hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing

BAGIAN 3
rev 17.01.11. SDMList - Hubungan Kerja & Perjanjian Kerja
1

PRAKATA
Slides yang ditampilkan hanya berisi risalah yang
merupakan ‘highlights’ dari ketentuan perundang-undangan
yang terkait
Slides yang ditampilkan digunakan sebagai ‘memory jogger’
sebagai rujukan agar pembahasan suatu topik dapat tetap
konisten dan terstuktur
Peserta diharapkan untuk tetap merujuk pada
ketentuan perundang-undangan yang asli
Pengkayaan ilmu dan pengetahuan diharapkan dapat
dicapai melalui pembahasan dan diskusi
rev 17.01.11.
SDMList - Hubungan Kerja & Perjanjian Kerja
2

HUBUNGAN KERJA (1/3)
RUJUKAN DASAR:
• UU 13/2003, pasal 50 – 66
RUJUKAN PENDUKUNG:
• KUHPerdata, Buku III, Bab VIIA
(Perjanjian Kerja)
3

Ref UU13 tahun 2003
Adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah dan
perintah.
4

5
JENIS HUBUNGAN KERJA (dalam
praktek)
 Tetap dan Untuk Waktu Tertentu
 Langsung dan Tidak Langsung
SKEMA HUBUNGAN KERJA
 Core (Utama) vs Non Core
(Penunjang/Support)
 Posisi Permanent vs Posisi Sementara

07.08.08 RUI-HIK for HR & Legal_Bandung
6
HUBUNGAN KERJA
WAKTU TIDAK TERTENTU
Adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja
yang bersifat tetap

7
EMPLOYMENT SCHEME ®
EMPLOYMENT
INDIRECT
(3rd
party )
Outsourcing
DIRECT
JOB/WORK
SERVICE PROVIDER
BODY SHOP
(MANPOWER SUPPLY)
CONTRACT (PWT)
PERMANENT (PWTT)
PROFESSIONALPROFESSIONAL SERVICE
(consultant)

8
EMPLOYMENT CHART ®
Job/Position Relation to main
Business
Activity
Employment
Relations
Nature of Job Type/status of
Employment
Job/Position
Permanent
Employee
Permanent/
Long term
Temporary
Non-Permanent
Non Permanent/
Contract Employee
DirectCORE
Support/
Non-Core
Indirect
OUTSOURCING
PROVIDER

PERJANJIAN KERJA
REF UU13 tahun 2003
Adalah perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja dan
kewajiban para pihak
9

PERJANJIAN KERJA (1/4)
Risalah UU13/2003, pasal 51-63
 Dapat dibuat secara lisan dan tertulis.
 Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
 Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 Kesepakatan kedua belah pihak
 Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
 Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
 Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan
yang berlaku
10

 Perjanjian kerja tertulis, sekurang-kurangnya
memuat  MENGAPA?
 Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
 Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja
 Jabatan atau jenis pekerjaan
 Tempat pekerjaan
 Besarnya upah dan cara pembayarannya
 Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja
 Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
 Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
11

IR (3) - PKWT
Perjanjian Kerja tertulis, harus memuat (antara lain),
syarat-syarat kerja (hak dan kewajiban para pihak),
 Apa saja yang dapat disebutkan sebagai syarat-
syarat kerja?
 Mengapa perlu kejelasan syarat-syarat kerja?
 Bagaimana cara menulis rincian syarat-syarat kerja?
• Dirinci dalam perjanjian. Langsung atau dalam lampiran;
• Ditegaskan untuk merujuk ke PP/PKB;
• Ditegaskan untuk merujuk ke Peraturan Perundang-
undangan.
• Jika tidak dijelaskan  otomatis merujuk ke PP/PKB yang
ada dan/atau Peraturan Perundang-undangan

 Ketentuan (syarat-syarat kerja) dalam Perjanjian Kerja
tidak boleh bertentangan dengan:
Peraturan perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama, dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau
diubah kecuali atas persetujuan para pihak
 Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak tertentu
13

14
HUBUNGAN KERJA
WAKTU TIDAK TERTENTU
yang bersifat tetap

15
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
 Perjanjian Kerja tidak menyebutkan kapan
hubungan kerja akan berakhir.
 Hubungan Kerja, syarat-syarat kerja dan tata tertib
diatur secara umum pada Peraturan
Perusahaan (PP) /Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)
 Walaupun disebut Waktu Tidak Tertentu atau
Pekerja Tetap/Permanent, PHK dapat terjadi
karena, antara lain
Pengunduran diri, Meninggal, Usia Pensiun,
Pensiun Dini, MAT/Perjanjian Bersama, dan
Sebab sebab lain yang tidak diketahui pada
saat hubungan kerja tetap/permanent ditanda
tangani

