SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 28
Baixar para ler offline
HUKUM
INTERNASIONAL
Kelompok 1
Anggota Kelompok
1. Mohammad Andri Syifauddin (14)
2. CholifatuUlylNur ‘Aziza (06)
3. HanikPurwanti (11)
4. Lusiana Ika Widianingsih (13)
5. Prasetiarini Adilistiani (17)
6. Riyadlotul Ula (18)
7. SiskaDewi Purbasari (22)
HUKUM INTERNASIONAL
a. Definisi
b.Subjek
c. Objek
d.Sumber
e. Asas
f. Peranan dan Ruang Lingkup
g.SistemPeradilan
Definisi Hukum Internasional
Definisihukuminternasionalmenurutparaahli.
1) Hugo de Grood (Grotius) menjelaskan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan
persetujuan beberapa atau semua negara.
2) Akehurst menjelaskan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubugan anatar negara-negara.
3) J.G. Starke berpendapat bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri atas
asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
4) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukm antar
bangsa di berbagai negara.
5) Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dan negara, antar negara dan subjek
hukum lain bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara satu sama lain.
Hukum Internasional
adalah himpunan dari
peraturan-peraturan
dan ketentuan-
ketentuan yang
mengikat serta
mengatur hubungan
antara negara-negara
dan subyek hukum
internasional lainnya
dalam kehidupan
masyarakat
internasional.
Jadi,
kesimpulannya
??
Subjek
Hukum
Internasional
a. Negara
pelaku, pemilik,
pemegang atau
pendukung hak dan
pemikul kewajiban
berdasarkan hukum
Internasional.
b. Tahta suci (vatikan) Roma
Italia
d. Individu (orang perorangan)
e. Organisasi nasional
f. Perusahaan Multinasional
(MNC)
c. Organisasi Internasional
negara yang berdaulat secara
penuh dan memenuhi kriteria
statusnya setara dengan negara.
Contoh : kaum
pemberontak
(belligerensi)
global dg maksud dan tujuan umum. Contoh :
PBB
globaldg maksud dan tujuan spesifik.Contoh : WorldBank,
ILO,UNESCO,IMF
regionaldg maksuddan tujuan global.Contoh: ASEAN
dan EuropeUnion.
hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh
konvensiatau hukumInternasional
berdirisendiriyang memilikitujuan yang spesifik. Contoh
Palang Merah Internasional,Bulan Sabit Merah
Internasional,dan GreenPeace.
c. Organisasi Internasional
b. Hak Asasi
Manusia
c. Hak dalam
peperangan
d. Kejahatan terhadap
kemanusiaan (massal)
Objek Hukum
Internasional
hal-hal yang dapat
diajukan untuk mendapat
putusan menurut hukum
internasional
a. Wilayah
Sumber Hukum
Internasional
sumber yang digunakan
oleh Mahkamah
Internasional dalam
memutuskan masalah-
masalah hubungan
internasional.
4. Keputuasan Pengadilan (Judicial Decisions)
2. Kebiasaan Internasional (International Custom)
3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (General
Principles Of Law)
1. Perjanjian Internasional
5. Pendapat Para Ahli Yang Telah Diakui
Kepakarannya (Teachings Of The Most Highly
Qualified Publicists)
Sumber Hukum Formal
sumber dari mana untuk
mendapatkan ketentuan-
ketentuan hk
internasional.
membahas materi dasar
tentang substansi dari
pembuatan hukum atau
prinsip-prinsip
Sumber Hukum Material
1. Teori Hukum Alam
2. Teori Objektivis
3. Teori Kedaulatan
4. Teori Fakta Kemasyarakatan
Pelaksanaan & penegakan hukum
perdata internasional
Resolusi Majelis
Umum PBB
Menjalin hub. Antar
bangsa
Pelaksanaan hk. Internasional
sbg bag. hub.internasional
1. Asas hukum internasional menurut Resolusi
Majelis Umum PBB
• 1) Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan.
• 2) Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam
PBB.
• 3) Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap
negara lain dalam menjalin hubungan internasional.
• 4) Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan
jalan damai.
• 5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai
dengan ketentuan Piagam PBB.
• 6) PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan
asas-asas PBB.
• 7) PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri anggotanya.
Asas Hukum Internasional Dalam
Menjalin
Hub. Antar bangsa
Asas Persamaan Derajat
Asas Teritorial
Asas Kebangsaan
Asas Kepentingan Umum
Asas Keterbukaan
3. Asas Hukum
Publik
Internasional
4) Asas pacta sunt
servanda
harus menaati setiap perjanjian dan
melaksanakannya dengan
kejujuran.
1) Asas persamaan
derajat (equality)
memiliki derajad yang
sama.
2) Asas kehormatan
(courtesy)
harus saling menghormati.
3) Asas timbal balik
(reciprocity)
hubungan timbal balik dan
saling menguntungkan
antarnegara yang
mengadakan hubungan.
Lex Rei Sitae (Lex
Situs)
Lex Loci Solutionis
Lex Loci Celebrationis
Lex Domicile
Lex patriae
Lex Loci Forum
