SlideShare uma empresa Scribd logo

BAWASLU DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

•
•
S
SoeBadarId

Bahan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu di Forum Sosialisasi non-Tahapan KPU Kabupaten Lamongan

Apresentações e oratória
1 de 11
Baixar para ler offline
BAWASLU Dalam Pemilu dan Pemilihan BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN Miftahul Badar (Ketua) Di Modo, 16 Oktober 2021
Paham Aktif Paham Tidak Aktif Tidak Paham Tidak Aktif Tidak Paham Aktif
COBLOSAN • Abdul Ghofur • Fatin Sufairoh • Suhartono • Agus Sulistyo Rekso Nugoro • Kacung Purwanto • H. Naim • Husnul Aqib • Wiji • Retno Wardhani • Sanditia Devis Saputra PEMILU UU 7 2017 PEMILIHAN UU 1 2015
Memilih dan menentukan pemimpin Menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara Rakyat yang berkuasa: kedaulatan rakyat Negeri ini titipan untuk anak-cucu kita, bukan warisan bagi kita
Peserta Penyelenggara Pemilih
BAWASLU REFORMASI PANWASLU BAWASLU SUB DALAM PANITIA PRA-REFORMASI Penyelenggara: • DKPP • KPU • BAWASLU
TUGAS & FUNGSI fungsi • PENCEGAHAN • PENGAWASAN • PENINDAKAN: • Pelanggaran • Sengketa *Pasal 101 UU 7 2017 a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: – Pelanggaran Pemilu; dan – Sengketa Proses Pemilu. b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, ... c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; d. Mengawasi netralitas ...; e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, ... f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
PELANGGARAN KEJAHATAN Administrasi Pidana Etik Hukum lain
PENANGANAN PELANGGARAN Administrasi Bawaslu Pidana Bawaslu Gakkumdu Etik Bawaslu DKPP Hukum lain Bawaslu Institusi Berwenang PENYELESAIAN SENGKETA (1) Mediasi (2) Adjudikasi
*Pasal 102 UU 7 2017 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu; 2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Identifikasi potensi pelanggaran Mengawasi & evaluasi pelaksanaan Koordinasi stake-holder Partisipasi pengawasan masyarakat
Memberikan Informasi Awal Melakukan Pencegahan Pelanggaran Mengawasi/Memantau Melaporkan

Recomendados

2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasi
2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasi2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasi
2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasiArya Hista
 
DPRD Hukum Tata Negara semester 2
DPRD Hukum Tata Negara semester 2DPRD Hukum Tata Negara semester 2
DPRD Hukum Tata Negara semester 2nurfitriaprimastuti
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32nurul khaiva
 
131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah
131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah
131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiKecamatanLinggaUtara
 
Uu 32 2004
Uu 32 2004Uu 32 2004
Uu 32 2004KPU KOTA KENDARI
 

Recomendados

2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasi
2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasi2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasi
2. pentingnya manajemen kelembagaan koperasiArya Hista
 
DPRD Hukum Tata Negara semester 2
DPRD Hukum Tata Negara semester 2DPRD Hukum Tata Negara semester 2
DPRD Hukum Tata Negara semester 2nurfitriaprimastuti
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32nurul khaiva
 
131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah
131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah
131712187 uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiKecamatanLinggaUtara
 
Uu 32 2004
Uu 32 2004Uu 32 2004
Uu 32 2004KPU KOTA KENDARI
 
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahUU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahSuprijanto Rijadi
 
U uno30 thn2014
U uno30 thn2014U uno30 thn2014
U uno30 thn2014Syaf Abudin
 
Uu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahUu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahSyamsul Noor
 
Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah anggunnrjnnahhh
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerahAna Mentari
 
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORAPERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORAJhon Blora
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiPekerja Sosial Masyarakat
 
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanOperator Warnet Vast Raha
 
2012 Perda sot satpol
2012 Perda sot satpol2012 Perda sot satpol
2012 Perda sot satpolPA_Klaten
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahWinarto Winartoap
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatNene Mulyana
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpdPekerja Sosial Masyarakat
 
Bpd
BpdBpd
BpdDelian Ea
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahSuprijanto Rijadi
 
