1. KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN 2008 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
2. UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Th. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PPh PPN / PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP
3.
4. WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 2 UU KUP ORANG PRIBADI PEMBAYAR/ PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN
5. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MEMENUHI PERSYARATAN ■ SUBJEKTIF ■ OBJEKTIF MENDAFTARKAN DIRI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIBERIKAN NPWP
6.
7.
8.
9. TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU
10. TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP
11. APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP
12. paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sbg PKP dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4a) UU KUP
13.
14.
15. Jangka Waktu Penyelesaian Penghapusan NPWP Pasal 2 ayat (7) UU KUP Permohonan Penghapusan NPWP Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan WP Orang Pribadi WP Badan 6 Bulan 12 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap
16. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (8) dan (9) UU KUP Permohonan Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan 6 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Secara Jabatan
17.
18. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
19. FUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ; pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :
20. FUNGSI SPT PPN a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :
21.
22.
23.
24. WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) UU KUP WP Dengan Kriteria Tertentu antara lain WP Usaha Kecil dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir SPT Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktunya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menkeu (182/PMK.03/2007)
25.
26. a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ ) SPT harus diisi dengan benar lengkap dan jelas, dan : PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
27. BENAR BENAR, LENGKAP DAN JELAS Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP LENGKAP JELAS benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
28. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN Pasal 3 ayat (6) UU KUP CARA MENYAMPAIKAN SPT 181/PMK.03/2007
29. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DISERTAI JUGA SSP SBG BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN CARA LAIN YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DLM 1 TH PAJAK YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP CARA : UNTUK PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN
30. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. PMK No.183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH : WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)
31.
32.
33. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP2KP WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Pos Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT telah lengkap ATAU CARA LAIN YANG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
34. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT MASA PPN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp. 500 RB SPT MASA LAINNYA SPT TAHUNAN BADAN SPT TAHUNAN OP DENDA Rp. 100 RB DENDA Rp. 1 JT DENDA Rp. 100 RB
35. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA WP OP yang telah meninggal dunia; WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK
36.
37.
38.
39. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK tahun (- tahun) pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan yg dalam SPT Dapat menyampaikan pembetulan SPT dg syarat belum dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK
40.
41. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU TAHUN TAKWIM SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI Pasal 9 ayat (2) UU KUP
42. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
43. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DIBAYAR SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
44.
45.
46. TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) & (1a) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DENGAN MENGGUNAKAN SSP KE KAS NEGARA tempat pembayaran yang diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007) MELALUI SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur PMK (184/PMK.03/2007)
47. SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo 184/PMK.03/2007 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DG SSP
48. SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17, 17B, 17C, 17D DAN 17E PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
49. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK
50. JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
51. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain, PPN/PPnBM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Psl. 13 (3) c
52. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN PPh /PPN / PPn BM Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Tata cara penerbitan SKPKB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
53. PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP
54. S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 13 ayat (5) UU KUP
55.
56. PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak membuat faktur pajak, PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP PKP membuat faktur pajak tidak lengkap Psl14(1) e PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masanya Psl14(1) f
57. STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Psl14(1) g bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP s.d. tanggal penerbitan STP Psl 14 (5) Tata cara penerbitan STP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (189/PMK.03/2007)
58.
59. S K P K B T dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 15 ayat (4) UU KUP
60. S K P K B T Peraturan Pelaksanaan Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 23/PMK.03/2008 Pasal 15 ayat (4) UU KUP
61. PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SKPIB SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK DAPAT MEMBETULKAN
62. PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK HARUS MEMBERI KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN DITERIMA
63. PERMOHONAN PEMBETULAN WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK Pasal 16 AYAT (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK
64. PERMOHONAN PEMBETULAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (4) PP No. 80 Th. 2007 PERATURAN PELAKSANAAN
65. PENERBITAN S K P L B Pasal 17 ayat (1), (2) & (3) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL SETELAH MENELITI KEBENARAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SKPLB BERDASARKAN PERMOHONAN WP KETENTUANNYA DIATUR PMK (190/PMK.03/2007) SKPLB masih dapat diterbitkan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru
66. PENERBITAN S K P N Pasal 17 A ayat (1) & (2) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN Tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
67. SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain permohonan sebagaimana dalam Pasal 17C dan 17D) DIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap Pasal 17B ayat (1)& (1A) UU KUP tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan PMK
68. SPT LB dengan permohonan dalam SPT SKPLB = SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN MELAMPAUI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN
69.
70. Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17C ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
71.
72. WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
73.
74. TATACARA PENETAPAN WP KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (7) UU KUP DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN 192/PMK.03/2007 PER-1/PJ/2008
75. Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17D ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
76.
77. WP DG PERSYARATAN TERTENTU DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17D ayat (4) , (5) UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
78. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SKPLB Pasal 17 (1) SKPPKP Pasal 17 C dan 17 D SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH SKPLB Pasal 17 (2) dan 17 B DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERBITKANNYA SKPLB
79. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1a), (2) & (3) UU KUP akibat adanya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA (195/PMK.03/2007) DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH
80. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (4) UU KUP 188/PMK.03/2007 DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
81. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean) Pasal 17E UU KUP ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DIATUR DENGAN PMK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YG TELAH DIBAYAR MEMBELI BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN
82.
