SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
panduan praktis
Pelayanan
Kebidanan &
Neonatal
05
02  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat
akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya
masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya
serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik
dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan
praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan
dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut
situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi
terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
04  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  05
I Definisi
Merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi
proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan,
penanganan perdarahan pasca keguguran dan
pelayanan KB pasca salin serta komplikasi yang terkait
dengan kehamilan, persalinan, nifas dan KB pasca
salin.
Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan
berjenjang berdasarkan rujukan.
II Cakupan Pelayanan
Pelayanan kebidanan dan neonatal adalah:
1.	 Pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal
care (ANC)
Salah satu fungsi terpenting dari perawatan
antenatal adalah untuk memberikan saran dan
informasi pada seorang wanita mengenai tempat
kelahiran yang tepat sesuai dengan kondisi
dan status kesehatannya. Perawatan antenatal
juga merupakan suatu kesempatan untuk
Daftar Isi
I Definisi  05
II Cakupan Pelayanan  05
III Biaya Pelayanan Kebidanan
Dan Neonatal
 08
IV Biaya Pelayanan Kebidanan
Dan Neonatal
 09
V Prosedur Pelayanan  22
VI Frequently Asked Questions  23
VII Daftar Istilah  24
06  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  07
menginformasikan kepada para wanita mengenai
tanda – tanda bahaya dan gejala yang memerlukan
bantuan segera dari petugas kesehatan (WHO).
Tujuan Antenatal Care (ANC) adalah untuk menjaga
agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya,
persalinan dan nifas dengan baik dan selamat,
serta menghasilkan bayi yang sehat (Depkes RI)
sehingga mengurangi angka kematian ibu dan
angka kematian bayi dari suatu proses persalinan.
Pemeriksaan antenatal juga memberikan manfaat
bagi ibu dan janin, antara lain:
a.	 Bagi ibu
1.	Mengurangi dan menegakkan secara dini
komplikasi kehamilan dan mengobati
secara dini komplikasi yang mempengaruhi
kehamilan.
2.	Mempertahankan dan meningkatkan
kesehatan mental dan fisik ibu hamil dalam
menghadapi persalinan.
3.	Meningkatkan kesehatan ibu setelah
persalinan dan untuk dapat memberikan
ASI.
4.	Memberikan konseling dalam memilih
metode kontrasepsi (Manuaba, 1999).
b.	 Bagi janin
Manfaat untuk janin adalah memelihara
kesehatan ibu sehingga mengurangi persalinan
prematur, berat badan lahir rendah, juga
meningkatkan kesehatan bayi sebagai titik
awal kualitas sumber daya manusia (Manuaba,
1999).
2.	persalinan,
3.	 pemeriksaan bayi baru lahir
4.	 pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care
(PNC)
Pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca persalinan
sangat penting untuk memastikan kesehatan dan
keselamatan bayi dan ibu, terutama pada masa
nifas awal yaitu setelah kelahiran bayi dan selama
7 (tujuh) hari pertama setelah melahirkan. Namun
demikian, sepanjang periode nifas yaitu setelah
melahirkan hingga 28 hari setelah kelahiran adalah
masa-masa risiko tinggi. Kematian bayi lahir hidup
dalam masa 28 hari sejak kelahiran yang dikenal
08  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  09
sebagai tingkat kematian neonatal (neonatal
mortality rate) dilaporkan terjadi di seluruh dunia.
Begitu juga dengan kematian ibu karena komplikasi
pasca persalinan cukup tinggi.
Tujuan pemeriksaan pasca persalinan (PNC) adalah:
a.	 Menjaga kesehatan ibu dan bayinya
b.	Melaksanakan skrining yang komprehensif,
mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk
bila terjadi komplikasi pada ibu maupun
bayinya
c.	Memberikan pendidikan kesehatan tentang
perawatan kesehatan diri, nutrisi, menyusui,
pemberian imunisasi kepada bayinya dan
perawatan bayi sehat.
5.	 pelayanan KB
III
Biaya Pelayanan Kebidanan
Dan Neonatal
Pelayanan Kebidanan dan Neonatal oleh:
1.	 Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktik
perorangan beserta jejaringnya (Pustu, Polindes/
Poskesdes, Bidan desa/Bidan praktik Mandiri)
2.	 Bidan Praktik Mandiri yang menjadi jejaring faskes
tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan dan Bidan Praktik Mandiri pada daerah
tidak ada faskes (Berdasarkan SK Kepala Dinas
Kesehatan Kab/Kota setempat)
3.	 Rumah Sakit/Klinik yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan
IV
Biaya Pelayanan Kebidanan
Dan Neonatal
1.	Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan
Pemeriksaan Pasca Melahirkan (PNC)
a.	 Pelayanan ANC dan PNC di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D
Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan
yang setara):
1)	 Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan di dalam
gedung atau menggunakan sarana Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas,
RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau
10  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  11
fasilitas kesehatan yang setara) maka
pembayarannya sudah termasuk dalam
kapitasi.
2)	 Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan jejaring
di luar gedung atau tidak menggunakan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik
pratama, atau fasilitas kesehatan yang
setara) maka pembayarannya ditagihkan per
tindakan (fee for service) dan penagihannya
melalui faske stingkat pertamanya.
Maksimal kunjungan ANC dan PNC yang
bisa ditagihkan secara fee for service adalah
masing-masing sebanyak 4 (empat) kali.
Kunjungan lebih dari 4 (empat) kali tidak
bisa ditagihkan kepada BPJS Kesehatan
secara fee for service, tetapi termasuk
dalam biaya kapitasi.
Pemeriksaan ANC dan PNC yang
dapat ditagihkan secara fee for
service kepada BPJS Kesehatan
masing-masing maksimal 4 (empat)
kali. Kunjungan lebih dari 4 kali
tidak dapat ditagihkan secara fee for
service, tetapi termasuk dalam biaya
kapitasi
b.	Pelayanan ANC dan PNC di dokter praktek
tingkat pertama yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan.
1)	 Pelayanan ANC dan PNC oleh dokter praktek
tingkat pertama yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan maka pembayarannya
sudah termasuk dalam kapitasi
2)	Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan
jejaring dokter praktek tingkat pertama
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
maka pembayarannya adalah fee for service
dan penagihannya melalui faskes tingkat
pertamanya.
12  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  13
ANC,PNC,
PelayananKB
KAPITASI
BIDAN
JEJARING
FEEFOR
SERVICE
Puskesmas,klinik,RS
Pratama
c.	 Pemeriksaan ANC dan PNC di fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjutan
Pada kondisi kehamilan normal ANC harus
dilakukan di faskes tingkat pertama. ANC di
tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai
indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes
tingkat pertama.
Pemeriksaan ANC dan PNC
dilakukan di tempat yang sama,
kecuali dalam keadaan darurat.
Tujuannya untuk keteraturan
pencatatan partograf, monitoring
perkembangan kehamilan dan
memudahkan administrasi klaim
kepada BPJS Kesehatan
14  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  15
2.	Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di
Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan
a.	 Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
No Jenis Pelayanan Tarif (Rp)
1 Persalinan Pervaginam Normal 600.000
2 Penanganan perdarahan
paska keguguran, persalinan
pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar
750.000
3 Pelayanan tindakan paska
persalinan (mis. placenta
manual)
175.000
4 Pelayanan pra rujukan pada
komplikasi kebidanan dan
neonatal
125.000
1)	Besaran tarif persalinan merupakan tarif
paket termasuk akomodasi ibu/bayi dan
perawatan bayi. Pasien tidak boleh ditarik
iur biaya.
2)	 Besaran tarif paket termasuk akomodasi ibu/
bayi dan/atau perawatan bayi sebagaimana
point 1 adalah:
a)	 Persalinan per vaginam normal
b)	 Persalinan per vaginam dengan tindakan
emergensi dasar.
Tarif persalinan merupakan tarif
paket termasuk akomodasi ibu/bayi
dan perawatan bayi. Pasien tidak
boleh ditarik iur biaya.
3)	Pengajuan klaim persalinan di Faskes
