SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
Baixar para ler offline
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. bahwa Desa Kedungjaran adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki wilayah dengan batas-batas desa dan berwenang untuk
mengatur serta mengurus kepentingan masysrakatnya;
b. bahwa dalam wilayah Desa Kedungjaran dibentuk dusun, rukun warga
dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja
Pemerintah Desa Kedungjaran serta terdapat sarana prasarana umum
untuk menunjang kehidupan bermasyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Kedungjaran tersebut perlu
ditetapkan dalam peratutan Desa.
Menginggat : 1. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah -
daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005
Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaiman telah
dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5715 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengeloaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indoneia Tahun
2014Nomor 2094 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan
Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoan
Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG WILAYAH DAN BATAS
BATAS DESA KEDUNGJARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupaka
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan.
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.
8. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling
menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak
pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untruk memperoleh
kesepakatan.
9. Jalan Desa adalah sarana yang dimiliki oleh Desa untuk melakukan kegiatan
bermasyarakat sehari-hari.
BAB II
WILAYAH DESA
Batas Desa
Pasal 2
1. Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan
luas 150 Hektar, dengan batas – batas :
a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Klunjukan Kecamatan Sragi
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Sragi dan wilayah Kecamatan Bojong
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Sragi
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi.
2. Hal mengenai Batas Desa berupa Patok dan Koordinat ditentukan dalam Peta secara
detil yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.
3. Penentuan Batas Desa berupa Patok dan Koordinat harus melalui Persetujuan dari
masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dengan Desa Kedungjaran.
Pasal 3
1. Wilayah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri empat wilayah dusun yang disebut sebagai :
a. Dusun I;
b. Dusun II;
c. Dusun III dan;
d. Dusun IV.
2. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 1 dengan RT 01 dan 02;
b. RW 2 dengan RT 03 dan 04.
3. Dusun II terletak disisi Timur Utara Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 3 dengan RT 05 dan 06;
b. RW 4 dengan RT 07 dan 08.
4. Dusun III terletak disisi Timur Selatan Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 5 dengan RT 09 dan 10;
b. RW 6 dengan RT 11 dan 12.
5. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi
a. RW 7 dengan RT 13, RT 14 dan 15;
b.
Pasal 4
1. Mengenai Luas Wilayah Dusun, RW dan RT dijelaskan secara rinci dalam Peta Wilayah
yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
2. Penentuan batas dusun, rw dan rt melalui Musyawarah desa.
BAB III
JALAN DESA DAN GANG
Pasal 5
1. Guna memberikan akses dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktifitas
sehari-harinya baik guna keperluan bersosialisasi maupun berkegiatan ekonomi maka
dibuatlah jalan-jalan desa dan Gang.
2. Guna mempermudah pencarian alamat maka jalan-jalan desa dan gang diberikan nama
sesuai kearifan lokal melalui musyawarah desa.
3. Mengenai letak Jalan Desa dan Gang serta penamaannya dijelaskan secara rinci dalam
Peta Jalan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
4. Bila ada pengusulan pembangunan Jalan maupun Gang atas kebutuhan masyarakat
maka akan ditambahkan dalam Peta Jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3
di atas.
IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
Pasal 7
1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Peraturan Desa ini dimasukan dalam Berita
lembaran Desa Kedungjaran.
Ditetapkan : Kedungjaran
Pada tanggal : 30 Desember
2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Diundangkan di : Kedungjaran
Pada tanggal : 2 Januari 2018
SEKRETARIS DESA
WASDARI
LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN TAHUN 2017 NOMOR……..
BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
Pada hari ini ……….. Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Aula Kantor Desa
Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan rapat bersama antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang dimulai pukul 8.00 WIB
sampai dengan pukul 12.30 WIB membahas Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas
Desa Kedungjaran.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungjaran serta Badan
Permusyawaratan Desa Kedungjaran sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.
Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat Menyetujui Peraturan Desa tentang Wilayah dan
Batas-Batas Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.
KETUA BPD KEDUNGJARAN
SUUD
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Nomor …………………..(1)
Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ……… tahun 2018 bertempat di
Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen
batas, antara Desa Kedungjaran dengan desa-desa yang berbatasan dengan
desa kedungjaran yaitu :
a. Desa Klunjukan ( Utara );
b. Desa Purworejo ( Selatan );
c. Desa Gebangkerep ( Barat );
d. Kali Sragi ( Timur ).
dengan hasil sebagai berikut:
1. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan
yang disepakati adalah:
a. Letter C milik
b. Letter C milik
c. Letter C milik
d. Letter C milik
e. Peta Penunjukan Batas.
2. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Purworejo
yang disepakati adalah:
a. Letter C milik
b. Letter C milik
c. Letter C milik
d. Letter C milik
e. Peta Penunjukan Batas.
3. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan
yang disepakati adalah:
a. Letter C milik
b. Letter C milik
c. Letter C milik
d. Letter C milik
e. Peta Penunjukan Batas.
4. Peta Sungai Sragi
Demikian Batas Desa Kedungjaran yang dibuat atas dasar data-data
kepemilikan Lahan pada wilayah perbatasan.
Kepala Desa Klunjukan
CISWO
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO
Kepala Desa Purworejo
KARYONO
Kepala Desa Gebangkerep
SURYO HARJONO