83. BUNGA PENAGIHAN 1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan pajak yang msh harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP 2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaran Bunga 2% per bulan dari jumlah yg msh harus dibayar 3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP 2 % PER BULAN dikenakan terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN
84.
85. PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 28 UU KUP
86.
87. Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Utang Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi : Bunga Denda Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS
88. DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud, dan/atau 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Pasal 21 ayat (3) UU KUP
89.
90.
91.
92.
93.
94. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKPKBT, SKBKB, SKBKBT,STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING yang tidak dapat ditagih lagi Pasal 24 UU KUP KMK No. 565/KMK.04/2000 Jo KMK No. 539/KMK.03/2002
95.
96.
97. TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH PEGAWAI DITJEN PAJAK YG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, ATAU MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR PMK CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP
98.
99.
100.
101.
102. TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur PMK (194/PMK.03/2007) Antara lain mengatur ttg pemberian hak kepada WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya Apabila WP tidak menggunakan hak tsb, proses keberatan tetap dapat diselesaikan WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan , selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
103.
104. PUTUSAN BANDING MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 27 ayat (2), UU KUP
105.
106. PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (5a), (5b), (5c) dan (5d) UU KUP Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan utang pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang s ampai dengan Putusan Banding diterbitkan Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan
107. IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : Keberatan/Banding/PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1) UU KUP selama pajak ymh dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK tanggal penerbitan surat ketetapan pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK
108. IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1a) UU KUP menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak Tanggal penerbitan surat ketetapan pajak STP tgl pembayaran yg menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak
109.
110. TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 27 A ayat (3) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 195/PMK.03/2007
111.
112. KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
113. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
114.
115.
116. PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN Pasal 28 ayat (8) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
117.
118. PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN D I H A P U S Pasal 28 AYAT (10) UU KUP
119. KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal
120. BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2009
121.
122. WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP
123. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
124. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan Pasal 29 ayat (3), (3a) & (3b) UU KUP Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan Dalam hal WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
127. TATACARA PENYEGELAN Pasal 30 ayat (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008
128. TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 DESEMBER 2007 Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
129. KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI Pasal 31 ayat (3) UU KUP a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan SEHINGGA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DILAKUKAN SECARA JABATAN Dirjen Pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
130. WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan f. e. d. c. b. a. Wali atau pengampunya Anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya Warisan belum terbagi Likuidator Badan dalam likuidasi Orang/badan yg ditugasi utk melakukan pemberesan Badan dalam pembubaran Kurator Badan yang dinyatakan pailit Pengurus Badan Wakil Wajib Pajak
131. Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab Pasal 32 ayat (2) UU KUP
132. ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban KUASA Diatur dengan Peraturan Menkeu PERATURAN MENKEU NO. 22/PMK.03/2008
134. RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain Pasal 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepenting- an negara untuk peme- riksaan perkara pidana/ perdata atas permin- taan hakim dengan izin tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pihak lain yg di tetapkan MenKeu Kep. Menkeu 539/KMK.04/2000
135.
136.
137. TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 35 ayat (3) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.03/2007
138. KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain Pasal 35A UU KUP KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 35 AYAT (2)
139.
140. Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak Permohonan pengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Permohonan pengurangkan atau pembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) UU KUP Permohonan pengurangkan atau pembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar Permohonan membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan Paling banyak 2 kali Paling banyak 1 kali
141. KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Paling lama 6 bulan sejak tgl Surat Permohonan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan Bila dlm waktu 6 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Permohonan WP dianggap dikabulkan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
142. PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan Peraturan Menkeu Peraturan Menkeu No. 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP
143. SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A ayat (1) dan (2) UU KUP P E G A W A I P A J A K Lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Sengaja bertindak di luar kewenangannya Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
144. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (3), (4) dan (5) UU KUP P E G A W A I P A J A K Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
145. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK Pasal 36B ayat (1), (2) dan (3) UU KUP Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Diatur Dengan Peraturan Menkeu Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik Peraturan Menkeu No. 1/PM.3/2007 Tentang Kode Etik Pegawai DJP Peraturan Menkeu No. 72/PMK.01/2007 Tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
146. KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN Pasal 36C UU KUP MENTERI KEUANGAN MEMBENTUK KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Peraturan Menkeu No. 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan
147. PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF Pasal 36D UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DITETAPKAN MELALUI APBN dapat diberi INSENTIF atas dasar pencapaian kinerja tertentu TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
148. SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (66/PMK.03/2008 Jo 12/PMK.03/2009) MENGAKIBATKAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR DILAKUKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
149. SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP PALING LAMA 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIPEROLEH NPWP TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar
150.
151.
152. TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) DITAMBAHKAN 1 (SATU) KALI MENJADI 2 (DUA) KALI SANKSI PIDANA Pasal 39 ayat (2) UU KUP berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
153.
154.
155.
156.
157.
158. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 37A ayat (2) UU KUP DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SEBELUM DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Depkeu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menkeu (202/PMK.03/2007) BERDASARKAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum TIPIKOR
159. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana yang berlaku. penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain
160. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 31 UU KUP
161. Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f. Meminta bantuan tenaga ahli h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
162. PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI UU HUKUM ACARA PIDANA Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS
163.
164. KETENTUAN PERALIHAN Pasal II UU KUP Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Kecuali daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013 UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2008