Kerangka Program pemberdayaan Masyarakat di perkotaan melalui P2KP

1. Program Peningkatan Kualitas Permukiman di
Perkotaan (P2KP - Kota)
Dalam Upaya Pencapaian Target 100-0-100 dan
Percepatan Penanganan Kumuh di Perkotaan
Tahun 2015 - 2019

2. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
5. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019.
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
10. Loan Agreement Pemerintah Indonesia dan World Bank No. IBRD 8213-ID: PNPM 2012–2015;
11. Loan Agreement Pemerintah Indonesia dan IDB No. IND 169,170 & 171: ICDD III;
12. Grant Agreement Pemerintah Indonesia dan USAID-World Bank No. Grant : TF 012192-ID: PNPM Aceh-
Women Empowerment/ Program Selaras;
13. Grant Agreement Pemerintah Indonesia dan GFDRR-World Bank Grant: TF 098817-ID: GFDRR-
Pengurangan Resiko Bencana-Berbasis Komunitas (PRBBK)

3. Apa Yang Telah Disiapkan P2KP-Kota Untuk Pelaksanaan Pencapaian
Target 100-0-100 dan Percepatan Penanganan Kumuh Tahun 2015-2019
1. Telah dilaksanakan Workshop Persiapan Penanganan Permukiman Kumuh di Bali;
2. Koordinator-Koordinator Kota bersama Pemda telah melakukan verifikasi Profil Kumuh sesuai
hasil Data Dit.Bangkim;
3. Draft Pedoman Pelaksanaan P2KP Kota Tahun 2015-2019;
4. Draft Pedoman Teknis Kemitraan Penanganan Prioritas Kumuh Di Lokasi P2KP Tahun 2015 –
2019;
5. Draft Pedoman Teknis Kemitraan Penanganan Prioritas Kumuh Di Non Lokasi P2KP Tahun 2015 –
2019;
6. Draft Pedoman Teknis Pencapaian Target 100-0-100 Dalam Rangka Pencegahan Perluasan
Kumuh di Perkotaan; .
7. Draft Pedoman Teknis Kemitraan Pencapaian Target 100-0-100 di Tingkat Kota;
8. Draft Modul-Modul Pelatihan Prakarsa 100-0-100;
9. Instrument Penataan Indikator Kumuh (telah diujicoba di lokasi Kumuh-di Kel. Batu Tulis Bogor);
10.Instrument Mapping 100-0-100 (akan diujicoba Maret ini di Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara);
11.Telah disiapkan City Changers untuk mendukung prakarsa 100-0-100 dan penanganan kumuh;
12.Telah disiapkan TOR dan Kurikulum Pelatihan 100-0-100 dan Kumuh untuk seluruh Fasilitator,
Korkot, Konsultan, Pemda, dll

4. Draft Pedoman Pelaksanaan P2KP - Kota
Dalam Upaya Pencapaian Target 100-0-100 dan
Percepatan Penanganan Kumuh di Perkotaan
Tahun 2015 - 2019

5. a. LATAR BELAKANGLatar Belakang1
1. RPJMN 2015-2019 Ditjen Cipta Karya berkomitmen mewujudkan lingkungan
permukiman di Perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui prakarsa
100-0-100;
 100% akses air minum,
 0% kawasan permukiman kumuh
 100% akses sanitasi layak
2. Kondisi saat ini, basis data BPS thn 2013, capaian akses air minum 67 %, kumuh
11,6 % dan akses sanitasi layak 59 %
3. Ditjen Cipta Karya meyakini bahwa keberhasilan mencapai target 100 - 0 - 100
sebagian besar turut ditentukan oleh kontribusi peran pemda dan partisipasi
masyarakat serta sinergi stakeholders di daerah.
4. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya menyiapkan Program Peningkatan Kualitas
Permukiman di Perkotaan (P2KP-Kota) sebagai upaya strategis memberdayakan
masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam rangka pencapaian target 100-
0-100 dan penanganan kawasan kumuh di perkotaan pada tahun 2015-2019.

6. 1. Terwujudnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup
bersih, sehat dan produktif, termasuk Perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), yang mendukung partisipasi masyarakat dalam mencapai target
'100-0-100' di Perkotaan pada tahun 2019;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan
kumuh di Perkotaan, prioritas tahun 2015-2019, sesuai hasil identifikasi
Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen CK ;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian target 100-0-
100 dalam upaya pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan di
seluruh lokasi P2KP/PNPM Perkotaan pada tahun 2015-2019 ;
4. Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi pemda untuk menjalin
kemitraan dan kolaborasi sinergis seluruh stakeholders pembangunan
permukiman kota, termasuk penguatan City Changers dan pembentukan
Pokja Permukiman Kota, dalam rangka pencapaian target 100-0-100 di
wilayahnya;
a. LATAR BELAKANGTujuan2