tingkat pertama dapat dilakukan oleh
Faskes tingkat pertama yang memberikan
pelayanan (Puskesmas/Puskesmas PONED/
Klinik/Dokter praktek perorangan dengan
jejaring).
16  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  17
4)	Jejaring Faskes tingkat pertama berupa
Polindes/Poskesdes dan bidan desa/praktik
mandiri mengajukan tagihan melalui Faskes
induknya.
5)	Kecuali pada daerah tidak ada Faskes
tingkat pertama (ditetapkan melalui
SK Kepala Dinas Kesehatan setempat),
maka bidan desa/bidan praktik mandiri
dapat menjadi faskes tingkat pertama
yang bekerjasama langsung dengan BPJS
Kesehatan dan mengajukan klaim langsung
ke BPJS Kesehatan
Penagihan klaim kebidanan dan
neonatal dilakukan oleh fasilitas
kesehatan. Pasien tidak boleh
ditarik bayar dan tidak ada klaim
perorangan dari Peserta ke BPJS
Kesehatan
b.	Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
1)	 Persalinan normal diutamakan dilakukan di
faskes tingkat pertama
2)	Penjaminan persalinan normal di faskes
rujukan tingkat lanjutan hanya dapat
dilakukan dalam kondisi gawat darurat
3)	Yang dimaksud kondisi gawat darurat
di atas adalah perdarahan, kejang pada
kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin
dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu
dan bayinya
4)	Biaya pelayanan kesehatan, termasuk
pelayanan kebidanan dan persalinan sesuai
dengan tarif INA CBGs yang ditentukan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5)	 Pada kasus persalinan normal pervaginam
dengan berat badan lahir bayi normal/sehat
(tidak ada masalah medis), maka:
a)	Untuk pelayanan perawatan bayinya
sudah termasuk ke dalam paket
persalinan ibu sehingga tidakperlu
18  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  19
dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
tersendiri.
b)	Bagi peserta Pekerja Penerima Upah
pada persalinan anak 1 sampai dengan
3, setelah kelahiran anaknya, orang
tua harus segera melapor ke Kantor
Cabang/Kantor Operasional Kabupaten
BPJS Kesehatan untuk mengurus
kartu peserta BPJS Kesehatan dengan
membawa Surat Keterangan Lahir atau
Surat Akte Kelahiran.
c)	 Proses pendaftaran bayi menjadi peserta
BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan
penambahan anggota keluarga yang
berlaku.
6)	 Pada kasus persalinan pervaginam normal
atau dengan penyulit, ataupun persalinan
operasi pembedahan caesaria, bayi dengan
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan/
atau bayi tidak sehat (mempunyai masalah
medis), maka untuk perawatan bayinya
dibuatkan SEP tersendiri.
a)	Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja
Penerima Upah anak ke-1 sampai
dengan ke-3
-	 Perawatan bayinya dapat langsung
dijamin oleh BPJS Kesehatan dan
diterbitkan SEP tersendiri.
-	 Segera setelah bayi lahir, orang tua
melapor ke Kantor Cabang atau
Kantor Operasional Kabupaten BPJS
Kesehatan untuk dapat diberikan
identitas nomor kartu peserta
(kartu peserta tidak dicetak) dengan
melampirkan Surat Keterangan
Kelahiran. Nama yang digunakan
untuk entry dalam masterfile
kepesertaan adalah Bayi Ny......
(nama ibunya).
-	 Identitas nomor kartu peserta ini
berlaku maksimal 3 (tiga) bulan.
-	 Orang tua bayi harus kembali ke
Kantor Cabang BPJS Kesehatan
untuk mengurus kartu kepesertaan
20  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  21
bayinya dengan melampirkan
salinan Akte Kelahiran atau Surat
Keterangan Lahir atau Kartu
Keluarga dalam waktu maksimal
3 bulan (sesuai dengan ketentuan
penambahan anggota keluarga yang
berlaku).
-	Apabila setelah 3 bulan kartu
BPJS Kesehatan bayi belum diurus
maka penjaminan untuk bayinya
akan dihentikan sementara sampai
dilakukan pengurusan kartu.
b)	Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja
Penerima Upah anak ke-4 dan
seterusnya, Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja (diluar Penerima
Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan
dan Veteran), untuk semua persalinan
dengan kondisi bayi mempunyai
masalah medis, maka:
-	 Orang tua bayi diminta segera
mendaftarkan bayi tersebut sebagai
peserta BPJS Kesehatan termasuk
pembayaran iuran dan selanjutnya
melapor ke petugas BPJS Center
untuk diterbitkan SEP. Proses
tersebut harus dilakukan dalam