Lex Loci Dilicti Commisi
tator
Coiche Of Law
Pelaksanaan &
penegakan
hukum perdata
internasional
Lex Loci Contractus
PERANAN HUKUM
INTRERNASIONAL Melindungi setiap warga dunia baik individu maupun
negara dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak
lain.
tidak dikelola dengan baik
tampak dari adanya ketetapan tentang hak dan kewajiban setiap
warga masyarakat internasional yang harus dipenuhi.
Memutus sengketa antara dua warga masyarakat
internasional.
Hub. antarwarga negara
masyarakat internasional
terjadi sengketa
Sengketa berkembang lebih jauh
menjadi peperangan
Hukum internasional menjembatani antarwarga dengan aturan yang
telah disepakati bersama
PERANAN HUKUM
INTERNASIONAL DALAM
PERGAULAN MASYARAKAT
INTERNASIONAL
HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL
Jika terjadi pertentangan antara hukum internasional
dan hukum nasional , yang diutamakan adalah hukum
nasional suatu negara.
Teori Dualisme Teori Monisme
Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai
dengan hukum internasional
Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama
lain
Hukum internasional adalah lanjutan dari hukum
nasional
Hukum nasional suatu negara lebih rendah
dibandingkan dengan hukum internasional
sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda dan terpisah, tidak ada
hubungan superioritas.
Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum
nasional memerlukan ratifikasi menjadai hukum
nasional
Negara yang menganut teori dualisme akan lebih
sering mengabaikan hukum internasional
RUANG LINGKUP
HUKUM
INTERNASIONAL
hukum nasional tidak dapat diterapkan secara baik
terkait pelanggaran yang terjadi pada diri
seseorang atau satu pihak
persilihan antara dua negara berdaulat atau dua pihak
yang memiliki hukum nasional yang berbeda.
SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL
Lembaga Peradilan Internasional
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Menyelesaikan
sengketa Internasional
Negara bukan anggota
PBB ygmasuk wilayah kerja
MI
Negara anggota
PBB
TUGAS
Negara bukan
wilayah kerja MI
Organ utama
kehakiman
PBB
nasehat tidak bersifat
mengikat, namun
biasanya diperlakukan
sebagai keputusan yg
“sangat disarankan”
Memberikan nasihat
kepada Majelis Umum &
Dewan Keamanan PBB
Negara yg
menjadi
subyek hukum
Rationae Materia
Menentukan jenis sengketa
yang dapat diajukan ke
Mahkamah Internasioanal
WEWENANG
Ratione Personae
Menentukan pihak yg berhak
mengajukan perkara ke MI
Makamah Pidana Internasional
2)
Lembaga khusus
menangani pelanggaran
hak asasi manusia.
Kejahatan genosida
Kejahatan agresi
Kejahatan perang
Kejahatan kemanusiaan
Makamah Pidana Internasional
2)
Khusus mengadili per
individu yang terlibat
kejahatan Internasional.
Dapat pula menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang
tidak mendapat penanganan baik di negara termpat
terjadinya pelanggaran.
Makamah Pidana Internasional
2)
Untuk menolak suatu kasus, harus dipenuhi syarat
diantaranya :
Negara tersebut benar-
benar tidak mampu
menyelesaikan
Negara yang
bersangkutan tidak
mampu melakukan
penuntutan
3. Panel Pidana Internasional
Adalah : suatu
lembaga
peradilan
Untuk : menangani
kasus pelanggaran
hak asasi manusia
tertentu
Bersifat :
sementara / ad
hoc
Panel Pidana
Internasional
Panel Pidana
Internasional
Panel Spesial
Panel Khusus
Dilihat dari komposisi hakim dan jaksa penuntutnya
Gabungan dari
peradilan nasional
Sepenuhnya berasal
dari peradilan
nasional
PERANGKAT KELEMBAGAAN
MAHKAMAH INTERNASIONAL
ADALAH : Perangkat yang terdapat dalam lembaga MI
sehingga lembaga tersebut dapat berjalan baik
Hakim Mahkamah
Internasional
TERDIRI :
15 HAKIM
(masa jabatan
9 TAHUN)
5 orang dari negara” Barat
3 orang dari negara” Afrika
3 orang dari negara” Asia
2 orang dari negara” Eropa Timur
2 orang dari negara” Amerika Latin
Kompetensi
karakterisitik
2) Hakim Ad Hoc
3) Chamber
4) The Registry
Hakim sementara yang ditunjuk untuk mengadili sengketa internasional
ketika salah satu pihak bersengketa tidak memiliki hakim diantara lima
belas hakim Mahkamah Internasional.
Hakim Ad Hoc yang terpilih harus mengucap sumpah.
Peranan dan kedudukan Hakim Ad Hoc sama dengan Hakim biasa.
Beberapa hakim Mahkamah Internasional yang dipilih secara rahasia untuk
memeriksa atau menyelesaikan masalah.
a) The Chamber of Summary Procedure
b) Chamber yang sedikitnya terdiri atas tiga hakim
c) Chamber bentukan Mahkamah Internasional untuk menangani kasus
tertentu.
Komposisi registry:
a) Registrar
b) 40 orang rigistrar sebagai petugas tetap
c) Beberapa petugas sementara
1. Organ administratif Mahkamah Internasional
2. Memberi bantuan jasa
3. Berfungsi sebagai sekretariat
Selesai