16
HUBUNGAN KERJA
WAKTU TERTENTU
dalam waktu tertentu untuk
pekerjaan tertentu

PERJANJIAN KERJA UNTUK
WAKTU TERTENTU - PKWT
RUJUKAN UTAMA:
• UU13 tahun 2003, pasal 56 - 59
• Kep 100/Men/VI/2004
17

PKWT – UU13/2003 (1/2)
 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) didasarkan
atas:
 Jangka waktu, atau
 Selesainya suatu pekerjaan tertentu
 dibuat tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan
huruf latin.
 tidak boleh mensyaratkan masa percobaan
 hanya untuk pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat
atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu
 tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap
18

IR (3) - PKWT
PKWT – UU13/2003 (2/2)
 Syarat-syarat kerja tidak boleh kurang dari ketentuan
perundang-undangan
 Periode Perjanjian:
 Jangka waktu awal max 2 tahun
 Dapat diperpanjang 1 x selama maximum 1 tahun
 Dapat diperbaharui 1 x selama maximum 2 tahun, setelah
dilakukan jeda selama 30 hari
 Pelanggaran atas ketentuan perundangan, DEMI
HUKUM, PWT menjadi perjanjian PKWTT
 PWT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 
Kep 100/Men/VI/2004

IR (3) - PKWT
PKWT - Kep 100/Men/VI/2004 (1/4)
 Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu pekerjaan yang:
 Sekali selesai atau yang sementara
 Diperkirakan tidak terlalu lama, max 3 tahun
 Bersifat musiman
 Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajagan

IR (3) - PKWT
PKWT - Kep 100/Men/VI/2004 (2/4)
PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU
SEMENTARA SIFATNYA, MAX 3 TAHUN
 PKWT dapat berakhir demi hukum jika diperjanjikan
bahwa apabila salah satu dari 2 (dua) kondisi dibawah
ini terjadi (mana yang lebih dulu):
Periode perjanjian berakhir, atau
Bila pekerjaan yang diperjanjikan selesai.
 Sehingga jika pekerjaan selesai sedangkan periode
perjanjian belum berakhir, atau periode perjanjian
berakhir sedangkan pekerjaan belum selesai, maka
perjanjian kerja berakhir demi hukum (tanpa ada ganti
rugi)

IR (3) - PKWT
PKWT – KEP 100/MEN/VI/2004 (3/4)
PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU
SEMENTARA SIFATNYA, MAX 3 TAHUN
 Ayat (5): Pembaharuan setelah jeda minimum 30 hari
 Ayat (6): Selama jeda (min 30 hari), tidak ada
hubungan kerja
 Ayat (5) dan (6): Para pihak dapat mengatur
lain dari ketentuan ayat (5) dan ayat (6), yang
dituangkan dalam perjanjian  pastikan tidak
ada perbedaan penafsiran (contoh, tidak ada
pesangon, karena perpanjangan tanpa jeda ini
merupakan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai
perundangan yang berlaku dan bukan pelanggaran)

PERJANJIAN AWAL, PERPANJANGAN,
JEDA DAN PEMBAHARUAN ®
23
Perjanjian awal
max 2 tahun
Perpanjangan
(hanya 1 x)
max 1 tahun
Pembaharuan
(hanya 1 x)
max 2 tahun
Jeda
Min 30 hari
Dapat diperjanjikan lain (tanpa jeda)
dengan kesepakatan bersama dan secara
tertulis, khusus untuk pekerjaan yang
selesai max 3 tahun  tanpa
pembaharuan

IR (3) - PKWT
PKWT – KEP 100/MEN/VI/2004 (4/4)
PEKERJAAN YANG BERSIFAT
MUSIMAN
 Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada
musim atau cuaca
 Dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim
tertentu  contoh?
 Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi
pesanan atau target tertentu  contoh?
 PKWT hanya untuk pekerja (kegiatan utama) yang
melakukan pekerjaan tambahan (tenaga ‘extra’) :
• Pengusaha harus membuat Daftar Nama
Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan tambahan

IR (3) - PKWT
PKWT – Harian Lepas (1/2)
PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS:
 Dapat dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu
yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
 Hari kerja kurang dari 21 hari/bulan
 Bila hari kerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan
berturut-turut atau lebih, status Perjanjian Kerja
Harian Lepas (PKHL) menjadi PKWTT
 PKHL yang memenuhi syarat dikecualikan
dari ketentuan jangka waktu PKWT pada
umumnya.