waktu maksimal 7 (tujuh) hari
kalender sejak kelahirannya atau
sebelum pulang apabila bayi dirawat
kurang dari 7 hari.
-	Apabila pengurusan kepesertaan
dan penerbitan SEP dilakukan pada
hari ke-8 dan seterusnya atau setelah
pulang, maka biaya pelayanan
kesehatan bayi tidak dijamin BPJS
Kesehatan.
Persalinan merupakan benefit
bagi peserta BPJS Kesehatan tanpa
pembatasan jumlah kehamilan/
persalinan.
22  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  23
V Prosedur Pelayanan
1.	 Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Membawa identitas
peserta BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat I
tempat terdaftar
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama memberikan surat rujukan
Membawa identitas peserta
BPJS Kesehatan dan surat
rujukan
Mendapatkan Surat Elijibilitas
Peserta (SEP) di Rumah Sakit
mendapatkan pelayanan
kesehatanSelesai
2.	 Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Membawa identitas
peserta BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat I
tempat terdaftar
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama memberikan surat rujukan
Membawa identitas peserta
BPJS Kesehatan dan surat
rujukan
Mendapatkan Surat Elijibilitas
Peserta (SEP) di Rumah Sakit
mendapatkan pelayanan
kesehatanSelesai
VI Frequently Asked Questions
1.	Dimana saya bisa memeriksakan kehamilan
saya?
Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama tempat terdaftar yang
tertera di kartu identitas peserta BPJS Kesehatan
atau jejaringnya.
Fasilitas kesehatan
tempat terdaftar
3.	Apakah pemeriksaan kehamilan saya di
Rumah Sakit dijamin BPJS Kesehatan?
Pemeriksaan kehamilan di Rumah Sakit hanya
dijamin oleh BPJS Kesehatan jika dirujuk oleh
fasilitas kesehatan tingkat pertama karena adanya
24  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  25
masalah medis pada ibu/janin yang tidak bisa
ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama
tersebut.
VII Daftar Istilah
1.	 Fee for service adalah sistem pembayaran
pelayanan kesehatan dimana biaya pelayanan
kesehatan dibayar per tindakan/item.
Contohnya: Jika biaya pemeriksaan kehamilan
(ANC) sebesar Rp 25.000 per tindakan, maka
bidan jejaring akan dibayar sebesar Rp 25.000
per pelayanan pemeriksaan kehamilan yang
telah diberikannya kepada seorang peserta BPJS
Kesehatan.
2.	Sistem pembayaran Kapitasi adalah sistem
pembayaran pelayanan kesehatan dimana biaya
pelayanan kesehatan dibayar per kurun waktu
tertentu berdasarkan jumlah orang yang terdaftar
di fasilitas kesehatan itu.
Contohnya: Puskesmas Madapangga memiliki
jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar
sebanyak 10.000 orang dimana tiap orang yang
terdaftar dibayar kapitasi Rp 6.000 per orang per
bulan. Maka biaya pelayanan kesehatan untuk
peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Madapangga
adalah 10.000 orang x Rp 6.000 = Rp 60.000.000
per bulan. Biaya tersebut dibayarkan oleh BPJS
Kesehatan tanpa memperhitungkan berapa orang
yang sakit di Puskesmas Madapangga.
3.	 INA CBG’s adalah sistem pembayaran pelayanan
kesehatan dimana besaran tarif paket layanan
didasarkan kepada pengelompokan diagnosis
penyakit dan tingkat keparahannya.
4.	ANC atau antenatal care adalah pemeriksaan
kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa
keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti
dengan upaya koreksi terhadap kegawatan yang
ditemukan
5.	 PNC atau postnatal care adalah pemeriksaan ibu
dan bayi setelah persalinan dan selama masa
nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta
menangani komplikasi jika terjadi.
6.	Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah bukti
keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas
26  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal
kesehatan yang menyatakan bahwa seseorang
adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak
mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan
tersebut.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakat
pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakatpencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakat
pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakatHenni Yunira Yunirani
 
