SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 55
Baixar para ler offline
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH
PESISIR DANPESISIR DAN
PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH
PESISIR DANPESISIR DAN
PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
UU No.26 / 2007 UU No.27/ 2007
Rencana Umum
(Wilayah)
Rencana Rinci
(Kawasan/Fungsional)
Rencana Zonasi
(Wilayah)
Rencana Zonasi Rinci
(Kawasan/Fungsional)
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Pulau
RTR K S N
RTR Kaw. Strategis
Prov.
RDTR Kota
RTR Kaw. Strtgs Kota
RDTR Kabupaten
RTR Kaw. Strtgs Kab
RZW Nasional
RZWP3K Provinsi
RZWP3K Kabupaten
RZWP3K Kota
RZR Lintas Wilayah/sescape
RZR KSNT
RZR Provinsi
RZR Kota
RZR Kawasan
RZR Kabupaten
RZR Kawasan
RZR Lintas Kab/Kota
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
LATAR BELAKANG
TUJUAN DAN SASARAN
UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5)
mengamanatkan Pemerintah Daerah
Kab/Kota menyusun Rencana
Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
tertentu dalam wilayahnya
diperlukan suatu pedoman sebagai
acuan penyusunan Rencana Zonasi
RinciWP3K
• Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana
Zonasi Rinci WP3K bagi pemerintah pusat dan
daerah khususnya pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota.
TujuanTujuan::
• Rencana Zonasi Rinci WP3K yang sesuai dengan
amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.
SasaranSasaran::
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zona
berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang
dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta
ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan
jumlah surat ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan
penjabaran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil Prov/Kota/Kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan sub zona secara terperinci pada WP3K
Rencana Zonasi Rinci WP3K secara teknis merupakan
rencana yang menetapkan peruntukan kegiatan pada sub
zona WP3K dengan memperhatikan keterkaitan antar
kegiatan dalam sub zona, agar tercipta keserasian diantara
kegiatan-kegiatan di dalam sub zona.
Rencana Zonasi Rinci WP3K disusun untuk penyiapan
pemanfaatan sub zona dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dengan luas wilayah perencanaan 10.000 – 20.000 hektar.
Rencana Zonasi Rinci WP3K memiliki jangka waktu rencana
5 tahun dan lokasi prioritas dituangkan ke dalam peta
rencana dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Untuk
analisa regional menggunakan peta 1 : 25.000.
ISTILAH & DEFINISI
Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk:
1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan;
2. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan pemanfaatan
umum dengan Rencana Zonasi WP3K Kota/Kab;
3. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;
4. menjaga konsistensi perwujudan kawasan pemanfaatan umum melalui pengendalian
program-program pembangunan WP3K; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang/zona;
6. Arahan penyusunan Indikasi Program; dan
7. Arahan perizinan.
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
FUNGSI DAN MANFAAT
Rencana Zonasi Rinci WP3K bermanfaat bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar untuk :
1. Mengetahui zonasi pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci
di daerah;
2. Mengetahui program kegiatan pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Rinci di daerah;
3. Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
antar pemerintah daerah;
4. Meningkatkan investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
5. Meningkatkan peran masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K:
1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)
2. Fungsi suatu zona tertentu
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)
LIKUPANG
BARAT
LIKUPANG
TIMUR
BITUNG
KEMA
KAUDITAN
AIRMADIDI
DIMEMBE
WORI
KALAWAT
MANADO
Kabupaten
Minahasa Utara
9
TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016
No. Zonasi Pengembangan Fungsi Kegiatan Eksisting Fungsi Kegiatan Arahan
1 Zonasi I (Wori) - Pemukiman Nelayan - Pemukiman
- Pelabuhan Lokal/Tradisional - TPI
- Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal
- Semak Belukar - Kawasan Wisata/Resort
- Daerah Konservasi
2 Zonasi II (Likupang Barat) - Pemukiman - Kawasan Industri PerikananTerpadu
- Daerah Konservasi - Pelabuhan Umum
- Semak Belukar - Pelabuhan Perikanan
- Perkebunan - Pemukiman
- Daerah Konservasi
3 Zonasi III (Likupang Timur) - Pemukiman - TPI
- Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal dan Perikanan
- Pelabuhan Lokal/Tradisional - Daerah Konservasi
- Perkebunan - Pemukiman
- Daerah Terbuka - Kawasan Wisata, Hotel, Resort.
- TPI - Prasarana dasar dan Fasilitas Umum
4 Zonasi IV (Kema) - Pemukiman - Pemukiman
- Pelabuhan Lokal - TPI
- TPI - Pelabuhan Lokal
- Perkebunan - Perkebunan
- Daerah Terbuka - Daerah Konservasi
Sumber : Hasil Rencana RTR Pesisir dan Laut Kab. Minahasa Utara 2006
10
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA I
(WORI)
11
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN
RUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT)
L au t S ul a we s i
INDEKS PETA
P. Lehaga
Tg.Tarabitan
Tg.Paputungan
P. Mandar
Termaal
Selat
Likupang
La u t S u l a w es i
Tg. Batuitam
P. TalabeKecil
P. Talabe Besar
P. Tamperong
P. Komang
P. Kinabohutan
Jayakarsa
Palaes
KE WORI KE LIKUPANG
Sonsilo
P.Tindia
Talise
P. Talise
Airbanua
Tg. Arus
Tanahputih
Paputungan
Tarabitan
Serey
Tg.Los
1 45’ LU
0
125 00’ BT
0
200000 mU
180000 mU
700000 720000 740000
KEC.
LIKUPANG TIMUR
KEC.
W O R I
Serey
0
2,5 10 KM
Bahoi
Mubune
RENCANA TATA RUANG
PESISIR DAN LAUT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000,
BAKOSURTANAL, 1991.
- Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.
DIGAMBAR
NAMA TTD
DIPERIKSA
DISETUJUI
KETERANGAN :
Batas Kabupaten / Kota
Perumahan Dengan Fasilitasnya
Ibukota Kabupaten
Gambar : 6.7.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Zona II (Kawasan Likupang Barat)
Ibukota Kecamatan
Batas Kecamatan
Perkebunan Kelapa
Batas Desa
Ladang/Kebun
Jalan Nasional
Lindung Preservasi / Resapan Air
Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas
Jalan Provinsi
Hutan Mangrove
Pusat Kegiatan Perikanan / Pelabuhan
Jasa / Pariwisata
Batas Zona I
Jalan Kabupaten
Terumbu Karang
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 +
Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005
- Hasil Survey Lapangan, Juli 2006
Gangga 2
P.Gangga
Gangga 1
Tg. Kulu
Tg. Serey
Munte
P. Resaan
Maliambao
KEC.
LIKUPANG BARAT
Tg. Batubesar
Garis Bahtimetri
903
C 5s 108m 24M
56
50
18
6
9
88
5
29
137
408
1112
675
200
72
12
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III
(LIKUPANG TIMUR)
Sar aw et
INDEKS PETA
KOTA BITUNG
Winuri
Tg.K ubur
Tg.Sumpini
Selat
Likupang
P. Talabe Bes ar
P.N apomanuk
P. Nyaripanjang
Tg.A ssa
Tg. Tam ba
Tg. Salangk a
Teluk Lihunu
P. Sahoeng
Tg. Sahoeng
Libas
Wineru
Ma en
Ka w eruan
Kokoleh 2
Pas late n
We rot
P.B angka
Tg. Batugosok
Tg.M e rah
Kalinaun
Tg.Pulisan
Wangurer
Likupang2
Likupang1
Tg. Batuw ok a
P. Napodaong
Tg. Batum erah
Ka huku
Ma rins ow
Tg.Pintu
Pinenek
Ba tu
Lihunu
1 45’LU
0
125 00’BT 125 15’BT
0 0
200000 mU
180000 mU
720000 740000
KEC.
LIKUPANG BARAT
KEC.
LIKUPANG TIMUR
KEC.
DIMEMBE
Tg.Singkaha
Kokoleh 1
Likupan g
RENCANA TATA RUANG
PESISIR DAN LAUT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000,
BAKOSURTANAL, 1991.
- Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.
DIGAMBAR
NAMA TTD
DIPERIKSA
DISETUJUI
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 +
Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005
- Hasil Analisis
0
2,5 10 KM
KETERANGAN :
Batas Kabupaten / Kota
Perumahan Dengan Fasilitasnya
Ibukota Kabupaten
Gambar : 6.8.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Zona III (Kawasan Likupang Timur)
Ibukota Kecamatan
Batas Kecamatan
Perkebunan Kelapa
Batas Desa
Ladang/Kebun
Jalan Nasional
Lindung Preservasi / Resapan Air
Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas
Jalan Provinsi
Hutan Mangrove
Pariwisata Pantai (Resor & Ekosistem Mangrove)
Jasa / Pariwisata
Batas Zona II
Jalan Kabupaten
Terumbu Karang
Tg.K er bau
Pulisan
Rinondoran
Garis Bahtimetri
642
70
25
61
1315
60
86
43
37
C 5s108m24M
56
50
18
6
9
88
5
19
29
137
13
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV
(KEMA)
KABUPATEN
MINAHASA INDUK
KO TA BITUNG
K ema 1
K ema 2
K ema 3
Lau t Ma lu ku
Maka lisung
Tg. Kinawudan
Tg. Kapas
Tg. Kaburukan
P.Kaburuk an
Ke ma
Tg.Lilang
Waleo
Watudambo
Kec. Kauditan
125 00’BT
0
160000 mU
74 0000
KECAMATAN
KAUDITAN
KECAMATAN
K E M A
TontaleteK E I BU KO TA
K AB UP AT EN
KE B I TU NG
Lansot
Lilang
L au t Su l awe s i
INDEKS PETA RENCANA TATA RUANG
PESISIR DAN LAUT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000,
BAKOSURTANAL, 1991.
- Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.
DIGAMBAR
NAMA TTD
DIPERIKSA
DISETUJUI
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 +
Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005
- HasilAnalisis
0
2,5
7. 5 KM
KETERANGAN :
Batas Kabupaten / Kota
Perumahan Dengan Fasilitasnya
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Kecamatan
Perkebunan Kelapa
Batas Desa
Ladang/Kebun
Jalan Nasional
Lindung Preservasi / Resapan Air
Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas
Jalan Provinsi
Hutan Mangrove
Budidaya Air Tawar (Pertambakan)
Jasa / Pariwisata
Batas Zona IV
Jalan Kabupaten
Terumbu Karang
Gambar : 6.9.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Zona IV (Kawasan Kema)
200
129
68
129
299
5
50
153
124
115
C(2)10s17m
12M
531
106
63
32 59
73
50
Garis Bahtimetri
14
TABEL : RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DI
WILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
Sumber : Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Tahun 2006
No. Jenis Penggunaan
Wilayah Perencanaan Jumlah
Wori Likupang
Barat
Likupang
Timur
Kema (Ha) %
I Kawasan Budidaya
1. Perumahan dengan fasilitasnya 966,05 1.073,70 2.357,80 2.820,96 7.218,51 16,42
2. Jasa dan Pariwisata (Hotel
dan Resort)
7,41 100,4 254,89 98,97 527,67 1,2
3. Pusat Kegiatan Perikanan
- PPI - 58,56 - - 58,56 0,13
- Pelabuhan - - - 0,46 0,46
- Perikanan Darat (Tambak) - - - 29,57 29,57 0,07
4. Tanaman Pangan Lahan Kering
(Perkebunan/kebun/ladang)
6.389,00 3.520,00 15.631,00 4.529,00 30.069,00 68,38
II Kawasan Lindung
1. Hutan Lindung dengan pemanafaatan
terbatas
- 529,85 1.975,45 - 2.505,30 5,7
2. Lindung preservasi (resapan air,
simpadan pantai dan sungai
115,92 89,24 344,11 352,5 901,77 2,05
3. Hutan mangrove 394,60 850,6 140,19 4,5 1.389,89 3,16
4. Terumbu Karang 942,86 271,12 57,35 - 1.271,33 2,89
Jumlah 8.882 6.493 20.761 7.836 43.972 100
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Fungsi suatu zona tertentu
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Fungsi suatu zona tertentu
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Fungsi suatu zona tertentu
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
NO TAHAPAN PROSES OUTPUT KETERANGAN
1. PERSIAPAN • PEMBENTUKAN TIM (TKPRD)
• PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA
• PENENTUAN WILAYAH PERENCANAAN
• PENGUMPULAN & ANALISIS DATA SEKUNDER
• PEMBUATAN PETA DASAR
• PENYUSUNAN RENCANA KERJA
• TIM KERJA
• KAK & RENCANA BIAYA
• DATA & INFORMASI AWAL
• WILAYAH PERENCANAAN
• PETA DASAR
• RENCANA KERJA
2. SURVEI LAPANGAN • PENGUMPULAN DATA PRIMER
• GROUND CHECK
PROFIL SUMBERDAYA WAWANCARA, KUISIONER, OBSERVASI,
PENGUKURAN & PENGAMBILAN SAMPEL
3. ANALISA • ANALISIS REGIONAL
• ANALISIS KEBIJAKAN
• ANALISIS KESESUAIAN LAHAN & PERAIRAN
• ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG
• ANALISIS EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA
HASIL ANALISA & PETA TEMATIK
4. PERUMUSAN KONSEP RZR
WP3K
MERUMUSKAN KONSEP RZR WP3K • DOKUMEN AWAL RZR WP3K
• PETA TENTATIF ZONASI RZR
WP3K
MUATAN :
• TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI
PENGEMBANGAN KAWASAN
• RENCANA KETERKAITAN HUBUNGAN
FUNGSIONAL
• RENCANA POLA RUANG RINCI
• ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/ZONA
• KETENTUAN PENGENDALIAN
RUANG/ZONA
5. KONSULTASIPUBLIK • SOSIALISASI KONSEP RZR WP3K
• MENJARING MASUKAN KONSEP RZR WP3K
MASUKAN KONSEP RZR WP3K
6. PERBAIKAN KONSEP RZR
WP3K
MEMPERBAIKI KONSEP RZR BERDASARKAN
MASUKAN
DRAFT FINAL RZR WP3K
7. KONSULTASIPUBLIK SOSIALISASI DRAFT FINAL RZR WP3K KESEPAKATAN RZR WP3K
8. PENYUSUNAN DOKUMEN
FINAL RZR WP3K & NASKAH
RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA
• MENYUSUN DOKUMEN FINAL RZR WP3K
BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
• MENYUSUN NASKAH RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
• DOKUMEN FINAL RZR WP3K
• PETA ZONASI RZR WP3K
• RANCANGAN
PERBUP/WALIKOTA
9. PENETAPAN PENGAJUAN RZR WP3K UNTUK PENGESAHAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Data Sekunder Citra Satelit Data Primer
Peta Dasar
Peta Tematik Suitability
Analisis Regional
Analisis Ekonomi, Sosial,
Budaya
Analisis Daya Dukung
dan Daya Tampung
Tinjauan Kebijakan
Isu Permasalahan
WP3K
ZONASI RINCI
PENETAPAN (PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA)
Analisis Rencana Zonasi
WP3K
(SUB ZONA)
Analisis Spasial
KONSULTASI PUBLIK
Peta/Data Tematik
Kriteria/Parameter untuk
Analisis Kesesuaian Lahan
INPUTPROSES
OUT
PUT
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
DATA PRIMER:
Wawancara
DATA PRIMER:
 Observasi
Lapangan
 Wawancara
DATA SEKUNDER:
Kepmen 15
DATA SEKUNDER:
 RTRW Provinsi
 Peta Dasar
Kepmen 15
CITRA SATELIT
1. Survey Lapangan;
2. Pembentukan Basis Data;
3. Pembahasan di Pusat dan Daerah;
4. Wawancara
1. Inventarisasi Data Sekunder (Instansional):
-RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
-Kepmen No.15
-RPJP Nasional/Daerah
2. Interpretasi Citra Landsat ETM-7
Interpretasi Citra: dengan cara deliniasi obyek pada citra cetak
kertas (hardcopy) yang telah dilakukan preprocessing lebih dulu.
Perkembangan teknologi hardware dan software memungkinkan
penafsiran langsung dikomputer dengan metode on screen digitize.
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
input
Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA
Spasial
Tinjauan
Kebijakan
Ekonomi,
Sosial & Budaya
Regional
1. Analisis citra landsat;
2. Analisis arahan struktur ruang; dan
3. Analisis arahan pemanfaatan ruang.
1. Kontrak pelayanan (Service contract);
2. Kontrak pengelolaan (Management Contract);
3. Kontrak sewa (Lease Contract);
4. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)/ Bangun-kelola-miliki-alih
milik (Build, Operate, Own and Transfer);
5. Konsesi (Concession).
1. Sosial: Analisis Jumlah dan Proyeksi Penduduk; Persebaran dan Kepadatan
Penduduk; Pendidikan; Ketenagakerjaan; permukiman; budaya (nilai-nilai dan tradisi
setempat); danPemberdayaan Masyarakat.
2. Ekonomi: Analisis Analisis Struktur Perekonomian (PDRB); Produktivitas Kegiatan
Ekonomi; Perkembangan Ekonomi; Potensi Investasi (aspek lokasi, SDA, SDM, dan
sumberdaya buatan); Penentuan Sektor/Komoditas Potensial; Penentuan
Sektor/Komoditas Unggulan; danPenilaian Kelayakan Sektor/Komoditas Unggulan
(NPV&IRR).
1. Analisis hubungan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan
dengan wilayah sekitarnya; dan
2. Analisis aksesibilitas, meliputi: jaringan jalan, jaringan energi nasional, permukaan
dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan
serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
No. Jenis Data Data Primer/Sekunder Sumber
1. Peta dasar Citra Landsat, Ikonos LAPAN
Batimetri Deshisdros, ktnl
Rupa Bumi, LPI Bakosurtanal
2. Peta Sumber Daya Mangrove, Terumbu Karang Bakosurtanal
3. Kualitas Air Biologi, Kimia, Fisika LH, LIPPI, BRKP,
Bappedalda, Dinas
Perikanan dan Kelautan
4. Data Fisik Peta hidrologi Dinas Pengairan
Peta geologi PPGL, Dinas ESDM
Peta Land Use BPN
5. Data Kependudukan Jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk BPS Kab (level kecamatan)
Mata pencaharian
6. Data Ekonomi PDRB BPS Kab
Jumlah industri Dinas Perindustrian, Dinas
Perikanan dan Kelautan
Data investasi BKPM
7. Kebijakan RTRW, RPJP, RPJM Bappeda
8. Data Sarana dan Prasarana Pelabuhan umum, Pelabuhan Perikanan Dinas perhubungan, Dinas
Perikanan dan Kelautan
Peta Jaringan Jalan, Peta Drainase Dinas PU
INTERPRETASI CITRA
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah:
• Restorasi citra, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik
untuk memperbaiki kualitas citra.
• Pemisahan antara daratan dengan lautan dengan masking.
• Interpretasi citra digital untuk memperoleh potensi pesisir/kelautan
• Penentuan titik sampel
• Survei di lapangan berdasarkan titik sampel yang ditentukan.
• Reinterpretasi dan analisis data.
• Peta akhir (Peta Tematik berupa peta potensi).
• Pengolahan data dengan SIG (Peta-peta tematik dan data sekunder
lain)
• Peta Arahan
Data digital citra
Landsat TM
Koreksi radiometric dan
geometrik
Peta Dasar
Data Digital citra Landsat TM
terkoreksi
Masking
Interpretasi citra
terkoreksi
Interpretasi secara digital : dengan
algoritma maupun klasifikasi dengan
density slicing
Interpretasi potensi sumberdaya
secara visual
Peta Tentatif potensi Penentuan lokasi
Ground ceck
Survei dan ground
ceck
Reinterprestasi
Peta Tematik Data-data sekunder
Analisis dengan SIG
Peta Arahan Zonasi
OUTPUT
• Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan
laut (di wilayah antara beach dan nearshore) yang meliputi
– geomorfologi daerah pesisir dan laut, yang meliputi bentuklahan (landform),
material dan proses,
– geologi,
– hidrologi, kondisi air permukaan dan air tanah,
– hidrooseanografi, seperti pasang surut, gelombang, arus, kecerahan,
temperatur permukaan air, salinitas, klorofil, dan yang lain
– kondisi batimetri,
– Proses-proses alami lain yang berlangsung, seperti sedimentasi, akresi, erosi
dan yang lain,
– Kemungkinan rawan bencana alam
– kondisi ekosistem di kawasan pesisir dan laut, seperti kondisi mangrove, di
pantai, padang lamun, rumput laut, terumbu karang, dan kondisi perairan
umumnya.
AnalisisAnalisis CitraCitra Untuk Wilayah Pesisir danUntuk Wilayah Pesisir dan
PulauPulau--Pulau KecilPulau Kecil
 Inventarisasi SDA Pesisir dan KelautanInventarisasi SDA Pesisir dan Kelautan (mangrove,(mangrove,
terumbuterumbu karangkarang,, lamunlamun))
 Analisa SedimentasiAnalisa Sedimentasi
 Analisa Geologi dan Geomorfologi PesisirAnalisa Geologi dan Geomorfologi Pesisir
 Analisa Garis PantaiAnalisa Garis Pantai
 Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampunganAnalisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan
pesisirpesisir
 Analisa Potensi TambakAnalisa Potensi Tambak
 Kawasan Potensi Budidaya LautKawasan Potensi Budidaya Laut
 Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan WilayahPeta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan PulauPesisir dan Pulau--Pulau KecilPulau Kecil
Reselusi citra
• CITRA LANDSAT : 15 – 30 M
• CITRA IKONOS : 1 – 4 M
• QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M
CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH
DALAM PENATAAN RUANG LAUT,
PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
SKALASKALA
NASIONALNASIONAL
1:1.000.0001:1.000.000
CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Suhu PermukaanSuhu Permukaan LautLaut (potensi(potensi
upwelling), sebaran klorofilupwelling), sebaran klorofil--a.a.
SKALASKALA
PROVINSIPROVINSI
1:250.0001:250.000
Citra LandsatCitra Landsat
ETM7+, SPOTETM7+, SPOT
ImageImage
Wilayah Provinsi, EkosistemWilayah Provinsi, Ekosistem
pesisir, guna lahanpesisir, guna lahan
SKALASKALA
KABUPATEN/KABUPATEN/
KOTAKOTA
1:100.000,1:100.000,
1:50.0001:50.000
Citra LandsatCitra Landsat
ETM7+,SPOT, FotoETM7+,SPOT, Foto
UdaraUdara
Wilayah Kabupaten/Kota, gunaWilayah Kabupaten/Kota, guna
lahan, ekosistem pesisir,lahan, ekosistem pesisir,
sedimentasi, klorofilsedimentasi, klorofil--a,a,
kecenderungan, penggunaankecenderungan, penggunaan
ruangruang
SKALA DETILSKALA DETIL
1:10.000,1:10.000,
1:5000, 1:10001:5000, 1:1000
Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird,
Foto Udara smallFoto Udara small
format.format.
Site planning, batas tanah, wilayahSite planning, batas tanah, wilayah
desa pesisir, sumberdaya pesisirdesa pesisir, sumberdaya pesisir
skala desa/komunitasskala desa/komunitas
Cakupan..............
SKALASKALA
NASIONALNASIONAL
1:1.000.0001:1.000.000
CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Cakupan Nasional (Indonesia BaratCakupan Nasional (Indonesia Barat
dan Indonesia Timur)dan Indonesia Timur)
SKALASKALA
PROVINSIPROVINSI
1:250.0001:250.000
Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+,
SPOTSPOT55 ImageImage
Coverage 185 km x 185 kmCoverage 185 km x 185 km
Resolusi spatial 30Resolusi spatial 30--15m (Landsat),15m (Landsat),
coverage 60 km x 60 kmcoverage 60 km x 60 km (SPOT(SPOT55))
SKALASKALA
KABUPATENKABUPATEN
/KOTA/KOTA
1:100.000,1:100.000,
1:50.0001:50.000
Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+,
SPOTSPOT55, Foto Udara, Foto Udara
Harga LandsatHarga Landsat ±± $6$6000 (new) $50 (new) $500
(archieve)(archieve)
Dan SPOTDan SPOT ±± $6200$6200
SKALASKALA
DETILDETIL
1:10.000,1:10.000,
1:5000,1:5000,
1:10001:1000
Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird,
Foto Udara smallFoto Udara small
format.format.
Resolusi spatial 4 m (multispektral)Resolusi spatial 4 m (multispektral)
1 m (pancromatik), Cakupan1 m (pancromatik), Cakupan
minimal 100minimal 100 KKmm22 ($120/Km($120/Km22
min.100min.100 KKmm22)) IKONOSIKONOS
Res.spatial 0,61 m (pancromatik)Res.spatial 0,61 m (pancromatik)
dan 2,44dan 2,44--2,882,88
(multispektral)(multispektral)QUICKBIRDQUICKBIRD
CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542
Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002
CITRA IKONOS
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
CITRA IKONOSCITRA IKONOS
CITRA QUICKBIRDCITRA QUICKBIRD
Zona Dasar Tujuan Penetapan
Perikanan Tangkap  Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan.
Perikanan Budidaya  Menyediakan tempat bagi nelayan untuk melakukan
budidaya perikanan seperti rumput laut, keramba
jaring apung, mutiara.
Tambat Labuh/
Pelabuhan
 Menyediakan pelabuhan atau sarana penunjang
kegiatan tambat labuh.
Pariwisata  Menyediakan tempat rekreasi yang dapat
dikembangkan seperti pasir putih, terumbu karang, dll.
Alur  Menyediakan tempat sebagai penunjang sistem alur.
Konservasi  Mempertahankan dan melindungi lahan;
 Perlindungan lahan yang rawan/sensitif;
 Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan
publik; dan
 Spesifikasinya berupa RTH lindung, RTH Binaan, dan
Ruang Terbuka Tata Air.
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Zona Dasar Tujuan Penetapan
Permukiman Nelayan  Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian;
 Mengakomodasi bermacam tipe hunian; dan
 Merefleksi pola-pola pengembangan yang dinginkan
masyarakat pada lingkungan hunian yang ada di masa
yang akan datang.
Infrastruktur  Menyediakan lahan untuk pelayanan umum seperti
transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bina sosial.
Industri  Menyediakan ruangan bagi kegiatan industri;
 Memberikan kemudahan dan fleksibilitas kegiatan
industri dan manufaktur; dan
 Spesifikasinya berupa industri ringan, berat, dan kecil.
Perdagangan dan
jasa
 Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja,
pertokoan, jasa; dan
 Spesifikasinya berupa zona pemerintah, perkantoran,
pertokoan, komersial sentra, pariwisata.
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI
DI KABUPATEN ACEH TIMUR
RENCANA ZONASI RINCI
WP3K KABUPATEN
WILAYAH PERENCANAAN
• Deliniasi wilayah
perencanaan
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PERANCANGAN PASAR AGRO KABUPATEN MANOKWARI
45
TABEL : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA
PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 –
2016
Zona
Pengembangan
Jenis Kegiatan
Rencana Program Tahapan
Pembangunan
Sumber
Pembiayaan
Intsansi Penanggung
Jawab
Tahap I
Th. 2006 - 2011
Tahap II
Th. 2011 - 2016
I. Kawasan Wori 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata
Pemerintahan dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan. APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kab.
Minahasa Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kab.
Minahasa Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kab.
Minahasa Utara
6. Konsulidasi tanah dan pembangunan
tempat pendaratan ikan (TPI)
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
7. Konsulidasi tanah dan pembangunan
pelabuhan penyeberangan
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, Bappeda,
dan Dinas Perhub. Kab.
Minahasa Utara
8. Pengembangan sektor pertanian pangan
lahan kering (perkebunan/ kebun
ladang)
APBN/APBD
Swasta
Dinas Pertanian Kab.
Minahasa Utara
46
Sambungan Hal 56
9. Konservasi hutan lindung. APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa Utara
10. Lindung preservasi (resapan air,
sempadan pantai, dan sungai).
APBD I/II Dinas PU, Bappeda, dan
DKP Kabupaten Minahasa
Utara
11. Konservasi hutan mangrove. APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
12. Konservasi terumbu karang. APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
13. Prasarana dasar : air bersih, listrik,
dan telekomunikasi
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
14. Pembangunan dermaga APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
15. Pembangunan Kantor TPI
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
16. Pembangunan Ice Storage
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
17. Pembangunan kedai pesisir
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan
sarana pendukungnya lainnya
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
47
II. Kawasan
Likupang
Barat
1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan
dan Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
6. Konsulidasi tanah dan pembangunan
Pelabuhan Perikanan (PPi)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
7. Konsulidasi tanah dan pembangunan
dermaga
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
8. Pembangunan break water
APBN/APBD/
Swasta
Dinas Pertanian
Kabupaten Minahasa
Utara
9. Pembangunan kolam pelabuhan APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa
Utara
10. Pembangunan TPI APBD I/II Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
11. Pembangunan kantor TPI APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
Sambungan Hal 57
48
12. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
13. Pembangunan Pabrik es APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
14. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
15. Pembangunan Cold Storage APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
16. Pembangunan Cool Room APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel,
resort, dll)
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
19. Konservasi hutan lindung APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan
dan Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan
pantai, dan sungai
APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
21. Konservasi hutan mangrove APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
22. Konservasi terumbu karang APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
Sambungan Hal 58
49
III. Kawasan
Likupang Timur
1. Rencana penyebaran jumlah
penduduk
APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan,
dan Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
6. Konsulidasi tanah dan pembangunan
tempat pendaratan ikan (TPI)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
7. Konsulidasi tanah dan pembangunan
pelabuhan penyeberangan (dermaga)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda, dan
Dinas Perhub. Kabupaten
Minahasa Utara
8. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD/
Swasta
Dinas Pertanian Kabupaten
Minahasa Utara
9. Pembangunan kantor TPI APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa Utara
10. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
Sambungan Hal 59
50
11. Pembangunan Ice Storage APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
12. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
14. Pembangunan jasa dan pariwisata
(hotel, resort, dll)
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
15. Konservasi hutan lindung APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
16. Lindung preservasi (resapan air,
sempadan pantai, dan sungai
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
17. Konservasi hutan mangrove APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
18. Konservasi terumbu karang APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
VI Kawasan
Kema
1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan,
dan, Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan.
APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah.
APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
Sambungan Hal 60
51
Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan
ikan (TPI)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
7. Peningkatan kualitas dermaga APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
8. Pembangunan kedai pesisir APBN/APBD/
Swasta
Dinas Pertanian Kabupaten
Minahasa Utara
9. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD Dinas Kehutanan Kab.
Minahasa Utara
10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II Dinas PU & Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
11. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel,
resort, dll)
APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda
Kab. Minahasa Utara
12. Pengembangan tanaman pangan lahan
kering
APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda
Kab. Minahasa Utara
14. Lindung preservasi (resapan air,
sempadan pantai, dan sungai
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP & Bappeda
Kab. Minahasa Utara
Sambungan Hal 61
Kata Pengantar
Sambutan Direktur
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 TUJUAN DAN SASARAN
1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN
1.4. KEDUDUKAN ZONASI RINCI
1.4.1. Kedudukan Rencana Zonasi Rinci dalam Kebijakan Nasional
1.4.1. Kedudukan Pedoman dalam UU No.27 Tahun 2007 tetang Pengelolaan WP3K
1.5. ISTILAH DAN DEFINISI
1.6. FUNGSI DAN MANFAAT
BAB II KETENTUAN UMUM
2.1 MUATAN RENCANA ZONASI RINCI
2.1.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
2.1.2 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Rinci
2.1.3 Potensi Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Perencanaan
2.1.4 Penetapan Rencana Zonasi Rinci
2.2. FORMAT PENYAJIAN
2.3. SKALA PETA
2.4. MASA BERLAKU
OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
BAB III. PROSES PENYUSUNAN
3.1 METODOLOGI
3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN
3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
3.2.2. Penentuan Wilayah Perencanaan
3.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
3.3.1. Data Primer
3.3.2. Data Sekunder
3.4 ANALISIS DATA
3.4.1. Analisis Spasial
3.4.2. Analisis Regional
3.4.3. Analisis Ekonomi
3.4.4. Analisis Sosial Budaya
3.4.5. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung
3.4.6. Analisis Tinjauan Kebijakan
3.4.7. Analisis Isu Permasalahan
3.5 PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
3.6 INDIKASI PROGRAM
OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGET
NI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBER
NI KUNCO NI CHETO…………..I DO THEN I UNDERSTAND
PHILOSOPY CHINA Confusius Abad XV
Inti pelajaran yang diterima peserta pelatihan adalah:
10% dari apa yg dibaca 50 %dari apa yg dilihat dan didengar
20 % dari apa yg didengar 80 %dari apa yg diucapkan
30 % dari apa yang dilihat 90 %dari apa yg diucapkan dan dilakukan
Hasil Riset Harvard Business School (Rigg. 1969
Sekian & Terima kasih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Jenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistemJenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistemNur Baqin
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanPepen Mahale
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanmuhfidzilla
 
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)Brhu Corp
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangYayasan CAPPA
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangAria Syah
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorinfosanitasi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 

Mais procurados (20)

PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Jenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistemJenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistem
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio PerencanaanLaporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 

Semelhante a RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Bab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangBab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangAgus Taruna
 
PAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptxPAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptxdoglas3
 
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonLaporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonamri sanjaya
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARAFitri Indra Wardhono
 
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfPPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfNurFitriahAndriani2
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau SulawesiRencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau SulawesiPenataan Ruang
 
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfPerda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfsinkronisasikalsul
 
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuPenataan Ruang
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1genarizqi
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
 
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1Nick Nick
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...TPRP Strategic Partner
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Deki Zulkarnain
 

Semelhante a RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (20)

Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Bab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangBab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruang
 
PAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptxPAPARAN RSKP MABA.pptx
PAPARAN RSKP MABA.pptx
 
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonLaporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdfPPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
PPT LAPORAN AKHIR PANSELA (2).pdf
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau SulawesiRencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
 
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfPerda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
 
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
 
Bab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluanBab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluan
 
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
 
Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerung
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
 

Mais de Fitri Indra Wardhono

Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Fitri Indra Wardhono
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Fitri Indra Wardhono
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaFitri Indra Wardhono
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasFitri Indra Wardhono
 

Mais de Fitri Indra Wardhono (20)

Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
 
Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59
 
Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
 
Kumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standarKumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standar
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
 
Daftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyahDaftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyah
 
Kebatinan & kejawen islam
Kebatinan & kejawen   islamKebatinan & kejawen   islam
Kebatinan & kejawen islam
 
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyahDaftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
 
Sistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataanSistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataan
 
Penataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataanPenataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataan
 
Paparan dompak
Paparan dompakPaparan dompak
Paparan dompak
 
Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006
 
Kek teroritis
Kek teroritisKek teroritis
Kek teroritis
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
 
Kumpulan motivasi
Kumpulan motivasiKumpulan motivasi
Kumpulan motivasi
 

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

  • 1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DANPESISIR DAN PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DANPESISIR DAN PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL
  • 2. Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi UU No.26 / 2007 UU No.27/ 2007 Rencana Umum (Wilayah) Rencana Rinci (Kawasan/Fungsional) Rencana Zonasi (Wilayah) Rencana Zonasi Rinci (Kawasan/Fungsional) RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kabupaten RTRW Kota RTR Pulau RTR K S N RTR Kaw. Strategis Prov. RDTR Kota RTR Kaw. Strtgs Kota RDTR Kabupaten RTR Kaw. Strtgs Kab RZW Nasional RZWP3K Provinsi RZWP3K Kabupaten RZWP3K Kota RZR Lintas Wilayah/sescape RZR KSNT RZR Provinsi RZR Kota RZR Kawasan RZR Kabupaten RZR Kawasan RZR Lintas Kab/Kota
  • 3. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K LATAR BELAKANG TUJUAN DAN SASARAN UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5) mengamanatkan Pemerintah Daerah Kab/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya diperlukan suatu pedoman sebagai acuan penyusunan Rencana Zonasi RinciWP3K • Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Rinci WP3K bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. TujuanTujuan:: • Rencana Zonasi Rinci WP3K yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. SasaranSasaran::
  • 4. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  • 5. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan penjabaran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil Prov/Kota/Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan sub zona secara terperinci pada WP3K Rencana Zonasi Rinci WP3K secara teknis merupakan rencana yang menetapkan peruntukan kegiatan pada sub zona WP3K dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam sub zona, agar tercipta keserasian diantara kegiatan-kegiatan di dalam sub zona. Rencana Zonasi Rinci WP3K disusun untuk penyiapan pemanfaatan sub zona dalam rangka pelaksanaan program- program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas wilayah perencanaan 10.000 – 20.000 hektar. Rencana Zonasi Rinci WP3K memiliki jangka waktu rencana 5 tahun dan lokasi prioritas dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Untuk analisa regional menggunakan peta 1 : 25.000. ISTILAH & DEFINISI
  • 6. Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk: 1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan; 2. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan pemanfaatan umum dengan Rencana Zonasi WP3K Kota/Kab; 3. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien; 4. menjaga konsistensi perwujudan kawasan pemanfaatan umum melalui pengendalian program-program pembangunan WP3K; dan 5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang/zona; 6. Arahan penyusunan Indikasi Program; dan 7. Arahan perizinan. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K FUNGSI DAN MANFAAT Rencana Zonasi Rinci WP3K bermanfaat bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar untuk : 1. Mengetahui zonasi pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci di daerah; 2. Mengetahui program kegiatan pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci di daerah; 3. Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar pemerintah daerah; 4. Meningkatkan investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5. Meningkatkan peran masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.
  • 7. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K: 1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP) 2. Fungsi suatu zona tertentu
  • 8. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP) LIKUPANG BARAT LIKUPANG TIMUR BITUNG KEMA KAUDITAN AIRMADIDI DIMEMBE WORI KALAWAT MANADO Kabupaten Minahasa Utara
  • 9. 9 TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016 No. Zonasi Pengembangan Fungsi Kegiatan Eksisting Fungsi Kegiatan Arahan 1 Zonasi I (Wori) - Pemukiman Nelayan - Pemukiman - Pelabuhan Lokal/Tradisional - TPI - Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal - Semak Belukar - Kawasan Wisata/Resort - Daerah Konservasi 2 Zonasi II (Likupang Barat) - Pemukiman - Kawasan Industri PerikananTerpadu - Daerah Konservasi - Pelabuhan Umum - Semak Belukar - Pelabuhan Perikanan - Perkebunan - Pemukiman - Daerah Konservasi 3 Zonasi III (Likupang Timur) - Pemukiman - TPI - Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal dan Perikanan - Pelabuhan Lokal/Tradisional - Daerah Konservasi - Perkebunan - Pemukiman - Daerah Terbuka - Kawasan Wisata, Hotel, Resort. - TPI - Prasarana dasar dan Fasilitas Umum 4 Zonasi IV (Kema) - Pemukiman - Pemukiman - Pelabuhan Lokal - TPI - TPI - Pelabuhan Lokal - Perkebunan - Perkebunan - Daerah Terbuka - Daerah Konservasi Sumber : Hasil Rencana RTR Pesisir dan Laut Kab. Minahasa Utara 2006
  • 10. 10 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA I (WORI)
  • 11. 11 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT) L au t S ul a we s i INDEKS PETA P. Lehaga Tg.Tarabitan Tg.Paputungan P. Mandar Termaal Selat Likupang La u t S u l a w es i Tg. Batuitam P. TalabeKecil P. Talabe Besar P. Tamperong P. Komang P. Kinabohutan Jayakarsa Palaes KE WORI KE LIKUPANG Sonsilo P.Tindia Talise P. Talise Airbanua Tg. Arus Tanahputih Paputungan Tarabitan Serey Tg.Los 1 45’ LU 0 125 00’ BT 0 200000 mU 180000 mU 700000 720000 740000 KEC. LIKUPANG TIMUR KEC. W O R I Serey 0 2,5 10 KM Bahoi Mubune RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996. DIGAMBAR NAMA TTD DIPERIKSA DISETUJUI KETERANGAN : Batas Kabupaten / Kota Perumahan Dengan Fasilitasnya Ibukota Kabupaten Gambar : 6.7. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona II (Kawasan Likupang Barat) Ibukota Kecamatan Batas Kecamatan Perkebunan Kelapa Batas Desa Ladang/Kebun Jalan Nasional Lindung Preservasi / Resapan Air Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas Jalan Provinsi Hutan Mangrove Pusat Kegiatan Perikanan / Pelabuhan Jasa / Pariwisata Batas Zona I Jalan Kabupaten Terumbu Karang DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Survey Lapangan, Juli 2006 Gangga 2 P.Gangga Gangga 1 Tg. Kulu Tg. Serey Munte P. Resaan Maliambao KEC. LIKUPANG BARAT Tg. Batubesar Garis Bahtimetri 903 C 5s 108m 24M 56 50 18 6 9 88 5 29 137 408 1112 675 200 72
  • 12. 12 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III (LIKUPANG TIMUR) Sar aw et INDEKS PETA KOTA BITUNG Winuri Tg.K ubur Tg.Sumpini Selat Likupang P. Talabe Bes ar P.N apomanuk P. Nyaripanjang Tg.A ssa Tg. Tam ba Tg. Salangk a Teluk Lihunu P. Sahoeng Tg. Sahoeng Libas Wineru Ma en Ka w eruan Kokoleh 2 Pas late n We rot P.B angka Tg. Batugosok Tg.M e rah Kalinaun Tg.Pulisan Wangurer Likupang2 Likupang1 Tg. Batuw ok a P. Napodaong Tg. Batum erah Ka huku Ma rins ow Tg.Pintu Pinenek Ba tu Lihunu 1 45’LU 0 125 00’BT 125 15’BT 0 0 200000 mU 180000 mU 720000 740000 KEC. LIKUPANG BARAT KEC. LIKUPANG TIMUR KEC. DIMEMBE Tg.Singkaha Kokoleh 1 Likupan g RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996. DIGAMBAR NAMA TTD DIPERIKSA DISETUJUI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Analisis 0 2,5 10 KM KETERANGAN : Batas Kabupaten / Kota Perumahan Dengan Fasilitasnya Ibukota Kabupaten Gambar : 6.8. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona III (Kawasan Likupang Timur) Ibukota Kecamatan Batas Kecamatan Perkebunan Kelapa Batas Desa Ladang/Kebun Jalan Nasional Lindung Preservasi / Resapan Air Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas Jalan Provinsi Hutan Mangrove Pariwisata Pantai (Resor & Ekosistem Mangrove) Jasa / Pariwisata Batas Zona II Jalan Kabupaten Terumbu Karang Tg.K er bau Pulisan Rinondoran Garis Bahtimetri 642 70 25 61 1315 60 86 43 37 C 5s108m24M 56 50 18 6 9 88 5 19 29 137
  • 13. 13 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV (KEMA) KABUPATEN MINAHASA INDUK KO TA BITUNG K ema 1 K ema 2 K ema 3 Lau t Ma lu ku Maka lisung Tg. Kinawudan Tg. Kapas Tg. Kaburukan P.Kaburuk an Ke ma Tg.Lilang Waleo Watudambo Kec. Kauditan 125 00’BT 0 160000 mU 74 0000 KECAMATAN KAUDITAN KECAMATAN K E M A TontaleteK E I BU KO TA K AB UP AT EN KE B I TU NG Lansot Lilang L au t Su l awe s i INDEKS PETA RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996. DIGAMBAR NAMA TTD DIPERIKSA DISETUJUI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - HasilAnalisis 0 2,5 7. 5 KM KETERANGAN : Batas Kabupaten / Kota Perumahan Dengan Fasilitasnya Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Batas Kecamatan Perkebunan Kelapa Batas Desa Ladang/Kebun Jalan Nasional Lindung Preservasi / Resapan Air Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas Jalan Provinsi Hutan Mangrove Budidaya Air Tawar (Pertambakan) Jasa / Pariwisata Batas Zona IV Jalan Kabupaten Terumbu Karang Gambar : 6.9. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona IV (Kawasan Kema) 200 129 68 129 299 5 50 153 124 115 C(2)10s17m 12M 531 106 63 32 59 73 50 Garis Bahtimetri
  • 14. 14 TABEL : RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DI WILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 Sumber : Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Tahun 2006 No. Jenis Penggunaan Wilayah Perencanaan Jumlah Wori Likupang Barat Likupang Timur Kema (Ha) % I Kawasan Budidaya 1. Perumahan dengan fasilitasnya 966,05 1.073,70 2.357,80 2.820,96 7.218,51 16,42 2. Jasa dan Pariwisata (Hotel dan Resort) 7,41 100,4 254,89 98,97 527,67 1,2 3. Pusat Kegiatan Perikanan - PPI - 58,56 - - 58,56 0,13 - Pelabuhan - - - 0,46 0,46 - Perikanan Darat (Tambak) - - - 29,57 29,57 0,07 4. Tanaman Pangan Lahan Kering (Perkebunan/kebun/ladang) 6.389,00 3.520,00 15.631,00 4.529,00 30.069,00 68,38 II Kawasan Lindung 1. Hutan Lindung dengan pemanafaatan terbatas - 529,85 1.975,45 - 2.505,30 5,7 2. Lindung preservasi (resapan air, simpadan pantai dan sungai 115,92 89,24 344,11 352,5 901,77 2,05 3. Hutan mangrove 394,60 850,6 140,19 4,5 1.389,89 3,16 4. Terumbu Karang 942,86 271,12 57,35 - 1.271,33 2,89 Jumlah 8.882 6.493 20.761 7.836 43.972 100
  • 15. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu
  • 16. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu
  • 17. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu
  • 19. NO TAHAPAN PROSES OUTPUT KETERANGAN 1. PERSIAPAN • PEMBENTUKAN TIM (TKPRD) • PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA • PENENTUAN WILAYAH PERENCANAAN • PENGUMPULAN & ANALISIS DATA SEKUNDER • PEMBUATAN PETA DASAR • PENYUSUNAN RENCANA KERJA • TIM KERJA • KAK & RENCANA BIAYA • DATA & INFORMASI AWAL • WILAYAH PERENCANAAN • PETA DASAR • RENCANA KERJA 2. SURVEI LAPANGAN • PENGUMPULAN DATA PRIMER • GROUND CHECK PROFIL SUMBERDAYA WAWANCARA, KUISIONER, OBSERVASI, PENGUKURAN & PENGAMBILAN SAMPEL 3. ANALISA • ANALISIS REGIONAL • ANALISIS KEBIJAKAN • ANALISIS KESESUAIAN LAHAN & PERAIRAN • ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG • ANALISIS EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA HASIL ANALISA & PETA TEMATIK 4. PERUMUSAN KONSEP RZR WP3K MERUMUSKAN KONSEP RZR WP3K • DOKUMEN AWAL RZR WP3K • PETA TENTATIF ZONASI RZR WP3K MUATAN : • TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN • RENCANA KETERKAITAN HUBUNGAN FUNGSIONAL • RENCANA POLA RUANG RINCI • ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/ZONA • KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG/ZONA 5. KONSULTASIPUBLIK • SOSIALISASI KONSEP RZR WP3K • MENJARING MASUKAN KONSEP RZR WP3K MASUKAN KONSEP RZR WP3K 6. PERBAIKAN KONSEP RZR WP3K MEMPERBAIKI KONSEP RZR BERDASARKAN MASUKAN DRAFT FINAL RZR WP3K 7. KONSULTASIPUBLIK SOSIALISASI DRAFT FINAL RZR WP3K KESEPAKATAN RZR WP3K 8. PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL RZR WP3K & NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA • MENYUSUN DOKUMEN FINAL RZR WP3K BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN • MENYUSUN NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA • DOKUMEN FINAL RZR WP3K • PETA ZONASI RZR WP3K • RANCANGAN PERBUP/WALIKOTA 9. PENETAPAN PENGAJUAN RZR WP3K UNTUK PENGESAHAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
  • 20. Data Sekunder Citra Satelit Data Primer Peta Dasar Peta Tematik Suitability Analisis Regional Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Tinjauan Kebijakan Isu Permasalahan WP3K ZONASI RINCI PENETAPAN (PERATURAN BUPATI/WALIKOTA) Analisis Rencana Zonasi WP3K (SUB ZONA) Analisis Spasial KONSULTASI PUBLIK Peta/Data Tematik Kriteria/Parameter untuk Analisis Kesesuaian Lahan INPUTPROSES OUT PUT KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  • 21. DATA PRIMER: Wawancara DATA PRIMER:  Observasi Lapangan  Wawancara DATA SEKUNDER: Kepmen 15 DATA SEKUNDER:  RTRW Provinsi  Peta Dasar Kepmen 15 CITRA SATELIT 1. Survey Lapangan; 2. Pembentukan Basis Data; 3. Pembahasan di Pusat dan Daerah; 4. Wawancara 1. Inventarisasi Data Sekunder (Instansional): -RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota -Kepmen No.15 -RPJP Nasional/Daerah 2. Interpretasi Citra Landsat ETM-7 Interpretasi Citra: dengan cara deliniasi obyek pada citra cetak kertas (hardcopy) yang telah dilakukan preprocessing lebih dulu. Perkembangan teknologi hardware dan software memungkinkan penafsiran langsung dikomputer dengan metode on screen digitize. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K input
  • 22. Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA Spasial Tinjauan Kebijakan Ekonomi, Sosial & Budaya Regional 1. Analisis citra landsat; 2. Analisis arahan struktur ruang; dan 3. Analisis arahan pemanfaatan ruang. 1. Kontrak pelayanan (Service contract); 2. Kontrak pengelolaan (Management Contract); 3. Kontrak sewa (Lease Contract); 4. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)/ Bangun-kelola-miliki-alih milik (Build, Operate, Own and Transfer); 5. Konsesi (Concession). 1. Sosial: Analisis Jumlah dan Proyeksi Penduduk; Persebaran dan Kepadatan Penduduk; Pendidikan; Ketenagakerjaan; permukiman; budaya (nilai-nilai dan tradisi setempat); danPemberdayaan Masyarakat. 2. Ekonomi: Analisis Analisis Struktur Perekonomian (PDRB); Produktivitas Kegiatan Ekonomi; Perkembangan Ekonomi; Potensi Investasi (aspek lokasi, SDA, SDM, dan sumberdaya buatan); Penentuan Sektor/Komoditas Potensial; Penentuan Sektor/Komoditas Unggulan; danPenilaian Kelayakan Sektor/Komoditas Unggulan (NPV&IRR). 1. Analisis hubungan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan dengan wilayah sekitarnya; dan 2. Analisis aksesibilitas, meliputi: jaringan jalan, jaringan energi nasional, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
  • 23. No. Jenis Data Data Primer/Sekunder Sumber 1. Peta dasar Citra Landsat, Ikonos LAPAN Batimetri Deshisdros, ktnl Rupa Bumi, LPI Bakosurtanal 2. Peta Sumber Daya Mangrove, Terumbu Karang Bakosurtanal 3. Kualitas Air Biologi, Kimia, Fisika LH, LIPPI, BRKP, Bappedalda, Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Data Fisik Peta hidrologi Dinas Pengairan Peta geologi PPGL, Dinas ESDM Peta Land Use BPN 5. Data Kependudukan Jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk BPS Kab (level kecamatan) Mata pencaharian 6. Data Ekonomi PDRB BPS Kab Jumlah industri Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan Data investasi BKPM 7. Kebijakan RTRW, RPJP, RPJM Bappeda 8. Data Sarana dan Prasarana Pelabuhan umum, Pelabuhan Perikanan Dinas perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan Peta Jaringan Jalan, Peta Drainase Dinas PU
  • 24. INTERPRETASI CITRA Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah: • Restorasi citra, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik untuk memperbaiki kualitas citra. • Pemisahan antara daratan dengan lautan dengan masking. • Interpretasi citra digital untuk memperoleh potensi pesisir/kelautan • Penentuan titik sampel • Survei di lapangan berdasarkan titik sampel yang ditentukan. • Reinterpretasi dan analisis data. • Peta akhir (Peta Tematik berupa peta potensi). • Pengolahan data dengan SIG (Peta-peta tematik dan data sekunder lain) • Peta Arahan
  • 25. Data digital citra Landsat TM Koreksi radiometric dan geometrik Peta Dasar Data Digital citra Landsat TM terkoreksi Masking Interpretasi citra terkoreksi Interpretasi secara digital : dengan algoritma maupun klasifikasi dengan density slicing Interpretasi potensi sumberdaya secara visual Peta Tentatif potensi Penentuan lokasi Ground ceck Survei dan ground ceck Reinterprestasi Peta Tematik Data-data sekunder Analisis dengan SIG Peta Arahan Zonasi
  • 26. OUTPUT • Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan laut (di wilayah antara beach dan nearshore) yang meliputi – geomorfologi daerah pesisir dan laut, yang meliputi bentuklahan (landform), material dan proses, – geologi, – hidrologi, kondisi air permukaan dan air tanah, – hidrooseanografi, seperti pasang surut, gelombang, arus, kecerahan, temperatur permukaan air, salinitas, klorofil, dan yang lain – kondisi batimetri, – Proses-proses alami lain yang berlangsung, seperti sedimentasi, akresi, erosi dan yang lain, – Kemungkinan rawan bencana alam – kondisi ekosistem di kawasan pesisir dan laut, seperti kondisi mangrove, di pantai, padang lamun, rumput laut, terumbu karang, dan kondisi perairan umumnya.
  • 27. AnalisisAnalisis CitraCitra Untuk Wilayah Pesisir danUntuk Wilayah Pesisir dan PulauPulau--Pulau KecilPulau Kecil  Inventarisasi SDA Pesisir dan KelautanInventarisasi SDA Pesisir dan Kelautan (mangrove,(mangrove, terumbuterumbu karangkarang,, lamunlamun))  Analisa SedimentasiAnalisa Sedimentasi  Analisa Geologi dan Geomorfologi PesisirAnalisa Geologi dan Geomorfologi Pesisir  Analisa Garis PantaiAnalisa Garis Pantai  Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampunganAnalisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan pesisirpesisir  Analisa Potensi TambakAnalisa Potensi Tambak  Kawasan Potensi Budidaya LautKawasan Potensi Budidaya Laut  Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan WilayahPeta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPesisir dan Pulau--Pulau KecilPulau Kecil
  • 28. Reselusi citra • CITRA LANDSAT : 15 – 30 M • CITRA IKONOS : 1 – 4 M • QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M
  • 29. CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DALAM PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL SKALASKALA NASIONALNASIONAL 1:1.000.0001:1.000.000 CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Suhu PermukaanSuhu Permukaan LautLaut (potensi(potensi upwelling), sebaran klorofilupwelling), sebaran klorofil--a.a. SKALASKALA PROVINSIPROVINSI 1:250.0001:250.000 Citra LandsatCitra Landsat ETM7+, SPOTETM7+, SPOT ImageImage Wilayah Provinsi, EkosistemWilayah Provinsi, Ekosistem pesisir, guna lahanpesisir, guna lahan SKALASKALA KABUPATEN/KABUPATEN/ KOTAKOTA 1:100.000,1:100.000, 1:50.0001:50.000 Citra LandsatCitra Landsat ETM7+,SPOT, FotoETM7+,SPOT, Foto UdaraUdara Wilayah Kabupaten/Kota, gunaWilayah Kabupaten/Kota, guna lahan, ekosistem pesisir,lahan, ekosistem pesisir, sedimentasi, klorofilsedimentasi, klorofil--a,a, kecenderungan, penggunaankecenderungan, penggunaan ruangruang SKALA DETILSKALA DETIL 1:10.000,1:10.000, 1:5000, 1:10001:5000, 1:1000 Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird, Foto Udara smallFoto Udara small format.format. Site planning, batas tanah, wilayahSite planning, batas tanah, wilayah desa pesisir, sumberdaya pesisirdesa pesisir, sumberdaya pesisir skala desa/komunitasskala desa/komunitas
