SlideShare a Scribd company logo
1 of 164
Download to read offline
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN 2008 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN  TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan  UU No. 28 Th. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN  PPh PPN / PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP
Definisi Pajak ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 1 angka 1 UU KUP
WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 2 UU KUP   ORANG PRIBADI PEMBAYAR/ PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI  Pasal 2 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MEMENUHI PERSYARATAN   ■  SUBJEKTIF ■  OBJEKTIF MENDAFTARKAN DIRI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIBERIKAN NPWP
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI  Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP
FUNGSI NPWP / PPKP ,[object Object],[object Object],[object Object],SEBAGAI SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA Pasal 2 ayat  (2) UU KUP  WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN PPN MELAPORKAN USAHANYA ,[object Object],[object Object],[object Object],DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP  TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU
TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP
APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI  TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP
paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sbg PKP   dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi  persyaratan subjektif dan objektif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan   SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4a) UU KUP
[object Object],[object Object],Paling lambat 1 bulan setelah  saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya  apabila penghasilan sampai dengan suatu bulan yg disetahunkan telah  melebihi PTKP  WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan  JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo.  PER-44/PJ/2008 PPKP NPWP
Alasan NPWP Dihapuskan Pasal 2 ayat (6) UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Jangka Waktu Penyelesaian Penghapusan NPWP Pasal 2 ayat (7) UU KUP   Permohonan Penghapusan NPWP Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan WP Orang Pribadi WP Badan 6 Bulan 12 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (8) dan (9) UU KUP   Permohonan Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan 6 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Secara Jabatan
Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 1 angka 7 & 8, Pasal 2A ,[object Object],[object Object],MASA PAJAK ,[object Object],TAHUN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak,  Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,  dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK  UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU  BAGIAN TAHUN PAJAK
FUNGSI SPT PPh a.  melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak  yang sebenarnya terutang b.  melaporkan tentang :    pembayaran atau pelunasan pajak yg  telah dilaksanakan sendiri dan/atau  melalui pemotongan atau pemungutan  pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau  Bagian Tahun Pajak ;    penghasilan yang merupakan Objek dan  bukan Objek Pajak ;    Harta dan Kewajiban ;    pembayaran dari pemotong / pemungut  tentang pemotongan atau pemungutan  dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA  UNTUK :
FUNGSI SPT PPN a.  melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang:    pengkreditan PM terhadap PK;    pembayaran atau pelunasan pajak yg  telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan  atau melalui pihak lain dalam satu Masa  Pajak;    melaporkan dan mempertanggung  jawabkan pajak yang dipotong atau  dipungut  dan disetorkan (bagi pemotong  atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA  UNTUK :
PENANDATANGANAN SPT Pasal 3 ayat (1b) UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA TATACARA PELAKSANAANNYA DIATUR PMK  (181/PMK.03/2007)
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP KPPP/ KP2KP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SPT SPT DISAMPAIKAN  TETAPI  TIDAK  ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
[object Object],[object Object],TANGGAL JATUH TEMPO  PELAPORAN PAJAK Pasal 3 ayat  (3c) UU KUP jis.  PMK  No.184 /PMK.03/2007   Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2)
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat  (3a) dan (3b) UU KUP WP Dengan Kriteria Tertentu antara lain WP Usaha Kecil dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa  SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus  dengan syarat  pembayaran dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir  SPT Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus  dengan syarat  pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktunya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menkeu (182/PMK.03/2007)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) dan (7a) SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA DIRJEN PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN
a.  Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c.  Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin  Menkeu untuk menyelenggarakan  pembukuan dengan menggunakan bahasa  asing dan mata uang selain rupiah, yaitu  dalam mata uang US $ ) SPT harus diisi  dengan benar lengkap dan jelas, dan : PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
BENAR BENAR, LENGKAP DAN JELAS Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP LENGKAP JELAS benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya  memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
BENTUK, ISI, DAN  LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN   Pasal 3 ayat (6) UU KUP CARA MENYAMPAIKAN SPT 181/PMK.03/2007
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DISERTAI JUGA SSP SBG BUKTI PELUNASAN  ATAS KEKURANGAN PENYETORAN  PAJAK YG TERUTANG  YG KETENTUANNYA DIATUR PMK  (181/PMK.03/2007) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT  DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT  MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN CARA LAIN  YG KETENTUANNYA DIATUR PMK  (181/PMK.03/2007) DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DLM 1 TH PAJAK  YG KETENTUANNYA DIATUR PMK  (181/PMK.03/2007) Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP CARA : UNTUK PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM  BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN  SURAT TEGURAN
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo.  PMK No.183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN  PENYAMPAIAN SPT ADALAH :    WP OP BERPENGHASILAN NETO  DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)    WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN  USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN  BEBAS  (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 4 ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP PENGISIAN SPT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 4 ayat (4a), (4b), & (5) UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object]
PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP  Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP2KP WP menerima tanda  bukti dan  tanggal penerimaan   Disampaikan melalui Pos  Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai  tanda bukti dan  tanggal penerimaan sepanjang SPT telah lengkap ATAU CARA LAIN YANG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT  MASA  PPN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp. 500 RB SPT  MASA LAINNYA SPT TAHUNAN  BADAN SPT  TAHUNAN OP DENDA Rp. 100 RB DENDA Rp. 1 JT DENDA Rp. 100 RB
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA WP OP yang telah meninggal dunia;   WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;  WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia;   BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;  WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;  Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau   WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK
PEMBETULAN SPT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DENGAN KEMAUAN SENDIRI  WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN Pasal 8 ayat (1), (1A), (2) & (2A) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT
TELAH  DIPERIKSA, TETAPI  BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI ,[object Object],[object Object],[object Object],SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI SEKALIPUN DIRJEN PAJAK TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN  SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima  SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK tahun (- tahun) pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan yg dalam SPT   Dapat menyampaikan  pembetulan SPT dg syarat  belum dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK
[object Object],[object Object],TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat  (1) UU KUP  PMK  No.184 /PMK.03/2007   Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2) yg dibayar sendiri Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2) yg dipotong pemotong pajak
BATAS WAKTU PELUNASAN  PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU  TAHUN TAKWIM SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI Pasal 9 ayat (2) UU KUP
SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK  UNTUK SUATU MASA PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK  BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DIBAYAR SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PAJAK TERUTANG ATAS : YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH Pasal 9 ayat (3) UU KUP Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan PMK
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ATAS PERMOHONAN  WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN Ketentuannya diatur dengan PMK  (184/PMK.03/2007)
TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) & (1a) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DENGAN MENGGUNAKAN SSP KE KAS NEGARA tempat pembayaran yang diatur dengan PMK  (184/PMK.03/2007) MELALUI SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur PMK  (184/PMK.03/2007)
SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo 184/PMK.03/2007 PEMBAYARAN/  PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DG SSP
SURAT KETETAPAN PAJAK   Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17, 17B, 17C, 17D DAN 17E PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12  AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK
JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN  PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK   MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH  PAJAK YANG TERUTANG MENURUT  SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau  Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
BUNGA 2% SEBULAN  MAX 24 BLN SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain, PPN/PPnBM:  - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya  dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN  100%  KENAIKAN  100%  KENAIKAN  50%  Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal :   Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang  tidak/ku-rang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN  100% Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Psl. 13 (3) c
BUNGA 2% SEBULAN  MAX 24 BLN PPh /PPN / PPn BM Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal :   apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)   Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Tata cara penerbitan SKPKB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  (23/PMK.03/2008)
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP
S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal :  Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 13 ayat (5) UU KUP
TINDAK PIDANA   ALPA PERTAMA KALI ,[object Object],[object Object],BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ,[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 13A UU KUP WAJIB PAJAK YANG  KARENA KEALPAANNYA tidak dikenai sanksi pidana jika kealpaan tersebut  pertama kali  dilakukan
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak membuat faktur pajak, PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki  kekuatan hukum yang sama dengan  skp STP  dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP PKP membuat faktur pajak tidak lengkap Psl14(1) e PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masanya Psl14(1) f
STP  dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Psl14(1) g bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP s.d. tanggal penerbitan STP   Psl 14 (5) Tata cara penerbitan STP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  (189/PMK.03/2007)
SKPKBT   Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun apabila ,[object Object],Ditemukan oleh FISKUS dikenakan kenaikan 100 % Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri tidak dikenakan kenaikan
S K P K B T dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal :   Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan  atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara   berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 15 ayat (4) UU KUP
S K P K B T Peraturan Pelaksanaan   Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan   23/PMK.03/2008 Pasal 15 ayat (4) UU KUP
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SKPIB   SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK DAPAT MEMBETULKAN
PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN Pasal 16 AYAT (2), (3)  UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK HARUS MEMBERI  KEPUTUSAN  DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN DITERIMA
PERMOHONAN PEMBETULAN WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK Pasal 16 AYAT (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK
PERMOHONAN PEMBETULAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  19/PMK.03/2008  TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (4) PP No. 80 Th. 2007 PERATURAN PELAKSANAAN
PENERBITAN S K P L B Pasal 17 ayat (1), (2) & (3) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI,  SPT KB, DAN SPT NIHIL SETELAH MENELITI KEBENARAN PEMBAYARAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SKPLB BERDASARKAN PERMOHONAN WP KETENTUANNYA DIATUR PMK (190/PMK.03/2007) SKPLB masih dapat diterbitkan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru
PENERBITAN S K P N Pasal 17 A ayat (1) & (2) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN Tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain permohonan sebagaimana  dalam Pasal 17C dan 17D) DIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap Pasal 17B ayat (1)& (1A) UU KUP tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan PMK
SPT LB dengan permohonan dalam SPT SKPLB = SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN MELAMPAUI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN
[object Object],[object Object],[object Object],SKPLB WP yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan APABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 17B ayat (4) UU KUP DALAM HAL KEPADA WP DITERBITKAN SKPLB KEPADA WP DIBERIKAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN (MAKS 24 BULAN), DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU 12 BULAN SAMPAI DENGAN SAAT DITERBITKAN SKPLB
Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan  Pasal 17C ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu  1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu  3 bulan Diterbitkan SKPPKP  SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],WAJIB PAJAK  KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (2) & (3) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU   DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP SETELAH DITERBITKAN  SKPPKP
TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN   Pasal 17C ayat (6) UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TATACARA PENETAPAN WP KRITERIA TERTENTU   Pasal 17C ayat (7) UU KUP DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN 192/PMK.03/2007 PER-1/PJ/2008
Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan  Pasal 17D ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu  1 bulan WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu  3 bulan Diterbitkan SKPPKP  SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],WAJIB PAJAK  DG PERSYARATAN TERTENTU Pasal 17D ayat (2) & (3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar diatur dengan PMK   193/PMK.03/2007 Jo. 54/PMK.03/2009 PER-40/PJ/2009
WP DG PERSYARATAN TERTENTU   DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17D ayat (4) , (5)  UU KUP SETELAH DITERBITKAN  SKPPKP
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SKPLB Pasal 17 (1)  SKPPKP Pasal 17 C dan 17 D  SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP  dan  SPMKP DLM JANGKA WAKTU  1 BLN SEJAK  DITERIMANYA PERMOHONAN WP DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA  DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH SKPLB Pasal 17 (2) dan 17 B  DITERBITKAN SKPKPP  dan  SPMKP DLM JANGKA WAKTU  1 BLN SEJAK DITERBITKANNYA SKPLB
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1a), (2) & (3) UU KUP akibat adanya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB   DITERBITKAN SKPKPP  dan  SPMKP DLM JANGKA WAKTU  1 BLN SEJAK diterbitkannya   SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB   IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA (195/PMK.03/2007)   DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (4) UU KUP 188/PMK.03/2007  DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean) Pasal 17E UU KUP ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DIATUR DENGAN PMK  DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YG TELAH DIBAYAR MEMBELI BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI  DI DALAM DAERAH PABEAN
PENAGIHAN PAJAK Pasal 18  AYAT (1) UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DASAR PENAGIHAN PAJAK YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH
BUNGA PENAGIHAN 1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan pajak yang msh harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar  Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP 2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaran Bunga 2% per bulan dari jumlah yg msh harus dibayar 3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP 2 % PER BULAN  dikenakan terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 ayat (1), (3)  UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURATPAKSA TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3) atau AYAT (3a) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang berlaku (UU PPSP)
PENANGGUNG PAJAK ORANG  PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 28 UU KUP
PENAGIHAN  SEKETIKA & SEKALIGUS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 20 ayat (2) UU KUP
Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Utang Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan  ayat (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi :    Bunga    Denda    Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS
DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud, dan/atau 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Pasal 21 ayat (3) UU KUP
HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (3a) UU KUP DALAM HAL : WP DINYATAKAN PALILIT, BUBAR, ATAU DILIKUIDASI ,[object Object],[object Object],[object Object],DILARANG membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 ayat (4), dan ayat (5) UU KUP SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN SEJAK TGL DITERBITKANNYA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERHITUNGAN JK WAKTU ,[object Object],[object Object]
DALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 ayat (1) UU KUP HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH Apabila Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan UU KUP Daluwarsa sejak :
GUGATAN WP ATAU  PENANGGUNG PAJAK TERHADAP : Pasal 23 ayat (2) UU KUP Hanya dapat diajukan kepada : badan peradilan pajak  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKPKBT, SKBKB, SKBKBT,STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING   yang tidak dapat ditagih lagi Pasal 24 UU KUP KMK No. 565/KMK.04/2000 Jo KMK No. 539/KMK.03/2002
KEBERATAN WP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas SUATU: ,[object Object],[object Object],[object Object]
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (3a), & ayat (4) UU KUP syarat TIDAK DIPENUHI TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN  SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN
TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA  YG DIBUAT OLEH PEGAWAI DITJEN PAJAK YG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, ATAU MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR PMK   CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) dan Penjelasan UU KUP WAJIB PAJAK DIBERI HAK WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS  OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK bila diminta
KEBERATAN WP ,[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 25 ayat (8), (9) & (10) UU KUP
PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Bila dlm waktu 12 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Keberatan WP dianggap dikabulkan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP Catatan: Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN Pasal 26 ayat (4) UU KUP SURAT KEBERATAN ATAS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP KETIDAKBENARAN SKP TSB. APABILA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBERATAN DITOLAK
TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur PMK  (194/PMK.03/2007)   Antara lain mengatur ttg pemberian hak kepada WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya Apabila WP tidak menggunakan hak tsb, proses keberatan tetap dapat diselesaikan WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan  yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan , selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud  tidak dipertimbangkan  dalam penyelesaian keberatannya.
PERMOHONAN BANDING ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Hanya dapat diajukan banding syarat Pasal 27 ayat (1), (3) & (4a) UU KUP  ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Catatan : -  Apabila diminta WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK Keberatan yang diterbitkan   Kepada Badan Peradilan Pajak
PUTUSAN BANDING MERUPAKAN  PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS  DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  Pasal 27 ayat (2),  UU KUP
BADAN PERADILAN PAJAK ,[object Object],Pasal 27 ayat (6) UU KUP  UU NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (5a), (5b), (5c) dan (5d) UU KUP Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan utang pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,  tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding .  Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan  tidak termasuk sebagai utang pajak Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding  belum merupakan pajak yang terutang s ampai dengan Putusan Banding diterbitkan  Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi  denda sebesar 100%  dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan
IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : Keberatan/Banding/PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A  ayat (1) UU KUP selama pajak ymh dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK  tanggal penerbitan surat ketetapan pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK
IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A  ayat (1a) UU KUP menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak Tanggal penerbitan surat ketetapan pajak STP tgl pembayaran yg menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ,[object Object],[object Object],Pasal 27 A  ayat (2) UU KUP  Berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PK yang mengabulkan sebagaian atau seluruh permohonan WP
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 27 A  ayat (3) UU KUP  DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 195/PMK.03/2007
PENGERTIAN PEMBUKUAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Proses Pencatatan secara teratur untuk   mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN  (NERACA & LABA RUGI)  Untuk periode tahun pajak Pasal 1 angka 29  UU KUP
KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU  PEKERJAAN BEBAS
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP.
PERUBAHAN TAHUN BUKU  DAN ATAU  METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],- Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak - Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang  bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN
PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN  Pasal 28 ayat (8) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  196/PMK.03/2007  TENTANG  TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PENGERTIAN PENCATATAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SEBAGAI DASAR UNTUK  MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG,  (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenai pajak yg  bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP
PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN D I H A P U S Pasal 28 AYAT (10) UU KUP
KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN,  termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line,   SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau  Tempat Tinggal
BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DIATUR DENGAN  PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2009
PENGERTIAN PEMERIKSAAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 1 angka 24 UU KUP yang dilaksanakan secara OBJEKTIF dan PROFESIONAL berdasarkan suatu STANDAR PEMERIKSAAN
WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN  PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI  TANDA PENGENAL PEMERIKSA  & DILENGKAPI  SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a.  Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b.  Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c.  Memberikan keterangan lain yang diperlukan Pasal 29 ayat (3), (3a) & (3b) UU KUP Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan   Dalam hal WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas  tidak memenuhi ketentuan   penghasilan kena pajak dapat dihitung   secara jabatan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
KEWAJIBAN  MERAHASIAKAN UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN Pasal 29 ayat (4) UU KUP
PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pasal 30 ayat (1) UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU serta BARANG BERGERAK dan/atau BARANG TIDAK BERGERAK
TATACARA  PENYEGELAN Pasal 30 ayat (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR  PER-54/PJ/2008
TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 199/PMK.03/2007 Tanggal  28  DESEMBER  2007 Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang  pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir   hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI Pasal 31 ayat (3) UU KUP a.  Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b.  Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c.  Memberikan keterangan lain yang diperlukan SEHINGGA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DILAKUKAN SECARA JABATAN Dirjen Pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir   hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan  f. e. d. c. b. a. Wali atau pengampunya Anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya  Warisan belum terbagi Likuidator Badan dalam likuidasi Orang/badan yg ditugasi utk melakukan pemberesan Badan dalam pembubaran Kurator Badan yang dinyatakan pailit Pengurus Badan Wakil Wajib Pajak
Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab Pasal 32 ayat (2) UU KUP
ORANG PRIBADI / BADAN  DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN   UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban KUASA  Diatur dengan Peraturan Menkeu PERATURAN MENKEU NO. 22/PMK.03/2008
TANGGUNG JAWAB RENTENG Pasal 33 UU KUP D I H A P U S
RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain Pasal 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepenting- an negara untuk peme- riksaan  perkara pidana/  perdata atas permin- taan hakim  dengan izin  tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pihak lain yg di tetapkan MenKeu  Kep. Menkeu 539/KMK.04/2000
PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN  KETERANGAN OLEH  PEJABAT/TENAGA AHLI Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo  KMK No.539KMK.04/2000 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH PIHAK KE 3 DITIADAKAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP
TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.   Pasal 35 ayat (3) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.03/2007
KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain Pasal 35A UU KUP KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak   Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara   MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 35 AYAT (2)
Direktur Jenderal Pajak berwenang Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya  Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar Karena jabatan atau atas permohonan WP PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1) UU KUP mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar  ,[object Object],[object Object],[object Object]
Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak Permohonan pengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Permohonan pengurangkan atau pembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) UU KUP Permohonan pengurangkan atau pembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar  Permohonan membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan Paling banyak 2 kali Paling banyak 1 kali
KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Paling lama 6 bulan sejak tgl Surat Permohonan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan Bila dlm waktu 6 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Permohonan WP dianggap dikabulkan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan Peraturan Menkeu Peraturan Menkeu  No. 21/PMK.03/2008  Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP
SANKSI BAGI  PETUGAS PAJAK Pasal 36A ayat (1) dan (2) UU KUP P E G A W A I  P A J A K  Lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan  Sengaja bertindak di luar kewenangannya Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SANKSI BAGI  PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (3), (4) dan (5) UU KUP P E G A W A I  P A J A K  Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum   memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri   Diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP  diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya  Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
KODE ETIK  PEGAWAI PAJAK Pasal 36B ayat (1), (2) dan (3) UU KUP Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.  Diatur Dengan Peraturan Menkeu Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik   Peraturan Menkeu No. 1/PM.3/2007 Tentang Kode Etik Pegawai DJP Peraturan Menkeu No. 72/PMK.01/2007 Tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN Pasal 36C UU KUP MENTERI KEUANGAN MEMBENTUK  KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN  YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  Peraturan Menkeu No. 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF Pasal 36D UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DITETAPKAN MELALUI  APBN dapat diberi  INSENTIF   atas dasar pencapaian kinerja tertentu  TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH SEBELUM TAHUN PAJAK 2007  KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (66/PMK.03/2008 Jo 12/PMK.03/2009) MENGAKIBATKAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR  DILAKUKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  BERUPA BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK  ORANG PRIBADI SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP  PALING LAMA 1 TAHUN  SETELAH BERLAKUNYA UU INI DIBERIKAN  PENGHAPUSAN SANKSI   ADMINISTRASI  ATAS PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIPEROLEH NPWP TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar
TINDAK PIDANA  KARENA ALPA ,[object Object],[object Object],BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ,[object Object],[object Object],Pasal 38 UU KUP SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A
TINDAK PIDANA  KARENA SENGAJA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Pasal 39 ayat (1) UU KUP ,[object Object],[object Object],berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh,  turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 (1) UU KUP)
TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN     ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) DITAMBAHKAN 1 (SATU) KALI MENJADI 2 (DUA) KALI SANKSI PIDANA   Pasal 39 ayat (2) UU KUP berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh,  turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 39 ayat (3) UU KUP ,[object Object],[object Object],berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh,  turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
TINDAK PIDANA  FAKTUR PAJAK FIKTIF ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 39A UU KUP SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh,  turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN setelah lampau  10 Tahun Pasal 40 UU KUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
DELIK ADUAN A L P A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dlm Pasal 34 ) S E N G A J A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 41 UU KUP
Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja : ,[object Object],[object Object],[object Object],Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat ( 2 )   ,[object Object],[object Object],[object Object],SANKSI PIDANA  TERHADAP PIHAK KETIGA Pihak ke 3 yang dengan sengaja : ,[object Object],[object Object],penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ,[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 41 B Pasal 41 A dan 41B UU KUP
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 37A ayat (2) UU KUP DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN  PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN  SEBELUM DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN  Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Depkeu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.  Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menkeu (202/PMK.03/2007) BERDASARKAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum TIPIKOR
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.   diangkat sebagai  penyidik tindak pidana di bidang perpajakan  oleh pejabat yang berwenang Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.  penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN  YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN  MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG  PERPAJAKAN Pasal 1 angka 31 UU KUP
Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c.  Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b.  Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d.  Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f.  Meminta bantuan tenaga ahli h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i.  Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g.  Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. j.  Menghentikan penyidikan k.  Melakukan tindakan lain yang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada  Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI UU HUKUM ACARA PIDANA Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS Jaksa Agung DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44 B ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Pasal 44A dan 44B UU KUP paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan
KETENTUAN PERALIHAN Pasal II UU KUP Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000  Kecuali daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir  Tahun Pajak 2013   UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2008

