SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Dr. H.L.Sabardi, SH,MSDr. H.L.Sabardi, SH,MS
Alamat : Jln Serayu III/No.4 BTNAlamat : Jln Serayu III/No.4 BTN
Kekalik Mataram,Kekalik Mataram,
Hp. 0878 6585 5525Hp. 0878 6585 5525
Pendahuluan
• Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang
mempelajari tentang hidup bersama atau cara
berinteraksi dengan sesama shg tercipta
hubungan timbal balik sesuai dengan fungsi
masing-masing.
Ruang Lingkup
• Mengkaji berbagai gejala sosial satu dengan
yang lainnya sebagai dasar untuk mencari
signifikasinya sehingga dampak atau pengaruh
sosial dapat diketahui.
Ruang Lingkup
• 1. Eksistensi masyarakat sbg obyek Sosiologi
• 2. Gejala sosial dengan dinamikanya.
• 3. Stratifikasi dengan kelas kelas sosialnya.
• 4. Demografi dan perkembangan
masyarakat.
• 5. Norma sosial yang dianut sebagai
pandangan hidup masyarakat.
Tujuan Mempelajari Sosiologi Hukum
• 1. Sosiologi hukum bertujuan memberikan
penjelasan penjelasan praktek hukum baik oleh
penegak hukum maupun masyarakat.
• 2. Memperlihatkan hukum secara impiris
yaitu: hukum senantiasa menguji
keabsahan empiris dari suatu peraturan atau
pernyataan hukum.
Karakter Sosiologi Hukum
1. Gejala sosial yang berakibat tindakan
melawan hukum.
2. Tindakan mentaati/ tdk mentaati hukum.
3. Tindakan melakukan upaya hukum, baik di
tingkat kepolisian, kejaksaan , pengadilan.
4. Penafsiran masyarakat terhadap hukum
5. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian
melainkan mendekati hukum dari segi
obyektifitas semata dan bertujuan untuk
memberikan penjelasan terhadap fenomena
hukum yang nyata.
6. Hukum sebagai produk penafsiran
masyarakat.
•Dari beberapa keterangan diatas dapat
disimpulkan bahwa kajian utama sosiologi
hukum adalah berbagai norma dan peraturan
yang terdapat dalam masyarakat yang telah
disepakati sebagai hukum.
Hukum... ?
• Ketentuan ketentuan yang menjadi peraturan
yang hidup dalam suatu masyarakat yang
bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat,
memaksa, mengatur atau ketentuan
ketentuan lainya yang apabila dilanggar
diancam dgn sanksi.
Sosiologi Hukum.
• Merupakan kajian – kajian Ilmu Sosiologi
terhadap hukum yang berlaku di masyarakat
dan mempelajari secara analisis dan empiris
terhadap perilaku serta gejala sosial yang
menjadi penyebab lahirnya hukum di
masyarakat.
• Mengapa timbul sosiologi Hukum... ?.
Fenomena Sosial
• Secara Sosiologis dapat diartikan sebagai
dinamika sosial yang berkaitan dengan
manusia dengan segala macam latar
belakangnya, seperti dorongan kebutuhan
hidup, kemanusiaan, ketidakadilan dalam
hukum, ketimpangan sosial dan bahkan
kepentingan politik.
HUKUM DAN SISTEM SOSIAL
Teori sibenertika Talcott Parson : sistem sosial merupakan
suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling
mengalami ketergantuangan dan keterkaitan.
Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan
saling ketergantungan.
Hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang
paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasinya.
Hukum dalam kehidupan sistem sosial seharusnya hukum
menjadi sus sistem yang menentukan.
Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang
lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi hukum
maka aspek-aspek lain mengikuti.
Hukum sebagai Mekanisme Pengintegrasi (Bredemeier)
Masukan dari fungsi Proses Pengintegrasian Bentuk Keluaran
Adaptasi
(Ekonomi)
Penataan kembali proses
produksi dalam masyarakat
Legalisasi dan konkretisasi
tujun-tujun masyarakat
Sistem Hukum
(Pengadilan)
Pengerjaan Tujuan
(politik)
KeadilanMempertahankan
pola (Budaya)
HUKUM DAN NORMA SOSIAL
• Social Control bertujuan  semua orang berperilaku sesuai
harapan yang menimbulkan konformitas social yaitu pola
perilaku yang sesuai dengan norma sehingga tercapai tujuan
diberlakukannya suatu kaidah sosial.
• Kenyataannya sering terjadi kondisi-kondisi unconformity,
sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau
kekuasaan negara tidak sesuai harapan yang ada.
• Kontrol social dapat dilakukan oleh masyarakat (social
control by society) maupun oleh Negara (social control by
government).
• Kontrol oleh masyarakat melalui kaidah sosial non formal
sementara oleh Negara dilakukan melalui kaidah social
bersifat formal.
BIDANG KERJANYABIDANG KERJANYA
KEKUATAN SOSIALKEKUATAN SOSIAL
BIROKRASI &BIROKRASI &
PENEGAK HUKUMPENEGAK HUKUM
LEMBAGA PEMBUAT
PERATURAN
UMPANBALIKUMPANBALIK
UMPANBALIKUMPANBALIK
NORMA
NORMA
NORMA
NORMA
PEMEGANG
PERANAN
BIDANG
BEKERJANYA
KEKUATAN
SOSIAL
BIDANG
BEKERJANYA
KEKUATAN
SOSIAL
UMPAN BALIKUMPAN BALIK
AKTIFITAS
PENERAPAN
SANKSI
TEORI BEKERJANYA HUKUM
(R. Seidman : The State Law and Development, 1978 : 75)
BUDAYA HUKUM
(LEGAL CULTURE)
• Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan
tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang
tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya
• Hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh.
• Pengertian Sistem :
a. Berorientasi pada satu tujuan
b. Lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian
c. Berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar
d. Bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu
yang berharga.
• Secara Sosiologis : hukum sebagai sistem nilai yang merupakan sub
sistem dari sistem sosial (T. Parsons)
Dominasi Hukum dan Kultur
Dalam Masyarakat
Masyarakat Litigatif Masyarakat Non Litigatif
•Masy. Di Amerika
 Addiction to law
•Masy. Di Burma
•Masy. Batak (Vergouwen)
•Masy. Di Amerika
 Addiction to law
•Masy. Di Burma
•Masy. Batak (Vergouwen)
• Masy. Di Jepang
(Takeyoshi Kawashima)
•Masy. Di Korea
(Pyong Choon Hahm)
•Indonesia ?
• Masy. Di Jepang
(Takeyoshi Kawashima)
•Masy. Di Korea
(Pyong Choon Hahm)
•Indonesia ?
TEORI SIBERNETIK TALCOTT PARSONS
• Sistem sosial terbentuk dari interrelasi dan interaksi
yng dilakukan oleh individu-individu, oleh karena itu
masyarakat memiliki kebebasan-kebebasan tertentu
untuk memenuhi kebututuhan-kebutuhannya.
• Kebebasan itu ditandai oleh adanya stabilitas dalam
hubungan timbal balik dengan lingkungannya.
• Tindakan individu dalam masyarakat yang luas
dibatasi oleh dua macam lingkungan yaitu alam fisik
organik dan yang bersifat ideal disebut realitas
tertinggi.
Realitas Tertinggi--- tingkat iformasi tinggi (kontrol)
FISIK ORGANIK
Yang dimaksud pengendalian secara sibernetik adalah sistem-sistem yg
memiliki informasi yg tinggi tetapi energi rendah mengatur sistem
informasi lebih rendah tetapi energi lebih tinggi
Sub sistem budaya Mempertahankan pola
Sub sistem Sosial Integrasi
Sub sistem Politik Mencapai Tujuan
Sub sistem Ekonomi Adaptasi
(energi tinggi)
TEORI PERUBAHAN SOSIAL
• Menurut Arnold M.Rose, ada 3 teori tentang perubahan sosial
yg kemudian dihubungkan dengan hukum :
1. akumulasi progresif dari penemuan dibidang teknologi dan
motivasi keuntungan ekonomis (prilaku baru yg
membutuhkan hukum baru, mesin,radio, TV, alat2
komunikasi)
2. kontak atau konflik antar kebudayaan (alam pikiuran menjadi
lebih terbuka bukan sematap-mata karena peniruan atau
paksaan, kontak kebudayaan), membutuhkan hk baru.
3. Gerakan sosial, terjadinya ketidakpuasan dibidang-bidang
tertentu yg menyebabkan terjadiya ketidak tentraman,
kemudian melahirkan hukum baru (HAM, GENDER,KB)
Proses Pelembagaan (Efektivitas Hukum)
• Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan
harapan pembentuk undang-undang.
• pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat
diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau
penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion).
• Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan
berdasarkan wewenang yang sah.
• Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises,
yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada
faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan
penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang
diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.
• Friedmann: mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, pertama
mempunyai struktur. Kedua memilikitsubstansi, meliputi aturan, norma
dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk
pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti
keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang
berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi
kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat
diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau
dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja
atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan
mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.
• Ancaman hukuman dalam sanksi negatif .
• Lawrence Friedman (2001: 11-18) selanjutnya menguraikan tentang fungsi
sistem hukum yakni:
a. Fungsi kontrol (social control), yang menurut Donald Black bahwa semua
hukum berfungsi sebagai kontrol social.
b. Berfungsi untuk meyelesaikan sengketa (dispute settlement) dan konflik
(conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang
sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya
pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
c. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive function or social
engineering function). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk
mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh
pemerintah.
d. Fungsi pemeliharaan social (social maintenance function). Fungsi ini berguna
untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan susuai dengan
aturan mainnya (rule of the game).
• Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk
mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame
work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.
Kumpulan latihan soal-soal
• 1. Hukum itu sebenarnya penuh dengan ketidak
teraturan, namun penolakan terhadap ketidak
teraturan tersebut jarang dikumandangkan, sehingga
Satjipto Raharjo mengajak untuk mempelajari hukum
secara teratur. Untuk perlu diadakan upaya
pendekatan sosiologi terhadap hukum dengan
mengadakan kajian-kajian. Kajian-kajian apa saja
yang digukanan dan jelaskan secara rinci dari
masing-masing kajian tersebut.
• 2. Didalam ajaran sosiologi itu ada sosiologi
hukum dan ada sosiologi dalam hukum,
kedua-duanya saling mempengaruhi satu
sama lainya, sedangkan tujuanya sedcara
garis besar adalah untuk mengungkapkan
fenomena-fenomena sosial yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat. Coba jelaskan
perbedaan antara Sosiology of the law dan
sosiologi in the law , dan apa kesimpulan
anda tentang perbedaan tersebut.
• 4. Berbicara mengenai efektifitas hukum
dalam masyarakat sama artinya kita
membicarakan daya kerja hukum dalam
mengatur dan atau memaksa masyarakat
untuk taat kepada hukum. Dalam mengkaji
hukum berarti harus mengkaji kaidah hukum.
Coba jelaskan syarat-syarat berlakunya hukum
sebagai kaidah agar hukum tersebut dapat
bermanfaat bagi masyarakat.
• 3. Dalam paradigma dunia ilmu pengetahuan
seperti yang telah dijelaskan oleh ’’kuhn’’
merupakan cara pandang ilmuwan terhadap apa
yang sedang dipelajari. Dalam ajaran ini tujuan
adalah mengembangkan sejumlah keyakinan
dasar yang dipergunakan untuk mengungkapkan
hakikat ilmu yang sebenarnya dan bagaimana
cara untuk mendapatkanya. Salah satu yang
dipergunakan oleh ” kuhn” dalam mengungkapkan
ilmu adalah menggunakan paradigma
positivisme . Coba jelaskan apa yang dimaksud
positivisme dan apa ciri – ciri dari paradigma
positivisme tersebut.
5. Menurut “ George Ritzer “paradigma
adalah merupakan suatu gambaran
fundamental tentang subject matter dalam
suatu ilmu. Sedangkan ”kuhn ” mengartikan
Paradigma adalah merupakan cara pandang
atau kerangka berfikir yang didasarkan pada
fakta atau gejala-gejala yang diinterpretasi dan
dipahami. Coba jelaskan apa fungsi dari
paradigma tersebut.
2929

