SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 9
panduan praktis
Sistem
Rujukan
Berjenjang
04
02  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan
mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan
Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat
dapat memahami hak dan
kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan
dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku
panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan
berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang
menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan
regulasi terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
04  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  05
I Definisi Dan Ketentuan Umum
A.	Definisi
Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab
pelayanan kesehatan secara timbal balik baik
vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan
oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi
kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan.
Peserta
Emergency
Faskes Primer
Rujuk/
Rujuk Balik
Alur Pelayanan Kesehatan
BPJS Kesehatan
Branch Office
Rumah Sakit
Klaim
Daftar Isi
I Definisi Dan Ketentuan Umum  05
II Tata Cara Pelaksanaan System
Rujukan Berjenjang
 10
III Forum Komunikasi Antar
Fasilitas Kesehatan
 14
IV Pembinaan Dan Pengawasan
Sistem Rujukan Berjenjang
 15
V Hal Yang Perlu Diperhatikan
Dalam Sistem Rujukan
Berjenjang
 16
06  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  07
B.	 Ketentuan Umum
1.	 Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3
(tiga) tingkatan yaitu:
a.	 Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.	 Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c.	 Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
2.	Pelayanan kesehatan tingkat pertama
merupakan pelayanan kesehatan dasar yang
diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat
pertama.
3.	 Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan
pelayanan kesehatan spesialistik yang
dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis yang menggunakan pengetahuan dan
teknologi kesehatan spesialistik.
4.	 Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan
pelayanan kesehatan sub spesialistik yang
dilakukan oleh dokter sub spesialis atau
dokter gigi sub spesialis yang menggunakan
pengetahuan dan teknologi kesehatan sub
spesialistik.
5.	Dalam menjalankan pelayanan kesehatan,
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat
lanjutan wajib melakukan sistem rujukan
dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku
6.	Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan
yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat
dimasukkan dalam kategori pelayanan yang
tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak
dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
7.	Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan
sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan
melakukan recredentialing terhadap kinerja
fasilitas kesehatan tersebut dan dapat
berdampak pada kelanjutan kerjasama
8.	Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara
horizontal maupun vertikal.
9.	Rujukan horizontal adalah rujukan yang
dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam
satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat
memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan
fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang
sifatnya sementara atau menetap.
08  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  09
10.	Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan
antar pelayanan kesehatan yang berbeda
tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat
pelayanan yang lebih rendah ke tingkat
pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
11.	Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang
lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih
tinggi dilakukan apabila:
a.	 pasien membutuhkan pelayanan kesehatan
spesialistik atau subspesialistik;
b.	 perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/
atau ketenagaan.
12.	Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang
lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih
rendah dilakukan apabila :
a.	permasalahan kesehatan pasien dapat
ditangani oleh tingkatan pelayanan
kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan
kompetensi dan kewenangannya;
b.	kompetensi dan kewenangan pelayanan
tingkat pertama atau kedua lebih baik
dalam menangani pasien tersebut;
c.	 pasien membutuhkan pelayanan lanjutan
yang dapat ditangani oleh tingkatan
pelayanan kesehatan yang lebih rendah
dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan
pelayanan jangka panjang; dan/atau
d.	 perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan sarana, prasarana,
peralatan dan/atau ketenagaan.
Pelayanan kesehatan sub
spesialistik oleh dokter sub
spesialis di Faskes tingkat
lanjutan
Pelayanan kesehatan
spesialistik oleh dokter
sub spesialis di Faskes
tingkat lanjutan
Pelayanan kesehatan
dasar oleh Faskes
tingkat Pertama
Kasus yang sudah
ditegakkan diagnosis
& rencana terapi,
merupakan pelayanan
berulang dan hanya
tersedia di faskes
primer
Tingkat
Ketiga
Tingkat Kedua
Tingkat Pertama
Sistem Rujukan Berjenjang
10  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  11
II