More Related Content

What's hot (19)

pp
pppp
pp
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Npwp&Pkp
Npwp&PkpNpwp&Pkp
Npwp&Pkp
 
04ax Pembayaran Pajak
04ax    Pembayaran Pajak04ax    Pembayaran Pajak
04ax Pembayaran Pajak
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwp
 
Kup I
Kup IKup I
Kup I
 
makalah NPWP
makalah NPWPmakalah NPWP
makalah NPWP
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
NPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKPNPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKP
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Uukup
UukupUukup
Uukup
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 

Viewers also liked

Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Dudi Wahyudi
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanDudi Wahyudi
 
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruCara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruDudi Wahyudi
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakDudi Wahyudi
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 
Bagian 1 slide - pengantar perpajakan-revisi
Bagian 1  slide - pengantar perpajakan-revisiBagian 1  slide - pengantar perpajakan-revisi
Bagian 1 slide - pengantar perpajakan-revisiAsep suryadi
 
Tugas wulan sari
Tugas wulan sariTugas wulan sari
Tugas wulan sariwuulans
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...widigdya
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanindah1994
 
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahDudi Wahyudi
 
Kelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajakKelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajakCelli Dut
 
Presentasi softskill
Presentasi softskillPresentasi softskill
Presentasi softskillbenn_beckmen
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasibadar masbadar
 

Viewers also liked (20)

Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak Penghasilan
 
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruCara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 
Bagian 1 slide - pengantar perpajakan-revisi
Bagian 1  slide - pengantar perpajakan-revisiBagian 1  slide - pengantar perpajakan-revisi
Bagian 1 slide - pengantar perpajakan-revisi
 
Kup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajakKup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajak
 
Tugas wulan sari
Tugas wulan sariTugas wulan sari
Tugas wulan sari
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 
Penagihan pajak doc
Penagihan pajak  docPenagihan pajak  doc
Penagihan pajak doc
 
Kelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajakKelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajak
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Pajak ppn-ppnbm
Pajak ppn-ppnbmPajak ppn-ppnbm
Pajak ppn-ppnbm
 
Presentasi softskill
Presentasi softskillPresentasi softskill
Presentasi softskill
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
 

Similar to Kup 2008

pajak.pptx
pajak.pptxpajak.pptx
pajak.pptxaliana42
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 perCombro999
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Kppkp Bangil
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGsischayank
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajakBatas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajakErich Huwae
 
Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010Lela Sari
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
 
Sekilas tentang pajak
Sekilas tentang pajakSekilas tentang pajak
Sekilas tentang pajakKppkp Bangil
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKYABES HULU
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)KhairilJaa
 

Similar to Kup 2008 (20)

PajakYogya (5).pptx
PajakYogya (5).pptxPajakYogya (5).pptx
PajakYogya (5).pptx
 
pajak.pptx
pajak.pptxpajak.pptx
pajak.pptx
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Materi Kup Ii By
Materi Kup Ii ByMateri Kup Ii By
Materi Kup Ii By
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Per 43.pj.2015
Per 43.pj.2015Per 43.pj.2015
Per 43.pj.2015
 
Bendaharawan
BendaharawanBendaharawan
Bendaharawan
 
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajakBatas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
 
Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
Sekilas tentang pajak
Sekilas tentang pajakSekilas tentang pajak
Sekilas tentang pajak
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
 

More from Dudi Wahyudi

PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010Dudi Wahyudi
 
PPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorPPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorDudi Wahyudi
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010Dudi Wahyudi
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuDudi Wahyudi
 
PPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSPPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSDudi Wahyudi
 
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaPPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaDudi Wahyudi
 
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010Dudi Wahyudi
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 

More from Dudi Wahyudi (14)

PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23
 
Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22
 
Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21
 
PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010
 
PPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorPPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan Bermotor
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
 
PPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSPPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSS
 
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaPPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
 
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 

Kup 2008

  • 1. KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN 2008 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
  • 2. UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Th. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PPh PPN / PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP
  • 3.
  • 4. WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 2 UU KUP ORANG PRIBADI PEMBAYAR/ PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN
  • 5. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MEMENUHI PERSYARATAN ■ SUBJEKTIF ■ OBJEKTIF MENDAFTARKAN DIRI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIBERIKAN NPWP
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU
  • 10. TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP
  • 11. APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP
  • 12. paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sbg PKP dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4a) UU KUP
  • 13.
  • 14.
  • 15. Jangka Waktu Penyelesaian Penghapusan NPWP Pasal 2 ayat (7) UU KUP Permohonan Penghapusan NPWP Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan WP Orang Pribadi WP Badan 6 Bulan 12 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap
  • 16. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (8) dan (9) UU KUP Permohonan Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan 6 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Secara Jabatan
  • 17.
  • 18. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
  • 19. FUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang :  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;  penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;  Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :
  • 20. FUNGSI SPT PPN a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang:  pengkreditan PM terhadap PK;  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak;  melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) UU KUP WP Dengan Kriteria Tertentu antara lain WP Usaha Kecil dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir SPT Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktunya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menkeu (182/PMK.03/2007)
  • 25.
  • 26. a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ ) SPT harus diisi dengan benar lengkap dan jelas, dan : PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
  • 27. BENAR BENAR, LENGKAP DAN JELAS Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP LENGKAP JELAS benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
  • 28. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN Pasal 3 ayat (6) UU KUP CARA MENYAMPAIKAN SPT 181/PMK.03/2007
  • 29. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DISERTAI JUGA SSP SBG BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN CARA LAIN YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DLM 1 TH PAJAK YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP CARA : UNTUK PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN
  • 30. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. PMK No.183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)
  • 31.
  • 32.
  • 33. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP2KP WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Pos Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT telah lengkap ATAU CARA LAIN YANG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
  • 34. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT MASA PPN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp. 500 RB SPT MASA LAINNYA SPT TAHUNAN BADAN SPT TAHUNAN OP DENDA Rp. 100 RB DENDA Rp. 1 JT DENDA Rp. 100 RB
  • 35. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA WP OP yang telah meninggal dunia;   WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK tahun (- tahun) pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan yg dalam SPT Dapat menyampaikan pembetulan SPT dg syarat belum dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK
  • 40.
  • 41. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU  TAHUN TAKWIM SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI Pasal 9 ayat (2) UU KUP
  • 42. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
  • 43. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DIBAYAR SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
  • 44.
  • 45.
  • 46. TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) & (1a) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DENGAN MENGGUNAKAN SSP KE KAS NEGARA tempat pembayaran yang diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007) MELALUI SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur PMK (184/PMK.03/2007)
  • 47. SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo 184/PMK.03/2007 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DG SSP
  • 48. SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17, 17B, 17C, 17D DAN 17E PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
  • 49. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK
  • 50. JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
  • 51. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain, PPN/PPnBM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Psl. 13 (3) c
  • 52. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN PPh /PPN / PPn BM Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Tata cara penerbitan SKPKB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
  • 53. PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP
  • 54. S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 13 ayat (5) UU KUP
  • 55.
  • 56. PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak membuat faktur pajak, PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP PKP membuat faktur pajak tidak lengkap Psl14(1) e PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masanya Psl14(1) f
  • 57. STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Psl14(1) g bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP s.d. tanggal penerbitan STP Psl 14 (5) Tata cara penerbitan STP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (189/PMK.03/2007)
  • 58.
  • 59. S K P K B T dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 15 ayat (4) UU KUP
  • 60. S K P K B T Peraturan Pelaksanaan Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 23/PMK.03/2008 Pasal 15 ayat (4) UU KUP
  • 61. PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SKPIB SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK DAPAT MEMBETULKAN
  • 62. PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK HARUS MEMBERI KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN DITERIMA
  • 63. PERMOHONAN PEMBETULAN WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK Pasal 16 AYAT (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK
  • 64. PERMOHONAN PEMBETULAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (4) PP No. 80 Th. 2007 PERATURAN PELAKSANAAN
  • 65. PENERBITAN S K P L B Pasal 17 ayat (1), (2) & (3) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL SETELAH MENELITI KEBENARAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SKPLB BERDASARKAN PERMOHONAN WP KETENTUANNYA DIATUR PMK (190/PMK.03/2007) SKPLB masih dapat diterbitkan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru
  • 66. PENERBITAN S K P N Pasal 17 A ayat (1) & (2) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN Tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
  • 67. SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain permohonan sebagaimana dalam Pasal 17C dan 17D) DIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap Pasal 17B ayat (1)& (1A) UU KUP tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan PMK
  • 68. SPT LB dengan permohonan dalam SPT SKPLB = SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN MELAMPAUI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN
  • 69.
  • 70. Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17C ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
  • 71.
  • 72. WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
  • 73.
  • 74. TATACARA PENETAPAN WP KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (7) UU KUP DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN 192/PMK.03/2007 PER-1/PJ/2008
  • 75. Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17D ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
  • 76.
  • 77. WP DG PERSYARATAN TERTENTU DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17D ayat (4) , (5) UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
  • 78. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SKPLB Pasal 17 (1) SKPPKP Pasal 17 C dan 17 D SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH SKPLB Pasal 17 (2) dan 17 B DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERBITKANNYA SKPLB
  • 79. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1a), (2) & (3) UU KUP akibat adanya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA (195/PMK.03/2007) DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH
  • 80. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (4) UU KUP 188/PMK.03/2007 DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
  • 81. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean) Pasal 17E UU KUP ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DIATUR DENGAN PMK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YG TELAH DIBAYAR MEMBELI BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN
  • 82.
  • 83. BUNGA PENAGIHAN 1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan pajak yang msh harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP 2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaran Bunga 2% per bulan dari jumlah yg msh harus dibayar 3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP 2 % PER BULAN dikenakan terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN
  • 84.
  • 85. PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 28 UU KUP
  • 86.
  • 87. Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Utang Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi :  Bunga  Denda  Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS
  • 88. DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud, dan/atau 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Pasal 21 ayat (3) UU KUP
  • 89.
  • 90.
  • 91.
  • 92.
  • 93.
  • 94. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKPKBT, SKBKB, SKBKBT,STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING yang tidak dapat ditagih lagi Pasal 24 UU KUP KMK No. 565/KMK.04/2000 Jo KMK No. 539/KMK.03/2002
  • 95.
  • 96.
  • 97. TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH PEGAWAI DITJEN PAJAK YG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, ATAU MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR PMK CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP
  • 98.
  • 99.
  • 100.
  • 101.
  • 102. TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur PMK (194/PMK.03/2007) Antara lain mengatur ttg pemberian hak kepada WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya Apabila WP tidak menggunakan hak tsb, proses keberatan tetap dapat diselesaikan WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan , selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
  • 103.
  • 104. PUTUSAN BANDING MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 27 ayat (2), UU KUP
  • 105.
  • 106. PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (5a), (5b), (5c) dan (5d) UU KUP Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan utang pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang s ampai dengan Putusan Banding diterbitkan Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan
  • 107. IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : Keberatan/Banding/PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1) UU KUP selama pajak ymh dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK tanggal penerbitan surat ketetapan pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK
  • 108. IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1a) UU KUP menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak Tanggal penerbitan surat ketetapan pajak STP tgl pembayaran yg menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak
  • 109.
  • 110. TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 27 A ayat (3) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 195/PMK.03/2007
  • 111.
  • 112. KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
  • 113. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
  • 114.
  • 115.
  • 116. PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN Pasal 28 ayat (8) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
  • 117.
  • 118. PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN D I H A P U S Pasal 28 AYAT (10) UU KUP
  • 119. KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal
  • 120. BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2009
  • 121.
  • 122. WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP
  • 123. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
  • 124. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan Pasal 29 ayat (3), (3a) & (3b) UU KUP Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan Dalam hal WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • 125. KEWAJIBAN MERAHASIAKAN UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN Pasal 29 ayat (4) UU KUP
  • 126.
  • 127. TATACARA PENYEGELAN Pasal 30 ayat (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008
  • 128. TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 DESEMBER 2007 Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
  • 129. KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI Pasal 31 ayat (3) UU KUP a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan SEHINGGA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DILAKUKAN SECARA JABATAN Dirjen Pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
  • 130. WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan f. e. d. c. b. a. Wali atau pengampunya Anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya Warisan belum terbagi Likuidator Badan dalam likuidasi Orang/badan yg ditugasi utk melakukan pemberesan Badan dalam pembubaran Kurator Badan yang dinyatakan pailit Pengurus Badan Wakil Wajib Pajak
  • 131. Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab Pasal 32 ayat (2) UU KUP
  • 132. ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban KUASA Diatur dengan Peraturan Menkeu PERATURAN MENKEU NO. 22/PMK.03/2008
  • 133. TANGGUNG JAWAB RENTENG Pasal 33 UU KUP D I H A P U S
  • 134. RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain Pasal 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepenting- an negara untuk peme- riksaan perkara pidana/ perdata atas permin- taan hakim dengan izin tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pihak lain yg di tetapkan MenKeu Kep. Menkeu 539/KMK.04/2000
  • 135.
  • 136.
  • 137. TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 35 ayat (3) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.03/2007
  • 138. KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain Pasal 35A UU KUP KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 35 AYAT (2)
  • 139.
  • 140. Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak Permohonan pengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Permohonan pengurangkan atau pembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) UU KUP Permohonan pengurangkan atau pembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar Permohonan membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan Paling banyak 2 kali Paling banyak 1 kali
  • 141. KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Paling lama 6 bulan sejak tgl Surat Permohonan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan Bila dlm waktu 6 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Permohonan WP dianggap dikabulkan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
  • 142. PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan Peraturan Menkeu Peraturan Menkeu No. 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP
  • 143. SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A ayat (1) dan (2) UU KUP P E G A W A I P A J A K Lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Sengaja bertindak di luar kewenangannya Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 144. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (3), (4) dan (5) UU KUP P E G A W A I P A J A K Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  • 145. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK Pasal 36B ayat (1), (2) dan (3) UU KUP Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Diatur Dengan Peraturan Menkeu Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik Peraturan Menkeu No. 1/PM.3/2007 Tentang Kode Etik Pegawai DJP Peraturan Menkeu No. 72/PMK.01/2007 Tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
  • 146. KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN Pasal 36C UU KUP MENTERI KEUANGAN MEMBENTUK KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Peraturan Menkeu No. 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan
  • 147. PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF Pasal 36D UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DITETAPKAN MELALUI APBN dapat diberi INSENTIF atas dasar pencapaian kinerja tertentu TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
  • 148. SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (66/PMK.03/2008 Jo 12/PMK.03/2009) MENGAKIBATKAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR DILAKUKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
  • 149. SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP PALING LAMA 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIPEROLEH NPWP TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar
  • 150.
  • 151.
  • 152. TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN   ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) DITAMBAHKAN 1 (SATU) KALI MENJADI 2 (DUA) KALI SANKSI PIDANA Pasal 39 ayat (2) UU KUP berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
  • 153.
  • 154.
  • 155.
  • 156.
  • 157.
  • 158. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 37A ayat (2) UU KUP DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SEBELUM DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Depkeu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menkeu (202/PMK.03/2007) BERDASARKAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum TIPIKOR
  • 159. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana yang berlaku. penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain
  • 160. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 31 UU KUP
  • 161. Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f. Meminta bantuan tenaga ahli h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 162. PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI UU HUKUM ACARA PIDANA Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS
  • 163.
  • 164. KETENTUAN PERALIHAN Pasal II UU KUP Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Kecuali daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013 UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2008

Editor's Notes

  1. pali
  2. pali
  3. pali