More Related Content

What's hot (20)

Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
 

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Aliran realisme
Aliran realismeAliran realisme
Aliran realisme
 
realisme hukum
 realisme hukum realisme hukum
realisme hukum
 
Aborsi dan Keluarga Berencana
Aborsi dan Keluarga BerencanaAborsi dan Keluarga Berencana
Aborsi dan Keluarga Berencana
 
Tugas uas realisme barat
Tugas uas realisme baratTugas uas realisme barat
Tugas uas realisme barat
 
Slide hukum pidana rose
Slide hukum pidana roseSlide hukum pidana rose
Slide hukum pidana rose
 
Ppt filsafat realisme
Ppt filsafat realismePpt filsafat realisme
Ppt filsafat realisme
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Soal dan jawaban
Soal dan jawabanSoal dan jawaban
Soal dan jawaban
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Makalah Filsafat (Realisme Aristoteles)
Makalah Filsafat (Realisme Aristoteles)Makalah Filsafat (Realisme Aristoteles)
Makalah Filsafat (Realisme Aristoteles)
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 

Similar to Dr. H.L.Sabardi, SH,MS - Sosiologi Hukum

PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxIlyasAlbar
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalMuh Sudirman Sesse Albone
 
Kuliah 2 (struktur sosial).ppt
Kuliah 2 (struktur sosial).pptKuliah 2 (struktur sosial).ppt
Kuliah 2 (struktur sosial).pptNadnosWolfrider
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumRoy Punk
 
Contoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologiContoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologiTerminal Purba
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxFiaHarleni
 
13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukummudanp.com
 
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptxStruktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptxRahmaYulia7
 
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptKukuhDt
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilSri Suwanti
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikamuel sihombing
 
Tm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaTm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaBagus Aji
 

Similar to Dr. H.L.Sabardi, SH,MS - Sosiologi Hukum (20)

PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
Ppt soshum 3
Ppt soshum 3Ppt soshum 3
Ppt soshum 3
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
 
Kuliah 2 (struktur sosial).ppt
Kuliah 2 (struktur sosial).pptKuliah 2 (struktur sosial).ppt
Kuliah 2 (struktur sosial).ppt
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukum
 
Contoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologiContoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologi
 
Fungsi Filsafat Hukum
Fungsi Filsafat HukumFungsi Filsafat Hukum
Fungsi Filsafat Hukum
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
 
13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum
 
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptxStruktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
 
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vika
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx
 
Tm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaTm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesia
 