  • 30. Cakupan.............. SKALASKALA NASIONALNASIONAL 1:1.000.0001:1.000.000 CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Cakupan Nasional (Indonesia BaratCakupan Nasional (Indonesia Barat dan Indonesia Timur)dan Indonesia Timur) SKALASKALA PROVINSIPROVINSI 1:250.0001:250.000 Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+, SPOTSPOT55 ImageImage Coverage 185 km x 185 kmCoverage 185 km x 185 km Resolusi spatial 30Resolusi spatial 30--15m (Landsat),15m (Landsat), coverage 60 km x 60 kmcoverage 60 km x 60 km (SPOT(SPOT55)) SKALASKALA KABUPATENKABUPATEN /KOTA/KOTA 1:100.000,1:100.000, 1:50.0001:50.000 Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+, SPOTSPOT55, Foto Udara, Foto Udara Harga LandsatHarga Landsat ±± $6$6000 (new) $50 (new) $500 (archieve)(archieve) Dan SPOTDan SPOT ±± $6200$6200 SKALASKALA DETILDETIL 1:10.000,1:10.000, 1:5000,1:5000, 1:10001:1000 Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird, Foto Udara smallFoto Udara small format.format. Resolusi spatial 4 m (multispektral)Resolusi spatial 4 m (multispektral) 1 m (pancromatik), Cakupan1 m (pancromatik), Cakupan minimal 100minimal 100 KKmm22 ($120/Km($120/Km22 min.100min.100 KKmm22)) IKONOSIKONOS Res.spatial 0,61 m (pancromatik)Res.spatial 0,61 m (pancromatik) dan 2,44dan 2,44--2,882,88 (multispektral)(multispektral)QUICKBIRDQUICKBIRD
  • 31. CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542 Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002
  • 36. Zona Dasar Tujuan Penetapan Perikanan Tangkap  Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan. Perikanan Budidaya  Menyediakan tempat bagi nelayan untuk melakukan budidaya perikanan seperti rumput laut, keramba jaring apung, mutiara. Tambat Labuh/ Pelabuhan  Menyediakan pelabuhan atau sarana penunjang kegiatan tambat labuh. Pariwisata  Menyediakan tempat rekreasi yang dapat dikembangkan seperti pasir putih, terumbu karang, dll. Alur  Menyediakan tempat sebagai penunjang sistem alur. Konservasi  Mempertahankan dan melindungi lahan;  Perlindungan lahan yang rawan/sensitif;  Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik; dan  Spesifikasinya berupa RTH lindung, RTH Binaan, dan Ruang Terbuka Tata Air. Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
  • 37. Zona Dasar Tujuan Penetapan Permukiman Nelayan  Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian;  Mengakomodasi bermacam tipe hunian; dan  Merefleksi pola-pola pengembangan yang dinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada di masa yang akan datang. Infrastruktur  Menyediakan lahan untuk pelayanan umum seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bina sosial. Industri  Menyediakan ruangan bagi kegiatan industri;  Memberikan kemudahan dan fleksibilitas kegiatan industri dan manufaktur; dan  Spesifikasinya berupa industri ringan, berat, dan kecil. Perdagangan dan jasa  Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa; dan  Spesifikasinya berupa zona pemerintah, perkantoran, pertokoan, komersial sentra, pariwisata. Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
  • 38. ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI DI KABUPATEN ACEH TIMUR RENCANA ZONASI RINCI WP3K KABUPATEN
  • 39. WILAYAH PERENCANAAN • Deliniasi wilayah perencanaan PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  • 44. PERANCANGAN PASAR AGRO KABUPATEN MANOKWARI
  • 45. 45 TABEL : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 – 2016 Zona Pengembangan Jenis Kegiatan Rencana Program Tahapan Pembangunan Sumber Pembiayaan Intsansi Penanggung Jawab Tahap I Th. 2006 - 2011 Tahap II Th. 2011 - 2016 I. Kawasan Wori 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) APBD/Pemda Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan APBD/Pemda Swasta Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kab. Minahasa Utara 8. Pengembangan sektor pertanian pangan lahan kering (perkebunan/ kebun ladang) APBN/APBD Swasta Dinas Pertanian Kab. Minahasa Utara
  • 46. 46 Sambungan Hal 56 9. Konservasi hutan lindung. APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara 10. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai). APBD I/II Dinas PU, Bappeda, dan DKP Kabupaten Minahasa Utara 11. Konservasi hutan mangrove. APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 12. Konservasi terumbu karang. APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 13. Prasarana dasar : air bersih, listrik, dan telekomunikasi APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 14. Pembangunan dermaga APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 15. Pembangunan Kantor TPI APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 16. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 17. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan sarana pendukungnya lainnya APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara
  • 47. 47 II. Kawasan Likupang Barat 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPi) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan dermaga APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 8. Pembangunan break water APBN/APBD/ Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara 9. Pembangunan kolam pelabuhan APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara 10. Pembangunan TPI APBD I/II Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 11. Pembangunan kantor TPI APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 57
  • 48. 48 12. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 13. Pembangunan Pabrik es APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 14. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 15. Pembangunan Cold Storage APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 16. Pembangunan Cool Room APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll) APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 19. Konservasi hutan lindung APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 21. Konservasi hutan mangrove APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 22. Konservasi terumbu karang APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 58
  • 49. 49 III. Kawasan Likupang Timur 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (dermaga) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kabupaten Minahasa Utara 8. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD/ Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara 9. Pembangunan kantor TPI APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara 10. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 59
  • 50. 50 11. Pembangunan Ice Storage APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 12. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 14. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll) APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 15. Konservasi hutan lindung APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 16. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 17. Konservasi hutan mangrove APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 18. Konservasi terumbu karang APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara VI Kawasan Kema 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan, dan, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 60
  • 51. 51 Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan ikan (TPI) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Peningkatan kualitas dermaga APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 8. Pembangunan kedai pesisir APBN/APBD/ Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara 9. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Utara 10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II Dinas PU & Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 11. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll) APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara 12. Pengembangan tanaman pangan lahan kering APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara 14. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara Sambungan Hal 61
  • 52. Kata Pengantar Sambutan Direktur Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 TUJUAN DAN SASARAN 1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN 1.4. KEDUDUKAN ZONASI RINCI 1.4.1. Kedudukan Rencana Zonasi Rinci dalam Kebijakan Nasional 1.4.1. Kedudukan Pedoman dalam UU No.27 Tahun 2007 tetang Pengelolaan WP3K 1.5. ISTILAH DAN DEFINISI 1.6. FUNGSI DAN MANFAAT BAB II KETENTUAN UMUM 2.1 MUATAN RENCANA ZONASI RINCI 2.1.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 2.1.2 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Rinci 2.1.3 Potensi Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Perencanaan 2.1.4 Penetapan Rencana Zonasi Rinci 2.2. FORMAT PENYAJIAN 2.3. SKALA PETA 2.4. MASA BERLAKU OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
  • 53. BAB III. PROSES PENYUSUNAN 3.1 METODOLOGI 3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN 3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan 3.2.2. Penentuan Wilayah Perencanaan 3.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 3.3.1. Data Primer 3.3.2. Data Sekunder 3.4 ANALISIS DATA 3.4.1. Analisis Spasial 3.4.2. Analisis Regional 3.4.3. Analisis Ekonomi 3.4.4. Analisis Sosial Budaya 3.4.5. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung 3.4.6. Analisis Tinjauan Kebijakan 3.4.7. Analisis Isu Permasalahan 3.5 PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI 3.6 INDIKASI PROGRAM OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
  • 54. NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGET NI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBER NI KUNCO NI CHETO…………..I DO THEN I UNDERSTAND PHILOSOPY CHINA Confusius Abad XV Inti pelajaran yang diterima peserta pelatihan adalah: 10% dari apa yg dibaca 50 %dari apa yg dilihat dan didengar 20 % dari apa yg didengar 80 %dari apa yg diucapkan 30 % dari apa yang dilihat 90 %dari apa yg diucapkan dan dilakukan Hasil Riset Harvard Business School (Rigg. 1969