7. Target3
1. Target Kemitraan Penanganan Kumuh di Perkotaan Tahun 2015-2019:
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan keterpaduan
penanganan kumuh tahun 2015 (246 Kel/ds di 57 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 208 kel/desa di 50 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 38 kel/desa di 9 kota/kab (2 kota/kab beririsan dengan kab/kota lokasi P2KP,
dan 7 kota/kab adalah kota/kab non P2KP)
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan penanganan
kumuh reguler tahun 2015 (304 Kel/ds di 103 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 284 kel/desa, di 98 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 20 kel/desa, di 12 kota/kab (beririsan dengan kota/kab lokasi P2KP)
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan prioritas
penanganan kumuh tahun 2016-2019 (2.972 Kel/ds di 393 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 1.569 kel/desa di 248 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 1.403 kel/desa yang berada di 245 kota/kab (100 kota/kabupaten beririsan
dengan kota/kab lokasi P2KP dan 145 kota/kab non P2KP)
2. Target Pencegahan Kumuh di Perkotaan melalui Prakarsa 100-0-100 Tahun 2015-2019:
a. Tercapainya Kinerja BKM Mandiri di seluruh lokasi (100%) pada tahun 2015;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekumuhan melalui pencapaian target 100-0-100 di
seluruh lokasi sasaran P2KP 2015-2019;
c. Meningkatnya peran pemda mewujudkan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian target 100-0-100

8. a. LATAR BELAKANGLokasi4
JML KAB/KOTA JML KEL/DESA
KEL/DESA P2KP 208
DESA NON P2KP 5
b KAB/KOTA NON P2KP 7 DESA NON P2KP 33
Total 57 246
JML KAB/KOTA JML KEL/DESA
KEL/DESA P2KP 286
DESA NON P2KP 18
b KAB/KOTA NON P2KP 25 DESA NON P2KP 57
Total 103 361
JML KAB/KOTA JML KEL/DESA
KEL/DESA P2KP 2.049
DESA NON P2KP 628
b KAB/KOTA NON P2KP 145 DESA NON P2KP 991
Total 402 3.668
JML KAB/KOTA JML KEL/DESA
4 a KAB/KOTA P2KP 263 KEL/DESA P2KP 8.732
Total 263 8.732
LOKASI PENCEGAHAN KUMUH 2015-2019
NO
LOKASI PENANGANAN PRIORITAS KUMUH 2016-2019
NO
3
a KAB/KOTA P2KP 257
LOKASI PENANGANAN KUMUH REGULER 2015
NO
2
a KAB/KOTA P2KP 103
LOKASI PENANGANAN PRIORITAS KUMUH 2015
NO
1
a KAB/KOTA P2KP 50
KEMITRAAN
PENANGANAN
KUMUH
2015-2019
PENCEGAHAN KUMUH
2015-2019
KAB/KOTA KEL/DESA WILAYAH 1 WILAYAH 2
5 a KAB/KOTA P2KP KEL/DESA P2KP 266 9.213 3.872 5.341
266 9.213 3.872 5.341
NO PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
Total
PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
2015-2019
RPJMN &
RKP 2015

9. a. LATAR BELAKANG.....Lanjutan Lokasi
Lokasi P2KP Kota 100-0-100 Thn 2015-2019:
12.761 Kelurahan/Desa
Lokasi Prioritas Kumuh :
4.029 Kel/Ds
Lokasi Pencegahan Kumuh
melalui Target 100-0-100:
8.732 Kel/Ds
Non P2KP:
1.694
Kel/Ds
P2KP:
2.335
Kel/Ds
No JUMLAHKEL/DS
1 2.335
2 1.694
3 4.029
4 8.732
12.761
Total JumlahLokasi PadaPencegahanKumuhP2KP-Kota2015-2019
Total Lokasi P2KP-Kota 2015-2019
KATEGORILOKASI
JumlahLokasi P2KPPadaKategori PrioritasKumuhP2KP-Kota2015-2019
JumlahLokasi NonP2KPPadaKategori PrioritasKumuhP2KP-Kota2015-2019
Total JumlahLokasi PadaPrioritasKumuhP2KP-Kota2015-2019

10. Pendekatan5
1. Pemberdayaan Masyarakat-PLPBK, dalam rangka Perubahan
sikap dan perilaku masyarakat, termasuk Perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS), yang mendukung partisipasi aktif
masyarakat dalam pencapaian target ‘100-0-100’ melalui
pencegahan serta penanganan kumuh di wilayahnya;
2. Tridaya, kegiatan dukungan penanganan kumuh maupun
pencapaian target '100-0-100' untuk pencegahan meluasnya
kumuh di perkotaan dilakukan secara komprehensif, melalui
sinergi penanganan fisik dengan penanganan sosial (aturan
bersama, perubahan sikap & perilaku dan PHBS) dan
channelling penanganan ekonomi;
3. Kemitraan dan Kolaborasi Sinergis, terutama membangun
kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemda
dan swasta (CSR), termasuk penguatan City Changer dan
Pokja Permukiman Kota.

11. a. LATAR BELAKANGStrategi6
Kota Kel/Ds 2015 2016 2017 2018 2019
4.275
57 246
a 208
b 38
103 361
a 286
b 75
393 3.668
a 2.049
b 1.619
II 263 8.732
III 266 12.761
KETERANGAN
Jumlah Lokasi
Penanganan Kumuh
Keterpaduan 2015
merupakan bagian dari
Jumlah lokasi
Penanganan Kumuh
Reguler 2015
TAHUN IMPLEMENTASI
1. Penanganan Kumuh Keterpaduan 2015
KELURAHAN LOKASI P2KP
KELURAHAN NON LOKASI P2KP
TOTAL LOKASI P2KP-KOTA 201-2019
KELURAHAN LOKASI P2KP
KELURAHAN NON LOKASI P2KP
KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH DI PERKOTAAN
I
No KATEGORI STRATEGI PROGRAM
LOKASI
PENCEGAHAN PERLUASAN KUMUH DI PERKOTAAN
MELALUI PENCAPAIAN TARGET 100-0-100
2. Penanganan Kumuh Reguler 2015
KELURAHAN LOKASI P2KP
KELURAHAN NON LOKASI P2KP
3. Penanganan Kumuh 2016-2019
P2KPKOta Kemitraan Penanganan Kumuh dg Dit. Bangkim
Pembentukan BKM dan Perencanaan Partisipatif di Lokasi Baru
P2KP-Kota Target 100-0-100 di Perkotaan
PLPBK Kolaborasi Tkt.Kota(seleksi)
Pengelolaan Permukiman Paska Penanganan Kumuh