Recently uploaded

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 

Recently uploaded (6)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 

Dr. H.L.Sabardi, SH,MS - Sosiologi Hukum

  • 1. Dr. H.L.Sabardi, SH,MSDr. H.L.Sabardi, SH,MS Alamat : Jln Serayu III/No.4 BTNAlamat : Jln Serayu III/No.4 BTN Kekalik Mataram,Kekalik Mataram, Hp. 0878 6585 5525Hp. 0878 6585 5525
  • 2. Pendahuluan • Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama shg tercipta hubungan timbal balik sesuai dengan fungsi masing-masing.
  • 3. Ruang Lingkup • Mengkaji berbagai gejala sosial satu dengan yang lainnya sebagai dasar untuk mencari signifikasinya sehingga dampak atau pengaruh sosial dapat diketahui.
  • 4. Ruang Lingkup • 1. Eksistensi masyarakat sbg obyek Sosiologi • 2. Gejala sosial dengan dinamikanya. • 3. Stratifikasi dengan kelas kelas sosialnya. • 4. Demografi dan perkembangan masyarakat. • 5. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.
  • 5. Tujuan Mempelajari Sosiologi Hukum • 1. Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan penjelasan praktek hukum baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. • 2. Memperlihatkan hukum secara impiris yaitu: hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
  • 6. Karakter Sosiologi Hukum 1. Gejala sosial yang berakibat tindakan melawan hukum. 2. Tindakan mentaati/ tdk mentaati hukum. 3. Tindakan melakukan upaya hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan , pengadilan. 4. Penafsiran masyarakat terhadap hukum
  • 7. 5. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. 6. Hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. •Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kajian utama sosiologi hukum adalah berbagai norma dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum.
  • 8. Hukum... ? • Ketentuan ketentuan yang menjadi peraturan yang hidup dalam suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa, mengatur atau ketentuan ketentuan lainya yang apabila dilanggar diancam dgn sanksi.
  • 9. Sosiologi Hukum. • Merupakan kajian – kajian Ilmu Sosiologi terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan mempelajari secara analisis dan empiris terhadap perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. • Mengapa timbul sosiologi Hukum... ?.
  • 10. Fenomena Sosial • Secara Sosiologis dapat diartikan sebagai dinamika sosial yang berkaitan dengan manusia dengan segala macam latar belakangnya, seperti dorongan kebutuhan hidup, kemanusiaan, ketidakadilan dalam hukum, ketimpangan sosial dan bahkan kepentingan politik.
  • 11. HUKUM DAN SISTEM SOSIAL Teori sibenertika Talcott Parson : sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantuangan dan keterkaitan. Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan. Hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasinya. Hukum dalam kehidupan sistem sosial seharusnya hukum menjadi sus sistem yang menentukan. Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti.
  • 12. Hukum sebagai Mekanisme Pengintegrasi (Bredemeier) Masukan dari fungsi Proses Pengintegrasian Bentuk Keluaran Adaptasi (Ekonomi) Penataan kembali proses produksi dalam masyarakat Legalisasi dan konkretisasi tujun-tujun masyarakat Sistem Hukum (Pengadilan) Pengerjaan Tujuan (politik) KeadilanMempertahankan pola (Budaya)
  • 13. HUKUM DAN NORMA SOSIAL • Social Control bertujuan  semua orang berperilaku sesuai harapan yang menimbulkan konformitas social yaitu pola perilaku yang sesuai dengan norma sehingga tercapai tujuan diberlakukannya suatu kaidah sosial. • Kenyataannya sering terjadi kondisi-kondisi unconformity, sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kekuasaan negara tidak sesuai harapan yang ada. • Kontrol social dapat dilakukan oleh masyarakat (social control by society) maupun oleh Negara (social control by government). • Kontrol oleh masyarakat melalui kaidah sosial non formal sementara oleh Negara dilakukan melalui kaidah social bersifat formal.
  • 14. BIDANG KERJANYABIDANG KERJANYA KEKUATAN SOSIALKEKUATAN SOSIAL BIROKRASI &BIROKRASI & PENEGAK HUKUMPENEGAK HUKUM LEMBAGA PEMBUAT PERATURAN UMPANBALIKUMPANBALIK UMPANBALIKUMPANBALIK NORMA NORMA NORMA NORMA PEMEGANG PERANAN BIDANG BEKERJANYA KEKUATAN SOSIAL BIDANG BEKERJANYA KEKUATAN SOSIAL UMPAN BALIKUMPAN BALIK AKTIFITAS PENERAPAN SANKSI TEORI BEKERJANYA HUKUM (R. Seidman : The State Law and Development, 1978 : 75)
  • 15. BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) • Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya • Hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh. • Pengertian Sistem : a. Berorientasi pada satu tujuan b. Lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian c. Berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar d. Bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu yang berharga. • Secara Sosiologis : hukum sebagai sistem nilai yang merupakan sub sistem dari sistem sosial (T. Parsons)