IR (3) - PKWT
PKWT – Harian Lepas (2/2)
 PKHL harus dibuat tertulis
 PKHL dapat dibuat kolektif (sesuai daftar
pekerja terkait) dan memuat:
Nama dan alamat Perusahaan pemberi kerja
Nama dan alamat Pekerja
Jenis pekerjaan yang dilakukan
Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya
 Daftar pekerja diserahkan ke instansi Naker
selambat-lambatnya 7 hari setelah perjanjian
dibuat

IR (3) - PKWT
PKWT menjadi PKWTT
PKWT MENJADI PKWTT, antara lain karena
 Ditulis bukan dalam bahasa Indonesia
 Bila terjadi pelanggaran
 Bila terjadi penyimpangan
 Tidak ada jeda 30 hari, dan tidak diperjanjikan lain.
BILA TERJADI PHK
 Hak dan kewajiban para pihak dilakukan sesuai ketentuan
perjanjian kerja atau ketentuan perundang-undangan.
 Yang mengakhiri hubungan kerja lebih awal dari waktu
yang diperjanjikan, membayar ganti rugi  apakah dapat
dibuat pengecualian?

IR (3) - PKWT
PRAKTEK UMUM PKWT
 Pekerja dipekerjaan pada posisi/jabatan permanent
 Pekerja dipekerjakan untuk sementara waktu, mengisi
posisi/jabatan yang permanent, sebagai tenaga tambahan
atau tenaga pengganti (mengisi jabatan yang kosong
sementara) - ini OK
 Pekerja digunakan untuk sementara (kebutuhan ‘urgent’)
sambil menunggu calon pekerja permanent yang benar-
benar memenuhi kualifikasi yang ditentukan
 PKWT digunakan untuk “masa percobaan” (terselubung)
agar bisa lebih lama dari 3 bulan
 PWT memperoleh remunerasi ( C & B) yang lebih
rendah/kecil dari pekerja PWTT/permanent

IR (3) - PKWT
PENGELOLAAN PKWT
• Pekerjaan/jabatan bukan yang permanen/jangka panjang
• Pastikan agar ‘job title’ tidak menjadi masalah, baik
langsung atau dikemudian hari
• Syarat-syarat kerja harus jelas, sesuai PP/PKB atau
diatur khusus, sepanjang tidak kurang dari ketentuan pada
PP/PKB atau perundang-undangan yang berlaku
• Jangka waktu, perpanjangan, dengan atau tanpa jeda dan
pembaharuan harus sesuai ketentuan perundangan
• Pahami konsekuensi hukum bila terjadi pelanggaran.
• Perjanjian kerja perlu merinci syarat-syarat kerja
(tata tertib, perilaku, pencapaian kinerja, wan
prestasi) dengan sebaik-baiknya (wajar dan jelas)

30
“HUBUNGAN
KERJA”
OUTSOURCING
PEKERJA DIPEKERJAKAN
MELALUI “SERVICE/JOB
CONTRACT” ATAU
“LABOUR SUPPLY/BODY SHOP”

IR (3) - PKWT
PKWT VS OUTSOURCING
 Hubungan kerja
langsung
 Pekerjaan NON
permanen
 Untuk jangka waktu
tertentu/musiman/masa
kerja relatif singkat
 Untuk kegiatan tertentu
yang berhubungan
dengan produk baru /
tambahan /penjajagan
 Hubungan kerja tidak
langsung (melalui TPC)
 Pekerjaan NON Core
 Pekerjaan penunjang
 Pekerjaan yang tidak
berhubungan dengan
proses produksi secara
langsung
 Boleh pekerjaan yang
permanen

32
OUTSOURCING
BRIEFLY DEFINED
Is the act of transferring some of an
organization’s recurring internal
activities and decision rights to
outside providers as set forth in a contract.
(Maurice F Greaver II / Strategic Outsourcing)

33
OUTSOURCING
DEFINISI (UU13/2003)
Menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan (tidak relevan lagi) atau
penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis
Ref. UU 13/2003, pasal 64-66
Kep. 101/Men/2004 dan Kep 220/Men/2004

34
CONTRACT
TERMS
OUTSOURCING
COMPANY
OUTSOURCING
COMPANY
OUTSOURCED
WORKER
OUTSOURCED
WORKER
PERMANENT
CONTRACT
COMPANY
(JOB OWNER)
COMPANY
(JOB OWNER)
EMPLOYMENT
AGREEMENT
SUPV  SUBRD
(JOB RELATION)
OUTSOURCING SCHEME - WORKERS ©

OUTSOURCING – SYARAT DASAR
Ref. UU 13/2003 pasal 65, Kep 220/Men/2004
 Pekerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
 Merupakan kegiatan penunjang, dan tidak menghambat
proses produksi secara langsung.
Pelanggaran dari ketentuan diatas, mengakibatkan status
hubungan kerja, berubah, dari pekerja kontraktor menjadi pekerja
perusahaan (dengan status hubungan kerja yang sama)
Pertanyaan:
 Siapa yang dapat/berhak menentukan yang mana
kegiatan utama dan yang mana penunjang?
 Apakah Disnaker berhak atau kompeten
menyetujui/tidak menyetujui alur kegiatan yang
ditentukan Perusahaan?
Nov 10, 2009 RUI - Outsourcing_Revisit
35