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Al-Ikhlas14
 
2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb
2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb
2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akbFirman Dariyansyah
 
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatalmartaagustinasirait
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidananSiti Maimun
 
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kiaYulia Dwijayanti
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasZakiah dr
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
TUGAS DAN WEWENANG BIDAN
TUGAS DAN WEWENANG BIDANTUGAS DAN WEWENANG BIDAN
TUGAS DAN WEWENANG BIDANrisdiana21
 
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
 
02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatal02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatalJoni Iswanto
 
Contoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitasContoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitasNs.Heri Saputro
 
Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas pjj_kemenkes
 

Mais procurados (20)

pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakat
pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakatpencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakat
pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan masyarakat
 
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
Isu etik, moral dan pengambilan keputusan dalam k.3.
 
Primary health-care
Primary health-carePrimary health-care
Primary health-care
 
2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb
2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb
2 3-2-1-upaya-penurunan-aki-dan-akb
 
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
 
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
(1)prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan
 
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
 
4. metode pendokumentasian
4. metode pendokumentasian4. metode pendokumentasian
4. metode pendokumentasian
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
 
TUGAS DAN WEWENANG BIDAN
TUGAS DAN WEWENANG BIDANTUGAS DAN WEWENANG BIDAN
TUGAS DAN WEWENANG BIDAN
 
Buku KIA 2015
Buku KIA 2015Buku KIA 2015
Buku KIA 2015
 
Mekanisme Pencatatan & pelaporan KB
Mekanisme Pencatatan & pelaporan KBMekanisme Pencatatan & pelaporan KB
Mekanisme Pencatatan & pelaporan KB
 
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...
 
02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatal02 sistem rujukan maternal & neonatal
02 sistem rujukan maternal & neonatal
 
Contoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitasContoh laporan komunitas
Contoh laporan komunitas
 
Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Situasi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas
 
Pedoman PWS KIA
Pedoman PWS KIAPedoman PWS KIA
Pedoman PWS KIA
 

Destaque

Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukanKumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukanAmirullah Latarissa
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...BPJS Kesehatan RI
 

Destaque (7)

Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukanKumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
Kumpulan kode icd10 yang paling sering di temukan
 
Kode pintar icd 10
Kode pintar icd 10Kode pintar icd 10
Kode pintar icd 10
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
 

Semelhante a Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptx
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptxPeningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptx
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptxUmarDhani7
 
MTBS dan Sistem Rujukan.ppt
MTBS dan Sistem Rujukan.pptMTBS dan Sistem Rujukan.ppt
MTBS dan Sistem Rujukan.pptDitaDamayanti17
 
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanModul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanUwes Chaeruman
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
 
4349-202207110004.pptx
4349-202207110004.pptx4349-202207110004.pptx
4349-202207110004.pptxMeraMarhamah
 
SISTEM_RUJUKAN.pptx
SISTEM_RUJUKAN.pptxSISTEM_RUJUKAN.pptx
SISTEM_RUJUKAN.pptxkamalia23
 
Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA
Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA
Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Sistem rujukan (1)
Sistem rujukan (1)Sistem rujukan (1)
Sistem rujukan (1)ELLY SALIM
 
PERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptx
PERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptxPERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptx
PERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptxGithaAndriani3
 
Panduan kesehatan
Panduan kesehatanPanduan kesehatan
Panduan kesehatanHety Byan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanLayboement
 
PPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptx
PPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptxPPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptx
PPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptxPenyuluhKBDawar
 
Kb 4 peningkatan pelayanan ibu nifas
Kb 4 peningkatan pelayanan ibu nifasKb 4 peningkatan pelayanan ibu nifas
Kb 4 peningkatan pelayanan ibu nifaspjj_kemenkes
 
020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx
020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx
020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptxUsepYuliana
 
mata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANC
mata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANCmata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANC
mata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANCDianAyu60
 

Semelhante a Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal (20)

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptx
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptxPeningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptx
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan ANC dan PNC.pptx
 
MTBS dan Sistem Rujukan.ppt
MTBS dan Sistem Rujukan.pptMTBS dan Sistem Rujukan.ppt
MTBS dan Sistem Rujukan.ppt
 
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanModul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
Modul 6 kb 1 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
 
4349-202207110004.pptx
4349-202207110004.pptx4349-202207110004.pptx
4349-202207110004.pptx
 
SISTEM_RUJUKAN.pptx
SISTEM_RUJUKAN.pptxSISTEM_RUJUKAN.pptx
SISTEM_RUJUKAN.pptx
 
pedoman ukp krebet.pdf
pedoman ukp krebet.pdfpedoman ukp krebet.pdf
pedoman ukp krebet.pdf
 
Seri bpjs kesehatan skrining kesehatan
Seri bpjs kesehatan skrining kesehatanSeri bpjs kesehatan skrining kesehatan
Seri bpjs kesehatan skrining kesehatan
 
Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA
Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA
Etika pelayanan kebidanan AKBID PARAMATA KAB. MUNA
 
Sistem rujukan (1)
Sistem rujukan (1)Sistem rujukan (1)
Sistem rujukan (1)
 
PERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptx
PERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptxPERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptx
PERAN BIDAN AKSES SEKRINING TORCH.pptx
 
Panduan kesehatan
Panduan kesehatanPanduan kesehatan
Panduan kesehatan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
PPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptx
PPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptxPPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptx
PPT Variabel Terpilih dalam Pemantauan Fase Hamil Pasca Salin.pptx
 