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumAji Wasesa
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalAdelia Cahyati
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 

Mais procurados (20)

Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Suksesi negara
Suksesi negaraSuksesi negara
Suksesi negara
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasional
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 

Destaque

Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasionalNur Anwar
 
Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4 Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4 yesiferamefranda
 
Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalJesica Grace
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalYudistira Ydstr
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalMeita Purnamasari
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasionalagusjepara
 
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Warnet Raha
 
Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Devindra Oktaviano
 
Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1
Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1
Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1husnulzikri
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
 
Modifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer Biobased
Modifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer BiobasedModifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer Biobased
Modifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer BiobasedBrawijaya University
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasionalNova Rizky
 

Destaque (20)

Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Sejarah hukum internasional
Sejarah hukum internasionalSejarah hukum internasional
Sejarah hukum internasional
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4 Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4
 
Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum Internasional
 
Sejarah hi
Sejarah hiSejarah hi
Sejarah hi
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Kimia halogen 5
Kimia halogen 5Kimia halogen 5
Kimia halogen 5
 
Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1
Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1
Soal soal-pkn-norma-nilai-dan-hukum-kelas-x1
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
 
Modifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer Biobased
Modifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer BiobasedModifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer Biobased
Modifikasi Kimia Lignin Menuju Polimer Biobased
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasional
 

Semelhante a Hukum internasional

Sistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan InternasionalSistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan InternasionalFanny Yunitasari
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalrradityaaa
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalAnnisa Khoerunnisya
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intdixon8888
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Mirza Afrizal
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalSeptian Muna Barakati
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalSistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalAsmadi Asmadi
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasionalSharas Charlotha
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 

Semelhante a Hukum internasional (20)

Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
Sistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan InternasionalSistem Hukum dan Perdilan Internasional
Sistem Hukum dan Perdilan Internasional
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Kels xi bab5
Kels xi bab5Kels xi bab5
Kels xi bab5
 
Sistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalSistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasional
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasional
 
D1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan InternationalD1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan International
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Sistem hukum internasional
Sistem hukum internasionalSistem hukum internasional
Sistem hukum internasional
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Tugas elearning tik
Tugas elearning tikTugas elearning tik
Tugas elearning tik
 

Mais de Brawijaya University

Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)
Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)
Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)Brawijaya University
 
Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...
Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...
Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...Brawijaya University
 
Hubungan bilateral indonesia swiss
Hubungan bilateral indonesia swissHubungan bilateral indonesia swiss
Hubungan bilateral indonesia swissBrawijaya University
 

Mais de Brawijaya University (6)

Nadzom setelah baca al quran
Nadzom setelah baca al quranNadzom setelah baca al quran
Nadzom setelah baca al quran
 
Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)
Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)
Proses Perubahan Pada Pati (Swelling)
 
Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...
Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...
Makalah Pengantar Ilmu Ekonomi (Teknologi Industri Pertanian/ Universitas Bra...
 
Fisika inti dan radioaktif
Fisika inti dan radioaktifFisika inti dan radioaktif
Fisika inti dan radioaktif
 
Kemosintesis
KemosintesisKemosintesis
Kemosintesis
 
Hubungan bilateral indonesia swiss
Hubungan bilateral indonesia swissHubungan bilateral indonesia swiss
Hubungan bilateral indonesia swiss
 

Hukum internasional

  • 2. Anggota Kelompok 1. Mohammad Andri Syifauddin (14) 2. CholifatuUlylNur ‘Aziza (06) 3. HanikPurwanti (11) 4. Lusiana Ika Widianingsih (13) 5. Prasetiarini Adilistiani (17) 6. Riyadlotul Ula (18) 7. SiskaDewi Purbasari (22)
  • 3. HUKUM INTERNASIONAL a. Definisi b.Subjek c. Objek d.Sumber e. Asas f. Peranan dan Ruang Lingkup g.SistemPeradilan
  • 4. Definisi Hukum Internasional Definisihukuminternasionalmenurutparaahli. 1) Hugo de Grood (Grotius) menjelaskan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. 2) Akehurst menjelaskan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubugan anatar negara-negara. 3) J.G. Starke berpendapat bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. 4) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukm antar bangsa di berbagai negara. 5) Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dan negara, antar negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara satu sama lain.
  • 5. Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek hukum internasional lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Jadi, kesimpulannya ??
  • 6. Subjek Hukum Internasional a. Negara pelaku, pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum Internasional. b. Tahta suci (vatikan) Roma Italia d. Individu (orang perorangan) e. Organisasi nasional f. Perusahaan Multinasional (MNC) c. Organisasi Internasional negara yang berdaulat secara penuh dan memenuhi kriteria statusnya setara dengan negara. Contoh : kaum pemberontak (belligerensi)
  • 7. global dg maksud dan tujuan umum. Contoh : PBB globaldg maksud dan tujuan spesifik.Contoh : WorldBank, ILO,UNESCO,IMF regionaldg maksuddan tujuan global.Contoh: ASEAN dan EuropeUnion. hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensiatau hukumInternasional berdirisendiriyang memilikitujuan yang spesifik. Contoh Palang Merah Internasional,Bulan Sabit Merah Internasional,dan GreenPeace. c. Organisasi Internasional
  • 8. b. Hak Asasi Manusia c. Hak dalam peperangan d. Kejahatan terhadap kemanusiaan (massal) Objek Hukum Internasional hal-hal yang dapat diajukan untuk mendapat putusan menurut hukum internasional a. Wilayah
  • 9. Sumber Hukum Internasional sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah- masalah hubungan internasional. 4. Keputuasan Pengadilan (Judicial Decisions) 2. Kebiasaan Internasional (International Custom) 3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (General Principles Of Law) 1. Perjanjian Internasional 5. Pendapat Para Ahli Yang Telah Diakui Kepakarannya (Teachings Of The Most Highly Qualified Publicists) Sumber Hukum Formal sumber dari mana untuk mendapatkan ketentuan- ketentuan hk internasional. membahas materi dasar tentang substansi dari pembuatan hukum atau prinsip-prinsip Sumber Hukum Material 1. Teori Hukum Alam 2. Teori Objektivis 3. Teori Kedaulatan 4. Teori Fakta Kemasyarakatan
  • 10. Pelaksanaan & penegakan hukum perdata internasional Resolusi Majelis Umum PBB Menjalin hub. Antar bangsa Pelaksanaan hk. Internasional sbg bag. hub.internasional
  • 11. 1. Asas hukum internasional menurut Resolusi Majelis Umum PBB • 1) Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan. • 2) Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB. • 3) Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain dalam menjalin hubungan internasional. • 4) Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. • 5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. • 6) PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas-asas PBB. • 7) PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri anggotanya.
  • 12. Asas Hukum Internasional Dalam Menjalin Hub. Antar bangsa Asas Persamaan Derajat Asas Teritorial Asas Kebangsaan Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan
  • 13. 3. Asas Hukum Publik Internasional 4) Asas pacta sunt servanda harus menaati setiap perjanjian dan melaksanakannya dengan kejujuran. 1) Asas persamaan derajat (equality) memiliki derajad yang sama. 2) Asas kehormatan (courtesy) harus saling menghormati. 3) Asas timbal balik (reciprocity) hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antarnegara yang mengadakan hubungan.
  • 14. Lex Rei Sitae (Lex Situs) Lex Loci Solutionis Lex Loci Celebrationis Lex Domicile Lex patriae Lex Loci Forum Lex Loci Dilicti Commisi tator Coiche Of Law Pelaksanaan & penegakan hukum perdata internasional Lex Loci Contractus
