 6_2014_dawuantimur.comDesa Dawuan Timur
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesainiPurwokerto
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Abdul Kohar
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Formasi Org
 

Semelhante a Presentasi uu desa versi terbaru (20)

Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desa
 
Sosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.pptSosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.ppt
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
 
Isu strategis uu desa
Isu strategis uu desaIsu strategis uu desa
Isu strategis uu desa
 
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmikoIsu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
Isu isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
 
Uu no 6_2014_dawuantimur.com
Uu no 6_2014_dawuantimur.comUu no 6_2014_dawuantimur.com
Uu no 6_2014_dawuantimur.com
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Uu desa
Uu desaUu desa
Uu desa
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
 

Mais de Indonesia Anti Corruption Forum

Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
 

Mais de Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 

Presentasi uu desa versi terbaru

  • 1. UU DESA : SKEMA MEMBANGUN DESA BERTUMPU PADA YANG BAWAH BUDIMAN SUDJATMIKO , MSc, MPhil CALEG DPR RI PDI PERJUANGAN NO URUT 4 DAPIL JATENG VIII
  • 2. TOPIK • POSISI DAN SITUASI DESA • DESA DALAM DESIGN UU DESA
  • 3. Selama Republik ini berdiri, ada 2 (dua) UU mengatur desa yaitu • UU 19/1965, DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA • UU No 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA. Di masa inilah penyeragaman desa dilakukan.
  • 4. Pasca Orde Baru • DESA DALAM UU NO 22 TAHUN 1999 HANYA 8 PASAL DARI 134 PASAL (PASAL 93-111) • DESA DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 HANYA 16 PASAL DARI 240 PASAL (PASAL 200- 216)
  • 5. SITUASI DESA • Penyeragaman kelembagaan desa • Ketergantungan terhadap supra desa • Melemahnya sumber- sumber ekonomi desa • Menurunnya sumber daya termasuk tenaga kerja
  • 6. CARA PANDANG DESA dari KOTA • TERTINGGAL DIBANDING KOTA • KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIANYA LEMAH • MEMBUTUHKAN KUCURAN TANGAN KEBAIKAN DARI ATAS
  • 7. KECILNYA KUE UNTUK DESA APBN 2013 : DARI 1.600 TRILYUN APBN, DESA HANYA MENDAPAT 2,6 % RINCIAN : Total APBN untuk 72.944 Desa = 42 T Tidak langsung ke desa = 32 T Langsung ke Desa = 10 T melalui PNPM 2,6% APBN
  • 8. MEMBANGUN DARI YANG BAWAH • ALASAN : Problem desa tidak berasal semata-mata dari desa, melainkan berasal dari kebijakan struktural yang melemahkan desa. • PELUANG : Desa memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun
  • 9. DESIGN DESA DALAM UU DESA • EKSISTENSI DESA DAN DESA ADAT • PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA • PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA • PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
  • 10. EKSISTENSI DESA : pengakuan adanya kemajemukan desa DESA DESA ADAT
  • 11. DEFINISI DESA (pasal 1 ayat 1 UU Desa) : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal 6, pasal 95 sd 110
  • 12. HAK-HAK DESA (pasal 67) : Desa berhak: • a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; • b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan • c. mendapatkan sumber pendapatann
  • 13. PENATAAN KELEMBAGAAN DESA : STRATEGI 3 KAKI PEMBARUAN DESA
  • 14. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 25: pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa.
  • 15. KEPALA DESA (pasal 26 sd 47, pasal 66) : • Dipilih langsung dan serentak di seluruh • kabupaten (ps 31), biaya pemilihan dari APBD Kabupaten (ps 34) • Masa jabatan 6x3 masa jabatan (ps 39) • Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari dana perimbangan APBN (ps 66) • Tunjangan dari APBDesa (ps 66) • Jaminan Kesehatan (ps 66) • Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (ps 26) • Menetapkan Peraruran Desa dan APBDesa (ps 26) • Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa (ps 26)
  • 16. PERANGKAT DESA (pasal 26, pasal 48 sd 53, pasal 66) : • Terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis (pasal 48) • Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa (pasal 26) • Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari dana perimbangan APBN (ps 66) • Tunjangan dari APBDesa (ps 66) • Jaminan Kesehatan (ps 66) • Perangkat desa yang statusnya PNS masih bertugas sampai ditetapkan penempatannya yang akan diatur dengan PP (pasal 118/pasal peralihan).
  • 17. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (pasal 55 sd 65) Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama Kepala Desa (pasal 55) Mengawasi kinerja Kepala Desa (pasal 55) Masa jabatan 6x3 masa jabatan (pasal 56) Berhak meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa (pasal 61) Mendapatkan biaya operasional dari APBDesa (pasal 61) Mendapat tunjangan dari APBDesa (pasal 62)
  • 18. Pelembagaan Musyawarah Desa (pasal 54) : Penataan, perencanaan desa, rencana investasi yg masuk desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, kerjasama desa, kejadian luar biasa
  • 19. PERATURAN DESA (pasal 69) : peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa DIBAHAS BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD, dengan konsultasi kepada masyarakat desa. APBDesa ditetapkan dengan Perdes, yang dibahas bersama BPD.
  • 20. PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA Keuangan Desa (pasal 71) meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban desa.
  • 21. Pendapatan Desa /Desa Adat bersumber dari (pasal 72) : Pendapatan asli desa dan/atau desa adat Alokasi APBN Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kab/kota (min 10%) ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dari pemerintah pusat (min 10%) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). (jika Pemkab tidak memberikan ADD, maka Pemerintah akan ditunda/dipotong sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK) Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Lain-lain pendapatan desa yang sah
  • 22. Dana Alokasi Desa (DAD) dari APBN (penjelasan pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
  • 23. MEMBAGI KEADILAN UNTUK DESA 1 PINTU KE DESA KITA TIDAK MAU LAGI TERGANTUNG KEPADA SUPRA DESA UNTUK MEMBANGUN DESA
  • 24. ASET DESA (pasal 76) Aset desa/desa adat berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset milik desa lainnya.
  • 25. Aset lainnya milik Desa : a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBdesa b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan/yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  • 26. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
  • 27. PEMBANGUNAN DESA (pasal 78 sd 82) . Mengadopsi pola swakelola anggaran Mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana kerja pemerintah desa 1 th Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa 6 th
  • 28. Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja pemerintah Desa) adalah satu-satunya dokumen perencanaan di Desa (pasal 79). Prioritas Program dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa
  • 29. • Pembangunan Desa harus sesuai RKP Desa • Harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong • Harus memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa • Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. (ini prinsip swakelola) • Program sektoral yang masuk ke desa harus diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan pembangunan desa
  • 30. HARAPANNYA SKEMA ANGGARAN DAN PROGRAM DAERAH DAN DESA DAPAT SINERGIS
  • 31. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (pasal 83 sd 85) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
  • 32. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
  • 33. Saat ini pemerintahan desa secara resmi telah memiliki alamat domain sendiri yaitu : desa.id Contoh: www.mandalamekar.desa.id yaitu alamat domain pemdes Mandala Mekar, Kab. Tasikmalaya, Jabar. atau www.durenombo.desa.id, yaitu alamat domain pemdes Durenombo, Subah, Kab. Batang, Jateng. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (pasal 86)
  • 34. BADAN USAHA MILIK DESA (pasal 87 sd 90 ): Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola secara kekeluargaan dan gotongroyong. Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan PERATURAN DESA. Jenis usaha : bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDesa untuk : pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa. Pemerintah memberikan hibah dan/ akses permodalan, pendampinagn teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di desa atau sekitar desa.
  • 35. KERJASAMA DESA (pasal 91, 92) : Desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau pihak ketiga. Kerja sama antar-Desa meliputi : pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa, kemasyarakatan dan pelayanan, keamanan dan ketertiban. Kerjsama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah musyawarah antar desa. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersana Kepala Desa. Badan kerja sama antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai kebutuhan. Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
  • 36. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA (Pasal 93) : Harus dimusyawarahkan dalam musyawarah desa
  • 37. PEMBINAAN DAN PEMDAMPINGAN DESA (pasal 112 sd 115) : • Point pentingnya ada pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada desa. Sebab dengan besarnya dana yang nanti mengalir ke desa, tanpa pendamping untuk proses musyawarah desa membentuk RPJM (rencana pembangunan jangka menengah desa)/RKP (rencana kerja pemerintah desa), maka dikhawatirkan anggaran untuk desa tidak dipergunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan desa. • Pemberdayaan dilakuakn dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
  • 38. Ketentuan Peralihan (pasal 116 sd 118) dan Ketentuan Penutup (119 sd 121) : Pasal 116 : paling lama 2 tahun sejak UU ini berlaku Pemkab dan pemerintah desa melakuakn inventarisasi aset desa. Pasal 118 : perangkat desa yang tidak berstatus PNS teltap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Perangkat desa yang berstatus PNS melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan PP. Pasal 120 ; PP harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.
  • 39. Saya percaya bahwa kemakmuran Indonesia bergantung pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat di 72.944 desa. Sekiannn.....