12. ASSET P2KP-PLPBK &
PNPM PERKOTAAN
TARGET 1: Dukungan Penanganan Kumuh tahun 2015-2019
- Dilaksanakan di seluruh kawasan kumuh (4.029 kel/ds);
- Perencanaan Partisipatif berorientasi Penanganan Kumuh
- Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan
penanganan kumuh di wilayahnya
TARGET 2: Pencapaian target 100-0-100 untuk Pencegahan
Perluasan Kumuh di Perkotaan Tahun 2015-2019
- Dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/
kecamatan perkotaan (8.732 kel/ds);
- Perencanaan Partisipatif Target 100-0-100 di Perkotaan;
- Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan
pencapaian target 100-0-100 di wilayahnya
TARGET 3: Peningkatan Peran Pemda dalam membangun
Kolaborasi Pencapaian Target 100-0-100 Tahun 2015-2019
- Kolaborasi masyarakat dan Pemda serta stakeholrde lain
dalam percepatan penanganan kumuh di perkotaan
- Penguatan Peran Pokja Permukiman Kota, City Changer, dll
- Bantuan Teknis (Mis. Konsultan, Monitoring, dll)
- Peran serta dan kontribusi Pemda pada target 100-0-100
ASSET KELEMBAGAAN MASYARAKAT
- 11.066 BKM/LKM tkt Kelurahan
- 1.234.804 Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM)
ASSET SDM DI MASYARAKAT
- 622.005 Relawan Masyarakat yg terlatih
- 113.055 Anggota BKM/LKM yg terlatih
- 7.680.080 Anggota KSM yg terorganisir
ASSET PENDAMPING:
₋ 6.654 Fasilitator Pendamping
Masyarakat
₋ 1.306 Pendamping Pemda (Koordinator
Kota & Assisten Korkot)
₋ 586 Tenaga Ahli Pemberdayaan
masyarakat tersebar di propinsi & pusat
PENCAPAIAN TARGET 100-0-100
DI PERKOTAAN
OPTIMALISASI ASET P2KP - PNPM PERKOTAAN BAGI
PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 DI PERKOTAAN6.a

13. MAPPING & PERENCANAAN
Dan Lain-lain
P2KP-Kota
Fokus Pendampingan BKM, KSM
dan Masyarakat, Pemetaan
Swadaya dan Perencanaan
Partisipatif terkait 100-0-100,
termasuk Kumuh, SIM, dll
Program-Program Sektoral
DJCK-Kementerian PUPR,
Kemitraan kegiatan ekonomi
dan kegiatan sosial
Peran P2KP dalam Pencapaian Target 100-0-100:
Fokus Penguatan “Mangkuk Masyarakat”
KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
6.b

14. Komponen Program7
1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Permukiman:
a. BLM Permukiman Tingkat Masyarakat:
i. BLM Koordinasi untuk Pencegahan Kumuh melalui pencapaian target 100-0-100 untuk
seluruh kelurahan sasaran antara Rp 50 juta/kel sampai dengan @ Rp 150 jt/kel/tahun;
ii. BLM Chanelling Penanganan Kumuh Dit.Bangkim, Minimal @ Rp 1M/kel/tahun untuk
lokasi percepatan penanganan permukiman kumuh
b. BLM Kemitraan Permukiman tingkat kota (PAKET-ND), @ Rp 3 M/kota/thn, untuk Kolaborasi
dan kemitraan stakeholder di tingkat kota/kab dalam program pencapaian target 100-0-100.
2. Pendampingan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Daerah;
a. Pemberdayaan Masyarakat:
i. Pendampingan Masyarakat di lokasi pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan
melalui pencapaian target 100-0-100
ii. Pendampingan masyarakat di lokasi kemitraan percepatan penanganan Kawasan kumuh
b. Penguatan Kapasitas dan Peran Pemda, untuk membangun kolaborasi dan kemitraan dalam
pencapaian target 100-0-100 , termasuk Penggiat Pemukiman Berkelanjutan (City Changer),
Pokja Permukiman, dll
3. Bantuan Teknis (Konsultan, Monitoring, Evaluasi, dll)

15. SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT8
SIKLUS KEGIATAN INI
BERSIFAT UMUM YANG
AKAN DILAKUKAN
MASYARAKAT...
SIKLUS KEGIATAN
MASYARAKAT AKAN
BERBEDA PENERAPAN
SESUAI DENGAN
KATEGORI LOKASI.
PENJELASAN DETAIL
MASING-MASING
SIKLUS KEGIATAN DAN
RINCIAN JADWAL
PELAKSANAAN DAPAT
DILIHAT PADA
LAMPIRAN 1 & 2...
Penyusunan RPI2JM &
RKP Kumuh serta
Pemasaran
Pelaksanaan
Kegiatan, Mnev &
Phase Pengelolaan
Paska Kumuh
Sosialisasi dan
Klarifikasi/
Penyusunan Profil
Kumuh
Pelatihan dan Penguatan
Kapasitas BKM, KSM dan TIPP
Refleksi Perkara Kritis
Lingkungan Permukiman dan
Pemetaan Swadya
Orientasi 100-0-100
1
2
3
4
5

16. PLATFORM OF COLLABORATION
Senior Facilitator
FASKEL
SOSIAL
FASKEL MKl
FASKEL
TEKNIK
TEAM FASILITATOR
Urban
Planner
KOORDINATOR KOTA
ASKOT SOSIAL ASKOT MANAJEMEN
kEUANGAN
ASKOT
INFRASTRUKTUR
TEAM KOORDINATOR KOTA
Urban
Planner
ASKOT
MANAJEMEN
DATA
TEAM LEADER
Other
Specialists
Financial Management
Specialist
Infrastructure
Specialist
KONSULTAN MANAJEMEN PROPINSI
Urban
Planner
- -20 cities
Data
Management
TEAM LEADER
Other
Specialists
Financial Management
Specialist
Infrastructure
Specialist
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT
Urban
Planner
-
Data
Management
BKM LURAH BPD
KELURAHAN
Institutions
Lainnya
Urban planner that hired by
PMU
Program Development
and R&D
SATKER & PPK
National Evaluation
Consultant
Nasional
Kota/Kab
Tiap Propinsi
Propinsi
Cover 50 kelurahan
Kluster Kelurahan
5 Faskel utk 9 kel/Desa di
Lokasi Pencegahan
Kelurahan
Urban planner atau
Lembaga Dikontrak
BKM dan Lurah
POKJA PKP
tingkat Nasional
Pokja PKP
tingkat Propinsi
Pokja PKP
tingkat Kota/Kab
Organisasi9
1 Faskel utk 1kel/Desa di
Lokasi Penanganan
City
Changers
Struktur & Sistem menggunakan
format existing untuk 2015 dengan
extention kontrak, dan penyesuaian
struktur untuk 2016-2019 dengan
procurement/ pengadaan baru

17. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM DI PERKOTAAN
TAHUN 2015 - 2019
Program 2015 2016 2017 2018 2019 LOKASI
PNPM PERKOTAAN 11.066 Kel/ds
PLPBK 785 Kel/ds
GFDRR-PRB-BK 16 Kel, 4 Kota
BADAN HUKUM UPK 11.066 Kel/ds
KEGIATAN SOSIAL BERKELANJUTAN (KSB) –
Pilot P2B-WB
56 Kel, 15
Kota
PENINGKATAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT
Berbasis KOMUNITAS (PPMK) –P2B-IDB
1.441 Kel/ds
PILOT MICROFINANCE SYARIAH -IDB 3 Kota
SELARAS – ACEH 429 Kel/IDB
PILOT BUSINESSDEVELOPMENT CENTER-IDB 15 Kota
PILOT FEDERASIUPK -IDB 3 Kota
P2KP Prakarsa 100-0-100 8.732 Kel/Ds
P2KP Kemitraan Penanganan Kumuh 4.029 Kel/Ds
Program Penghidupan Berkelanjutan –
P2B Perkotaan
1.189 Kec

18. SUMBER PENDANAAN P2KP
TAHUN 2015 - 2019
Program
Phase Penggunaan
Keterangan
2015 2016 2017-2019
PNPM Perkotaan IV - WB
Closing Dated
Desember 2015
ICDD III - IDB
Closing Dated
September 2016
Grant Usaid - Aceh
Closing Dated
Desember 2016
Grant GFDRR
Closing Dated
Desember 2015
P2KP – PLPBK Prakarsa 100-0-
100 (Pendukung P2B)
Program Penghidupan
Berkelanjutan – P2B Perkotaan
P2B Tahun 2015
masih Pilot
P2KP Kemitraan Kumuh
Belum Ada
Need
extennt
Optimalisasi
Loan
Belum Ada
Optimalisasi
Loan
Belum Ada
Pilot