  • 15. PERANAN HUKUM INTRERNASIONAL Melindungi setiap warga dunia baik individu maupun negara dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain. tidak dikelola dengan baik tampak dari adanya ketetapan tentang hak dan kewajiban setiap warga masyarakat internasional yang harus dipenuhi. Memutus sengketa antara dua warga masyarakat internasional. Hub. antarwarga negara masyarakat internasional terjadi sengketa Sengketa berkembang lebih jauh menjadi peperangan Hukum internasional menjembatani antarwarga dengan aturan yang telah disepakati bersama PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERGAULAN MASYARAKAT INTERNASIONAL
  • 16. HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Jika terjadi pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional , yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Teori Dualisme Teori Monisme Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain Hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional Hukum nasional suatu negara lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda dan terpisah, tidak ada hubungan superioritas. Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadai hukum nasional Negara yang menganut teori dualisme akan lebih sering mengabaikan hukum internasional
  • 17. RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL hukum nasional tidak dapat diterapkan secara baik terkait pelanggaran yang terjadi pada diri seseorang atau satu pihak persilihan antara dua negara berdaulat atau dua pihak yang memiliki hukum nasional yang berbeda.
  • 18. SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL Lembaga Peradilan Internasional
  • 19. MAHKAMAH INTERNASIONAL Menyelesaikan sengketa Internasional Negara bukan anggota PBB ygmasuk wilayah kerja MI Negara anggota PBB TUGAS Negara bukan wilayah kerja MI Organ utama kehakiman PBB nasehat tidak bersifat mengikat, namun biasanya diperlakukan sebagai keputusan yg “sangat disarankan” Memberikan nasihat kepada Majelis Umum & Dewan Keamanan PBB Negara yg menjadi subyek hukum
  • 20. Rationae Materia Menentukan jenis sengketa yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasioanal WEWENANG Ratione Personae Menentukan pihak yg berhak mengajukan perkara ke MI
  • 21. Makamah Pidana Internasional 2) Lembaga khusus menangani pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan genosida Kejahatan agresi Kejahatan perang Kejahatan kemanusiaan
  • 22. Makamah Pidana Internasional 2) Khusus mengadili per individu yang terlibat kejahatan Internasional. Dapat pula menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapat penanganan baik di negara termpat terjadinya pelanggaran.
  • 23. Makamah Pidana Internasional 2) Untuk menolak suatu kasus, harus dipenuhi syarat diantaranya : Negara tersebut benar- benar tidak mampu menyelesaikan Negara yang bersangkutan tidak mampu melakukan penuntutan
  • 24. 3. Panel Pidana Internasional Adalah : suatu lembaga peradilan Untuk : menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia tertentu Bersifat : sementara / ad hoc Panel Pidana Internasional
  • 25. Panel Pidana Internasional Panel Spesial Panel Khusus Dilihat dari komposisi hakim dan jaksa penuntutnya Gabungan dari peradilan nasional Sepenuhnya berasal dari peradilan nasional
  • 26. PERANGKAT KELEMBAGAAN MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH : Perangkat yang terdapat dalam lembaga MI sehingga lembaga tersebut dapat berjalan baik Hakim Mahkamah Internasional TERDIRI : 15 HAKIM (masa jabatan 9 TAHUN) 5 orang dari negara” Barat 3 orang dari negara” Afrika 3 orang dari negara” Asia 2 orang dari negara” Eropa Timur 2 orang dari negara” Amerika Latin Kompetensi karakterisitik
  • 27. 2) Hakim Ad Hoc 3) Chamber 4) The Registry Hakim sementara yang ditunjuk untuk mengadili sengketa internasional ketika salah satu pihak bersengketa tidak memiliki hakim diantara lima belas hakim Mahkamah Internasional. Hakim Ad Hoc yang terpilih harus mengucap sumpah. Peranan dan kedudukan Hakim Ad Hoc sama dengan Hakim biasa. Beberapa hakim Mahkamah Internasional yang dipilih secara rahasia untuk memeriksa atau menyelesaikan masalah. a) The Chamber of Summary Procedure b) Chamber yang sedikitnya terdiri atas tiga hakim c) Chamber bentukan Mahkamah Internasional untuk menangani kasus tertentu. Komposisi registry: a) Registrar b) 40 orang rigistrar sebagai petugas tetap c) Beberapa petugas sementara 1. Organ administratif Mahkamah Internasional 2. Memberi bantuan jasa 3. Berfungsi sebagai sekretariat