Kb 4 peningkatan pelayanan ibu nifas
Kb 4 peningkatan pelayanan ibu nifasKb 4 peningkatan pelayanan ibu nifas
Kb 4 peningkatan pelayanan ibu nifas
 
Praktik Kebidanan
Praktik KebidananPraktik Kebidanan
Praktik Kebidanan
 
020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx
020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx
020922_Materi_Peran Bidan Dalam Pelkeb_Dr.Yati.pptx
 
Tugas ibu rosminah AKBID PARAMATA RAHA
Tugas ibu rosminah AKBID PARAMATA RAHA Tugas ibu rosminah AKBID PARAMATA RAHA
Tugas ibu rosminah AKBID PARAMATA RAHA
 
PANDUAN PKK
PANDUAN PKKPANDUAN PKK
PANDUAN PKK
 
mata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANC
mata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANCmata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANC
mata kuliah etikolegal ; standar pelayanan kebidanan tentang pemantauan ANC
 

Mais de BPJS Kesehatan RI

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001BPJS Kesehatan RI
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan RI
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpBPJS Kesehatan RI
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungBPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
 

Mais de BPJS Kesehatan RI (20)

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
 

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal

  • 2. 02  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  03 Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru. Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
  • 3. 04  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  05 I Definisi Merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan, penanganan perdarahan pasca keguguran dan pelayanan KB pasca salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas dan KB pasca salin. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. II Cakupan Pelayanan Pelayanan kebidanan dan neonatal adalah: 1. Pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) Salah satu fungsi terpenting dari perawatan antenatal adalah untuk memberikan saran dan informasi pada seorang wanita mengenai tempat kelahiran yang tepat sesuai dengan kondisi dan status kesehatannya. Perawatan antenatal juga merupakan suatu kesempatan untuk Daftar Isi I Definisi  05 II Cakupan Pelayanan  05 III Biaya Pelayanan Kebidanan Dan Neonatal  08 IV Biaya Pelayanan Kebidanan Dan Neonatal  09 V Prosedur Pelayanan  22 VI Frequently Asked Questions  23 VII Daftar Istilah  24
  • 4. 06  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  07 menginformasikan kepada para wanita mengenai tanda – tanda bahaya dan gejala yang memerlukan bantuan segera dari petugas kesehatan (WHO). Tujuan Antenatal Care (ANC) adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat (Depkes RI) sehingga mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari suatu proses persalinan. Pemeriksaan antenatal juga memberikan manfaat bagi ibu dan janin, antara lain: a. Bagi ibu 1. Mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi kehamilan dan mengobati secara dini komplikasi yang mempengaruhi kehamilan. 2. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil dalam menghadapi persalinan. 3. Meningkatkan kesehatan ibu setelah persalinan dan untuk dapat memberikan ASI. 4. Memberikan konseling dalam memilih metode kontrasepsi (Manuaba, 1999). b. Bagi janin Manfaat untuk janin adalah memelihara kesehatan ibu sehingga mengurangi persalinan prematur, berat badan lahir rendah, juga meningkatkan kesehatan bayi sebagai titik awal kualitas sumber daya manusia (Manuaba, 1999). 2. persalinan, 3. pemeriksaan bayi baru lahir 4. pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care (PNC) Pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca persalinan sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi dan ibu, terutama pada masa nifas awal yaitu setelah kelahiran bayi dan selama 7 (tujuh) hari pertama setelah melahirkan. Namun demikian, sepanjang periode nifas yaitu setelah melahirkan hingga 28 hari setelah kelahiran adalah masa-masa risiko tinggi. Kematian bayi lahir hidup dalam masa 28 hari sejak kelahiran yang dikenal
  • 5. 08  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  09 sebagai tingkat kematian neonatal (neonatal mortality rate) dilaporkan terjadi di seluruh dunia. Begitu juga dengan kematian ibu karena komplikasi pasca persalinan cukup tinggi. Tujuan pemeriksaan pasca persalinan (PNC) adalah: a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya b. Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. 5. pelayanan KB III Biaya Pelayanan Kebidanan Dan Neonatal Pelayanan Kebidanan dan Neonatal oleh: 1. Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktik perorangan beserta jejaringnya (Pustu, Polindes/ Poskesdes, Bidan desa/Bidan praktik Mandiri) 2. Bidan Praktik Mandiri yang menjadi jejaring faskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Bidan Praktik Mandiri pada daerah tidak ada faskes (Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) 3. Rumah Sakit/Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan IV Biaya Pelayanan Kebidanan Dan Neonatal 1. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan Pemeriksaan Pasca Melahirkan (PNC) a. Pelayanan ANC dan PNC di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara): 1) Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan di dalam gedung atau menggunakan sarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau
  • 6. 10  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  11 fasilitas kesehatan yang setara) maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi. 2) Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan jejaring di luar gedung atau tidak menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara) maka pembayarannya ditagihkan per tindakan (fee for service) dan penagihannya melalui faske stingkat pertamanya. Maksimal kunjungan ANC dan PNC yang bisa ditagihkan secara fee for service adalah masing-masing sebanyak 4 (empat) kali. Kunjungan lebih dari 4 (empat) kali tidak bisa ditagihkan kepada BPJS Kesehatan secara fee for service, tetapi termasuk dalam biaya kapitasi. Pemeriksaan ANC dan PNC yang dapat ditagihkan secara fee for service kepada BPJS Kesehatan masing-masing maksimal 4 (empat) kali. Kunjungan lebih dari 4 kali tidak dapat ditagihkan secara fee for service, tetapi termasuk dalam biaya kapitasi b. Pelayanan ANC dan PNC di dokter praktek tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 1) Pelayanan ANC dan PNC oleh dokter praktek tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi 2) Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan jejaring dokter praktek tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka pembayarannya adalah fee for service dan penagihannya melalui faskes tingkat pertamanya.
  • 7. 12  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  13 ANC,PNC, PelayananKB KAPITASI BIDAN JEJARING FEEFOR SERVICE Puskesmas,klinik,RS Pratama c. Pemeriksaan ANC dan PNC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan Pada kondisi kehamilan normal ANC harus dilakukan di faskes tingkat pertama. ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama. Pemeriksaan ANC dan PNC dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya untuk keteraturan pencatatan partograf, monitoring perkembangan kehamilan dan memudahkan administrasi klaim kepada BPJS Kesehatan
  • 8. 14  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  15 2. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan a. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan No Jenis Pelayanan Tarif (Rp) 1 Persalinan Pervaginam Normal 600.000 2 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar 750.000 3 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual) 175.000 4 Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 125.000 1) Besaran tarif persalinan merupakan tarif paket termasuk akomodasi ibu/bayi dan perawatan bayi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya. 2) Besaran tarif paket termasuk akomodasi ibu/ bayi dan/atau perawatan bayi sebagaimana point 1 adalah: a) Persalinan per vaginam normal b) Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Tarif persalinan merupakan tarif paket termasuk akomodasi ibu/bayi dan perawatan bayi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya. 3) Pengajuan klaim persalinan di Faskes tingkat pertama dapat dilakukan oleh Faskes tingkat pertama yang memberikan pelayanan (Puskesmas/Puskesmas PONED/ Klinik/Dokter praktek perorangan dengan jejaring).
  • 9. 16  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  17 4) Jejaring Faskes tingkat pertama berupa Polindes/Poskesdes dan bidan desa/praktik mandiri mengajukan tagihan melalui Faskes induknya. 5) Kecuali pada daerah tidak ada Faskes tingkat pertama (ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan setempat), maka bidan desa/bidan praktik mandiri dapat menjadi faskes tingkat pertama yang bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan dan mengajukan klaim langsung ke BPJS Kesehatan Penagihan klaim kebidanan dan neonatal dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Pasien tidak boleh ditarik bayar dan tidak ada klaim perorangan dari Peserta ke BPJS Kesehatan b. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 1) Persalinan normal diutamakan dilakukan di faskes tingkat pertama 2) Penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat 3) Yang dimaksud kondisi gawat darurat di atas adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya 4) Biaya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan dan persalinan sesuai dengan tarif INA CBGs yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5) Pada kasus persalinan normal pervaginam dengan berat badan lahir bayi normal/sehat (tidak ada masalah medis), maka: a) Untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu sehingga tidakperlu
  • 10. 18  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  19 dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) tersendiri. b) Bagi peserta Pekerja Penerima Upah pada persalinan anak 1 sampai dengan 3, setelah kelahiran anaknya, orang tua harus segera melapor ke Kantor Cabang/Kantor Operasional Kabupaten BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan dengan membawa Surat Keterangan Lahir atau Surat Akte Kelahiran. c) Proses pendaftaran bayi menjadi peserta BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku. 6) Pada kasus persalinan pervaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan/ atau bayi tidak sehat (mempunyai masalah medis), maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. a) Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-1 sampai dengan ke-3 - Perawatan bayinya dapat langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan dan diterbitkan SEP tersendiri. - Segera setelah bayi lahir, orang tua melapor ke Kantor Cabang atau Kantor Operasional Kabupaten BPJS Kesehatan untuk dapat diberikan identitas nomor kartu peserta (kartu peserta tidak dicetak) dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran. Nama yang digunakan untuk entry dalam masterfile kepesertaan adalah Bayi Ny...... (nama ibunya). - Identitas nomor kartu peserta ini berlaku maksimal 3 (tiga) bulan. - Orang tua bayi harus kembali ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu kepesertaan