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil ShintaDevi11
 
Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007
Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007
Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007Desi Desni
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desJeck Apit
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdMus MN
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Profeil desa
Profeil desaProfeil desa
Profeil desakalibagor
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 

Mais procurados (20)

Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
 
Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007
Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007
Download Lampiran PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Profeil desa
Profeil desaProfeil desa
Profeil desa
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 

Semelhante a Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulPemdes Wonoyoso
 
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenanganPeraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenanganPemdes Seboro Sadang
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...iniPurwokerto
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesJuni Aminudin
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batuloheAsdar Kajank
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...swanggie
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
Peraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaPeraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaAwaludinZaman
 
Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Raz Cell
 
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docxPedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docxPenyimpanandesa
 
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desaPerdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desaari saridjo
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018Aji Sahdi Sutisna
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 

Semelhante a Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa (20)

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
 
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenanganPeraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015 PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015
 
Peraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaPeraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desa
 
Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021Sk pengesahan rw 2021
Sk pengesahan rw 2021
 
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docxPedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
 
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desaPerdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
 
Perdes no. 3 sotk ok
Perdes no. 3 sotk   okPerdes no. 3 sotk   ok
Perdes no. 3 sotk ok
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Pp 47-2015
Pp 47-2015Pp 47-2015
Pp 47-2015
 

Mais de ari saridjo

Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021ari saridjo
 
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019ari saridjo
 
Rekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranRekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranari saridjo
 
Rekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaranRekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaranari saridjo
 
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019ari saridjo
 
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019ari saridjo
 
Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1ari saridjo
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaari saridjo
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017ari saridjo
 
Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018ari saridjo
 
Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018ari saridjo
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
 
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. PekalonganPengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalonganari saridjo
 
Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016ari saridjo
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaLaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaari saridjo
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
 
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibblaPerdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibblaari saridjo
 

Mais de ari saridjo (20)

Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021
 
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
 
Rekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranRekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaran
 
Rekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaranRekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaran
 
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
 
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
 
Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
 
Data kemiskinan
Data kemiskinanData kemiskinan
Data kemiskinan
 
Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018
 
Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. PekalonganPengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
 
Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaLaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
 
Warga dusun i
Warga dusun iWarga dusun i
Warga dusun i
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibblaPerdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
 

Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa

  • 1. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN PEKALONGAN DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa Desa Kedungjaran adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas desa dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masysrakatnya; b. bahwa dalam wilayah Desa Kedungjaran dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Kedungjaran serta terdapat sarana prasarana umum untuk menunjang kehidupan bermasyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Kedungjaran tersebut perlu ditetapkan dalam peratutan Desa. Menginggat : 1. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah - daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005
  • 2. Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaiman telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5715 ); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014Nomor 2094 ); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoan Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG WILAYAH DAN BATAS BATAS DESA KEDUNGJARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  • 3. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupaka perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 5. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa. 6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. 7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 8. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untruk memperoleh kesepakatan. 9. Jalan Desa adalah sarana yang dimiliki oleh Desa untuk melakukan kegiatan bermasyarakat sehari-hari. BAB II WILAYAH DESA Batas Desa Pasal 2 1. Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan luas 150 Hektar, dengan batas – batas : a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Klunjukan Kecamatan Sragi b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Sragi dan wilayah Kecamatan Bojong c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Sragi d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi. 2. Hal mengenai Batas Desa berupa Patok dan Koordinat ditentukan dalam Peta secara detil yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini. 3. Penentuan Batas Desa berupa Patok dan Koordinat harus melalui Persetujuan dari masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dengan Desa Kedungjaran. Pasal 3 1. Wilayah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri empat wilayah dusun yang disebut sebagai : a. Dusun I; b. Dusun II; c. Dusun III dan; d. Dusun IV. 2. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 1 dengan RT 01 dan 02; b. RW 2 dengan RT 03 dan 04. 3. Dusun II terletak disisi Timur Utara Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 3 dengan RT 05 dan 06; b. RW 4 dengan RT 07 dan 08.
  • 4. 4. Dusun III terletak disisi Timur Selatan Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 5 dengan RT 09 dan 10; b. RW 6 dengan RT 11 dan 12. 5. Dusun I terletak disisi Barat Utara Desa Kedungjaran yang meliputi a. RW 7 dengan RT 13, RT 14 dan 15; b. Pasal 4 1. Mengenai Luas Wilayah Dusun, RW dan RT dijelaskan secara rinci dalam Peta Wilayah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 2. Penentuan batas dusun, rw dan rt melalui Musyawarah desa. BAB III JALAN DESA DAN GANG Pasal 5 1. Guna memberikan akses dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya baik guna keperluan bersosialisasi maupun berkegiatan ekonomi maka dibuatlah jalan-jalan desa dan Gang. 2. Guna mempermudah pencarian alamat maka jalan-jalan desa dan gang diberikan nama sesuai kearifan lokal melalui musyawarah desa. 3. Mengenai letak Jalan Desa dan Gang serta penamaannya dijelaskan secara rinci dalam Peta Jalan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 4. Bila ada pengusulan pembangunan Jalan maupun Gang atas kebutuhan masyarakat maka akan ditambahkan dalam Peta Jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 di atas. IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Perturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. Pasal 7 1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap masyarakat mengetahuinya Peraturan Desa ini dimasukan dalam Berita lembaran Desa Kedungjaran. Ditetapkan : Kedungjaran Pada tanggal : 30 Desember 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO Diundangkan di : Kedungjaran Pada tanggal : 2 Januari 2018 SEKRETARIS DESA WASDARI LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN TAHUN 2017 NOMOR……..
  • 5. BERITA ACARA RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Pada hari ini ……….. Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Aula Kantor Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang dimulai pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB membahas Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Kedungjaran. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungjaran serta Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat Menyetujui Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. . KETUA BPD KEDUNGJARAN SUUD KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO
  • 6. BERITA ACARA PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Nomor …………………..(1) Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ……… tahun 2018 bertempat di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kedungjaran dengan desa-desa yang berbatasan dengan desa kedungjaran yaitu : a. Desa Klunjukan ( Utara ); b. Desa Purworejo ( Selatan ); c. Desa Gebangkerep ( Barat ); d. Kali Sragi ( Timur ). dengan hasil sebagai berikut: 1. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan yang disepakati adalah: a. Letter C milik b. Letter C milik c. Letter C milik d. Letter C milik e. Peta Penunjukan Batas. 2. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Purworejo yang disepakati adalah: a. Letter C milik b. Letter C milik c. Letter C milik d. Letter C milik e. Peta Penunjukan Batas. 3. Dokumen-dokumen batas Desa Kedungjaran dengan Desa Klunjukan yang disepakati adalah: a. Letter C milik b. Letter C milik c. Letter C milik d. Letter C milik e. Peta Penunjukan Batas. 4. Peta Sungai Sragi Demikian Batas Desa Kedungjaran yang dibuat atas dasar data-data kepemilikan Lahan pada wilayah perbatasan. Kepala Desa Klunjukan CISWO Kepala Desa Kedungjaran SARIDJO Kepala Desa Purworejo KARYONO Kepala Desa Gebangkerep SURYO HARJONO