19. Program
Target Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PNPM PERKOTAAN
Pemanfaatan BLM
tahun 2014
Pendampingan Target 100% BKM Mandiri dan
Alih Pendampingan
PLPBK Pencairan & Pemanfaatan BLM Pelaksanaan Pekerjaan FIsik
GFDRR-PRB-BK Pendampingan & Stimulan BLM Pelaksanaan Pekerjaan FIsik
BADAN HUKUM UPK Pilot di DIY & Jateng Proses fasilitasi Badan Hukum di seluruh lokasi
KEGIATAN SOSIAL BERKELANJUTAN (KSB) Penguatan KSM-KSM Akses Kesempatan Kerja dan Usaha
PROGRAM - PPMK –P2B-IDB Pendampingan & stimulan BLM Pendampingan Akses Kerja & usaha
PILOT MICRO FINANCE SYARIAH - IDB Pendampingan Micro Finance Syariah
SELARAS – ACEH Pendampingan & stimulan BLM Pendampingan Akses Kerja & usaha
PILOT BUSINESS DEVELOPMENT CENTER -IDB Feasibility Study Pendampingan & stimulan BLM
PILOT FEDERASI UPK - IDB Feasibility Study Pendampingan & stimulan BLM
Penanganan Kumuh 2015 di Lokasi P2KP
Reflesi, Review PS & PJM
mnjd RPJM & RKP Kumuh
Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan
penguatan kapasitas masyarakat
Penanganan Kumuh 2015 di Non-Lokasi P2KP
Reflesi, PS, pembentukan BKM ,&
penyusunan RPJM & RKP Kumuh
Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
dan penguatan masyarakat
Penyiapan Penanganan Kumuh 2016-2019
Sosialisasi, Refleksi Kumuh, Review PS & PJM menjadi RPI2JM &
RKP Kumuh Profiling Kumuh di 3.668 Kel/Desa
P2KP Prakarsa 100-0-100
Sosialisasi, Refleksi 100-0-100, Review PS & PJM menjadi RPI2JM
& RKP 100-0-100, Profiling 100-0-100 di 8.732 Kel/Desa
Program Penghidupan Berkelanjutan-P2B Penyiapan Kebijakan Pilot & Launching Nasional
TARGET PROGRAM-PROGRAM P2KP TAHUN 2015

20. PLATFORM OF COLLABORATION
Isu-Isu Kritis dan Tindak Lanjut11
1. Transisi Program. PNPM Perkotaan akan berlangsung hingga April 2015. Mulai
Bulan Mei 2015 hingga seterusnya akan ditransformasikan menjadi P2KP-Kota
2015-2019, yang fokus pada (a) kemitraan Penanganan Kumuh di Perkotaan, (b)
Pencegahan perluasan kumuh melalui pencapaian target 100-0-100, dan (c)
Menuntaskan program sesuai Loan & grant agreement yang ada.
2. Lokasi Sasaran. Sampai April 2015, lokasi PNPM perkotaan adalah 11.066 Kel/ds.
Diusulkan Mulai Mei 2015, seluruh lokasi ex PNPM Perkotaan ditambah dengan
lokasi kumuh, akan menjadi Lokasi P2KP-Kota 2015-2019.
3. Fasilitator Pendamping. Hingga April 2015, terdapat 8.500 Fasilitator, Korkot dan
Konsultan Pemberdayaan untuk mendampingi 11.066 Kel/Desa dan 266 Kota/ Kab
di PNPM Perkotaan. Selanjutnya mulai Mei 2015, seluruh Fasilitator dan konsultan
akan dioptimalkan untuk fokus pendampingan a) kemitraan Penanganan Kumuh di
Perkotaan, (b) Pencegahan perluasan kumuh melalui pencapaian target 100-0-100,
dan (c) Menuntaskan program sesuai Loan & grant agreement yang ada.

21. 4. Pembiayaan Tahun 2015. Alokasi DIPA 2015 untuk PNPM Perkotaan saat ini
tersedia Rp 1,09 Trilyun, sedangkan kebutuhan dana P2KP-Kota 2015 adalah Rp
2,4 Trilyun. Oleh karena itu, perlu penambahan sebesar Rp 1,32 Trilyun.
5. Optimalisasi Sisa Loan PNPM Perkotaan Tahun 2015. Mengingat kebutuhan dana
untuk pembiayaan 2015 sebagian besar berasal dari sisa loan PNPM Perkotaan,
maka perlu amandment loan dengan pihak donor (WB dan IDB) untuk
pemanfaatan pelaksanaan P2KP-Kota dan memperpanjang closing dated hingga
akhir Desember 2016, untuk antisipasi keterlambatan proses pengajuan loan baru.
6. Usulan Loan Size untuk Tahun 2016-2019. Perlu proses loan sesegera mungkin,
dengan mengupayakan ketercantuman di Blue Book dan project diggest. Pihak IDB
dan WB telah menyatakan kesediaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
pencapaian target 100-0-100 dan penanganan kumuh di perkotaan tahun 2015-
2016.
.....Lanjutan Isu Kritis dan Tindak Lanjut

22. Lampiran Pedoman Pelaksanaan P2KP - Kota
Dalam Upaya Pencapaian Target 100-0-100 dan
Percepatan Penanganan Kumuh di Perkotaan
Tahun 2015 - 2019

23. SIKLUS PENANGANAN PRIORITAS KUMUH  DI LOKASI P2KP1a
Pekerjaan Fisik &
peningkatan kinerja
BKM & KSM
Penguatan Kapasitas
& Pelaksanaan
Pencegahan Kumuh
Sosialisasi &
Refleksi
Perkara Kritis
permukiman
Kumuh
Review Pemetaan
Swadaya & PJM
Pronangkis mjd RPIJM
& RKP Penanganan
Kumuh
Penetapan Prioritas
Kegiatan & Penandatangan
Swakelola dengan
PPK/Satker Kota
1
2
3
5
4

24. SIKLUS PENANGANAN PRIORITAS KUMUH  DI NON - LOKASI P2KP
Penetapan kegiatan,
dan Akad dengan
PPK/Satker Kota
Pekerjaan
Fisik
Sosialisasi &
Identifikasi
Profil Kumuh
Refleksi Kritis Permu-
kiman & Pemetaan
Swadaya 100-0-100
dan Kumuh
Pembentukan BKM
1
2
3
6
5
Penyusunan RPIJM serta
RKP Kumuh
4
Penguatan Kapasitas
& Pelaksanaan
Pencegahan Kumuh
7
1b

25. SIKLUS PRAKARSA 100-0-100  PENCEGAHAN KUMUH DI SELURUH LOKASI
Pekerjaan Fisik Target
100-0-100
Penguatan Kapasitas
BKM, KSM & Masy
terkait 100-0-100
Sosialisasi &
Refleksi
Perkara Kritis
100-0-100
Review Pemetaan
Swadaya & PJM
Pronangkis mjd RPIJM
Prakarsa 100-0-100
Penyaluran BLM Koordinasi
tkt Kelurahan dan BLM
tkt.Kota/Kab
1
2
3
5
4
1c

26. SIKLUS KEGIATAN KOTA1d
Penilaian kelayakan
proposal dan penetapan
kegiatan oleh Pokja PKP
Kota/Kab
Pencairan BLM Kota &
pekerjaan Fisik
Sosialisasi 100-0-100
ke Pemkot &
stakeholder kota
Pembentukan &
Penguatan Pokja PKP tkt
Kota/kab
Serangkaian FGD Kesepakatan
Kemitraan Program
1
2
3
6
5
4
O & M serta penguatan
kapasitas masyarakat
7
Penyusunan Proposal Kemitraan
BKM & Dinas/CSR/dll

27. JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN
KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH  DI LOKASI P2KP
2a
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Penanganan Kumuh Keterpaduan 2015
1 Sosialisasi & Refleksi perkara kritis permukiman
2
Review Pemetaan Swadaya & PJM Pronangkis, Pendetailan
Rencana dan Kegiatan di Kawasan Kumuh setempat
3 Penetapan Prioritas Kegiatan & Akad dg Satker/PPK Kota
4 Pekerjaan Fisik & peningkatan kinerja BKM & KSM
5 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh
B Penanganan Kumuh Reguler 2015
1 Sosialisasi & Identifikasi Profil Kumuh
2 Refleksi Kritis Permukiman Kumuh
3
Review Pemetaan Swadaya, Pendetailan Fokus Kawasan
Kumuh
4
Review PJM Pronangkis, khusus pendetailan RPI2JM serta
RKP Kawasan Kumuh
5 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker Kota
6 Pekerjaan Fisik
7 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh

28. a. LATAR BELAKANG....Lanjutan Siklus Penanganan Kumuh di Lokasi P2KP....
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
2015 2016
April-Desember Jan-Desember
C Penanganan Kumuh 2016-2019
1 Sosialisasi Penanganan Kumuh Apr
2 Refleksi permukiman Kumuh Mei
3 Review Pemetaan Swadaya, Fokus Kawasan Kumuh Jun
4 Klarifikasi hasil Identifikasi Profil Kumuh Jul
5 Review PJM Pronangkis, fokus RPI2JM & RKP Kumuh Agst
6
Penyepakatan Usulan Prioritas Masyarakat untuk
Penanganan Kumuh
Okt
7 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker Kota Nov-Des
8
Pengemb Kapasitas & Penyiapan Masyarakat unuk
Pelaksanaan Fisik
Jan-Maret
9 Pekerjaan Fisik Apr
10 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh Mei dst

29. JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN
KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH  DI NON LOKASI P2KP
2b
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Penanganan Kumuh Keterpaduan 2015
1 Sosialisasi & Identifikasi Profil Kumuh
2
Refleksi Kritis Permukiman & Pemetaan Swadaya Profil
Prakarsa 100-0-100
3 Pembentukan BKM
4 Penyusunan RPIJM serta RKP Prakarsa 100-0-100
5 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker
6 Pekerjaan Fisik
7 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh

30. a. LATAR BELAKANG....Lanjutan Siklus Penanganan Kumuh di Non-Lokasi P2KP
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
2015 2016
April-Desember Jan-Desember
C Penanganan Kumuh 2016-2019
1 Sosialisasi Penanganan Kumuh Apr
2 Refleksi permukiman Kumuh Mei
3 Pemetaan Swadaya Jun
4 Pembentukan BKM Jul
5 Penyusunan RPJM Kel/ds, fokus RPI2JM & RKP Kumuh Agst
6 Klarifikasi hasil Identifikasi Profil Kumuh Agst
7
Penyepakatan Usulan Prioritas Masyarakat untuk
Penanganan Kumuh
Okt
8 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker Kota Nov-Des
9
Pengemb Kapasitas & Penyiapan Masyarakat unuk
Pelaksanaan Fisik
Jan-Maret
10 Pekerjaan Fisik Apr
11 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh Mei dst

31. JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN TARGET 100-0-100
UNTUK PENCEGAHAN PERLUASAN KUMUH DI PERKOTAAN
2c
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Lokasi Non Prioritas Kumuh 2015-2019 (8.732 kel/ds)
1 Penyiapan Pedoman dan Modul-modull
2 Sosialisasi dan penyadaran masyarakat mengenai 100-0-100
3 Pembentukan Kelompok Kerja Pemda & masyarakat
4
Review dan atau Penyusunan RPIJMN orientasi '100 0 100' di
tingkat kota, integrasi dengan RPIJMN di kelurahan
5
Penyaluran BLM pengembangan kapasitas dan Koordinasi
kemitraan kegiatan 100-0-100
6 Penyusunan Orientasi RKP target 100-0-100 kota/kab
7 Penyusunan strategi kemitraan
8
Penyaluran BLM Kemitraan Kota @Rp 3 M sesuai seleksi
prioritas proposal kemitraan
9
Pemanfaatan BLM Kemitraan dan pemeliharaan oleh
masyarakat dan pemda daerah
10
Keberlanjutan pemeliharaan lingkungan dan pencegahan
kumuh