  • 16. Dominasi Hukum dan Kultur Dalam Masyarakat Masyarakat Litigatif Masyarakat Non Litigatif •Masy. Di Amerika  Addiction to law •Masy. Di Burma •Masy. Batak (Vergouwen) •Masy. Di Amerika  Addiction to law •Masy. Di Burma •Masy. Batak (Vergouwen) • Masy. Di Jepang (Takeyoshi Kawashima) •Masy. Di Korea (Pyong Choon Hahm) •Indonesia ? • Masy. Di Jepang (Takeyoshi Kawashima) •Masy. Di Korea (Pyong Choon Hahm) •Indonesia ?
  • 17. TEORI SIBERNETIK TALCOTT PARSONS • Sistem sosial terbentuk dari interrelasi dan interaksi yng dilakukan oleh individu-individu, oleh karena itu masyarakat memiliki kebebasan-kebebasan tertentu untuk memenuhi kebututuhan-kebutuhannya. • Kebebasan itu ditandai oleh adanya stabilitas dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya. • Tindakan individu dalam masyarakat yang luas dibatasi oleh dua macam lingkungan yaitu alam fisik organik dan yang bersifat ideal disebut realitas tertinggi.
  • 18. Realitas Tertinggi--- tingkat iformasi tinggi (kontrol) FISIK ORGANIK Yang dimaksud pengendalian secara sibernetik adalah sistem-sistem yg memiliki informasi yg tinggi tetapi energi rendah mengatur sistem informasi lebih rendah tetapi energi lebih tinggi Sub sistem budaya Mempertahankan pola Sub sistem Sosial Integrasi Sub sistem Politik Mencapai Tujuan Sub sistem Ekonomi Adaptasi (energi tinggi)
  • 19. TEORI PERUBAHAN SOSIAL • Menurut Arnold M.Rose, ada 3 teori tentang perubahan sosial yg kemudian dihubungkan dengan hukum : 1. akumulasi progresif dari penemuan dibidang teknologi dan motivasi keuntungan ekonomis (prilaku baru yg membutuhkan hukum baru, mesin,radio, TV, alat2 komunikasi) 2. kontak atau konflik antar kebudayaan (alam pikiuran menjadi lebih terbuka bukan sematap-mata karena peniruan atau paksaan, kontak kebudayaan), membutuhkan hk baru. 3. Gerakan sosial, terjadinya ketidakpuasan dibidang-bidang tertentu yg menyebabkan terjadiya ketidak tentraman, kemudian melahirkan hukum baru (HAM, GENDER,KB)
  • 20. Proses Pelembagaan (Efektivitas Hukum) • Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang. • pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion). • Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. • Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.
  • 21. • Friedmann: mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, pertama mempunyai struktur. Kedua memilikitsubstansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. • Ancaman hukuman dalam sanksi negatif .
  • 22. • Lawrence Friedman (2001: 11-18) selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni: a. Fungsi kontrol (social control), yang menurut Donald Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol social. b. Berfungsi untuk meyelesaikan sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik. c. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive function or social engineering function). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. d. Fungsi pemeliharaan social (social maintenance function). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan susuai dengan aturan mainnya (rule of the game). • Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.
  • 23. Kumpulan latihan soal-soal • 1. Hukum itu sebenarnya penuh dengan ketidak teraturan, namun penolakan terhadap ketidak teraturan tersebut jarang dikumandangkan, sehingga Satjipto Raharjo mengajak untuk mempelajari hukum secara teratur. Untuk perlu diadakan upaya pendekatan sosiologi terhadap hukum dengan mengadakan kajian-kajian. Kajian-kajian apa saja yang digukanan dan jelaskan secara rinci dari masing-masing kajian tersebut.
  • 24. • 2. Didalam ajaran sosiologi itu ada sosiologi hukum dan ada sosiologi dalam hukum, kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama lainya, sedangkan tujuanya sedcara garis besar adalah untuk mengungkapkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Coba jelaskan perbedaan antara Sosiology of the law dan sosiologi in the law , dan apa kesimpulan anda tentang perbedaan tersebut.
  • 25. • 4. Berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat sama artinya kita membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Dalam mengkaji hukum berarti harus mengkaji kaidah hukum. Coba jelaskan syarat-syarat berlakunya hukum sebagai kaidah agar hukum tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
  • 26. • 3. Dalam paradigma dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah dijelaskan oleh ’’kuhn’’ merupakan cara pandang ilmuwan terhadap apa yang sedang dipelajari. Dalam ajaran ini tujuan adalah mengembangkan sejumlah keyakinan dasar yang dipergunakan untuk mengungkapkan hakikat ilmu yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mendapatkanya. Salah satu yang dipergunakan oleh ” kuhn” dalam mengungkapkan ilmu adalah menggunakan paradigma positivisme . Coba jelaskan apa yang dimaksud positivisme dan apa ciri – ciri dari paradigma positivisme tersebut.
  • 27. 5. Menurut “ George Ritzer “paradigma adalah merupakan suatu gambaran fundamental tentang subject matter dalam suatu ilmu. Sedangkan ”kuhn ” mengartikan Paradigma adalah merupakan cara pandang atau kerangka berfikir yang didasarkan pada fakta atau gejala-gejala yang diinterpretasi dan dipahami. Coba jelaskan apa fungsi dari paradigma tersebut. 2929