OUTSOURCING - OBJECTIVE
 Perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama (core
activities)
 Mengurangi ‘headache’ dalam kompleksitas administrasi,
 Tidak perlu melakukan investasi yang tidak secara mutlak
diperlukan (salah satunya biaya pendidikan/sertifikasi)
 Dapat menggunakan technical expertise (globally
updated) yang tidak tersedia internal dan dapat
dipekerjakan hanya pada saat diperlukan (short term)
 Memberi kesempatan berusaha kepada Perusahaan
Lokal.
 Upah tidak harus mengikuti salary structure yang
diberlakukan bagi pekerja direct hire (bisa lebih tinggi,
dan bisa dalam mata uang misalnya USDollar/Euro)
36

OUTSOURCING - DAMPAK
Dampak langsung/tidak langsung, antara lain:
 Tidak perlu memikirkan pengembangan/karir Pekerja
 Upah tidak harus/tidak perlu mengikuti salary structure
yang diberlakukan bagi pekerja perusahaan
 Tunjangan/isentif/bonus tidak harus sama
 Kenaikan biaya C & B untuk project jangka pendek
 Penurunan biaya C & B untuk poject jangka panjang
 Biaya tenaga kerja bisa meningkat, karena overhead
Kontraktor  sebaiknya objective outsourcing tidak
dikaitkan secara langsung untuk ‘cut cutting’.
37

OUTSOURCING - Syarat Perusahaan
Jasa
• Berbadan Hukum dan Mempunyai Ijin Usaha Outsourcing
(Kep 101/Men/2004).
• Membuat Perjanjian Kerja dengan Pekerjanya.
• Memberikan fasilitas kesehatan dan pengobatan serta
kesejahteraan lainnya seperti yang tercantuk dalam
kontrak antara Pemberi kerja dengan Perusahaan Jasa
dan tidak melakukam wan prestasi
• Bertanggung jawab atas masalah hubungan industrial
• Bersedia menerima Pekerja dari Kontraktor sebelumnya
 Mengikut sertakan pekerjanya pada Jamsostek dan
lakukan pembayaran THR, Lembur dan Pesangon, sesuai
ketentuan pada kontrak atau perundang-undangan
38

TUGAS STAFF SDM
Sebagai penanggung jawab atau advisor untuk
Departemen Pengguna (User):
• Memastikan pemenuhan ketentuan perundang-undangan
(membantu bagian Hukm/Legal menyiapkan “Exhibit”);
• Menjadi advisor dari Dept Pengguna/User
• Menjadi advisor dari bagian Account Payable;
• Memberikan penjelasan saat ‘pre-bid meeting’;
• Menginterview Staff SDM ‘prospective bidder’ bila perlu;
• Melakukan audit atas pelaksanaan kontrak, untuk
memastikan Kontraktor memenuhi kewajibannya.
• Menjadi Mentor staff SDMnya Kontraktor.
39

40
OUTSOURCING – REMINDER (1/2)
 Pekerja TPC bukan pekerja Perusahaan, karena
dipekerjakan (diterima bekerja) oleh Contractor
 Hubungan kerja dengan Pekerja Perusahaan adalah
hubungan atasan bawahan karena adanya pekerjaan
dan perintah.
 Tanggung jawab hubungan industrial, pada
Contractor
 Terms and conditions of employment’ harus aligned
dengan persyaratan yang ditentukan dalam
Service Contract  upaya Perusahaan
memberikan perlindungan kepada Pekerja.
Perusahaan berhak melakukan audit untuk
meyakinkan ‘compliance’

41
OUTSOURCING – REMINDER (2/2)
SE -08/M/BW/1990, 13 Mei 1990
Umumnya, terdapat perbedaan mencolok antara
perlindungan dan kesejahteraan pekerja pada
perusahaan yang memborongan pekerjaan dengan
pekerja pada perusahaan pemborong  sehingga,
Perusahaan yang memborongkan pekerjaan, supaya:
 Melakukan pembinaan dan upaya agar perlindungan dan
kesejahteraan tidak jauh berbeda,
 Dalam setiap pejanjian pemborongan pekerjaan supaya
dicantumkan bentuk dan tingkat upah serta kesejahteraan
lainnya yang harus menjadi tanggung jawab pemborong
 Mengawasi pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan termasuk segi perlindungan,pengupahan dan
kesejahteraan tenaga kerja.

TEST DAN
TIPS
42

43
TERIMA KASIH
Rini Utami Ichram
rini.ichram@adidayasolusi.com
riniutami@centrin.net.id

hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (6)

Semelhante a hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing

Semelhante a hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing (20)

Mais de Wahyu Saputro

Mais de Wahyu Saputro (20)

hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing