Kedaulatan NKRI, Muhammad Faran Aiki (Tugas Sekolah). Ini merupakan tugas sekolah PKN BAB 3 Kelas IX.

1. Kedaulatan NKRI
9-6 18
Muhammad Faran Aiki

2. 1) Asli, tidak berasal dari kekuasaan lain yang
lebih tinggi.
2) Permanen, tetap ada sepanjang negara
hidup walaupun presiden berganti.
3) Tunggal, tidak dibagi-bagi kepada badan-
badan lain.
4) Tak terbatas, tidak dibatasi kekuasaan lain.
Sifat Pokok Kedaulatan
Menurut Jean Bodin

3. Dua Bentuk Kedaulatan
Kedaulatan di Dalam
Kekuasaan untuk menyusun dan
mengatur pemerintahan sendiri
menurut kehendak bangsanya.
Kedaulatan di Luar
Dapat berhubungan dengan
bangsa lain tanpa terikat oleh
kekuasaan bangsa lain.

4. Teori Kedaulatan
Tuhan, kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Dianut raja-raja
mengaku keturunan dewa.
Raja, raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
Niccolo Machiavelli mengemukakan ini.
Negara, kekuasaan tertinggi dari negara. Jean Bodin yang
mengutarakan ini.
Hukum, berasal dari hukum yang berlaku. Diikuti oleh
Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant.

5. 1) Legislatif, lembaga pembuat peraturan
perundang-undangan dalam suatu negara.
2) Eksekutif, lembaga pelaksana peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
legislatif.
3) Yudikatif, lembaga penegak peraturan
perundang-undangan apabila terjadi
pelanggaran.
Trias Politica

6. Prinsip-prinsip Kedaulatan NKRI
1. Negara Indonesia berbentuk republik.
2. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD.
3. Negara Indonesia ialah negara hukum.
4.Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden.
6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau
wakil presiden menurut UUD dalam masa
jabatannya.

7. Rule of Law
1. Perlindungan konstitusional.
2. Badan dan kehakiman yang bebas dan netral.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

8. Pangkalan Bermusyawarah
1. Bersumberkan inti pancasila ke-4.
2. Berdasarkan kehendak rakyat melalui pancasila
ke-4.
3. Pengemukakaan yang berdasarkan akal sehat.
4. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan serta menjunjung nilai
kemanusiaan dan keadilan.
5. Keputusan secara jujur dan bertanggung jawab.

9. Pancasila Liberal Sosialis
Mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi
Mengutamakan kepentingan
pribadi dengan mendukung
private enterprise
Mengutamakan kepentingan
bersama dengan tiadanya
kepentingan pribadi
Keputusan diambil dengan
musyawarah mufakat
(democracy from discussion)
Keputusan diambil dengan
suara terbanyak (50% + 1)
(majority rule)
Keputusan diambil
berdasarkan kehendak
mayoritas (majority rule)
Agama merupakan bagian
tak terpisahkan dari
kehidupan bernegara
Memisahkan urusan agama
dengan kehidupan negara
(sekuler/sekulerisme)
Memisahkan urusan agama
dengan kehidupan negara
(sekuler/sekulerisme)
Tidak dikenalnya diktator
mayoritas dan tirani minoritas
Keputusan ditentukan oleh
kesepakatan-kesepakatan
individu
Suara mayoritas kelompok
besar masyarakat sebagai
penentu segalanya
Perbandingan Beberapa
Tipe Demokrasi

10. Peranan Rakyat Demokrasi
1. Pengisian keanggotaan MPR (Pasal 2 ayat 1
UUD NRI Tahun 1945).
2. Pengisian keanggotaan DPR (Pasal 19 ayat 1
UUD NRI Tahun 1945).
3. Pengisian keanggotaan DPD (Pasal 22C ayat 1
UUD NRI Tahun 1945).
4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A
ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
5. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
(UU No. 23 Tahun 2014).

11. Asas “Luber Judil”
1. Langsung, tanpa perantara.
2. Umum, semua WNI berhak mengikuti pemilu.
3. Bebas, kebebasan menentukan pemilihan.
4. Rahasia, tidak diketahui oleh orang lain.
5. Jujur, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
6. Adil, mendapatkan perlakuan yang sama serta
bebas dari kecurangan.

12. Penyimpangan Demokrasi Terpimpin
1. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan
Presiden No. 2 Tahun 1959.
2. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960
karena DPR tidak menyetujui RAPBN.
3. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga
negara berdasarkan Penetapan Presiden No. 94 tahun 1962
tanggal 6 Maret 1962.
4. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No.
III/MPRS/1963.
5. Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara
sosialis-komunis dan berkonfrontasi hampir semua negara
Barat.
6. Presiden membubarkan partai Masyumi dan PSI.

13. 1) Bubarkan PKI,
2) Bersihkan kabinet dari unsur PKI.
3) Turunkan harga dan perbaiki ekonomi.
Tritura

14. 1) Lebih mengutamakan pengambilan yang
merupakan keputusan dengan musyawarah
mufakat dan semangat kekeluargaan.
2) Lebih mengutamakan keselarasan dan
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3) Lebih mengutamakan kepentingan dan
keselamatan bangsa di atas kepentingan
pribadi dan golongan.
Keunggulan Ketika di
Demokrasi 1966–1998

15. 1) Komposisi elite politik; mendelegasikan kedaulatan
kepada para elite politik.
2) Desain institusi politik; penentu apakah demokrasi
yang baru itu stabil, efektif, atau terkonsolidasi.
3) Kultur politik; perubahan sikap terhadap politik di
kalangan elite dan non-elite.
4) Peran civil society untuk menciptakan toleransi dan
mengajarkan keterampilan nilai-nilai demokrasi.
Keunggulan Ketika di
Demokrasi Reformasi

16. Perkembangan Sistem
Pemerintahan di NRI
Parlementer Semi-Parlementer Presidential
Pemisahan yang jelas dan
kepala pemerintahan adalah
seorang diri yang dipilih oleh
parlemen/DPR (raja/sultan
tidak perlu).
Presiden sebagai kepala
negara mengatur
Menteri dan Kabinet; dan
Menteri-Menteri
bertanggung jawab
kepada parlemen
Presiden sebagai kepala
pemerintahan dan
negara berdasarkan
demokrasi perwakilan
atau rakyat dan memiliki
hak prerogratif.

17. Lembaga-Lembaga Eksekutif
Presiden
Berjabatan selama 5 tahun.
Menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan UU yang
seharusnya.
Kekuasaan dalam bidang legislatif
merupakan mitra DPR dan bekerja
sama menetapkan APBN.
Wakil Presiden
Mendampingi sang Presiden.
Calon jika Presiden mengundurkan
diri.
Membantu presiden dalam
mengoordinasikan, menjalankan,
dan mengevaluasi program kerja
kabinet.

18. Lembaga-Lembaga Legislatif
MPR DPR DPD
Menetapkan UUD.
Melantik/Memberhentikan
Wakil/Presiden.
Memilih Wakil Presiden dari 2
usulan Presiden jika kosong.
Memilih Wakil/Presiden dari dua
pasang calon.
Legislasi, penetapan undang-
undang.
Anggaran, yaitu penyusunan
APBN.
Pengawasan, mengawasi
pelaksanaan pemerintahan
oleh Presiden.
Membahas dan Mengajukan
rancangan UU tentang
otonomi daerah.
Melakukan pengawasan UU
di atas dan memberi laporan
kepada DPR.

19. Lembaga-Lembaga Yudikatif
MA MK KY
Mengadili pada tingkat kasasi.
Menguji peraturan perundang-
undangan.
Memilih 3 orang hakim MK.
Memberikan pertimbangan kepada
Presiden mengenai grasi dan
rahabilitasi.
Menguji UUD NRI 1945.
Yang memutuskan sengketa
kewenangan lembaga negara
yang diberikan UUD Tahun
NRI 1945.
Memutus pembubaran partai
politik.
Mengusulkan pengangkatan
hakim agung (anggota MA).
Menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran, serta
perilaku hakim.

20. 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
2) Dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
3) Terdiri atas satu ketua, satu wakil ketua, dan tujuh
orang anggota.
4) Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)