Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
4. Definisi Hukum Internasional
Definisihukuminternasionalmenurutparaahli.
1) Hugo de Grood (Grotius) menjelaskan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan
persetujuan beberapa atau semua negara.
2) Akehurst menjelaskan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubugan anatar negara-negara.
3) J.G. Starke berpendapat bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri atas
asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
4) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukm antar
bangsa di berbagai negara.
5) Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dan negara, antar negara dan subjek
hukum lain bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara satu sama lain.
5. Hukum Internasional
adalah himpunan dari
peraturan-peraturan
dan ketentuan-
ketentuan yang
mengikat serta
mengatur hubungan
antara negara-negara
dan subyek hukum
internasional lainnya
dalam kehidupan
masyarakat
internasional.
Jadi,
kesimpulannya
??
6. Subjek
Hukum
Internasional
a. Negara
pelaku, pemilik,
pemegang atau
pendukung hak dan
pemikul kewajiban
berdasarkan hukum
Internasional.
b. Tahta suci (vatikan) Roma
Italia
d. Individu (orang perorangan)
e. Organisasi nasional
f. Perusahaan Multinasional
(MNC)
c. Organisasi Internasional
negara yang berdaulat secara
penuh dan memenuhi kriteria
statusnya setara dengan negara.
Contoh : kaum
pemberontak
(belligerensi)
7. global dg maksud dan tujuan umum. Contoh :
PBB
globaldg maksud dan tujuan spesifik.Contoh : WorldBank,
ILO,UNESCO,IMF
regionaldg maksuddan tujuan global.Contoh: ASEAN
dan EuropeUnion.
hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh
konvensiatau hukumInternasional
berdirisendiriyang memilikitujuan yang spesifik. Contoh
Palang Merah Internasional,Bulan Sabit Merah
Internasional,dan GreenPeace.
c. Organisasi Internasional
8. b. Hak Asasi
Manusia
c. Hak dalam
peperangan
d. Kejahatan terhadap
kemanusiaan (massal)
Objek Hukum
Internasional
hal-hal yang dapat
diajukan untuk mendapat
putusan menurut hukum
internasional
a. Wilayah
9. Sumber Hukum
Internasional
sumber yang digunakan
oleh Mahkamah
Internasional dalam
memutuskan masalah-
masalah hubungan
internasional.
4. Keputuasan Pengadilan (Judicial Decisions)
2. Kebiasaan Internasional (International Custom)
3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (General
Principles Of Law)
1. Perjanjian Internasional
5. Pendapat Para Ahli Yang Telah Diakui
Kepakarannya (Teachings Of The Most Highly
Qualified Publicists)
Sumber Hukum Formal
sumber dari mana untuk
mendapatkan ketentuan-
ketentuan hk
internasional.
membahas materi dasar
tentang substansi dari
pembuatan hukum atau
prinsip-prinsip
Sumber Hukum Material
1. Teori Hukum Alam
2. Teori Objektivis
3. Teori Kedaulatan
4. Teori Fakta Kemasyarakatan
10. Pelaksanaan & penegakan hukum
perdata internasional
Resolusi Majelis
Umum PBB
Menjalin hub. Antar
bangsa
Pelaksanaan hk. Internasional
sbg bag. hub.internasional
11. 1. Asas hukum internasional menurut Resolusi
Majelis Umum PBB
• 1) Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan.
• 2) Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam
PBB.
• 3) Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap
negara lain dalam menjalin hubungan internasional.
• 4) Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan
jalan damai.
• 5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai
dengan ketentuan Piagam PBB.
• 6) PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan
asas-asas PBB.
• 7) PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri anggotanya.
12. Asas Hukum Internasional Dalam
Menjalin
Hub. Antar bangsa
Asas Persamaan Derajat
Asas Teritorial
Asas Kebangsaan
Asas Kepentingan Umum
Asas Keterbukaan
13. 3. Asas Hukum
Publik
Internasional
4) Asas pacta sunt
servanda
harus menaati setiap perjanjian dan
melaksanakannya dengan
kejujuran.
1) Asas persamaan
derajat (equality)
memiliki derajad yang
sama.
2) Asas kehormatan
(courtesy)
harus saling menghormati.
3) Asas timbal balik
(reciprocity)
hubungan timbal balik dan
saling menguntungkan
antarnegara yang
mengadakan hubungan.
14. Lex Rei Sitae (Lex
Situs)
Lex Loci Solutionis
Lex Loci Celebrationis
Lex Domicile
Lex patriae
Lex Loci Forum
Lex Loci Dilicti Commisi
tator
Coiche Of Law
Pelaksanaan &
penegakan
hukum perdata
internasional
Lex Loci Contractus
15. PERANAN HUKUM
INTRERNASIONAL Melindungi setiap warga dunia baik individu maupun
negara dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak
lain.
tidak dikelola dengan baik
tampak dari adanya ketetapan tentang hak dan kewajiban setiap
warga masyarakat internasional yang harus dipenuhi.
