Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

•Transferir como PPT, PDF•

11 gostaram•6,406 visualizações

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.

Governo e ONGs

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Paparan PMK SBM TA 2022.pptxAnggra8

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan

Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin

Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh

Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo

Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany

Materi sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara

Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar

Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq

Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahpublicprocurementinstitute

Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa

Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Nurul Angreliany

Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASBappeda Kabupaten Subang

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo

Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungbh4ja

14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan

Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Massaputro Delly TP

Mais procurados (20)

Paparan PMK SBM TA 2022.pptx

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015

Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...

Materi sosialisasi dak 2022

Proses penyusunan renstra skpd

Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan

Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)

Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4

Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)

Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung

14. inspektorat-materi-pengawasan-desa

Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1

Mais de Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)Massaputro Delly TP

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP

Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP

Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP

Mais de Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Indonesia: Doing Business Report 2018

Indonesia: Doing Business Report 2017

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...

Último

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305