SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 46
Baixar para ler offline
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu
 LATAR BELAKANG
 DASAR HUKUM
 POKOK-POKOK KETENTUAN PP
 POKOK-POKOK KETENTUAN
PERATURAN PELAKSANAAN
 SIMULASI DAN CONTOH
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 Kemudahan dan
penyederhanaan
aturan perpajakan;
 Mengedukasi
masyarakat untuk
tertib administrasi;
 Mengedukasi
masyarakat untuk
transparansi;
 Memberikan
kesempatan
masyarakat untuk
berkontribusi dalam
penyelenggaraan
negara
 Kemudahan bagi
masyarakat dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakan
 Meningkatnya
pengetahuan tentang
manfaat perpajakan
bagi masyarakat
 Terciptanya kondisi
kontrol sosial dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakan
Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Dasar Hukum
 Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :
Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat
final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 Pasal 17 ayat (7) UU PPh :
• Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.
• Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang
Pribadi (30%).
• Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas
pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan
partisipasi dalam pembayaran pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib
pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar
dalam 1 tahun.
 Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha,
termasuk dari usaha cabang.
Objek Pajak
a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)
atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Jasa Sehubungan dengan
Pekerjaan Bebas
 Orang pribadi
 Badan, tidak termasuk BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1
(satu) Tahun Pajak.
Subjek Pajak
 WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau
jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau
prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau
seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya
pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung
tenda di trotoar, dan sejenisnya.
 WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara
komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.
Pengecualian Subjek Pajak
 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final
dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah
peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
 Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha
Tarif
Saat Mulai Berlakunya PP
Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha
dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.
2013 2014 2015
201420132012
Omzet
perdagangan Rp4
miliar
 dikenai PPh Umum
s.d sebelum berlaku
PP 46 Tahun 2013
 PPh final 1% Juli
s.d. Des 2013
meskipun total
omzet tahun berjalan
misalnya Rp5 miliar
Jika omzet 2013
Rp5 miliar maka
tahun 2014
dikenai dengan
Tarif Umum
Ketentuan UU PPh
Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1)
Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar,
tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun
berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)
 Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh
final :
peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan,
dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).
 Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama
sebelum PP ini berlaku  dasar Peredaran Bruto adalah:
akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan
sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.
 Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku  dasar
peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama
disetahunkan.
Penghasilan yang Dikenai PPh Final
Tersendiri
 Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
(a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final
berdasarkan PP ini.
 Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan
dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak
dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini,
tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur mengenai
pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
Penghasilan dari Luar Negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak
Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan
pelaksanaannya.
(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur
tentang Kredit Pajak Luar Negeri)
Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.
o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Dasar Penentuan Peredaran Bruto
Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar
ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha
seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk
peredaran bruto dari:
 Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri;
 usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
tersendiri; dan
 penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
 Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai
PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh
wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak
bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain.
 Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak
lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara
sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013
Contoh:
o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik
bengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi.
o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah
memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKB
Potput.yang telah dilegalisasi
Pemotongan/Pemungutan PPh
 Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2),
bukan PPh Pasal 25.
 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,
tidak wajib PPh Pasal 25.
 Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh
Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas
penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan umum.
 Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang
dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan
terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali
untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya
bersifat final.
Angsuran Masa
Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak
tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:
 bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak
masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus
membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf
b dan huruf c UU PPh; dan
 bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak
diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,
besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya
angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK
255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
 Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
 SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
 Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 SPT Tahunan :
o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib
Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi
Penyetoran dan Pelaporan
Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d
Desember 2013
Cara Pembayaran Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui:
1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013)
a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa
SSP yang telah diisi.
b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).
2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013)
a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu
pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”.
b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran
bruto:
• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00
• Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00
2013 2014
201520142013
Penentuan Peredaran Bruto
Penentuan Peredaran Bruto
Pasar A
Rp80.000.000,00
Pasar B
Rp250.000.000,00
Pasar C
Rp400.000.000,00
Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan
Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar:
Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 +
Rp400.000.000,00
= Rp730.000.000,00
Rajesh Memiliki Tiga
Toko Tekstil
Penentuan Peredaran Bruto
Butik di Batam
Rp3.000.000.000,00
Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang
bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00
Butik di Singapura
Rp5.000.000.000,00
Di dalamnya termasuk omset
penjualan ke Mr. X di Singapura
sebesar Rp50.000.000
Penghasilan Sewa
Apartemen di
Singapura
Rp100.000.000,00
Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan
dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final
IRINE
(Pengusaha
Butik Pakaian)
Mulai Berlakunya
PP 46 Tahun
2013
Terdaftar
sebagai Wajib
Pajak
1 April 2013 1 Juli 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00
Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:
Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00
Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut
tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan
berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun
pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang
bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
30 Juni 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai
terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka
penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,
memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).
peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x
Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
Penerapan Tarif
Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus
2013:
menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor pos
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan
menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
paling lambat tanggal 16 September 2013.
Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN,
PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal
4 ayat (2) Agustus 2013.
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat
final sesuai PP ini.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha
penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan
Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:
PPh final = 1% x Rp50.000.000,00
= Rp500.000,00
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain
Bendahara
Pemerintah
Penyerahan Barang
Pembayaran senilai
Rp20.000.000,00
CV. ABADI
MEBELINDO
Bendahara Pemerintah
memungut PPh Pasal 22 sebesar
1,5% x Rp20.000.000,00=
Rp300.000,00
dalam hal WP tidak memiliki SKB
WP dibebaskan dari
Pemungutan apabila
memiliki SKB
Rekanan Pemerintah yang
termasuk dalam kriteria WP yang
dikenai PPh Final
Kewajiban CV Abadi Mebelindo:
 menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15
Agustus 2013.
 Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013.
dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah
mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran
dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.
Juli 2013
Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun
Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat
dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai
dengan Tahun Pajak 2015.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Rugi pada
Tahun Pajak
2010
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Kompensasi atas
Kerugian Tahun
2010 tidak dapat
dikompensasi di
Tahun Pajak 2014
Dikenai PPh Final
dan mengalami
kerugian
Kerugian dari penghasilan
yang dikenai PPh Final pada
Tahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke Tahun
Pajak berikutnya
Simulasi Pengisian SSP
Diisi dengan:
• Kode Akun
Pajak 411128
(Untuk Jenis
Pajak PPh Final)
dan
• Kode Jenis
Setoran 420
(untuk
pembayaran
PPh Final
peredaran bruto
tertentu)
PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0
0 4 1
Pengisian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
(6 – 7 – 8c)….
1
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2
5
6
8a
8c
7
D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR
RUPIAH *)
3
(3)
C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG
A.PENGHASILAN
KENAPAJAK
4
IDENTITAS
(1) (2)
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN :
FORMULIR
1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
10c
THN
11(9 – 10c)…..
TGL BLN
10a
9
8b
10b
TAHUN PAJAK
SPT PEMBETULAN
KE-…
02
Diisi dengan “Penghasilan
Usaha WP yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu”
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Penghasilan Usaha WP yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM:
2. Konfirmasi Pembayaran
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu :
BACK
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGsischayank
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTsaidah2323
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxAspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxErickWenanda1
 
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakannatal kristiono
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutAsep suryadi
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 

Mais procurados (20)

Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Pajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksiPajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksi
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Akuntansi pajak
Akuntansi pajakAkuntansi pajak
Akuntansi pajak
 
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxAspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
 
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 

Semelhante a Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha

20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)Tazman Super
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakanErwin Syah
 
Tarif khusus PPh final UMKM - Riki ardoni
Tarif khusus PPh final UMKM  - Riki ardoniTarif khusus PPh final UMKM  - Riki ardoni
Tarif khusus PPh final UMKM - Riki ardoniRiki Ardoni
 
Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022Riki Ardoni
 
Materi-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdf
Materi-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdfMateri-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdf
Materi-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdfIrsyadMaulana21
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfAyuDesta1
 
Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Cahyo Priyatno
 
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)Martin Kosasi
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013Ainia Mila
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarMulia Siregar Siregar
 
Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107Pradhana Radya
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan finalDuni Rusnercih
 
Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Sidik Abdullah
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxEridaniFernando
 
BINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptxBINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptxMusdalifahn1
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8Rekno Wr
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxFajri A
 

Semelhante a Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha (20)

20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Tarif khusus PPh final UMKM - Riki ardoni
Tarif khusus PPh final UMKM  - Riki ardoniTarif khusus PPh final UMKM  - Riki ardoni
Tarif khusus PPh final UMKM - Riki ardoni
 
Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Terbaru PPh Final 0,5 % bagi UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022
 
Materi-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdf
Materi-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdfMateri-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdf
Materi-Sesi-1-Pajak-UMKM-Apa-yang-harus-disiapkan-di-akhir-tahun.pdf
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
 
Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013
 
Pp no.46 2013
Pp no.46 2013Pp no.46 2013
Pp no.46 2013
 
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
 
Makalah ptkp1
Makalah ptkp1Makalah ptkp1
Makalah ptkp1
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
 
Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107
 
Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
 
BINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptxBINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptx
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha

  • 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • 2.  LATAR BELAKANG  DASAR HUKUM  POKOK-POKOK KETENTUAN PP  POKOK-POKOK KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN  SIMULASI DAN CONTOH
  • 4. Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu  Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;  Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;  Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;  Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara  Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan  Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat  Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013
  • 6. Dasar Hukum  Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh : Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  Pasal 17 ayat (7) UU PPh : • Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final. • Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang Pribadi (30%). • Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
  • 8.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.  Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.  Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Objek Pajak
  • 9. a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
  • 10.  Orang pribadi  Badan, tidak termasuk BUT, yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Subjek Pajak
  • 11.  WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.  WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar. Pengecualian Subjek Pajak
  • 12.  Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha  Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha Tarif
  • 14. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar. 2013 2014 2015 201420132012 Omzet perdagangan Rp4 miliar  dikenai PPh Umum s.d sebelum berlaku PP 46 Tahun 2013  PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1) Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
  • 15. Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)  Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh final : peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan, dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).  Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum PP ini berlaku  dasar Peredaran Bruto adalah: akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.  Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku  dasar peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama disetahunkan.
  • 16. Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri  Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.  Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini, tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
  • 17. Penghasilan dari Luar Negeri Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. (sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kredit Pajak Luar Negeri)
  • 18. Kompensasi Rugi Ketentuan kompensasi rugi adalah : o berturut-turut sampai dengan 5 tahun. o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tsb. o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.
  • 20. Dasar Penentuan Peredaran Bruto Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:  Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;  penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;  usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan  penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
  • 21.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.  Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013 Contoh: o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi. o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKB Potput.yang telah dilegalisasi Pemotongan/Pemungutan PPh
  • 22.  Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.  Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.  Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum.  Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Angsuran Masa
  • 23. Angsuran Masa Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:  bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan  bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
  • 24.  Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).  Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.  SPT Tahunan : o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final. o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d Desember 2013
  • 25. Cara Pembayaran Pajak Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui: 1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013) a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa SSP yang telah diisi. b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN). 2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013) a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”. b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.
  • 27. CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran bruto: • Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 • Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 2013 2014 201520142013 Penentuan Peredaran Bruto
  • 28. Penentuan Peredaran Bruto Pasar A Rp80.000.000,00 Pasar B Rp250.000.000,00 Pasar C Rp400.000.000,00 Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar: Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp730.000.000,00 Rajesh Memiliki Tiga Toko Tekstil
  • 29. Penentuan Peredaran Bruto Butik di Batam Rp3.000.000.000,00 Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 Butik di Singapura Rp5.000.000.000,00 Di dalamnya termasuk omset penjualan ke Mr. X di Singapura sebesar Rp50.000.000 Penghasilan Sewa Apartemen di Singapura Rp100.000.000,00 Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final IRINE (Pengusaha Butik Pakaian)
  • 30. Mulai Berlakunya PP 46 Tahun 2013 Terdaftar sebagai Wajib Pajak 1 April 2013 1 Juli 2013 Penentuan Peredaran Bruto Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00 Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00 Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 30 Juni 2013
  • 31. Penentuan Peredaran Bruto Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
  • 32. Penerapan Tarif Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus 2013: menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan paling lambat tanggal 16 September 2013. Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN, PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Agustus 2013. PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini. Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut: PPh final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00
  • 33. Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain Bendahara Pemerintah Penyerahan Barang Pembayaran senilai Rp20.000.000,00 CV. ABADI MEBELINDO Bendahara Pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp20.000.000,00= Rp300.000,00 dalam hal WP tidak memiliki SKB WP dibebaskan dari Pemungutan apabila memiliki SKB Rekanan Pemerintah yang termasuk dalam kriteria WP yang dikenai PPh Final Kewajiban CV Abadi Mebelindo:  menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2013.  Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013. dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013. Juli 2013
  • 34. Kompensasi Rugi Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rugi pada Tahun Pajak 2010 Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Kompensasi atas Kerugian Tahun 2010 tidak dapat dikompensasi di Tahun Pajak 2014 Dikenai PPh Final dan mengalami kerugian Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya
  • 35. Simulasi Pengisian SSP Diisi dengan: • Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan • Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu) PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0 0 4 1
  • 36. Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor
  • 37. Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : KLU : NO. TELEPON : - NO. FAKS : - PERIODE PEMBUKUAN : s.d. NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK : *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) 1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………………………………………. 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………………… 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..………… 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………. b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………………………………………. 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..………… 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..……… 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..…… b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..… c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….………………………………………………… c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...……………… 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) (6 – 7 – 8c)…. 1 • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 5 6 8a 8c 7 D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR RUPIAH *) 3 (3) C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG A.PENGHASILAN KENAPAJAK 4 IDENTITAS (1) (2) SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN : FORMULIR 1771 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 10c THN 11(9 – 10c)….. TGL BLN 10a 9 8b 10b TAHUN PAJAK SPT PEMBETULAN KE-… 02 Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • 38. CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
  • 39. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA
  • 40. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU
  • 41. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP
  • 42. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM : 3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang
  • 43. Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM: 2. Konfirmasi Pembayaran
  • 44. Cara Pembayaran Pajak Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu : BACK

Notas do Editor

  1. Note: perlu klarifikasi dengan bu beti sesuaikan dengan rpmk yg baru Pelaporan transisi juli – desmbr