32. a. LATAR BELAKANG....Lanjutan Siklus Penanganan Kumuh di Lokasi P2KP....
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
Phase
Kumuh
Phase 100-0-100
(Pemeliharaan & Pencegahan
Perluasan Kumuh)
B Lokasi Pasca Penanganan Prioritas Kumuh (4.029 kel/ds);
1 Serangkaian Kegiatan penanganan prioritas Kumuh Jan-Apr
2 Mulai Pekerjaan Fisik Penanganan Prioritas Kumuh
Mulai
Mei dst
3 Sosialisasi dan penyadaran mengenai 100-0-100 Jun
4 Pembentukan Kelompok Kerja Pemda & masyarakat Jul
5
Review dan atau Penyusunan RPIJMN orientasi '100 0
100' di tingkat kota, integrasi RPIJMN di kelurahan
Agst
6
Penyaluran BLM pengembangan kapasitas dan
Koordinasi kemitraan kegiatan 100-0-100
Okt
7 Penyusunan Orientasi RKP target 100-0-100 kota/kab
Nov-
Des
8 Penyusunan strategi kemitraan Jan-Maret
9
Penyaluran BLM Kemitraan Kota @Rp 3 M sesuai seleksi
prioritas proposal kemitraan
Apr
10
Pemanfaatan BLM Kemitraan dan pemeliharaan oleh
masyarakat dan pemda daerah
Mei dst
11
Keberlanjutan pemeliharaan lingkungan dan
pencegahan kumuh

33. INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat kehadiran masyarakat miskin dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
48 48 48 50 50 SIM
Tingkat kehadiran perempuan dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
45 47 50 50 50 SIM
Partisipasi penduduk dewasa dalam pemilu BKM tingkat
basis (%)
30 35 35 35 35 SIM
Jumlah minimal kemitraan/chanelling sektor air
minum, kumuh dan sanitasi setiap Kel/Desa
1 1 2 2 3 SIM
Kinerja BKM minimal Mandiri (%) 80 90 100 100 100 SIM
Outcome
Proporsi rumah tangga memiliki akses air minum (%) 76,13 82 88 94 100 SIM
Proporsi rumah kumuh dan kawasan kumuh (%) 8 6 4 2 0
SIM/
SURVEY
Proporsi rumah tangga memiliki akses sanitasi layak (%) 66,4 78 85 93 100 SIM
DRAFT INDIKATOR KINERJA
Dukungan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh
3a

34. Lanjutan.....
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Outcome (Lanjutan)
% Kelurahan yang telah penuhi 100% akses air minum 10 30 50 75 100 SIM
% Kelurahan yang telah penuhi 0% kawasan kumuh 10 30 50 75 100 SIM
% Kelurahan yang penuhi 100 % akses sanitasi layak 10 30 50 75 100 SIM
Keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur (100-0-100) - %
10 20 25 30 40 SIM
Partisipasi pemda (Kab/Kota) dalam pendanaan
pembangunan infrastruktur (100-0-100) - %
20 30 40 50 50 SIM
RTM penerima manfaat pembangunan infrastruktur air
minum (%)
80 90 95 100 100 SIM
RTM penerima manfaat pembangunan infrastruktur
sanitasi layak (%)
80 90 95 100 100 SIM
RTM penerima manfaat pembangunan infrastruktur
pada kawasan kumuh (%)
60 70 80 90 100 SIM

35. INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat kehadiran masyarakat miskin dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
48 48 48 50 50 SIM
Tingkat kehadiran perempuan dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
45 47 50 50 50 SIM
Jumlah minimal kemitraan/chanelling sektor air
minum, kumuh dan sanitasi setiap Kel/Desa
1 1 2 2 3 SIM
Kinerja BKM minimal Mandiri (%) 80 90 100 100 100 SIM
Jumlah Pokja PKP Kota 35 75 125 180 266 SIM
Jumlah relawan kota (City Changer)/kota 1 2 3 4 5 SIM
Keswadayaan Masyarakat 10 20 25 30 40 SIM
DRAFT INDIKATOR KINERJA
Dukungan Pencapaian Target 100-0-100 – Pencegahan Kumuh
3b

36. INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Outcome
Proporsi rumah tangga memiliki akses air minum (%) 76,13 82 88 94 100 SIM
Peningkatan kualitas 7 indikator kumuh (%) 8 6 4 2 0
SIM/
SURVEY
Proporsi rumah tangga memiliki akses sanitasi layak (%) 66,4 78 85 93 100 SIM
% KK Miskin penerima Manfaat 20% 40% 75% 90% 100% SIM
% Kelurahan sasaran mampu mencapai target 100-0-100 10% 30% 70% 90% 100% SIM
% Kota/Kab sasaran mampu mencapai target 100-0-100 10% 30% 70% 90% 100% SIM
Kontribusi dana & program Pemda 10% 30% 40% 50% 60% SIM
Keswadayaan Masyarakat 10% 20% 40% 50% 50% SIM
Lanjutan.....