UU no 32_2004
UU no 32_2004UU no 32_2004
UU no 32_2004Bisma Zakaria
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
BAB III A
BAB III ABAB III A
BAB III AHendra Sirait
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...Sri Budi Sukiyanto
 
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxRevisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxDeaArsyad
 
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplLaporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplAbdullah Afif
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfpieterpattiasina2
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahUU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahSuprijanto Rijadi
 
Uu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahUu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahSyamsul Noor
 
Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah anggunnrjnnahhh
 
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORAPERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORAJhon Blora
 
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanOperator Warnet Vast Raha
 
2012 Perda sot satpol
2012 Perda sot satpol2012 Perda sot satpol
2012 Perda sot satpolPA_Klaten
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahWinarto Winartoap
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatNene Mulyana
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahSuprijanto Rijadi
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...Sri Budi Sukiyanto
 

Mais procurados (19)

UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahUU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
 
U uno30 thn2014
U uno30 thn2014U uno30 thn2014
U uno30 thn2014
 
Uu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerahUu32 2004 pemerintahan daerah
Uu32 2004 pemerintahan daerah
 
Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORAPERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
 
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
 
2012 Perda sot satpol
2012 Perda sot satpol2012 Perda sot satpol
2012 Perda sot satpol
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpd
 
Bpd
BpdBpd
Bpd
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 
UU no 32_2004
UU no 32_2004UU no 32_2004
UU no 32_2004
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
BAB III A
BAB III ABAB III A
BAB III A
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
 

Semelhante a BAWASLU DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxRevisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxDeaArsyad
 
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplLaporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplAbdullah Afif
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfpieterpattiasina2
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015KPUwakatobi
 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Lesmana Putra
 
Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011
Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011
Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011Ahsanul Minan
 
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruContoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruAndysyafran
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfMARYONSWPOHWAIN
 
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdfaceazulgrana1
 
pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...
pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...
pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...azisfauzi7
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...iniPurwokerto
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKHelmi Irfansah
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Lesmana Putra
 

Semelhante a BAWASLU DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN (20)

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptxRevisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK 55-2019.pptx
 
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplLaporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
 
Penyuluhan produk hukum pilkada
Penyuluhan produk hukum pilkadaPenyuluhan produk hukum pilkada
Penyuluhan produk hukum pilkada
 
Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015
 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
 
Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011
Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011
Gambaran pelaksanaan pemilukada 28 sept-2011
 
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruContoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
 
Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
 
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
 
pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...
pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...
pelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelanggaran berat pemilupelan...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
 
Pwp 1
Pwp 1Pwp 1
Pwp 1
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
 
Bantuan Hukum
Bantuan HukumBantuan Hukum
Bantuan Hukum
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
 

BAWASLU DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

  • 1. BAWASLU Dalam Pemilu dan Pemilihan BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN Miftahul Badar (Ketua) Di Modo, 16 Oktober 2021
  • 3. COBLOSAN • Abdul Ghofur • Fatin Sufairoh • Suhartono • Agus Sulistyo Rekso Nugoro • Kacung Purwanto • H. Naim • Husnul Aqib • Wiji • Retno Wardhani • Sanditia Devis Saputra PEMILU UU 7 2017 PEMILIHAN UU 1 2015
  • 4. Memilih dan menentukan pemimpin Menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara Rakyat yang berkuasa: kedaulatan rakyat Negeri ini titipan untuk anak-cucu kita, bukan warisan bagi kita
  • 7. TUGAS & FUNGSI fungsi • PENCEGAHAN • PENGAWASAN • PENINDAKAN: • Pelanggaran • Sengketa *Pasal 101 UU 7 2017 a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: – Pelanggaran Pemilu; dan – Sengketa Proses Pemilu. b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, ... c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; d. Mengawasi netralitas ...; e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, ... f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 9. PENANGANAN PELANGGARAN Administrasi Bawaslu Pidana Bawaslu Gakkumdu Etik Bawaslu DKPP Hukum lain Bawaslu Institusi Berwenang PENYELESAIAN SENGKETA (1) Mediasi (2) Adjudikasi
  • 10. *Pasal 102 UU 7 2017 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu; 2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Identifikasi potensi pelanggaran Mengawasi & evaluasi pelaksanaan Koordinasi stake-holder Partisipasi pengawasan masyarakat