Tata Cara Pelaksanaan System
Rujukan Berjenjang
1.	 Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan
secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu:
a.	Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat
pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat
pertama
b.	Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh
spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas
kesehatan tingkat kedua
c.	 Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes
sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan
dari faskes primer.
d.	 Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes
tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari
faskes sekunder dan faskes primer.
2.	 Pelayanan kesehatan di faskes primer yang dapat
dirujuk langsung ke faskes tersier hanya untuk
kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan
rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang
dan hanya tersedia di faskes tersier.
12  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  13
3.	Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat
dikecualikan dalam kondisi:
a.	 terjadi keadaan gawat darurat;
Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan
yang berlaku
b.	bencana;
Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan atau Pemerintah Daerah
c.	 kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana
terapinya dan terapi tersebut hanya dapat
dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan
d.	 pertimbangan geografis; dan
e.	 pertimbangan ketersediaan fasilitas
4.	 Pelayanan oleh bidan dan perawat
a.	 Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat
dapat memberikan pelayanan kesehatan
tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b.	Bidan dan perawat hanya dapat melakukan
rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi
pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali
dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan
permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi
di luar kompetensi dokter dan/atau dokter gigi
pemberipelayanan kesehatan tingkat pertama
5.	 Rujukan Parsial
a.	 Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau
spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan
lain dalam rangka menegakkan diagnosis
atau pemberian terapi, yang merupakan satu
rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut.
b.	 Rujukan parsial dapat berupa:
1)	pengiriman pasien untuk dilakukan
pemeriksaan penunjang atau tindakan
2)	pengiriman spesimen untuk pemeriksaan
penunjang
c.	 Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan
parsial, maka penjaminan pasien dilakukan
oleh fasilitas kesehatan perujuk.
14  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang  15
III
Forum Komunikasi Antar
Fasilitas Kesehatan
1.	 Untuk dapat mengoptimalisasikan sistem rujukan
berjenjang, maka perlu dibentuk forum komunikasi
antar Fasilitas Kesehatan baik faskes yang setingkat
maupun antar tingkatan faskes, hal ini bertujuan
agar fasilitas kesehatan tersebut dapat melakukan
koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan
menggunakan sarana komunikasi yang tersedia
agar:
a.	Faskes perujuk mendapatkan informasi
mengenai ketersediaan sarana dan prasarana
serta kompetensi dan ketersediaan tenaga
kesehatan serta dapat memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien
sesuai dengan kebutuhan medis.
b.	 Faskes tujuan rujukan mendapatkan informasi
secara dini terhadap kondisi pasien sehingga
dapat mempersiapkan dan menyediakan
perawatan sesuai dengan kebutuhan medis.
2.	Forum Komunikasi antar Faskes dibentuk oleh
masing-masing Kantor Cabang BPJS Kesehatan
sesuai dengan wilayah kerjanya dengan menunjuk
Person In charge (PIC) dari masing-masing Faskes.
Tugas PIC Faskes adalah menyediakan informasi
yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan rujukan
IV
Pembinaan Dan Pengawasan
Sistem Rujukan Berjenjang
1.	Ka Dinkes Kab/Kota dan organisasi profesi
bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan
tingkat pertama.
2.	Ka Dinkes provinsi dan organisasi profesi
bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan
tingkat kedua.
3.	 Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan
tingkat ketiga.
16  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
V
HalYang Perlu Diperhatikan
Dalam Sistem Rujukan
Berjenjang
1.	Apakah pasien yang tidak mengikuti rujukan
berjenjang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan?
Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan
yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat
dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak
sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, kecuali dalam
kondisi tertentu yaitu kondisi gawat darurat,
bencana, kekhususan permasalahan pasien,
pertimbangan geografis, dan pertimbangan
ketersediaan fasilitas.
2.	Untuk pasien di perbatasan, apakah
diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas
kabupaten?
Jika atas pertimbangan geografis dan keselamatan
pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan
rujukandalamsatukabupaten,makadiperbolehkan
rujukan lintas kabupaten.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanWiandhariEsaBBPKCilo
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasZakiah dr
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
 