37. No JENIS BLM
1 Minimal @ Rp 1 Milyar/Kelurahan
2 Infrastruktur penanganan kumuh skala lingkungan
3
Kegiatan tercantum pada RPIJM-CK yang ditetapkan secara partisipatif
dan diketahui Lurah
4
Jenis kegiatan infrastruktur ditetapkan bersama oleh Satker/ PPK
Kota/kab & BKM
5
Dana dan pekerjaan oleh BKM/Masyarakat secara langsung atau
melalui Mekanisme pelaksanaan KSO
a
Bagi Kelurahan yang menjadi Lokasi
Kawasan Prioritas Kumuh
1 Alokasi @Rp 150 jt/kel untuk Lokasi Penanganan Kumuh
2
Biaya Perencanaan hingga penyusunan DED , termasuk tenaga ahli
atau kerjasama LPM-Univ maks Rp 50 juta
3
Biaya Pengembangan kapasitas mengenai 7 (tujuh) indikator kumuh
dan/atau 100-0-100, maks Rp 50 juta
4
Biaya Pemasaran Sosial & Koordinasi Kemitraan Penanganan Kumuh
atau 100-0-100, maks Rp 50 juta
5
Dana dan kegiatan dikelola oleh BKM bersama-sama Unit Pelaksana,
Kelompok Masyarakat serta Relawan
1 Alokasi @Rp 50 jt/kel untuk Lokasi Pencegahan Kumuh
b
Bagi Kelurahan yang menjadi Lokasi
Pencegahan Kumuh 2015-2019
2
Biaya Pengembangan kapasitas mengenai 7 (tujuh) indikator kumuh
dan/atau 100-0-100, maks Rp 25 juta
3
Biaya Pemasaran Sosial & Koordinasi Kemitraan Pencegahan kumuh
dan/atau 100-0-100, maks Rp 25 juta
c
Bagi Kelurahan yang telah
melaksanakan Kegiatan Penanganan
Kumuh
4
Dana dan kegiatan dikelola oleh BKM bersama-sama Unit Pelaksana,
Kelompok Masyarakat serta Relawan
1 Alokasi @Rp 3 M/Kota untuk Lokasi Pencegahan Kumuh
2 Infrastruktur pencegahan kumuh skala kawasan
3 Kegiatan adalah kegiatan bersama (kolaborasi/kemitraan) BKM dgn
Pemda/Swasta yg ditetapkan Pokja Permukiman;
4
Alokasi dana BLM adalah 50% dari kebutuhan biaya dan 50% sisanya
merupakan kontribusi Pemda/Swasta
5
Dana dan kegiatan dikelola oleh Panitia Kemitraan, yang terdiri dari
pihak-pihak yang berkolaborasi/menjalin kemitraan pekerjaan
infrastruktur 7 Indikator Kumuh
3
BLM PLPBK Kemitraan tingkat Kota
BLM TINGKAT KOTA Khusus untuk Stimulan
Kegiatan/Pekerjaan Kemitraan antar
Stakeholder Kota (Pemda, Swasta,
Universitas, LSM, Asosiasi dll) dengan
Masyarakat untuk Pencapaian Prakarsa 100-
0-100
ALOKASI KETENTUAN PEMANFAATAN BLM
1 BLM Channelling Dit Bangkim-DJCK
Khusus untuk Kelurahan yang ditetapkan
menjadi Lokasi Kawasan Prioritas Kumuh
oleh DJCK
2
BLM Koordinasi Permukiman (Channelling
Program 100-0-100)

38. PLATFORM OF COLLABORATION
Resume Loan Available PNPM Perkotaan
ALLOCATED
SISA DES 2014
(Kurs=Rp 11900)
BUDGET DIPA 2015
(Kurs=Rp 11900)
(USD) (USD (USD) (USD)
I IDB LOAN (IND-169, IND-170b& IND-171)
A Stimulan BLM 123.410.000 54.695.832 18.451.289 36.244.544
B Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemda 52.990.000 36.678.858 13.833.975 22.844.883
C Studi banding dan tukar menukar informasi 3.620.000 3.141.253 95.879 3.045.374
D Bantuan Teknis (Konsultan dan Support PMU) 18.340.000 14.109.951 6.842.434 7.267.516
E Contingency 10.260.000 10.260.000 - 10.260.000
205.000.000 118.885.894 39.223.578 79.662.316
II WB LOAN ( IBRD 8213-ID)
A Stimulan BLM 149.000.000 30.710.862 16.758.756 13.952.106
B 117.000.000 86.296.895 24.270.732 62.026.163
266.000.000 117.007.758 41.029.488 75.978.269
III TOTAL LOAN
A Stimulan BLM 272.410.000 85.406.695 35.210.045 50.196.650
B 188.330.000 140.226.957 45.043.021 95.183.936
E Contingency 10.260.000 10.260.000 - 10.260.000
471.000.000 235.893.652 80.253.066 155.640.586
Kurs $ (APBN 2015) 11.900Rp
cat DETAIL CATEGORY/COMPONENT
PLAFON LOAN
SISA LOAN
SISA 2014 & BUDGET DIPA TA 2015
TOTAL LOAN
SUB TOTAL IDB LOAN
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemda, fasilitasi &
bantuan teknis
SUB TOTAL WB LOAN
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemda, fasilitasi &
bantuan teknis

39. TERIMA
KASIH