SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 44
Baixar para ler offline
ANALISA BIAYA PROYEK
BAHAN AJAR
DIKLAT
DITJEN ANGGARAN
JAKARTA, 9 JULI 2012
Ir. ARIFFIN AZIZS, MT
AHLI MADYA JAFUNG TBP
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Landasan Hukum
2. UU No. 28 tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung
1. UU No. 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi
3. UU No. 1 tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
8. PERPRES No. 73 Tahun 2011
Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007
Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
PENGERTIAN
 Bangunan Gedung Negara:Bangunan Gedung Negara: adalah bangunanadalah bangunan
gedunggedung untuk keperluan dinasuntuk keperluan dinas yang menjadi /akanyang menjadi /akan
menjadimenjadi kekayaan milik negarakekayaan milik negara dan diadakandan diadakan
dengan sumber pembiayaandengan sumber pembiayaan APBNAPBN, dan/atau, dan/atau
perolehan lainnya yang sah.perolehan lainnya yang sah.
 Perolehan lain yang sah :Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian,Hibah, Pembelian,
Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.
 Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)
berbasis anggaran kinerjaberbasis anggaran kinerja bukan proyekbukan proyek
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
Biaya Pembangunan BGN:

Biaya Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Non Standar
Standar Harga Satuan Tertinggi per M2:

Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak
Sederhana

Standar Harga Bangunan Rumah Negara

Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun
berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN
Komponen Biaya Pembangunan:

Biaya Konstruksi Fisik

Biaya Perancangan (Design)

Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi

Biaya Pengelolaan Proyek
Pembiayaan Bangunan tertentu:

Bangunan dengan Desain Prototipe
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:
Diperhitungkan dari BIAYA KONSTRUKSI FISIK
Biaya Pekerjaan Non-Standar

Besarnya biaya perencanaan, manajemen
konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-
rate

Bangunan dengan Desain Berulang

Pembangunan > 1 tahun anggaran

Bangunan Sederhana

Bangunan Tidak sederhana

Bangunan Khusus

Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan
harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada instansi Teknis PU;
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
KEPPRES No. 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi
komponen kegiatan termasuk harga satuannya.
(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin
menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi
Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan
pemerintah daerah.
(2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun
pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen
anggaran.
KEPPRES No. 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(4) Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh :
b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok
kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan;
a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/
pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum,
satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa
konsultasi;
.
c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari
instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan
daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;
.
d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung
negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang,
gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik
lainnya.
PEMBANGUNAN
BANGUNAN
BARU
BIAYA
PEKERJAAN
NON STANDAR
PERAWATAN
BANGUNAN
BIAYA PEKERJAAN
STANDAR
Klasifikasi
Standar Luas
Standar
Jumlah Lantai
HSBGN
Non-Standar
Bgn + Lingk
Non-Standar
Fungsi Khusus
Non-Standar
Lainnya
SKEMATIK
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5,
1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada
kompleksitas.
2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan
sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus.
a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara
dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.
b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung
negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.
c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara
dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung
negara diatur dengan Peraturan Menteri.
BANGUNAN SEDERHANA
adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta
memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan
kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun
BANGUNAN TIDAK SEDERHANA
adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana
serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana
Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling
singkat 10 (sepuluh) tahun
BANGUNAN KHUSUS
adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan
persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya
memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan
kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
PENGERTIAN
PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
 Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada
disain prototipe-nya / sd. 2 lantai
 Rumah Dinas Tipe C,D, dan E
 Pelayanan kesehatan: Puskesmas
 Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai
KlasKlas Penggunaan BangunanPenggunaan Bangunan
SEDERHANASEDERHANA
TIDAKTIDAK
SEDERHANASEDERHANA
KHUSUSKHUSUS
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
 Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe
-nya / diatas 2 lantai
 Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D & E yang
bertingkat
 Rumah Sakit Klas A & B
 Universitas/Akademi
 Istana Negara/Wisma Negara
 Instalasi Nuklir
 Laboratorium
 Bangunan Monumental
Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan
berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB)
yang dihitung tersendiri sesuai dengan
kebutuhan dan kewajaran harga yang
berlaku.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
1. Standar luas gedung kantor;
a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah:
1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel
(Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana)
2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per
personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana)
b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan,
luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis
kebutuhan
c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang
tercantum dalam lampiran I.
(Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi)
B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung
negara diatur dengan Peraturan Menteri.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
B. STANDAR LUAS BGN
1. GEDUNG KANTOR
a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil;
b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil;
c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,
kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang)
diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung
2. RUMAH NEGARA
Tipe Luas Bangunan Luas lahan
Khusus 400 m2 1 000 m2
A 250 m2 600 m2
B 120 m2 350 m2
C 70 m2 200 m2
D 50 m2 120 m2
E 36 m2 100 m2
TIPE PENGGUNA
KHUSUS - Menteri
- Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
A - Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
- Pejabat yang setingkat
- Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan
B - Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro
- Pejabat yang setingkat
- Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e
C - Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang
- Pejabat yang setingkat
- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c
D - Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang
- Pejabat yang setingkat
- Pegawai Negeri Sipil Gol. III
E - Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
JABATAN
LUAS RUANG (m2
)
KETERANGAN
R. KERJA
R. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANAN
JABATAN
JML
R.
TAMU
R.
RAPAT
R.
TUNGGU
R.
ISTIRAHAT
R.
SEKRET
R.
STAF
R.
SIMPAN
R.
TOILET
JML
STAF
CATATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Menteri/ Ketua
Lembaga
28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8
R.Staf pada setiap
jabatan
diperhitungkan
berdasarkan jumlah
personel
@ 2,2 - 3 m2/
personel, sesuai
dengan tingkat
jabatan dan
kebutuhan dari
masing-masing
K/L
2 Wakil Menteri 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5
3
Eselon IA/ Anggota
Dewan
16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5
4 Eselon I B 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2
5 Eselon II A 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2
6 Eselon II B 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2
7 Eselon III A 12.00 6.00 3.00 3.00
R.
Toilet
ber
sama
24.00 0
8 Eselon III B 12.00 6.00 3.00 21.00 0
9 Eselon IV 8.00 8.80 2.00 18.80 4
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
A. RUANG KANTOR
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
JENIS RUANG LUAS KETERANGAN
1 2 3
1
Ruang Rapat Utama
Kementerian
140 m2
Kapasitas 100 orang
2 Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2
Kapasitas 75 orang
3 Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2
Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio 4 m2
/ orang Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip 0.4 m2
/ orang Pemakai seluruh staf
6 WC/ Toilet 2 m2
/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf
7 Musholla 0.8 m2
/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel
B. RUANG PENUNJANG
3. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Anggota DPRD disetarakan dengan
ruang kantor / ruang penunjang Eselon IIA.
2. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan
ruang kantor / ruang penunjang Eselon IA.
Keterangan :
1. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan
ruang kantor / ruang penunjang Menteri.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)
Keterangan:
1. Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat
disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
2. Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung
tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau
ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar
standar luas tersebut di atas.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
Keterangan
1.Untuk:
a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali
luas tanah 2000m2
.
b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A,
kecuali luas tanah 1000m2
.
Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk
Ruang Tamu Besar /Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.
2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:
- DKI Jakarta : 20 %
- Ibukota Provinsi : 30 %
- Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %
- Pedesaan : 50 %
3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah
susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan
mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B).
Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement
dan/atau halaman
C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10.
1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling
banyak 8 (delapan) lantai.
2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun
ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai.
3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan)
lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Menteri.
4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh
pada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan,
besarannya ditetapkan oleh Menteri.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
Jumlah Lantai Bangunan Koefisien / Faktor Pengali
 
Bangunan 2 Lantai 1,090
Bangunan 3 Lantai 1,120
Bangunan 4 Lantai 1,135
Bangunan 5 Lantai 1,162
Bangunan 6 Lantai 1,197
Bangunan 7 Lantai 1,236
Bangunan 8 Lantai 1,265
Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai
bangunan, sbb:
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara
1.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung
negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota.
2.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung
negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh
Gubernur DKI Jakarta.
3.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara
dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga
satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung
Negara (HSBGN)
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
(HSBGN)
Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2
pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan
bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar
bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur,
arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan
gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap
kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk
Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
Vn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek.
Standar
Ltb : Luas total lantai bangunan
Hn : Harga komponen bangunan Pek. Standar
K : Koefisien jumlah lantai
HSBGN =
∑ Vn X Hn
Ltb X K
MODEL FORMULA HSBGN
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan
klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri
atas:
 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi
Sederhana dan Tidak Sederhana
 Pembangunan Bangunan Rumah Negara
 Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
 Struktur
 Arsitektur
 Finishing
 Utilitas
PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi
pekerjaan :
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
No
KOMPONEN
BANGUNAN
SUB KOMPONEN
BANGUNAN
BOBOT (%) TAHAPAN
TERHADAP
SELURUH
BANGUNAN
BOBOT
MAKSIMUM
BOBOT
YANG DI
BANGUN
NILAI
(%)
1. Pondasi PONDASI 10.00% 100.00%
2. Struktur
KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00% 100.00%
PLESTERAN 2.00% 100.00%
3. A t a p
RANGKA ATAP 8.00% 100.00%
PENUTUP ATAP 2.00% 100.00%
4. Langit-Langit
RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 100.00%
PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 100.00%
5. Dinding
BATU BATA/ PARTISI 4.50% 100.00%
PLESTERAN 1.75% 100.00%
KACA 1.25% 100.00%
PINTU 1.00% 100.00%
KOSEN 1.50% 100.00%
6 Lantai PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00%
7. Utilitas
INSTALASI LISTRIK 5.00% 100.00%
INSTALASI AIR 1.50% 100.00%
DRAINASE LLIMBAH 1.50% 100.00%
8. Finishing
FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% 100.00%
FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% 100.00%
FINISHING DINDING (CAT) 6.00% 100.00%
FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00% 100.00%
JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR 100.00%
NO URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANGAN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA KHUSUS
A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan
keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
Berdasarkan
pertimbangan
keselamatan, kesehatan,
dan kenyamanan, serta
ketentuan dalam Peraturan
Daerah
setempat tentang
Bangunan atau Rencana
Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, atau
Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan untuk
lokasi yang bersangkutan
2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat
rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum
3. Ketinggian Langit-langit min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi
4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
6. Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
7. Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi & kaidah
arsitektur sederhana
sesuai fungsi & kaidah
arsitektur
sesuai fungsi & kaidah
arsitektur
9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu,
dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur
bangunan.
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) Dihitung berdasarkan
kebutuhan sesuai fungsi
bangunan dan
SNI/ketentuan yang
berlaku.
- parkir kendaraan minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung
- aksesibiltas tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat
- drainase tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku
- pembuangan sampah tersedia tempat pembuangan sampah sementara
- pembuangan limbah tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya
- penerangan halaman tersedia penerangan halaman
TABEL A1
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
NO
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
1. Bahan Penutup
Lantai
keramik, vinil, tegel
PC
marmer lokal, keramik,
vinil,kayu
marmer lokal, keramik,
vinil,kayu
Diupayakan menggunakan
bahan bangunan setempat/
produksi dalam negeri, ter
masuk bahan bangunan seba
gai bagian dari sistem pabrik asi
komponen. Apabila bahan
tersebut sukar diperoleh atau
harganya tidak sesuai, dapat
diganti dengan bahan lain yang
sederajat tanpa meng -urangi
persyaratan fungsi dan mutu
dengan pengesahan Instansi
Teknis Setempat
2. Bahan Dinding
Luar
bata, batako diplester
dan dicat, kaca
bata, batako diplester
dicat /dilapis keramik,
kaca,panil beton ringan
bata, batako diplester
dicat/dilapis keramik,
kaca,panil beton ringan
3. Bahan Dinding
Dalam
bata, batako diples ter
dan dicat, kaca, partisi
kayu lapis
bata, batako diplester dicat/
dilapis keramik, kaca, partisi
gipsum
bata, batako diplester
dicat/ dilapis keramik,
kaca partisi gipsum
4. Penutup Plafond kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat
5. Bahan Penutup
Atap
genteng, asbes, seng,
sirap
genteng keramik, alum
unium gelombang dicat
genteng keramik, alum
unium gelombang dicat
6. Bahan Kosen dan
Daun Pintu
kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodized
aluminium
kayu dipelitur, anodized
aluminium
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Pondasi batu belah, kayu, beton
bertulang K-200
batu belah, kayu, beton
bertulang K-225 atau lebih
batu belah, kayu, beton
bertulang K-225 atau lebih
Khusus untuk daerah
gempa, harus
direncanakan sebagai
struktur bangunan tahan
gempa.
2. Struktur Lantai
(untuk bangunan
bertingkat)
beton bertulang K-225 atau
lebih,baja,kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 atau
lebih,baja,kayu klas kuat II
3. Kolom beton bertulang K-200
baja, kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 atau
lebih,baja,kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 atau
lebih,baja,kayu klas kuat II
4. Balok beton bertulang K-200,
baja, kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 atau
lebih,baja,kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 atau
lebih, baja, kayu klas kuat II
5. Rangka Atap kayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis
anti karat
kayu klas kuat II, baja dilapis
anti karat
6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirap
min.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirap
min.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirap
min.22.5, seng min 15
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
NO URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
1. Air Bersih PAM, sumur pantek
2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air Kotor bak penampung
4. Pembuangan Kotoran bak penampung
5. Bak SeptikTank & resapan berdasarkan kebutuhan
6. Sarana Pengamanan thp.
Bahaya Kebakaran *)
Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar
Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku
7. Sumber daya listrik *) PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi)
8. Penerangan penerangan
alam dan buatan
100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi
ruang serta SNI yang berlaku
9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang
berlaku.
10. Sarana Transportasi
Vertikal *)
tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapat
menggunakan Lift , sesuai SNI yang berlaku
dihitung sesuai kebutuhan
dan fungsi bangunan
11. Aksesibilitas bagi
penyandang cacat*)
Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk
bangunan klasifikasi sederhana.
12. Telepon *) sesuai kebutuhan
13. Penangkal petir penangkal petir lokal
E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan (khusus
untuk bangunan bertingkat)
lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum
45 m (jarak bisa 1,5 kali bila
menggunakan sprinkler)
2. Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau
3. Pintu lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar
4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
NO URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANGAN
Khusus & Tipe A
Tipe B
Tipe C,D, dan E
A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
B
1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan
keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
Terutama berdasarkan
ketentuan dalam
Peraturan Daerah
setempat tentang
Bangunan atau
Rencana Tata Ruang
Wilayah
Kabupaten/Kota untuk
lokasi yang
bersangkutan.
2. Ketinggian Bangunan
3. Ketinggian Langit-langit min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70 m
4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
6. Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
7. Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat
8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah &
kaidah arsitektur
sesuai fungsi rumah &
kaidah arsitektur
sesuai fungsi & kaidah
arsitektur sederhana