Memutus sengketa antara dua warga masyarakat
internasional.
Hub. antarwarga negara
masyarakat internasional
terjadi sengketa
Sengketa berkembang lebih jauh
menjadi peperangan
Hukum internasional menjembatani antarwarga dengan aturan yang
telah disepakati bersama
PERANAN HUKUM
INTERNASIONAL DALAM
PERGAULAN MASYARAKAT
INTERNASIONAL
16. HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL
Jika terjadi pertentangan antara hukum internasional
dan hukum nasional , yang diutamakan adalah hukum
nasional suatu negara.
Teori Dualisme Teori Monisme
Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai
dengan hukum internasional
Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama
lain
Hukum internasional adalah lanjutan dari hukum
nasional
Hukum nasional suatu negara lebih rendah
dibandingkan dengan hukum internasional
sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda dan terpisah, tidak ada
hubungan superioritas.
Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum
nasional memerlukan ratifikasi menjadai hukum
nasional
Negara yang menganut teori dualisme akan lebih
sering mengabaikan hukum internasional
17. RUANG LINGKUP
HUKUM
INTERNASIONAL
hukum nasional tidak dapat diterapkan secara baik
terkait pelanggaran yang terjadi pada diri
seseorang atau satu pihak
persilihan antara dua negara berdaulat atau dua pihak
yang memiliki hukum nasional yang berbeda.
19. MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Menyelesaikan
sengketa Internasional
Negara bukan anggota
PBB ygmasuk wilayah kerja
MI
Negara anggota
PBB
TUGAS
Negara bukan
wilayah kerja MI
Organ utama
kehakiman
PBB
nasehat tidak bersifat
mengikat, namun
biasanya diperlakukan
sebagai keputusan yg
“sangat disarankan”
Memberikan nasihat
kepada Majelis Umum &
Dewan Keamanan PBB
Negara yg
menjadi
subyek hukum
20. Rationae Materia
Menentukan jenis sengketa
yang dapat diajukan ke
Mahkamah Internasioanal
WEWENANG
Ratione Personae
Menentukan pihak yg berhak
mengajukan perkara ke MI
21. Makamah Pidana Internasional
2)
Lembaga khusus
menangani pelanggaran
hak asasi manusia.
Kejahatan genosida
Kejahatan agresi
Kejahatan perang
Kejahatan kemanusiaan
22. Makamah Pidana Internasional
2)
Khusus mengadili per
individu yang terlibat
kejahatan Internasional.
Dapat pula menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang
tidak mendapat penanganan baik di negara termpat
terjadinya pelanggaran.
23. Makamah Pidana Internasional
2)
Untuk menolak suatu kasus, harus dipenuhi syarat
diantaranya :
Negara tersebut benar-
benar tidak mampu
menyelesaikan
Negara yang
bersangkutan tidak
mampu melakukan
penuntutan
24. 3. Panel Pidana Internasional
Adalah : suatu
lembaga
peradilan
Untuk : menangani
kasus pelanggaran
hak asasi manusia
tertentu
Bersifat :
sementara / ad
hoc
Panel Pidana
Internasional
26. PERANGKAT KELEMBAGAAN
MAHKAMAH INTERNASIONAL
ADALAH : Perangkat yang terdapat dalam lembaga MI
sehingga lembaga tersebut dapat berjalan baik
Hakim Mahkamah
Internasional
TERDIRI :
15 HAKIM
(masa jabatan
9 TAHUN)
5 orang dari negara” Barat
3 orang dari negara” Afrika
3 orang dari negara” Asia
2 orang dari negara” Eropa Timur
2 orang dari negara” Amerika Latin
Kompetensi
karakterisitik
27. 2) Hakim Ad Hoc
3) Chamber
4) The Registry
Hakim sementara yang ditunjuk untuk mengadili sengketa internasional
ketika salah satu pihak bersengketa tidak memiliki hakim diantara lima
belas hakim Mahkamah Internasional.
Hakim Ad Hoc yang terpilih harus mengucap sumpah.
Peranan dan kedudukan Hakim Ad Hoc sama dengan Hakim biasa.
Beberapa hakim Mahkamah Internasional yang dipilih secara rahasia untuk
memeriksa atau menyelesaikan masalah.
a) The Chamber of Summary Procedure
b) Chamber yang sedikitnya terdiri atas tiga hakim
c) Chamber bentukan Mahkamah Internasional untuk menangani kasus
tertentu.
Komposisi registry:
a) Registrar
b) 40 orang rigistrar sebagai petugas tetap
c) Beberapa petugas sementara
1. Organ administratif Mahkamah Internasional
2. Memberi bantuan jasa
3. Berfungsi sebagai sekretariat