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)Aguz Setiawan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
 
Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Erwin santosa
 
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitGafar Hartatiyanto
 
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BTri Ananto
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaNazila Hana
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsditjenyankes
 
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptxICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptxPatenPisan1
 
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas Geri Sugiran Abdul Sukur
 

Mais procurados (20)

Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
 
Buku pedoman rekam medis
Buku pedoman rekam medisBuku pedoman rekam medis
Buku pedoman rekam medis
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
 
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
 
Koding INA-CBG
Koding INA-CBGKoding INA-CBG
Koding INA-CBG
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
 
Simpus
SimpusSimpus
Simpus
 
Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )
 
Pedoman pelaporan
Pedoman pelaporanPedoman pelaporan
Pedoman pelaporan
 
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
 
Makalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmasMakalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmas
 
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
 
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
 
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGsPeran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
Peran Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam mencapai tujuan SDGs
 
Standar pelayanan minimal_rumah_sakit
Standar pelayanan minimal_rumah_sakitStandar pelayanan minimal_rumah_sakit
Standar pelayanan minimal_rumah_sakit
 
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptxICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
 
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan e-puskesmas
 

Destaque

Makalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesia
Makalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesiaMakalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesia
Makalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesiaevinurmiftahuljannah
 
Konsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem RujukanKonsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem Rujukanpjj_kemenkes
 
Konsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem RujukanKonsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem Rujukanpjj_kemenkes
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
 
Langkah langkah dalam logika klinis
Langkah langkah dalam logika klinisLangkah langkah dalam logika klinis
Langkah langkah dalam logika klinisEGC MEDICALPUBLISHER
 
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...Carwoto Sa'an
 
Buku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNA
Buku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNABuku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNA
Buku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNAOperator Warnet Vast Raha
 
Permenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinik
Permenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinikPermenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinik
Permenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinikIrman Gapur
 
Sistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokSistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokZakiah dr
 
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatalmartaagustinasirait
 
Kb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatal
Kb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatalKb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatal
Kb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatalpjj_kemenkes
 
Kb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternal
Kb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternalKb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternal
Kb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternalpjj_kemenkes
 
02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatal02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatalJoni Iswanto
 
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
Alur  pendaftaran pasien rawat jalanAlur  pendaftaran pasien rawat jalan
Alur pendaftaran pasien rawat jalanNindra Ayu
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis Ira Muchaji
 

Destaque (18)

Makalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesia
Makalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesiaMakalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesia
Makalah sistem sistem rujukan pelayanan di indonesia
 
Sistem rujukan
Sistem rujukanSistem rujukan
Sistem rujukan
 
Konsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem RujukanKonsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem Rujukan
 
Konsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem RujukanKonsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem Rujukan
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
 
Langkah langkah dalam logika klinis
Langkah langkah dalam logika klinisLangkah langkah dalam logika klinis
Langkah langkah dalam logika klinis
 
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JEJARING RUJUKAN KEGAWATDARURA...
 
Sistem rujukan
Sistem rujukanSistem rujukan
Sistem rujukan
 
Buku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNA
Buku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNABuku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNA
Buku panduan-praktek-pemenuhan-kebutuhan-dasar-manusia AKPER PEMKAB MUNA
 
Permenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinik
Permenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinikPermenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinik
Permenkes no 9 tahun 2014 tetantang klinik
 
Sistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depokSistem rujukan di kota depok
Sistem rujukan di kota depok
 
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
 
Kb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatal
Kb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatalKb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatal
Kb 1 konsep dasar kegawatdaruratan maternal neonatal
 
Kb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternal
Kb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternalKb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternal
Kb 2 rujukan kasus kegawatdaruratan maternal
 
02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatal02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatal
 
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
Alur  pendaftaran pasien rawat jalanAlur  pendaftaran pasien rawat jalan
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
 

Semelhante a Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang

Panduan kesehatan
Panduan kesehatanPanduan kesehatan
Panduan kesehatanHety Byan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanLayboement
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanMbah Lanang
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
 
Gawat darurat menurut bpjs
Gawat darurat menurut bpjsGawat darurat menurut bpjs
Gawat darurat menurut bpjsIda Susanti
 
8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt
8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt
8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.pptraenose
 
Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2
Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2
Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2Ahmad Muhtar
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBPJS Kesehatan RI
 
Materi Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.pptMateri Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.pptYanmedMedan
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docxIlhamWahyudi90
 
Panduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsPanduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsEkaMeliyanti
 
Panduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsPanduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsEkaMeliyanti
 

Semelhante a Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang (20)

Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balikSeri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
 
Panduan kesehatan
Panduan kesehatanPanduan kesehatan
Panduan kesehatan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medisSeri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
 
Gawat darurat menurut bpjs
Gawat darurat menurut bpjsGawat darurat menurut bpjs
Gawat darurat menurut bpjs
 
8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt
8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt
8._SISTEM_RUJUKAN_PELAYANAN_KESEHATAN_.ppt
 
Faskes.pptx
Faskes.pptxFaskes.pptx
Faskes.pptx
 
Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2
Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2
Pmk no. 001 th 2012 ttg sistem rujukan yankes perorangan 2
 
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper conceptSeri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
 
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulanSeri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
 
Materi Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.pptMateri Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.ppt
 
Modul 8 kb 2
Modul 8 kb 2Modul 8 kb 2
Modul 8 kb 2
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
 
Panduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsPanduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rs
 
Panduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rsPanduan akses ke pelayanan rs
Panduan akses ke pelayanan rs
 
Bab 3 UKP.pptx
Bab 3 UKP.pptxBab 3 UKP.pptx
Bab 3 UKP.pptx
 

Mais de BPJS Kesehatan RI

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001BPJS Kesehatan RI
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan RI
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpBPJS Kesehatan RI
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungBPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBPJS Kesehatan RI
 

Mais de BPJS Kesehatan RI (20)

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
 

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang

  • 2. 02  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  03 Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru. Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
  • 3. 04  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  05 I Definisi Dan Ketentuan Umum A. Definisi Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan. Peserta Emergency Faskes Primer Rujuk/ Rujuk Balik Alur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Branch Office Rumah Sakit Klaim Daftar Isi I Definisi Dan Ketentuan Umum  05 II Tata Cara Pelaksanaan System Rujukan Berjenjang  10 III Forum Komunikasi Antar Fasilitas Kesehatan  14 IV Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Rujukan Berjenjang  15 V Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Sistem Rujukan Berjenjang  16
  • 4. 06  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  07 B. Ketentuan Umum 1. Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 2. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. 4. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. 5. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem rujukan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku 6. Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. 7. Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan melakukan recredentialing terhadap kinerja fasilitas kesehatan tersebut dan dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama 8. Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. 9. Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
  • 5. 08  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  09 10. Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. 11. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila: a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik; b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan. 12. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila : a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya; b. kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau d. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan. Pelayanan kesehatan sub spesialistik oleh dokter sub spesialis di Faskes tingkat lanjutan Pelayanan kesehatan spesialistik oleh dokter sub spesialis di Faskes tingkat lanjutan Pelayanan kesehatan dasar oleh Faskes tingkat Pertama Kasus yang sudah ditegakkan diagnosis & rencana terapi, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di faskes primer Tingkat Ketiga Tingkat Kedua Tingkat Pertama Sistem Rujukan Berjenjang
  • 6. 10  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  11 II Tata Cara Pelaksanaan System Rujukan Berjenjang 1. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu: a. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes primer. d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer. 2. Pelayanan kesehatan di faskes primer yang dapat dirujuk langsung ke faskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di faskes tersier.
  • 7. 12  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  13 3. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi: a. terjadi keadaan gawat darurat; Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku b. bencana; Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah c. kekhususan permasalahan kesehatan pasien; untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan d. pertimbangan geografis; dan e. pertimbangan ketersediaan fasilitas 4. Pelayanan oleh bidan dan perawat a. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter dan/atau dokter gigi pemberipelayanan kesehatan tingkat pertama 5. Rujukan Parsial a. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut. b. Rujukan parsial dapat berupa: 1) pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan 2) pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang c. Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk.
  • 8. 14  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang panduan praktis | Rujukan Berjenjang  15 III Forum Komunikasi Antar Fasilitas Kesehatan 1. Untuk dapat mengoptimalisasikan sistem rujukan berjenjang, maka perlu dibentuk forum komunikasi antar Fasilitas Kesehatan baik faskes yang setingkat maupun antar tingkatan faskes, hal ini bertujuan agar fasilitas kesehatan tersebut dapat melakukan koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia agar: a. Faskes perujuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan serta dapat memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien sesuai dengan kebutuhan medis. b. Faskes tujuan rujukan mendapatkan informasi secara dini terhadap kondisi pasien sehingga dapat mempersiapkan dan menyediakan perawatan sesuai dengan kebutuhan medis. 2. Forum Komunikasi antar Faskes dibentuk oleh masing-masing Kantor Cabang BPJS Kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya dengan menunjuk Person In charge (PIC) dari masing-masing Faskes. Tugas PIC Faskes adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan rujukan IV Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Rujukan Berjenjang 1. Ka Dinkes Kab/Kota dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. 2. Ka Dinkes provinsi dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua. 3. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
  • 9. 16  panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang V HalYang Perlu Diperhatikan Dalam Sistem Rujukan Berjenjang 1. Apakah pasien yang tidak mengikuti rujukan berjenjang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan? Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi tertentu yaitu kondisi gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. 2. Untuk pasien di perbatasan, apakah diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas kabupaten? Jika atas pertimbangan geografis dan keselamatan pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukandalamsatukabupaten,makadiperbolehkan rujukan lintas kabupaten.