9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan
bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumah
negara
Biayanya mengikuti
standar harga satuan
per-m' pagar
10. Tandon Air min. 3 m3 min. 2 m3 min. 1 m3
PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
Diupayakan
menggunakan bahan
bangunan setempat/
produksi dalam negeri,
termasuk bahan
bangunan sebagai
bagian dari sistem
pabrikasi komponen.
1. Bahan Penutup Lantai marmer lokal, keramik,
vinil,kayu
keramik, vinil keramik, vinil, Tegel PC
2. Bahan Dinding bata, batako diplester dan dicat tembok
3. Penutup Plafond Gipsum, asbes semen/ kayu-
lapis dicat asbes semen/kayu-lapis dicat
4. Bahan Penutup Atap genteng keramik berglazuur
asbes, seng, sirap
genteng, asbes,
seng, sirap
genteng, asbes, seng,
sirap
5. Bahan Kosen dan Daun
Pintu/ Jendela kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicat
TABEL A2
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
NO
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANGANKhusus & Tipe A
Tipe B
Tipe C,D, dan E
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Pondasi batu belah, kayu klas kuat /
awet II, beton-bertulang
batu belah, kayu klas kuat/
awet II, beton-bertulang
batu belah, kayu klas kuat/
awet II, beton-bertulang
Khusus untuk daerah
gempa, harus
direncanakan sebagai
struktur bangunan tahan
gempa.
2. Struktur Lantai
(untuk bangunan
bertingkat)
beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
3. Kolom beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
4. Balok beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
beton bertulang K-200, baja,
kayu klas kuat/awet II
5. Rangka Atap kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja
6. Kemiringan
Atap
genteng min. 30 , sirap
min.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirap
min.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirap
min.22.5, seng min 15
D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
1. Air Bersih PAM, sumur pantek
2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air Kotor bak penampung Untuk Rumah Negara
yangdibangun dalam 1
kompleks menggunakan
septiktank Komunal
4. Pembuangan Kotoran bak penampung
5. Bak SeptikTank &
resapan 6 m3 5 m3 2 - 4 m3
6. Sarana pengamanan
thp.Bahaya kebakaran *)
Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku
7. Sumber daya listrik *) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1350-2200 VA PLN, 450-1350 VA
8. Penerangan penerangan
alam dan buatan 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2
9. Tata Udara 6-10% bukaan atau
dengan tata udara
buatan (AC)*)
6-10% bukaan 6-10% bukaan
12. Telepon *) sesuai kebutuhan
13. Penangkal petir penangkal petir lokal
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
NO URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANGAN
Khusus & Tipe A
Tipe B Tipe C,D, dan E
E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan (khusus
untuk bangunan bertingkat)
lebar min.=1, 20m
2. Tanda Penunjuk Arah Tidak dipersyaratkan
3. Pintu lebar min.=0,90 m
4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus
dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.
3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti
dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan
pengesahan Instansi Teknis Setempat.
1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti
ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain
Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng
gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak
(rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk
bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Setiap pembangunan bangunan gedung negara
yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga /SKPD
harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk
pengelolaan teknis.
2. Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola
teknis yang bersertifikat.
3. Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam
pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan
gedung negara di bidang teknis administratif.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis
diatur dengan Peraturan Menteri.
PENGELOLA TEKNIS
Pengelolaan Teknis
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.
BIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYA PEMBANGUNAN BGN
BIAYABIAYA
PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
BGNBGN
BIAYABIAYA
PEKERJAANPEKERJAAN
STANDARSTANDAR
BIAYABIAYA
PEKERJAANPEKERJAAN
NON-STANDARNON-STANDAR
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
PEKERJAAN STANDAR BGNPEKERJAAN STANDAR BGN
Pekerjaan Standar BGN
meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas
Dihitung berdasarkan:
standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan
gedung negara;
koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan
luas bangunan
Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb)
HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
Ltb : Luas total lantai bangunan
K : Koefisien jumlah lantai
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
Biaya Pekerjaan Non Standar
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16
- dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang
wajar.
-Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN
-Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
Biaya Pek. Non Standar
PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
- dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga
pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat;
- Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan
pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)
PEKERJAAN NON STANDARPEKERJAAN NON STANDAR
Biaya non-standar digunakan untuk:
1. Perizinan selain IMB;
2. Penyiapan dan pematangan lahan;
3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan;
4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan;
5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan
(greenbuilding); dan/atau
6. Penyambungan utilitas
PEKERJAAN NON STANDARPEKERJAAN NON STANDAR
Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar
150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :
Jenis pekerjaan Prosentase
Alat Pengkondisian Udara 10-20% dari X
Elevator/Escalator 8-12% dari X
Tata Suara (Sound System) 3-6% dari X
Telepon dan PABX 3-6% dari X
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11 % dari X
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus 2-5% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% dari X
Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X
Gas Pembakaran 1-2% dari X
Gas Medis 2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X
Pondasi dalam 7-12% dari X
Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus 3-8% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari X
Basement (per m2) 120% dari Y
Peningkatan Mutu *) 15-30% dari Z
KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI
BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS
BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007
Fungsl Bangunan/Ruang Harga Satuan per-m2 Tertinggi
ICU/ICCU/UGD/CMU 1,50 standar harga bangunan
Ruang Operasi 2,00 standar harga bangunan
Ruang Radiology 2,00 standar harga bangunan
Rawat inap 1,10 standar harga bangunan
Laboratorium 1,10 standar harga bangunan
Ruang Kebidanan dan Kandungan 1,20 standar harga bangunan
Ruang Gawat Darurat 1,10 standar harga bangunan
Power House 1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Jalan 1,10 standar harga bangunan
Dapur dan Laundri 1,10 standar harga bangunan
Bengkel 1,00 standar harga bangunan
Lab. SLTP/SMA/SMK 1,15 standar harga bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras 0,50 standar harga bangunan
BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS
BIAYA NON STANDAR LAINNYA
a. Penyiapan lahan;
Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk:
b. Pematangan lahan;
j. ……………….
c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
d. Penyusunan rencana induk (masterplan);
e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL);
f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb);
g. Penyelidikan tanah yang terperinci;
h. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan
untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar
pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area);
i. Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak
bangunan, ataupun karena luas lahan;
BIAYA NON STANDAR LAINNYA
k. Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki
pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen;
Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan
nyata dan harga pasar yang wajar.
l. Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan
(green building);
j. Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan
bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang
penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;
BIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
BIAYA
KONSTRUKSI FISIK
BIAYA MK/
BIAYA PENGAWASAN
BIAYA
PERENCANAAN
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA PEKERJAAN
NON STANDAR
max 150% dari HSBGN
Perpres 73 Pasal 16, (3)
HSBGN
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
Bab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasil
pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum
dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di
dalamnya termasuk biaya :
1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);
2) jasa dan overhead;
3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan
5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUMJalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021)
7251058

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...
Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...
Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT file
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT fileMetode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT file
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT filetrisna gallaran
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...
Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...
Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranSaeful Fajri
 
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
 
Pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean construction
Pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean constructionPelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean construction
Pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean constructioninfosanitasi
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedunginfosanitasi
 
AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008
AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008
AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008Vanny Wayongkere
 
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedungPedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedunginfosanitasi
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangMira Pemayun
 
Barchart dan Penjadwalan proyek
Barchart dan Penjadwalan proyekBarchart dan Penjadwalan proyek
Barchart dan Penjadwalan proyekNurul Angreliany
 
Cara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss Pile
Cara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss PileCara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss Pile
Cara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss PileAngga Nugraha
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakDALVY DALVY
 
234542160 metode-pelaksanaan-gedung
234542160 metode-pelaksanaan-gedung234542160 metode-pelaksanaan-gedung
234542160 metode-pelaksanaan-gedungNaruto40
 
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGSNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGMira Pemayun
 

Mais procurados (20)

Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...
Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...
Sni 2836-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk kons...
 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT file
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT fileMetode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT file
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PPT file
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
 
Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...
Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...
Sni 2835-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstr...
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
 
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
 
Pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean construction
Pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean constructionPelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean construction
Pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan dan clean construction
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedung
 
AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008
AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008
AHS pekerjaan beton SNI 7394-2008
 
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedungPedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedung
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton Bertulang
 
Barchart dan Penjadwalan proyek
Barchart dan Penjadwalan proyekBarchart dan Penjadwalan proyek
Barchart dan Penjadwalan proyek
 
Cara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss Pile
Cara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss PileCara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss Pile
Cara Menghitung Kebutuhan Besi pada Pekerjaan Bore Pile dan Strauss Pile
 
Analisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasaAnalisa harga satuan jasa
Analisa harga satuan jasa
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
234542160 metode-pelaksanaan-gedung
234542160 metode-pelaksanaan-gedung234542160 metode-pelaksanaan-gedung
234542160 metode-pelaksanaan-gedung
 
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGSNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
 

Semelhante a Analisa Biaya Proyek Gedung Negara

Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)Novian S
 
Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011kaywira
 
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptPERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptssuser8c914e
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdfOperator Warnet Vast Raha
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdfOperator Warnet Vast Raha
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007Nia Octora
 
Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Alif Adityawan
 
Petunjuk teknis pembangunan gedung negara
Petunjuk teknis pembangunan gedung negaraPetunjuk teknis pembangunan gedung negara
Petunjuk teknis pembangunan gedung negaraDina Pramudianti
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007Aas Jaz
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negarainideedee
 
KAK Gedung Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung  Sekwan 2022.pdfKAK Gedung  Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung Sekwan 2022.pdfBUATDONLOTAJA
 
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGPEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
perwal53_2021(Kota Semarang).pdf
perwal53_2021(Kota Semarang).pdfperwal53_2021(Kota Semarang).pdf
perwal53_2021(Kota Semarang).pdffaizalramadhan17
 
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Joy Irman
 
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6  juknis pengelola teknis2. se no 6  juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis1ce78
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraSujatmiko Wibowo
 
Permen pu01 2014
Permen pu01 2014Permen pu01 2014
Permen pu01 2014rifhid
 
AHSP SEMARANG 2022.pdf
AHSP SEMARANG 2022.pdfAHSP SEMARANG 2022.pdf
AHSP SEMARANG 2022.pdfMayliaputri3
 

Semelhante a Analisa Biaya Proyek Gedung Negara (20)

Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)Analisis biaya pgn (materi 1)
Analisis biaya pgn (materi 1)
 
Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011Perpres no 73_2011
Perpres no 73_2011
 
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptPERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007Permen pu no. 45 prt-m-2007
Permen pu no. 45 prt-m-2007
 
Petunjuk teknis pembangunan gedung negara
Petunjuk teknis pembangunan gedung negaraPetunjuk teknis pembangunan gedung negara
Petunjuk teknis pembangunan gedung negara
 
Permen 45 2007
Permen 45 2007Permen 45 2007
Permen 45 2007
 
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung NegaraPermenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Permenpu 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 
KAK Gedung Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung  Sekwan 2022.pdfKAK Gedung  Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung Sekwan 2022.pdf
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
 
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGPEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
 
perwal53_2021(Kota Semarang).pdf
perwal53_2021(Kota Semarang).pdfperwal53_2021(Kota Semarang).pdf
perwal53_2021(Kota Semarang).pdf
 
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
 
2. se no 6 juknis pengelola teknis
2. se no 6  juknis pengelola teknis2. se no 6  juknis pengelola teknis
2. se no 6 juknis pengelola teknis
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
 
Permen pu01 2014
Permen pu01 2014Permen pu01 2014
Permen pu01 2014
 
AHSP SEMARANG 2022.pdf
AHSP SEMARANG 2022.pdfAHSP SEMARANG 2022.pdf
AHSP SEMARANG 2022.pdf
 

Analisa Biaya Proyek Gedung Negara

  • 1. ANALISA BIAYA PROYEK BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP
  • 2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA Landasan Hukum 2. UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 1. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 3. UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. PERPRES No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
  • 3. PENGERTIAN  Bangunan Gedung Negara:Bangunan Gedung Negara: adalah bangunanadalah bangunan gedunggedung untuk keperluan dinasuntuk keperluan dinas yang menjadi /akanyang menjadi /akan menjadimenjadi kekayaan milik negarakekayaan milik negara dan diadakandan diadakan dengan sumber pembiayaandengan sumber pembiayaan APBNAPBN, dan/atau, dan/atau perolehan lainnya yang sah.perolehan lainnya yang sah.  Perolehan lain yang sah :Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian,Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.  Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) berbasis anggaran kinerjaberbasis anggaran kinerja bukan proyekbukan proyek
  • 4. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: Biaya Pembangunan BGN:  Biaya Pekerjaan Standar  Biaya Pekerjaan Non Standar Standar Harga Satuan Tertinggi per M2:  Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana  Standar Harga Bangunan Rumah Negara  Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN Komponen Biaya Pembangunan:  Biaya Konstruksi Fisik  Biaya Perancangan (Design)  Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi  Biaya Pengelolaan Proyek
  • 5. Pembiayaan Bangunan tertentu:  Bangunan dengan Desain Prototipe Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: Diperhitungkan dari BIAYA KONSTRUKSI FISIK Biaya Pekerjaan Non-Standar  Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing- rate  Bangunan dengan Desain Berulang  Pembangunan > 1 tahun anggaran  Bangunan Sederhana  Bangunan Tidak sederhana  Bangunan Khusus  Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU; PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
  • 6. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya. (3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah. (2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
  • 7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (4) Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh : b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan; a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/ pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi; . c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; . d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.
  • 8. PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN Non-Standar Bgn + Lingk Non-Standar Fungsi Khusus Non-Standar Lainnya SKEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
  • 9. A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5, 1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada kompleksitas. 2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.
  • 10. BANGUNAN SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN TIDAK SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN KHUSUS adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PENGERTIAN PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
  • 11.  Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya / sd. 2 lantai  Rumah Dinas Tipe C,D, dan E  Pelayanan kesehatan: Puskesmas  Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai KlasKlas Penggunaan BangunanPenggunaan Bangunan SEDERHANASEDERHANA TIDAKTIDAK SEDERHANASEDERHANA KHUSUSKHUSUS PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe -nya / diatas 2 lantai  Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D & E yang bertingkat  Rumah Sakit Klas A & B  Universitas/Akademi  Istana Negara/Wisma Negara  Instalasi Nuklir  Laboratorium  Bangunan Monumental
  • 12. Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 13. 1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi) B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 14. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. STANDAR LUAS BGN 1. GEDUNG KANTOR a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil; b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil; c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung 2. RUMAH NEGARA Tipe Luas Bangunan Luas lahan Khusus 400 m2 1 000 m2 A 250 m2 600 m2 B 120 m2 350 m2 C 70 m2 200 m2 D 50 m2 120 m2 E 36 m2 100 m2
  • 15. TIPE PENGGUNA KHUSUS - Menteri - Pimpinan Lembaga Tinggi Negara A - Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal - Pejabat yang setingkat - Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan B - Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro - Pejabat yang setingkat - Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e C - Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang - Pejabat yang setingkat - Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c D - Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang - Pejabat yang setingkat - Pegawai Negeri Sipil Gol. III E - Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 16. JABATAN LUAS RUANG (m2 ) KETERANGAN R. KERJA R. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANAN JABATAN JML R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R. ISTIRAHAT R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILET JML STAF CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Menteri/ Ketua Lembaga 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8 R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L 2 Wakil Menteri 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 3 Eselon IA/ Anggota Dewan 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 4 Eselon I B 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2 5 Eselon II A 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2 6 Eselon II B 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2 7 Eselon III A 12.00 6.00 3.00 3.00 R. Toilet ber sama 24.00 0 8 Eselon III B 12.00 6.00 3.00 21.00 0 9 Eselon IV 8.00 8.80 2.00 18.80 4 STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A. RUANG KANTOR PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 17. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA JENIS RUANG LUAS KETERANGAN 1 2 3 1 Ruang Rapat Utama Kementerian 140 m2 Kapasitas 100 orang 2 Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2 Kapasitas 75 orang 3 Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2 Kapasitas 30 orang 4 Ruang Studio 4 m2 / orang Pemakai 10% dari staf 5 Ruang Arsip 0.4 m2 / orang Pemakai seluruh staf 6 WC/ Toilet 2 m2 / 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf 7 Musholla 0.8 m2 / orang Pemakai 20% dari jumlah personel B. RUANG PENUNJANG 3. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Anggota DPRD disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IIA. 2. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IA. Keterangan : 1. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Menteri.
  • 18. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B) Keterangan: 1. Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan. 2. Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas. 3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
  • 19. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Keterangan 1.Untuk: a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m2 . b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m2 . Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar /Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran. 2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk: - DKI Jakarta : 20 % - Ibukota Provinsi : 30 % - Ibukota Kabupaten/Kota : 40 % - Pedesaan : 50 % 3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement dan/atau halaman
