Dokumen ini membahas kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana Desa merupakan anggaran yang dialokasikan untuk desa guna membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, latar belakang, kebijakan pengalokasian, dan mekanisme penyaluran Dana Desa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Perbendahara

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN
MEKANISME
PENYALURAN DANA DESA
Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan
LOKAKARYA PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
1

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
2
Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dalam paparan ini bersifat
sementara (belum final) mengingat PMK masih dalam proses. Bahan ini
dimaksudkan sebagai pengantar Bapak/Ibu peserta Lokakarya dalam
memahami konsep penyaluran Dana Desa. Pelaksanaan penyaluran Dana
Desa oleh KPPN merujuk pada PMK yang akan ditetapkan.
DISCLAIMER

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
OUTLINE
3
 Prinsip dan Kebijakan Dana Desa
 Dasar Hukum
 Latar Belakang Dana Desa
 Kebijakan Pengalokasian Dana Desa
 Mekanisme Penyaluran Dana Desa oleh KPPN
 Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
 Pemantauan dan Evaluasi
 Sisa Dana Desa dan Sanksi
 Tata Cara Evaluasi Peraturan Kepala Daerah mengenai
Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

4. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PRINSIP DAN KEBIJAKAN
DANA DESA
Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan
LOKAKARYA PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
4

5. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
DASAR HUKUM
5
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP 43/2014
UU 6/2014
tentang
Desa
PP 43/2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014
tentang Dana Desa Bersumber dari
APBN
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
PERMENDES:
1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan
Pembubaran BUMDes
5. Permendes No.22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA
2017
PP 22/2015 tentang
Perubahan atas PP 60/2014
PMK Nomor 49/PMK.07/2016
Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa
PMK Nomor 257/PMK.07/2015
Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan
terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD
PP 8/2016 tentang
Perubahan Kedua atas PP 60/2014

6. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6
Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan
Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis Desa dialokasikan
secara merata dan berkeadilan.
UU 6/2014
tentang
Desa
(Pasal 72) Besaran Dana Desa adalah 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah (on top) secara bertahap;
“Dana Desa: mendukung Nawacita (cita ketiga), membangun Indonesia dari Pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Janji kampanye Jokowi – JK, Dana Desa Rp1 – 1,4 miliar/desa
Latar Belakang Dana Desa

7. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Latar Belakang
Dana Desa meningkat signifikan dalam
APBN (2015 = Rp20,7T; 2016 = Rp46,9T;
2017 = Rp60,0T).
1
2
3
Penyaluran Dana Desa masih berdasarkan
kinerja penyaluran, belum berdasarkan
kinerja capaian output.
Output penggunaan Dana Desa belum
dapat disajikan dengan baik.
Tujuan
4
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Dana Desa di Desa belum dilakukan
secara optimal.
5
Masih terdapat permasalahan dalam
pelaksanaan Dana Desa di daerah
maupun di Desa.
Penyaluran Dana Desa oleh KPPN
Memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara
tepat untuk mengatasi kesenjangan dam kemiskinan,
serta meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.
7

8. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Pengalokasian
Dana Desa
LOKAKARYA PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
8

9. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
9
Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan yang
sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
1
5
6
7
bantuan keuangan dari
APBD Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• Dari realokasi anggaran pusat
berbasis desa
• 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari dana
perimbangan yang diterima kab/kota
dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda dan/atau
mengurangi dana perimbangan jika
kab/kota tidak mengalokasikan ADD

10. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERKEMBANGAN DANA KE DESA TA 2015-2017
10
dalam miliar
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2015 2016 2017
DD ADD BAGI HASIL PDRD
(dalam miliar) 2015 2016 2017
DANA DESA (DD) 20.766 46.982 60.000
ALOKASI DANA DESA (ADD) 33,835 35.455 40.068
BAGI HASIL PDRD 2.650 2.849 3.119
TOTAL 57.251 85.286 103.187
JUMLAH DESA 74.093 74.754 74.954
RATA-RATA DANA PER DESA
(dlm juta rupiah)
772,6 1.140,8 1.376,7

11. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pengalokasian Dana Desa (existing)
11
Transfer ke
Daerah
Dana Desa
APBN DANA DESA PER KAB/KOTA DANA DESA PER DESA
10 %
Formula
25% x Jumlah Penduduk Desa
35% x Jumlah Penduduk
Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKK
MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA
25% x Jumlah Penduduk Desa
35% x Jumlah Penduduk
Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKG
Alokasi Dasar Formula = PAGU DD -
ALOKASI DASAR
ALOKASI
DASAR/DESA
X
JUMLAH
DESA
90%
Alokasi Dasar
“Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer
melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan”

12. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Simulasi Dana Desa 2015-2017
12
Proporsi
(Alokasi
Dasar:
Formula)
TA 2015
Rp20,7 Triliun
TA 2016
Rp46,9 Triliun
TA 2017
Rp60,0 Triliun
Rata-
rata/Des
a (juta)
Alokasi
max
(juta)
Alokasi
min
(juta)
Rasio
Rata-
rata/Des
a
(juta)
Alokasi
max
(juta)
Alokasi
min
(juta)
Rasio
Rata-
rata/De
sa
(juta)
Alokasi
max (juta)
Alokasi
min
(juta)
Rasio
90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:4
80: 20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1 : 7
75: 25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:10
0:100
(full formula)
280 8.768 13 1:662 628 16.555 48 1:340 800 20.992 62,670 1:335
Dari hasil simulasi tersebut, proporsi 90:10 dipilih dengan pertimbangan sbb:
• Proporsi 90:10 tsb msh mengindikasikan kebutuhan anggaran APBN terendah jika dikaitkan dengan Dana
Desa Rp1,4 miliar/desa.
• Proporsi 90: 10 tsb menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar, paling kecil,
menciptakan stabilitas.
• Cara perhitungan konsisten selama tiga tahun memberikan kepastian bagi daerah dan desa.
“Memenuhi janji kampanye Jokowi – JK, Dana Desa Rp1,4 miliar/desa”

13. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017
13
Pilihan terbaik dengan mempertimbangkan:
• Aspek pemerataan dan keadilan;
• Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan
• Standar deviasi yang paling rendah.
Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan
desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan
dan keadilan.
Dialokasikan untuk 74.954 Desa1
Pengalokasian Dana Desa TA 2017
menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:
• sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD); dan
• sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan
tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.
Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnya2
Merupakan pilihan yang terbaik3

14. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
JUMLAH DESA PER PROVINSI
(Perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2017)
14
Aceh
6474 -> 6497
Sumut
5418
Sumbar
880 -> 928
Bengkulu
1341
Kepri
275
Jambi
1399
Riau
1592
Babel
309
Sumsel
2859
Lampung
2435
Banten
1238
Jateng
7809
Jabar
5319 -> 5312
DIY
392
Jatim
7724
Bali
636
NTB
995
NTT
2995->2996
Kalbar
1977->2031
Kalteng
1434
Kalsel
1866->1865
Kaltim
836->841
Kaltara
447
Gorontalo
657
Sulut
1505->1508
Sulteng
1842
Sulbar
576 -> 575
Sulsel
2253 ->
2257
Sultra
1846->1917
Malut
1064
Maluku
1198
Papua
5419->5420
PaBar
1744->1743
Jumlah Desa
2015: 74.093
2016: 74.754
2017: 74.954
14
Ket: Jumlah Desa berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri per tanggal
29 Juni 2016. Berdasarkan data terakhir, jumlah yg akan disalurkan 74.910 desa

15. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
“Penguatan pemantauan untuk melihat hasil setiap rupiah dari APBN untuk Dana Desa”
Pokok-Pokok Perubahan : Capaian Output
15
12.540 UNIT
IRIGASI
11.221 UNIT
PAUD
7.428 UNIT
POSYANDU
3.100 UNIT
POLINDES
13.988 UNIT
SUMUR
1.810 UNIT
PASAR DESA
65.573 UNIT
DRAINASE
66.179 KM
JALAN DESA
511.484 M
JEMBATAN
36.951 UNIT
MCK
16.069 UNIT
AIR BERSIH
1.366 UNIT
TAMBATAN
PERAHU
686 UNIT
EMBUNG
DANA
DESA
BIDANG
PEMBANGUNAN
Rp40,8 Triliun
(87,7%)
37.926 UNIT
TEMBOK
PENAHAN
TANAH
Pelatihan
pemanfaatan
limbah
organik
rumah
tangga
Pelatihan
benih kerapu,
tukik dan
budidaya
cemara laut
dan bakau.
Kursus/pelatih
an
kerajinan
tangan
(handycraft)
Pelatihan
kuliner dan
pengembangan
makanan lokal
Pelatihan
kewirausahaan
desa untuk
pemuda
Pelatihan
Business
Plan
Pelatihan
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
pertanian
Pelatihan e-
marketing
& pembuatan
website
industri rumah
tangga.
DANA
DESA
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Rp3,1 Triliun
(6,8%)

16. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA 2016
(PER 31 DESEMBER 2016)
16
Tahap II
Tahap I
Pagu Realisasi
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun
18,7 triliun; 99,5%
REALISASI PENYALURAN
Total Tahap I & II
Rp 46,6T dari
46,9T
99,4%
28,1 triliun
Dana Desa TA 2016 tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar
Rp302.750.820.634,00 atau 0,64% dari pagu nasional Dana Desa:
No. Sebab
Nilai
(miliar)
1. Sanksi akibat Dana Desa TA 2015 masih
mengendap di RKUD
203,7
2. Jumlah Desa lebih sedikit dari data
Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35
Desa
19,8
3. Dana Desa Tahap I dan II Kota Batu TA 2016
tidak tersalur akibat tidak memenuhi
persyaratan administrasi penyaluran.
14,6
4. Kota Gunungsitoli, Kab. Mamberamo Tengah
& Kab. Dogiyai yang tidak menyampaikan
persyaratan penyaluran Tahap II.
64,6
Total 302,7

17. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERIODE PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II TA 2016
(PER 31 DESEMBER 2016)
17
102
168
92
50
8
11
2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Penyaluran Tahap I (60%)
Jumlah Daerah
56
132
109
56
77
0 20 40 60 80 100 120 140
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Penyaluran Tahap II (40%)
Jumlah Daerah
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap I:
• 433 dari 434 daerah tersalurkan (kecuali Kota
Batu).
• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan april
atau bulan ke-2 dari bulan pertama penyaluran
tahap I
• Sebanyak 21 daerah disalurkan Dana Desa
Tahap I melampaui semester I.
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap II:
• 430 dari 434 daerah tersalurkan
• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan
September dan Oktober atau bulan ke-2 dari
bulan pertama penyaluran tahap II
• Sebanyak 77 daerah disalurkan Dana Desa
Tahap II pada bulan Desember.
17

18. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa (1)
18
TUJUAN untuk memastikan agar penggunaan dana desa memiliki dampak
stimulus bagi ekonomi, penggunaan Desa Desa diarahkan untuk:
Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa sehingga konsumsi
Rumah Tangga dapat terjaga;
Peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama di sektor kesehatan,
pendidkan, dan infrastruktur. Konektivitas desa melalui pembangunan
infrastruktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan
distribusi yang merata.
PRIORITAS PENGGUNAAN Dana Desa diarahkan untuk membiayai:
• bidang pembangunan;
• bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
1
2
CARA PELAKSANAAN diutamakan melalui swakelola dengan menyerap
tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang
mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.
“Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam regulasi, berhasil mengarahkan
penggunaan untuk kegiatan yang memiiki daya ungkit pertumbuhan ekonomi”
Pemerintahan
6,5%
Pembangunan
82,2%
Pemberdayaan
7,7%
Kemasyarakatan
3,5%
Tak Terduga
0.1%
Pemerintahan, 3.6%
Pembangunan,
87.7%
Pemberdayaan,
6.8%
Kemasyarakatan, 1.8%
Tak terduga,
0.02%
Penggunaan 2015
Penggunaan 2016

19. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kegiatan pro-poor:
• pelayanan kesehatan masyarakat miskin
• pelayanan pendidikan masyarakat miskin
• pemberian gizi masyarakat miskin
• pembinaan fakir miskin
• pembinaan anak terlantar
• pembinaan para penyandang cacat
19
Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa (2)
“Dana Desa yang pro-poor bukan sekedar menghitung alokasi berdasarkan jumlah masyarakat
miskin, namun mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk pro-poor sehingga dampaknya
langsung terasa. Peraturan Menteri Keuangan dapat mengarahkan kegiatan yang dibiayai
Dana Desa, yang pro-poor dengan mengatur penggunaanya”

20. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2015 2016 2017
DD ADD BAGI HASIL PDRD
20
• Penggunaan Dana Desa di luar bidang
prioritas.
• Pengeluaran Dana Desa tidak didukung
dengan bukti yang memadai.
• Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola
dengan memberdayakan masyarakat setempat
dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya
oleh pihak ketiga/penyedia jasa.
• Pemungutan dan penyetoran pajak tidak
sesuai.
• Desa belum mengenal mekanisme uang
persediaan, sehingga dana yang telah
disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di
luar RKDesa.
• Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam
APBDesa.
EVALUASI PENGGUNAAN
“Semakin besarnya dana yang mengalir ke Desa, harus semakin diperkuat akuntabilitasnya.
Peningkatan kapasitas pengelola keuangan Desa suatu keharusan”
20

21. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PEMBAGIAN KEWENANGAN MONEV ANTAR K/L
21
K/L Aspek Monev
Kemendagri  Penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa
 Penyelenggaraan pemerintahan desa
 Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
 Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan
masyarakat
 Penyusunan dokumen Perencanaan Desa
 Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa
 Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa
Kemenkeu  Penganggaran Dana Desa dalam APBN
 Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota
 Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD
 Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD
Kemendes  Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa
 Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa
 Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif
 Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes
 Pembangunan Kawasan Perdesaan

22. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Penyaluran
Dana Desa
22

23. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERUBAHAN POLA DAN SYARAT PENYALURAN
DANA DESA
23
23
Tidak berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan Dana
Desa Tahap sebelumnya
Penyaluran
Persyaratan
Penyaluran
2 Tahap
Maret (60%), Agustus (40%)
Berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan Dana Desa
Tahap sebelumnya
3 Tahap
April (40%,) Agustus (40%), Oktober (20%)
Dari
RKUN ke
RKUD
(Oleh
menkeu C.q.
DJPK)
Tahap I : 40%, Minggu II April
Syarat :
• Perda APBD thn berjalan;
• Perkada ttg tata cara pembagian dan penetapan DD
setiap desa ; dan
• Laporan realisasi thn sebelumnya
Dari
RKUD
ke RKD
(Oleh
Walikota/
Bupati)
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN
Syarat :
 Perdes APB Desa
 Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN
Syarat :
• Laporan penggunaan DD Tahap I paling kurang 50% DD
Tahap I telah digunakan.
Tahap II : 40%, Minggu II Agustus
Syarat: Syarat Tahap I terpenuhi.
Tahap III : 20%, Minggu II Oktober
Syarat : Syarat Tahap II terpenuhi.
Dari
RKUD ke
RKD
(Oleh
Walikota /
Bupati)
Tahap I : 40%, 7 hari setlh diterima dari RKUN
Syarat: Penyampaian APB Desa;
Tahap II : 40%, 7 hari setlh diterima dari RKUN
Syarat: Laporan penggunaan semester sebelumnya .
Tahap III : 20%, Minggu II Oktober
Syarat: Syarat tahap sebelumnya terpenuhi.
Dari
RKUN ke
RKUD
(Oleh menteri
Keuangan
C.q. DJPK)
Tahap I : 60%, bulan Maret
Syarat :
 Perda mengenai APBD TA berjalan
 Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian DD setiap Desa
 Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan
DD TA sebelumnya
Tahap II : 40%, bulan Agustus
Syarat :
• Laporan DD Tahap I telah disalurkan paling kurang 50% dan
telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50%.
2015 2016

24. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
24
Pokok-Pokok Perubahan: Penyaluran
EXISTING MENJADI
Dari RKUN
ke RKUD
(KPPN
JAKARTA II)
Tahap I : 60%, bulan
Maret
Syarat:
1. Perda mengenai APBD TA berjalan;
Dari
RKUN ke
RKUD
(KPPN
DAERAH)
Tahap I : 60%,
paling cepat
bulan Maret,
paling lambat
bulan Juli
Syarat :
1. Perkada mengenai Penjabaran APBD TA
berjalan;
2. Perkada mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian DD
setiap Desa; dan
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian DD setiap Desa; dan
3. Laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penggunaan DD TA
sebelumnya.
3. Laporan konsolidsi realisasi penyaluran dan
realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
Tahap II : 40%, bulan
Agustus
Syarat:
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan
paling kurang 50%;
Tahap II : 40%,
paling cepat
bulan Agustus
Syarat :
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD
paling kurang 90%;
2. Laporan DD Tahap I telah digunakan
oleh desa paling kurang paling
kurang 50%.
2. Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa
paling kurang 75%; capaian output paling
kurang 50%.
Dari RKUD
ke RKD
(Oleh
Walikota/
Bupati)
Tahap I : 60% 7 hari
kerja setelah diterima
dari RKUN
Syarat:
1. Perdes APB Desa;
Dari
RKUD ke
RKD
(Oleh
Walikota/
Bupati)
Tahap I : 60% 7
hari kerja setelah
diterima dari
RKUN
Syarat:
1. Perdes APB Desa; dan
2. Laporan realisasi penggunaan DD
tahun anggaran sebelumnya
2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun
anggaran sebelumnya.
Tahap II : 40% 7 hari
kerja setelah diterima
dari RKUN
Syarat:
1. Laporan penggunaan DD Tahap I
paling kurang 50% DD Tahap I telah
digunakan.
Tahap II : 40% 7
hari kerja setelah
diterima dari
RKUN
Syarat:
1. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan
paling kurang 75%; dan capaian output
paling kurang 50%.
“Penyaluran berbasis kinerja memotivasi Desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta
lebih baik sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa”

25. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
MEKANISME
PENYALURAN DANA DESA TA 2015 dan 2016
25
Pemerintah Pusat
(Mekanisme transfer APBN)
Pemerintah Kab/Kota
(Mekanisme transfer APBD)
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
KPPN Jakarta II
selaku kuasa
BUN
Menerbitkan
SP2D
Bank Operasional
Melaksanakan
Transfer DD ke
Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
1 2 3
Pemerintah
Kab/Kota
Melaksanakan
transfer DD ke Desa
(Dari RKUD ke RKD)
REKENING
KAS DESA
4 5
Pihak yang terlibat dalam mengalirkan Dana Desa:
1. DJPK: KPA Dana Desa
2. KPPN, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu: Menerbitkan SP2D
3. Bank Operasional
4. Daerah: Bendahara Umum Daerah (BUD) -> Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Bank Operasional BUD

26. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
26
DESA
Menyampaikan
Persyaratan
Penyaluran Manual
atau Aplikasi
Siskeudes
PEMDA
Menginput manual
data/persyaratan
yang disampaikan
oleh Desa
menggunakan
aplikasi feeder
Selaku
Verifikator
Menerbitkan SPP &
SPM/Menerima data
offline/online dari
Pemda menggunakan
aplikasi SAKTI
Selaku BUN
Menerbitkan SP2D /
Menyalurkan Dana Desa
dari RKUN ke RKUD
melalui
aplikasi SPAN
DJPB
• Laporan
Penyerapan dan
Capaian Output
• Foto
• Laporan Penyaluran
RKUD-RKD + Sisa DD di
RKUD
• Lap. Konsolidasi
Penyerapan dan
lonsolidasi Capaian
Output
• Foto
• Perkada Penjabaran
APBD
• Perkada Penetapan DD
setiap Desa
• Monitoting waktu
penyaluran
• Laporan Konsolidasi
Penyaluran RKUD-RKD +
Sisa DD di RKUD
• Lap. Konsolidasi
Penyerapan dan
konsolidasi Capaian
Output
Pusat
aplikasi
OM SPAN
• Laporan
Penyaluran
RKUN-RKUD
• Laporan
Penyaluran RKUN-
RKUD
• Laporan
Konsolidasi
Penyaluran RKUD-
RKD + Sisa DD di
RKUD
• Lap. Konsolidasi
Capaian Output
• Foto
• Rekap Evaluasi
Perkada
• Monitoting waktu
penyaluranDJPK
Melakukan pemantauan dan
evaluasi dengan mengakses data
yang terdapat pada aplikasi
Pokok-Pokok Perubahan Penyaluran (Future)

27. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Dokumen Penyaluran Dana Desa RKUN ke RKUD (Future)
27
Direktur PTNDP
(KPA BUN Transfer Non
Dana Perimbangan)
Kepala KPPN
(KPA Penyaluran Dana Desa )
RKA BUN TKDD
RDP BUN TKDD
DIPA BUN TKDD
menyusun dan
menetapkan
SKPRTDD
Dana Desa
SPP
SPM
SP2D

28. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
28
• Penetapan
perkada
mengenai tata
cara
pembagian
dan penetapan
DD setiap
Desa
Untuk
memastikan
hak keuangan
desa
terpenuhi
Untuk
memastikan
penyaluran DD
tepat waktu dan
tepat jumlah
• Laporan
Realisasi
Penyaluran dan
Laporan
Konsolidasi
Penyerapan DD
Untuk
menghindari
penundaan
penyaluran DD
tahap
berikutnya
• Sisa DD di
RKUD
Untuk
mengetahui
besaran DD yg
belum
disalurkan dari
RKUD ke RKD
TA sebelumnya
• Capaian
output
Untuk
mengetahui
pemanfaatan
Dana Desa
“Pengalihan penyaluran melalui kppn daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah
dan memperkuat governance & akuntabilitas dana desa”
Pokok-Pokok Perubahan : Pemantauan dan Evaluasi

29. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
“Penguatan pemantauan untuk melihat hasil setiap rupiah dari APBN untuk Dana Desa”
Pokok-Pokok Perubahan : Capaian Output
29
12.540 UNIT
IRIGASI
11.221 UNIT
PAUD
7.428 UNIT
POSYANDU
3.100 UNIT
POLINDES
13.988 UNIT
SUMUR
1.810 UNIT
PASAR DESA
65.573 UNIT
DRAINASE
66.179 KM
JALAN DESA
511.484 M
JEMBATAN
36.951 UNIT
MCK
16.069 UNIT
AIR BERSIH
1.366 UNIT
TAMBATAN
PERAHU
686 UNIT
EMBUNG
DANA
DESA
BIDANG
PEMBANGUNAN
Rp40,8 Triliun
(87,7%)
37.926 UNIT
TEMBOK
PENAHAN
TANAH
Pelatihan
pemanfaatan
limbah
organik
rumah
tangga
Pelatihan
benih kerapu,
tukik dan
budidaya
cemara laut
dan bakau.
Kursus/pelatih
an
kerajinan
tangan
(handycraft)
Pelatihan
kuliner dan
pengembangan
makanan lokal
Pelatihan
kewirausahaan
desa untuk
pemuda
Pelatihan
Business
Plan
Pelatihan
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
pertanian
Pelatihan e-
marketing
& pembuatan
website
industri rumah
tangga.
DANA
DESA
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Rp3,1 Triliun
(6,8%)

30. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA 2016
(PER 31 DESEMBER 2016)
30
Tahap II
Tahap I
Pagu Realisasi
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun
18,7 triliun; 99,5%
REALISASI PENYALURAN
Total Tahap I & II
Rp 46,6T dari
46,9T
99,4%
28,1 triliun
Dana Desa TA 2016 tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar
Rp302.750.820.634,00 atau 0,64% dari pagu nasional Dana Desa:
No. Sebab
Nilai
(miliar)
1. Sanksi akibat Dana Desa TA 2015 masih
mengendap di RKUD
203,7
2. Jumlah Desa lebih sedikit dari data
Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35
Desa
19,8
3. Dana Desa Tahap I dan II Kota Batu TA 2016
tidak tersalur akibat tidak memenuhi
persyaratan administrasi penyaluran.
14,6
4. Kota Gunungsitoli, Kab. Mamberamo Tengah
& Kab. Dogiyai yang tidak menyampaikan
persyaratan penyaluran Tahap II.
64,6
Total 302,7

31. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERIODE PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II TA 2016
(PER 31 DESEMBER 2016)
31
102
168
92
50
8
11
2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Penyaluran Tahap I (60%)
Jumlah Daerah
56
132
109
56
77
0 20 40 60 80 100 120 140
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Penyaluran Tahap II (40%)
Jumlah Daerah
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap I:
• 433 dari 434 daerah tersalurkan (kecuali Kota
Batu).
• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan april
atau bulan ke-2 dari bulan pertama penyaluran
tahap I
• Sebanyak 21 daerah disalurkan Dana Desa
Tahap I melampaui semester I.
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap II:
• 430 dari 434 daerah tersalurkan
• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan
September dan Oktober atau bulan ke-2 dari
bulan pertama penyaluran tahap II
• Sebanyak 77 daerah disalurkan Dana Desa
Tahap II pada bulan Desember.
31

32. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SANKSI 32
Pemotongan
Dana Desa
MENKEU
JENIS SANKSIPEMBERI SANKSI JENIS PELANGGARAN
Penundaan Penyaluran Dana Desa
Kab./Kota
Penundaan DAU dan/atau DBH
Kab./Kota sebesar selisih kewajiban
DD yg harus disalurkan ke Desa
 Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap
Tahap;
 Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang
dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan
tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan
BUPATI/
WALIKOTA
 Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
 Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan
penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
Penundaan Penyaluran Dana
Desa ke Desa
 Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB
Desa;
 Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa tahap sebelumnya; dan
 Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut
Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran
Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
Sisa angggaran DD Tahap II menjadi SAL
pada RKUN dan tidak disalurkan kembali
Pemotongan
Dana Desa ke Desa

33. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA 33
Sisa Dana
Desa di
RKUN
(Psl. 38 PMK 49)
Apabila kab/kota blm menyampaikan
dokumen sebagai persyaratan penyaluran
Dana Desa tahap I dan II sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran
• Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan.
• Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi
sisa Dana Desa di RKUN.
• Sisa Dana Desa tsb merupakan Sisa Anggaran
Lebih (SAL) APBN
Sisa Dana
Desa di RKD
(Psl. 39 PMK 49)
Apabila Sisa Dana Desa
di RKD kurang dari/sama
dengan 30%
Apabila Sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30%
Dana Desa tahap I TA berikutnya
disalurkan sesuai besaran dan waktu yg
ditentukan
Dana Desa tahap I TA berikutnya
ditunda penyalurannya sebesar sisa
tsb
Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat
disalurkan kembali sebelum bulan Juli
TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb
telah digunakan sehingga sisanya kurang dari
30%
Apabila sampai bulan Juli TA berikutnya Sisa
Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka
Dana Desa tahap I yang ditunda tsb
disalurkan bersamaan dengan penyaluran
Dana Desa tahap II.
Januari - MaretDesember April - Agustus Setelah Agustus
• Sisa DD dianggarkan dalam
APBD TA 2017
• Jika APBD 2017 telah
ditetapkan, dilakukan
perubahan penjabaran APBD
2017, kemudian dimasukkan
dalam APBD-P
• Melaporkan Sisa DD ke Dirjen
PK
• Menyalurkan ke RKD jika
Desa telah menyampaikan
persyaratan
• Melaporkan penyaluran Sisa
DD kepada Dirjen PK
• Jika belum menyalurkan s.d.
penyaluran tahap I, Transfer
Tahap I dikurangi sebesar Sisa
DD 2016 yang belum disalurkan
• Menyalurkan kembali DD yang
diperhitungkan berdasarkan
permintaan bupati/walikota
• Sisa DD 2016 di
RKUD yang tidak
disalurkan menjadi
SAL di RKUN
Sisa Dana
Desa di
RKUD
(Psl. 40 PMK 49)
SISA DANA DESA

34. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tata Cara Evaluasi Peraturan Kepala Daerah
mengenai
Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa
34

35. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM
• Pasal 32 PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
• Pasal 33 ayat (1), evaluasi dilakukan untuk memastikan pembagian Dana
Desa setiap Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pasal 33 ayat (2), dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan
bupati/walikota tersebut di atas.
• Pasal 34 ayat (3 dan 4), Perubahan dimaksud disampaikan oleh bupati/walikota
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan
menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
35

36. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
UNSUR YANG DIEVALUASI
36
tata cara penghitungan pembagian Dana Desa
penetapan rincian Dana Desa
mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa
prioritas penggunaan Dana Desa
penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana
Desa
sanksi administratif
jumlah desa (tambahan)
Mengacu pada
pasal 10 ayat (2)
PMK
49/PMK.07/2016
, evaluasi
terhadap
peraturan
bupati/walikota,
dilakukan paling
sedikit terhadap
unsur:

37. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
HASIL EVALUASI PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
37
*Kesimpulan: 76 daerah yang penetapan rincian Dana Desa setiap Desa belum sesuai, diminta
untuk direvisi peraturan kepala daerahnya.
403
378
352
135
380
187
306
19
44
76
287
42
235
116
Jumlah Desa
Tata Cara Penghitungan
Penetapan Rincian
Mekanisme Penyaluran
Prioritas Penggunaan
Laporan Penggunaan
Sanksi
Sesuai Tidak Sesuai
Unsur yang dievaluasi:

38. KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
38
DJPK sbg PPA Dana Desa DJA
Dit. PA sebagai Koordinator
KPA DJPb
KPPN sbg KPA Penyaluran
Dana Desa
Resume: Peran dalam Penyaluran Dana Desa oleh KPPN
RKA
(Input DIPA Induk dan
Petikan)
Review APIP
DIPA Induk
Pengesahan
DIPA
DIPA Petikan per
KPPN
SKPRDD
Verifikasi Laporan
SPP
SPM
SP2D
Laporan UAKPA
Konsolidasi Laporan
Bulanan
Rekap Laporan
Bulanan

39. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro
Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443
www.djpk.depkeu.go.id
39