  • 11. 20  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  21 bayinya dengan melampirkan salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir atau Kartu Keluarga dalam waktu maksimal 3 bulan (sesuai dengan ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku). - Apabila setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu. b) Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-4 dan seterusnya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (diluar Penerima Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan dan Veteran), untuk semua persalinan dengan kondisi bayi mempunyai masalah medis, maka: - Orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan termasuk pembayaran iuran dan selanjutnya melapor ke petugas BPJS Center untuk diterbitkan SEP. Proses tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kelahirannya atau sebelum pulang apabila bayi dirawat kurang dari 7 hari. - Apabila pengurusan kepesertaan dan penerbitan SEP dilakukan pada hari ke-8 dan seterusnya atau setelah pulang, maka biaya pelayanan kesehatan bayi tidak dijamin BPJS Kesehatan. Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan tanpa pembatasan jumlah kehamilan/ persalinan.
  • 12. 22  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  23 V Prosedur Pelayanan 1. Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Membawa identitas peserta BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat I tempat terdaftar mendapatkan pelayanan kesehatan Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memberikan surat rujukan Membawa identitas peserta BPJS Kesehatan dan surat rujukan Mendapatkan Surat Elijibilitas Peserta (SEP) di Rumah Sakit mendapatkan pelayanan kesehatanSelesai 2. Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Membawa identitas peserta BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat I tempat terdaftar mendapatkan pelayanan kesehatan Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memberikan surat rujukan Membawa identitas peserta BPJS Kesehatan dan surat rujukan Mendapatkan Surat Elijibilitas Peserta (SEP) di Rumah Sakit mendapatkan pelayanan kesehatanSelesai VI Frequently Asked Questions 1. Dimana saya bisa memeriksakan kehamilan saya? Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat terdaftar yang tertera di kartu identitas peserta BPJS Kesehatan atau jejaringnya. Fasilitas kesehatan tempat terdaftar 3. Apakah pemeriksaan kehamilan saya di Rumah Sakit dijamin BPJS Kesehatan? Pemeriksaan kehamilan di Rumah Sakit hanya dijamin oleh BPJS Kesehatan jika dirujuk oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama karena adanya
  • 13. 24  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal panduan praktis | Kebidanan & Neonatal  25 masalah medis pada ibu/janin yang tidak bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. VII Daftar Istilah 1. Fee for service adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan dimana biaya pelayanan kesehatan dibayar per tindakan/item. Contohnya: Jika biaya pemeriksaan kehamilan (ANC) sebesar Rp 25.000 per tindakan, maka bidan jejaring akan dibayar sebesar Rp 25.000 per pelayanan pemeriksaan kehamilan yang telah diberikannya kepada seorang peserta BPJS Kesehatan. 2. Sistem pembayaran Kapitasi adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan dimana biaya pelayanan kesehatan dibayar per kurun waktu tertentu berdasarkan jumlah orang yang terdaftar di fasilitas kesehatan itu. Contohnya: Puskesmas Madapangga memiliki jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebanyak 10.000 orang dimana tiap orang yang terdaftar dibayar kapitasi Rp 6.000 per orang per bulan. Maka biaya pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Madapangga adalah 10.000 orang x Rp 6.000 = Rp 60.000.000 per bulan. Biaya tersebut dibayarkan oleh BPJS Kesehatan tanpa memperhitungkan berapa orang yang sakit di Puskesmas Madapangga. 3. INA CBG’s adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan dimana besaran tarif paket layanan didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan tingkat keparahannya. 4. ANC atau antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap kegawatan yang ditemukan 5. PNC atau postnatal care adalah pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan dan selama masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta menangani komplikasi jika terjadi. 6. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah bukti keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas
  • 14. 26  panduan praktis | Kebidanan & Neonatal kesehatan yang menyatakan bahwa seseorang adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut.