Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH
PESISIR DANPESISIR DAN
PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH
PESISIR DANPESISIR DAN
PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL
2. Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
UU No.26 / 2007 UU No.27/ 2007
Rencana Umum
(Wilayah)
Rencana Rinci
(Kawasan/Fungsional)
Rencana Zonasi
(Wilayah)
Rencana Zonasi Rinci
(Kawasan/Fungsional)
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Pulau
RTR K S N
RTR Kaw. Strategis
Prov.
RDTR Kota
RTR Kaw. Strtgs Kota
RDTR Kabupaten
RTR Kaw. Strtgs Kab
RZW Nasional
RZWP3K Provinsi
RZWP3K Kabupaten
RZWP3K Kota
RZR Lintas Wilayah/sescape
RZR KSNT
RZR Provinsi
RZR Kota
RZR Kawasan
RZR Kabupaten
RZR Kawasan
RZR Lintas Kab/Kota
3. PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
LATAR BELAKANG
TUJUAN DAN SASARAN
UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5)
mengamanatkan Pemerintah Daerah
Kab/Kota menyusun Rencana
Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
tertentu dalam wilayahnya
diperlukan suatu pedoman sebagai
acuan penyusunan Rencana Zonasi
RinciWP3K
• Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana
Zonasi Rinci WP3K bagi pemerintah pusat dan
daerah khususnya pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota.
TujuanTujuan::
• Rencana Zonasi Rinci WP3K yang sesuai dengan
amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.
SasaranSasaran::
4. PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zona
berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang
dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta
ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan
jumlah surat ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan
penjabaran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil Prov/Kota/Kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan sub zona secara terperinci pada WP3K
Rencana Zonasi Rinci WP3K secara teknis merupakan
rencana yang menetapkan peruntukan kegiatan pada sub
zona WP3K dengan memperhatikan keterkaitan antar
kegiatan dalam sub zona, agar tercipta keserasian diantara
kegiatan-kegiatan di dalam sub zona.
Rencana Zonasi Rinci WP3K disusun untuk penyiapan
pemanfaatan sub zona dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dengan luas wilayah perencanaan 10.000 – 20.000 hektar.
Rencana Zonasi Rinci WP3K memiliki jangka waktu rencana
5 tahun dan lokasi prioritas dituangkan ke dalam peta
rencana dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Untuk
analisa regional menggunakan peta 1 : 25.000.
ISTILAH & DEFINISI
6. Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk:
1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan;
2. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan pemanfaatan
umum dengan Rencana Zonasi WP3K Kota/Kab;
3. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;
4. menjaga konsistensi perwujudan kawasan pemanfaatan umum melalui pengendalian
program-program pembangunan WP3K; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang/zona;
6. Arahan penyusunan Indikasi Program; dan
7. Arahan perizinan.
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
FUNGSI DAN MANFAAT
Rencana Zonasi Rinci WP3K bermanfaat bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar untuk :
1. Mengetahui zonasi pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci
di daerah;
2. Mengetahui program kegiatan pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Rinci di daerah;
3. Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
antar pemerintah daerah;
4. Meningkatkan investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
5. Meningkatkan peran masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.
7. PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K:
1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)
2. Fungsi suatu zona tertentu
8. PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)
LIKUPANG
BARAT
LIKUPANG
TIMUR
BITUNG
KEMA
KAUDITAN
AIRMADIDI
DIMEMBE
WORI
KALAWAT
MANADO
Kabupaten
Minahasa Utara
9. 9
TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016
No. Zonasi Pengembangan Fungsi Kegiatan Eksisting Fungsi Kegiatan Arahan
1 Zonasi I (Wori) - Pemukiman Nelayan - Pemukiman
- Pelabuhan Lokal/Tradisional - TPI
- Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal
- Semak Belukar - Kawasan Wisata/Resort
- Daerah Konservasi
2 Zonasi II (Likupang Barat) - Pemukiman - Kawasan Industri PerikananTerpadu
- Daerah Konservasi - Pelabuhan Umum
- Semak Belukar - Pelabuhan Perikanan
- Perkebunan - Pemukiman
- Daerah Konservasi
3 Zonasi III (Likupang Timur) - Pemukiman - TPI
- Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal dan Perikanan
- Pelabuhan Lokal/Tradisional - Daerah Konservasi
- Perkebunan - Pemukiman
- Daerah Terbuka - Kawasan Wisata, Hotel, Resort.
- TPI - Prasarana dasar dan Fasilitas Umum
4 Zonasi IV (Kema) - Pemukiman - Pemukiman
- Pelabuhan Lokal - TPI
- TPI - Pelabuhan Lokal
- Perkebunan - Perkebunan
- Daerah Terbuka - Daerah Konservasi
Sumber : Hasil Rencana RTR Pesisir dan Laut Kab. Minahasa Utara 2006
11. 11
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN
RUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT)
L au t S ul a we s i
INDEKS PETA
P. Lehaga
Tg.Tarabitan
Tg.Paputungan
P. Mandar
Termaal
Selat
Likupang
La u t S u l a w es i
Tg. Batuitam
P. TalabeKecil
P. Talabe Besar
P. Tamperong
P. Komang
P. Kinabohutan
Jayakarsa
Palaes
KE WORI KE LIKUPANG
Sonsilo
P.Tindia
Talise
P. Talise
Airbanua
Tg. Arus
Tanahputih
Paputungan
Tarabitan
Serey
Tg.Los
1 45’ LU
0
125 00’ BT
0
200000 mU
180000 mU
700000 720000 740000
KEC.
LIKUPANG TIMUR
KEC.
W O R I
Serey
0
2,5 10 KM
Bahoi
Mubune
RENCANA TATA RUANG
PESISIR DAN LAUT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000,
BAKOSURTANAL, 1991.
- Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.
DIGAMBAR
NAMA TTD
DIPERIKSA
DISETUJUI
KETERANGAN :
Batas Kabupaten / Kota
Perumahan Dengan Fasilitasnya
Ibukota Kabupaten
Gambar : 6.7.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Zona II (Kawasan Likupang Barat)
Ibukota Kecamatan
Batas Kecamatan
Perkebunan Kelapa
Batas Desa
Ladang/Kebun
Jalan Nasional
Lindung Preservasi / Resapan Air
Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas
Jalan Provinsi
Hutan Mangrove
Pusat Kegiatan Perikanan / Pelabuhan
Jasa / Pariwisata
Batas Zona I
Jalan Kabupaten
Terumbu Karang
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 +
Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005
- Hasil Survey Lapangan, Juli 2006
Gangga 2
P.Gangga
Gangga 1
Tg. Kulu
Tg. Serey
Munte
P. Resaan
Maliambao
KEC.
LIKUPANG BARAT
Tg. Batubesar
Garis Bahtimetri
903
C 5s 108m 24M
56
50
18
6
9
88
5
29
137
408
1112
675
200
72
12. 12
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III
(LIKUPANG TIMUR)
Sar aw et
INDEKS PETA
KOTA BITUNG
Winuri
Tg.K ubur
Tg.Sumpini
Selat
Likupang
P. Talabe Bes ar
P.N apomanuk
P. Nyaripanjang
Tg.A ssa
Tg. Tam ba
Tg. Salangk a
Teluk Lihunu
P. Sahoeng
Tg. Sahoeng
Libas
Wineru
Ma en
Ka w eruan
Kokoleh 2
Pas late n
We rot
P.B angka
Tg. Batugosok
Tg.M e rah
Kalinaun
Tg.Pulisan
Wangurer
Likupang2
Likupang1
Tg. Batuw ok a
P. Napodaong
Tg. Batum erah
Ka huku
Ma rins ow
Tg.Pintu
Pinenek
Ba tu
Lihunu
1 45’LU
0
125 00’BT 125 15’BT
0 0
200000 mU
180000 mU
720000 740000
KEC.
LIKUPANG BARAT
KEC.
LIKUPANG TIMUR
KEC.
DIMEMBE
Tg.Singkaha
Kokoleh 1
Likupan g
RENCANA TATA RUANG
PESISIR DAN LAUT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000,
BAKOSURTANAL, 1991.
- Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.
DIGAMBAR
NAMA TTD
DIPERIKSA
DISETUJUI
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 +
Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005
- Hasil Analisis
0
2,5 10 KM
KETERANGAN :
Batas Kabupaten / Kota
Perumahan Dengan Fasilitasnya
Ibukota Kabupaten
Gambar : 6.8.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Zona III (Kawasan Likupang Timur)
Ibukota Kecamatan
Batas Kecamatan
Perkebunan Kelapa
Batas Desa
Ladang/Kebun
Jalan Nasional
Lindung Preservasi / Resapan Air
Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas
Jalan Provinsi
Hutan Mangrove
Pariwisata Pantai (Resor & Ekosistem Mangrove)
Jasa / Pariwisata
Batas Zona II
Jalan Kabupaten
Terumbu Karang
Tg.K er bau
Pulisan
Rinondoran
Garis Bahtimetri
642
70
25
61
1315
60
86
43
37
C 5s108m24M
56
50
18
6
9
88
5
19
29
137
13. 13
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV
(KEMA)
KABUPATEN
MINAHASA INDUK
KO TA BITUNG
K ema 1
K ema 2
K ema 3
Lau t Ma lu ku
Maka lisung
Tg. Kinawudan
Tg. Kapas
Tg. Kaburukan
P.Kaburuk an
Ke ma
Tg.Lilang
Waleo
Watudambo
Kec. Kauditan
125 00’BT
0
160000 mU
74 0000
KECAMATAN
KAUDITAN
KECAMATAN
K E M A
TontaleteK E I BU KO TA
K AB UP AT EN
KE B I TU NG
Lansot
Lilang
L au t Su l awe s i
INDEKS PETA RENCANA TATA RUANG
PESISIR DAN LAUT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000,
BAKOSURTANAL, 1991.
- Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.
DIGAMBAR
NAMA TTD
DIPERIKSA
DISETUJUI
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 +
Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005
- HasilAnalisis
0
2,5
7. 5 KM
KETERANGAN :
Batas Kabupaten / Kota
Perumahan Dengan Fasilitasnya
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Kecamatan
Perkebunan Kelapa
Batas Desa
Ladang/Kebun
Jalan Nasional
Lindung Preservasi / Resapan Air
Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas
Jalan Provinsi
Hutan Mangrove
Budidaya Air Tawar (Pertambakan)
Jasa / Pariwisata
Batas Zona IV
Jalan Kabupaten
Terumbu Karang
Gambar : 6.9.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Zona IV (Kawasan Kema)
200
129
68
129
299
5
50
153
124
115
C(2)10s17m
12M
531
106
63
32 59
73
50
Garis Bahtimetri
14. 14
TABEL : RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DI
WILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
Sumber : Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Tahun 2006
No. Jenis Penggunaan
Wilayah Perencanaan Jumlah
Wori Likupang
Barat
Likupang
Timur
Kema (Ha) %
I Kawasan Budidaya
1. Perumahan dengan fasilitasnya 966,05 1.073,70 2.357,80 2.820,96 7.218,51 16,42
2. Jasa dan Pariwisata (Hotel
dan Resort)
7,41 100,4 254,89 98,97 527,67 1,2
3. Pusat Kegiatan Perikanan
- PPI - 58,56 - - 58,56 0,13
- Pelabuhan - - - 0,46 0,46
- Perikanan Darat (Tambak) - - - 29,57 29,57 0,07
4. Tanaman Pangan Lahan Kering
(Perkebunan/kebun/ladang)
6.389,00 3.520,00 15.631,00 4.529,00 30.069,00 68,38
II Kawasan Lindung
1. Hutan Lindung dengan pemanafaatan
terbatas
- 529,85 1.975,45 - 2.505,30 5,7
2. Lindung preservasi (resapan air,
simpadan pantai dan sungai
115,92 89,24 344,11 352,5 901,77 2,05
3. Hutan mangrove 394,60 850,6 140,19 4,5 1.389,89 3,16
4. Terumbu Karang 942,86 271,12 57,35 - 1.271,33 2,89
Jumlah 8.882 6.493 20.761 7.836 43.972 100
19. NO TAHAPAN PROSES OUTPUT KETERANGAN
1. PERSIAPAN • PEMBENTUKAN TIM (TKPRD)
• PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA
• PENENTUAN WILAYAH PERENCANAAN
• PENGUMPULAN & ANALISIS DATA SEKUNDER
• PEMBUATAN PETA DASAR
• PENYUSUNAN RENCANA KERJA
• TIM KERJA
• KAK & RENCANA BIAYA
• DATA & INFORMASI AWAL
• WILAYAH PERENCANAAN
• PETA DASAR
• RENCANA KERJA
2. SURVEI LAPANGAN • PENGUMPULAN DATA PRIMER
• GROUND CHECK
PROFIL SUMBERDAYA WAWANCARA, KUISIONER, OBSERVASI,
PENGUKURAN & PENGAMBILAN SAMPEL
3. ANALISA • ANALISIS REGIONAL
• ANALISIS KEBIJAKAN
• ANALISIS KESESUAIAN LAHAN & PERAIRAN
• ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG
• ANALISIS EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA
HASIL ANALISA & PETA TEMATIK
4. PERUMUSAN KONSEP RZR
WP3K
MERUMUSKAN KONSEP RZR WP3K • DOKUMEN AWAL RZR WP3K
• PETA TENTATIF ZONASI RZR
WP3K
MUATAN :
• TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI
PENGEMBANGAN KAWASAN
• RENCANA KETERKAITAN HUBUNGAN
FUNGSIONAL
• RENCANA POLA RUANG RINCI
• ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/ZONA
• KETENTUAN PENGENDALIAN
RUANG/ZONA
5. KONSULTASIPUBLIK • SOSIALISASI KONSEP RZR WP3K
• MENJARING MASUKAN KONSEP RZR WP3K
MASUKAN KONSEP RZR WP3K
6. PERBAIKAN KONSEP RZR
WP3K
MEMPERBAIKI KONSEP RZR BERDASARKAN
MASUKAN
DRAFT FINAL RZR WP3K
7. KONSULTASIPUBLIK SOSIALISASI DRAFT FINAL RZR WP3K KESEPAKATAN RZR WP3K
8. PENYUSUNAN DOKUMEN
FINAL RZR WP3K & NASKAH
RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA
• MENYUSUN DOKUMEN FINAL RZR WP3K
BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
• MENYUSUN NASKAH RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
• DOKUMEN FINAL RZR WP3K
• PETA ZONASI RZR WP3K
• RANCANGAN
PERBUP/WALIKOTA
9. PENETAPAN PENGAJUAN RZR WP3K UNTUK PENGESAHAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
20. Data Sekunder Citra Satelit Data Primer
Peta Dasar
Peta Tematik Suitability
Analisis Regional
Analisis Ekonomi, Sosial,
Budaya
Analisis Daya Dukung
dan Daya Tampung
Tinjauan Kebijakan
Isu Permasalahan
WP3K
ZONASI RINCI
PENETAPAN (PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA)
Analisis Rencana Zonasi
WP3K
(SUB ZONA)
Analisis Spasial
KONSULTASI PUBLIK
Peta/Data Tematik
Kriteria/Parameter untuk
Analisis Kesesuaian Lahan
INPUTPROSES
OUT
PUT
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
21. DATA PRIMER:
Wawancara
DATA PRIMER:
Observasi
Lapangan
Wawancara
DATA SEKUNDER:
Kepmen 15
DATA SEKUNDER:
RTRW Provinsi
Peta Dasar
Kepmen 15
CITRA SATELIT
1. Survey Lapangan;
2. Pembentukan Basis Data;
3. Pembahasan di Pusat dan Daerah;
4. Wawancara
1. Inventarisasi Data Sekunder (Instansional):
-RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
-Kepmen No.15
-RPJP Nasional/Daerah
2. Interpretasi Citra Landsat ETM-7
Interpretasi Citra: dengan cara deliniasi obyek pada citra cetak
kertas (hardcopy) yang telah dilakukan preprocessing lebih dulu.
Perkembangan teknologi hardware dan software memungkinkan
penafsiran langsung dikomputer dengan metode on screen digitize.
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
input
22. Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA
Spasial
Tinjauan
Kebijakan
Ekonomi,
Sosial & Budaya
Regional
1. Analisis citra landsat;
2. Analisis arahan struktur ruang; dan
3. Analisis arahan pemanfaatan ruang.
1. Kontrak pelayanan (Service contract);
2. Kontrak pengelolaan (Management Contract);
3. Kontrak sewa (Lease Contract);
4. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)/ Bangun-kelola-miliki-alih
milik (Build, Operate, Own and Transfer);
5. Konsesi (Concession).
1. Sosial: Analisis Jumlah dan Proyeksi Penduduk; Persebaran dan Kepadatan
Penduduk; Pendidikan; Ketenagakerjaan; permukiman; budaya (nilai-nilai dan tradisi
setempat); danPemberdayaan Masyarakat.
2. Ekonomi: Analisis Analisis Struktur Perekonomian (PDRB); Produktivitas Kegiatan
Ekonomi; Perkembangan Ekonomi; Potensi Investasi (aspek lokasi, SDA, SDM, dan
sumberdaya buatan); Penentuan Sektor/Komoditas Potensial; Penentuan
Sektor/Komoditas Unggulan; danPenilaian Kelayakan Sektor/Komoditas Unggulan
(NPV&IRR).
1. Analisis hubungan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan
dengan wilayah sekitarnya; dan
2. Analisis aksesibilitas, meliputi: jaringan jalan, jaringan energi nasional, permukaan
dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan
serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
23. No. Jenis Data Data Primer/Sekunder Sumber
1. Peta dasar Citra Landsat, Ikonos LAPAN
Batimetri Deshisdros, ktnl
Rupa Bumi, LPI Bakosurtanal
2. Peta Sumber Daya Mangrove, Terumbu Karang Bakosurtanal
3. Kualitas Air Biologi, Kimia, Fisika LH, LIPPI, BRKP,
Bappedalda, Dinas
Perikanan dan Kelautan
4. Data Fisik Peta hidrologi Dinas Pengairan
Peta geologi PPGL, Dinas ESDM
Peta Land Use BPN
5. Data Kependudukan Jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk BPS Kab (level kecamatan)
Mata pencaharian
6. Data Ekonomi PDRB BPS Kab
Jumlah industri Dinas Perindustrian, Dinas
Perikanan dan Kelautan
Data investasi BKPM
7. Kebijakan RTRW, RPJP, RPJM Bappeda
8. Data Sarana dan Prasarana Pelabuhan umum, Pelabuhan Perikanan Dinas perhubungan, Dinas
Perikanan dan Kelautan
Peta Jaringan Jalan, Peta Drainase Dinas PU
24. INTERPRETASI CITRA
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah:
• Restorasi citra, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik
untuk memperbaiki kualitas citra.
• Pemisahan antara daratan dengan lautan dengan masking.
• Interpretasi citra digital untuk memperoleh potensi pesisir/kelautan
• Penentuan titik sampel
• Survei di lapangan berdasarkan titik sampel yang ditentukan.
• Reinterpretasi dan analisis data.
• Peta akhir (Peta Tematik berupa peta potensi).
• Pengolahan data dengan SIG (Peta-peta tematik dan data sekunder
lain)
• Peta Arahan
25. Data digital citra
Landsat TM
Koreksi radiometric dan
geometrik
Peta Dasar
Data Digital citra Landsat TM
terkoreksi
Masking
Interpretasi citra
terkoreksi
Interpretasi secara digital : dengan
algoritma maupun klasifikasi dengan
density slicing
Interpretasi potensi sumberdaya
secara visual
Peta Tentatif potensi Penentuan lokasi
Ground ceck
Survei dan ground
ceck
Reinterprestasi
Peta Tematik Data-data sekunder
Analisis dengan SIG
Peta Arahan Zonasi
26. OUTPUT
• Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan
laut (di wilayah antara beach dan nearshore) yang meliputi
– geomorfologi daerah pesisir dan laut, yang meliputi bentuklahan (landform),
material dan proses,
– geologi,
– hidrologi, kondisi air permukaan dan air tanah,
– hidrooseanografi, seperti pasang surut, gelombang, arus, kecerahan,
temperatur permukaan air, salinitas, klorofil, dan yang lain
– kondisi batimetri,
– Proses-proses alami lain yang berlangsung, seperti sedimentasi, akresi, erosi
dan yang lain,
– Kemungkinan rawan bencana alam
– kondisi ekosistem di kawasan pesisir dan laut, seperti kondisi mangrove, di
pantai, padang lamun, rumput laut, terumbu karang, dan kondisi perairan
umumnya.
27. AnalisisAnalisis CitraCitra Untuk Wilayah Pesisir danUntuk Wilayah Pesisir dan
PulauPulau--Pulau KecilPulau Kecil
Inventarisasi SDA Pesisir dan KelautanInventarisasi SDA Pesisir dan Kelautan (mangrove,(mangrove,
terumbuterumbu karangkarang,, lamunlamun))
Analisa SedimentasiAnalisa Sedimentasi
Analisa Geologi dan Geomorfologi PesisirAnalisa Geologi dan Geomorfologi Pesisir
Analisa Garis PantaiAnalisa Garis Pantai
Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampunganAnalisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan
pesisirpesisir
Analisa Potensi TambakAnalisa Potensi Tambak
Kawasan Potensi Budidaya LautKawasan Potensi Budidaya Laut
Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan WilayahPeta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan PulauPesisir dan Pulau--Pulau KecilPulau Kecil
28. Reselusi citra
• CITRA LANDSAT : 15 – 30 M
• CITRA IKONOS : 1 – 4 M
• QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M
29. CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH
DALAM PENATAAN RUANG LAUT,
PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
SKALASKALA
NASIONALNASIONAL
1:1.000.0001:1.000.000
CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Suhu PermukaanSuhu Permukaan LautLaut (potensi(potensi
upwelling), sebaran klorofilupwelling), sebaran klorofil--a.a.
SKALASKALA
PROVINSIPROVINSI
1:250.0001:250.000
Citra LandsatCitra Landsat
ETM7+, SPOTETM7+, SPOT
ImageImage
Wilayah Provinsi, EkosistemWilayah Provinsi, Ekosistem
pesisir, guna lahanpesisir, guna lahan
SKALASKALA
KABUPATEN/KABUPATEN/
KOTAKOTA
1:100.000,1:100.000,
1:50.0001:50.000
Citra LandsatCitra Landsat
ETM7+,SPOT, FotoETM7+,SPOT, Foto
UdaraUdara
Wilayah Kabupaten/Kota, gunaWilayah Kabupaten/Kota, guna
lahan, ekosistem pesisir,lahan, ekosistem pesisir,
sedimentasi, klorofilsedimentasi, klorofil--a,a,
kecenderungan, penggunaankecenderungan, penggunaan
ruangruang
SKALA DETILSKALA DETIL
1:10.000,1:10.000,
1:5000, 1:10001:5000, 1:1000
Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird,
Foto Udara smallFoto Udara small
format.format.
Site planning, batas tanah, wilayahSite planning, batas tanah, wilayah
desa pesisir, sumberdaya pesisirdesa pesisir, sumberdaya pesisir
skala desa/komunitasskala desa/komunitas
30. Cakupan..............
SKALASKALA
NASIONALNASIONAL
1:1.000.0001:1.000.000
CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Cakupan Nasional (Indonesia BaratCakupan Nasional (Indonesia Barat
dan Indonesia Timur)dan Indonesia Timur)
SKALASKALA
PROVINSIPROVINSI
1:250.0001:250.000
Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+,
SPOTSPOT55 ImageImage
Coverage 185 km x 185 kmCoverage 185 km x 185 km
Resolusi spatial 30Resolusi spatial 30--15m (Landsat),15m (Landsat),
coverage 60 km x 60 kmcoverage 60 km x 60 km (SPOT(SPOT55))
SKALASKALA
KABUPATENKABUPATEN
/KOTA/KOTA
1:100.000,1:100.000,
1:50.0001:50.000
Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+,
SPOTSPOT55, Foto Udara, Foto Udara
Harga LandsatHarga Landsat ±± $6$6000 (new) $50 (new) $500
(archieve)(archieve)
Dan SPOTDan SPOT ±± $6200$6200
SKALASKALA
DETILDETIL
1:10.000,1:10.000,
1:5000,1:5000,
1:10001:1000
Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird,
Foto Udara smallFoto Udara small
format.format.
Resolusi spatial 4 m (multispektral)Resolusi spatial 4 m (multispektral)
1 m (pancromatik), Cakupan1 m (pancromatik), Cakupan
minimal 100minimal 100 KKmm22 ($120/Km($120/Km22
min.100min.100 KKmm22)) IKONOSIKONOS
Res.spatial 0,61 m (pancromatik)Res.spatial 0,61 m (pancromatik)
dan 2,44dan 2,44--2,882,88
(multispektral)(multispektral)QUICKBIRDQUICKBIRD
31. CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542
Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002
36. Zona Dasar Tujuan Penetapan
Perikanan Tangkap Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan.
Perikanan Budidaya Menyediakan tempat bagi nelayan untuk melakukan
budidaya perikanan seperti rumput laut, keramba
jaring apung, mutiara.
Tambat Labuh/
Pelabuhan
Menyediakan pelabuhan atau sarana penunjang
kegiatan tambat labuh.
Pariwisata Menyediakan tempat rekreasi yang dapat
dikembangkan seperti pasir putih, terumbu karang, dll.
Alur Menyediakan tempat sebagai penunjang sistem alur.
Konservasi Mempertahankan dan melindungi lahan;
Perlindungan lahan yang rawan/sensitif;
Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan
publik; dan
Spesifikasinya berupa RTH lindung, RTH Binaan, dan
Ruang Terbuka Tata Air.
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
37. Zona Dasar Tujuan Penetapan
Permukiman Nelayan Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian;
Mengakomodasi bermacam tipe hunian; dan
Merefleksi pola-pola pengembangan yang dinginkan
masyarakat pada lingkungan hunian yang ada di masa
yang akan datang.
Infrastruktur Menyediakan lahan untuk pelayanan umum seperti
transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bina sosial.
Industri Menyediakan ruangan bagi kegiatan industri;
Memberikan kemudahan dan fleksibilitas kegiatan
industri dan manufaktur; dan
Spesifikasinya berupa industri ringan, berat, dan kecil.
Perdagangan dan
jasa
Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja,
pertokoan, jasa; dan
Spesifikasinya berupa zona pemerintah, perkantoran,
pertokoan, komersial sentra, pariwisata.
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
38. ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI
DI KABUPATEN ACEH TIMUR
RENCANA ZONASI RINCI
WP3K KABUPATEN
45. 45
TABEL : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA
PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 –
2016
Zona
Pengembangan
Jenis Kegiatan
Rencana Program Tahapan
Pembangunan
Sumber
Pembiayaan
Intsansi Penanggung
Jawab
Tahap I
Th. 2006 - 2011
Tahap II
Th. 2011 - 2016
I. Kawasan Wori 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata
Pemerintahan dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan. APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kab.
Minahasa Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kab.
Minahasa Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, dan
Bappeda Kab.
Minahasa Utara
6. Konsulidasi tanah dan pembangunan
tempat pendaratan ikan (TPI)
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
7. Konsulidasi tanah dan pembangunan
pelabuhan penyeberangan
APBD/Pemda
Swasta
Dinas PU, Bappeda,
dan Dinas Perhub. Kab.
Minahasa Utara
8. Pengembangan sektor pertanian pangan
lahan kering (perkebunan/ kebun
ladang)
APBN/APBD
Swasta
Dinas Pertanian Kab.
Minahasa Utara
46. 46
Sambungan Hal 56
9. Konservasi hutan lindung. APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa Utara
10. Lindung preservasi (resapan air,
sempadan pantai, dan sungai).
APBD I/II Dinas PU, Bappeda, dan
DKP Kabupaten Minahasa
Utara
11. Konservasi hutan mangrove. APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
12. Konservasi terumbu karang. APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
13. Prasarana dasar : air bersih, listrik,
dan telekomunikasi
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
14. Pembangunan dermaga APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
15. Pembangunan Kantor TPI
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
16. Pembangunan Ice Storage
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
17. Pembangunan kedai pesisir
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan
sarana pendukungnya lainnya
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
47. 47
II. Kawasan
Likupang
Barat
1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan
dan Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
6. Konsulidasi tanah dan pembangunan
Pelabuhan Perikanan (PPi)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
7. Konsulidasi tanah dan pembangunan
dermaga
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
8. Pembangunan break water
APBN/APBD/
Swasta
Dinas Pertanian
Kabupaten Minahasa
Utara
9. Pembangunan kolam pelabuhan APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa
Utara
10. Pembangunan TPI APBD I/II Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa
Utara
11. Pembangunan kantor TPI APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
Sambungan Hal 57
48. 48
12. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
13. Pembangunan Pabrik es APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
14. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
15. Pembangunan Cold Storage APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
16. Pembangunan Cool Room APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel,
resort, dll)
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
19. Konservasi hutan lindung APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan
dan Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan
pantai, dan sungai
APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
21. Konservasi hutan mangrove APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
22. Konservasi terumbu karang APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
Sambungan Hal 58
49. 49
III. Kawasan
Likupang Timur
1. Rencana penyebaran jumlah
penduduk
APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan,
dan Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
6. Konsulidasi tanah dan pembangunan
tempat pendaratan ikan (TPI)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, DKP, dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
7. Konsulidasi tanah dan pembangunan
pelabuhan penyeberangan (dermaga)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda, dan
Dinas Perhub. Kabupaten
Minahasa Utara
8. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD/
Swasta
Dinas Pertanian Kabupaten
Minahasa Utara
9. Pembangunan kantor TPI APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa Utara
10. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
Sambungan Hal 59
50. 50
11. Pembangunan Ice Storage APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
12. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
14. Pembangunan jasa dan pariwisata
(hotel, resort, dll)
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
15. Konservasi hutan lindung APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
16. Lindung preservasi (resapan air,
sempadan pantai, dan sungai
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
17. Konservasi hutan mangrove APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
18. Konservasi terumbu karang APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
VI Kawasan
Kema
1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan,
dan, Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
2. Konsulidasi tanah dan pembangunan
perumahan.
APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
3. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas Pemerintah.
APBD/
Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
Sambungan Hal 60
51. 51
Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006
4. Konsulidasi tanah dan pembangunan
fasilitas : pendidikan, kesehatan,
keagamaan, dll.
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
5. Konsulidasi tanah dan pembangunan
infrastruktur (jalan dan jembatan).
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan
ikan (TPI)
APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
7. Peningkatan kualitas dermaga APBD/Pemda/
Swasta
Dinas PU, Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
8. Pembangunan kedai pesisir APBN/APBD/
Swasta
Dinas Pertanian Kabupaten
Minahasa Utara
9. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD Dinas Kehutanan Kab.
Minahasa Utara
10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II Dinas PU & Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
11. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel,
resort, dll)
APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda
Kab. Minahasa Utara
12. Pengembangan tanaman pangan lahan
kering
APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda
Kab. Minahasa Utara
14. Lindung preservasi (resapan air,
sempadan pantai, dan sungai
APBD I/II/
Swasta
Dinas PU, DKP & Bappeda
Kab. Minahasa Utara
Sambungan Hal 61
52. Kata Pengantar
Sambutan Direktur
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 TUJUAN DAN SASARAN
1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN
1.4. KEDUDUKAN ZONASI RINCI
1.4.1. Kedudukan Rencana Zonasi Rinci dalam Kebijakan Nasional
1.4.1. Kedudukan Pedoman dalam UU No.27 Tahun 2007 tetang Pengelolaan WP3K
1.5. ISTILAH DAN DEFINISI
1.6. FUNGSI DAN MANFAAT
BAB II KETENTUAN UMUM
2.1 MUATAN RENCANA ZONASI RINCI
2.1.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
2.1.2 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Rinci
2.1.3 Potensi Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Perencanaan
2.1.4 Penetapan Rencana Zonasi Rinci
2.2. FORMAT PENYAJIAN
2.3. SKALA PETA
2.4. MASA BERLAKU
OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
53. BAB III. PROSES PENYUSUNAN
3.1 METODOLOGI
3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN
3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
3.2.2. Penentuan Wilayah Perencanaan
3.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
3.3.1. Data Primer
3.3.2. Data Sekunder
3.4 ANALISIS DATA
3.4.1. Analisis Spasial
3.4.2. Analisis Regional
3.4.3. Analisis Ekonomi
3.4.4. Analisis Sosial Budaya
3.4.5. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung
3.4.6. Analisis Tinjauan Kebijakan
3.4.7. Analisis Isu Permasalahan
3.5 PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
3.6 INDIKASI PROGRAM
OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
54. NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGET
NI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBER
NI KUNCO NI CHETO…………..I DO THEN I UNDERSTAND
PHILOSOPY CHINA Confusius Abad XV
Inti pelajaran yang diterima peserta pelatihan adalah:
10% dari apa yg dibaca 50 %dari apa yg dilihat dan didengar
20 % dari apa yg didengar 80 %dari apa yg diucapkan
30 % dari apa yang dilihat 90 %dari apa yg diucapkan dan dilakukan
Hasil Riset Harvard Business School (Rigg. 1969