  • 20. C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10. 1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai. 3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. 4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 21. Jumlah Lantai Bangunan Koefisien / Faktor Pengali   Bangunan 2 Lantai 1,090 Bangunan 3 Lantai 1,120 Bangunan 4 Lantai 1,135 Bangunan 5 Lantai 1,162 Bangunan 6 Lantai 1,197 Bangunan 7 Lantai 1,236 Bangunan 8 Lantai 1,265 Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb: PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 22. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara 1.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. 2.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. 3.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri. D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 23. D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (HSBGN) Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2 pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
  • 24. HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Vn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. Standar Ltb : Luas total lantai bangunan Hn : Harga komponen bangunan Pek. Standar K : Koefisien jumlah lantai HSBGN = ∑ Vn X Hn Ltb X K MODEL FORMULA HSBGN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 25. Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:  Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana  Pembangunan Bangunan Rumah Negara  Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  Struktur  Arsitektur  Finishing  Utilitas PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi pekerjaan :
  • 26. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA No KOMPONEN BANGUNAN SUB KOMPONEN BANGUNAN BOBOT (%) TAHAPAN TERHADAP SELURUH BANGUNAN BOBOT MAKSIMUM BOBOT YANG DI BANGUN NILAI (%) 1. Pondasi PONDASI 10.00% 100.00% 2. Struktur KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00% 100.00% PLESTERAN 2.00% 100.00% 3. A t a p RANGKA ATAP 8.00% 100.00% PENUTUP ATAP 2.00% 100.00% 4. Langit-Langit RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 100.00% PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 100.00% 5. Dinding BATU BATA/ PARTISI 4.50% 100.00% PLESTERAN 1.75% 100.00% KACA 1.25% 100.00% PINTU 1.00% 100.00% KOSEN 1.50% 100.00% 6 Lantai PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00% 7. Utilitas INSTALASI LISTRIK 5.00% 100.00% INSTALASI AIR 1.50% 100.00% DRAINASE LLIMBAH 1.50% 100.00% 8. Finishing FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% 100.00% FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% 100.00% FINISHING DINDING (CAT) 6.00% 100.00% FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00% 100.00% JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR 100.00%
  • 27. NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan 2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum 3. Ketinggian Langit-langit min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi 4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 6. Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 7. Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana sesuai fungsi & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur 9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan. 10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku. - parkir kendaraan minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung - aksesibiltas tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat - drainase tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku - pembuangan sampah tersedia tempat pembuangan sampah sementara - pembuangan limbah tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya - penerangan halaman tersedia penerangan halaman TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 28. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik, vinil,kayu marmer lokal, keramik, vinil,kayu Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, ter masuk bahan bangunan seba gai bagian dari sistem pabrik asi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa meng -urangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat 2. Bahan Dinding Luar bata, batako diplester dan dicat, kaca bata, batako diplester dicat /dilapis keramik, kaca,panil beton ringan bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca,panil beton ringan 3. Bahan Dinding Dalam bata, batako diples ter dan dicat, kaca, partisi kayu lapis bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsum bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum 4. Penutup Plafond kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat 5. Bahan Penutup Atap genteng, asbes, seng, sirap genteng keramik, alum unium gelombang dicat genteng keramik, alum unium gelombang dicat 6. Bahan Kosen dan Daun Pintu kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodized aluminium kayu dipelitur, anodized aluminium C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi batu belah, kayu, beton bertulang K-200 batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 3. Kolom beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II 5. Rangka Atap kayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat 6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15
  • 29. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air Bersih PAM, sumur pantek 2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan 3. Pembuangan Air Kotor bak penampung 4. Pembuangan Kotoran bak penampung 5. Bak SeptikTank & resapan berdasarkan kebutuhan 6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *) Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *) PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan 100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi ruang serta SNI yang berlaku 9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang berlaku. 10. Sarana Transportasi Vertikal *) tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift , sesuai SNI yang berlaku dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan 11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*) Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana. 12. Telepon *) sesuai kebutuhan 13. Penangkal petir penangkal petir lokal E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum 45 m (jarak bisa 1,5 kali bila menggunakan sprinkler) 2. Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau 3. Pintu lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar 4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
  • 30. NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN B 1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Terutama berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan. 2. Ketinggian Bangunan 3. Ketinggian Langit-langit min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70 m 4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 6. Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 7. Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana 9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumah negara Biayanya mengikuti standar harga satuan per-m' pagar 10. Tandon Air min. 3 m3 min. 2 m3 min. 1 m3 PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. 1. Bahan Penutup Lantai marmer lokal, keramik, vinil,kayu keramik, vinil keramik, vinil, Tegel PC 2. Bahan Dinding bata, batako diplester dan dicat tembok 3. Penutup Plafond Gipsum, asbes semen/ kayu- lapis dicat asbes semen/kayu-lapis dicat 4. Bahan Penutup Atap genteng keramik berglazuur asbes, seng, sirap genteng, asbes, seng, sirap genteng, asbes, seng, sirap 5. Bahan Kosen dan Daun Pintu/ Jendela kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicat TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
  • 31. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGANKhusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi batu belah, kayu klas kuat / awet II, beton-bertulang batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II 3. Kolom beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II 4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II 5. Rangka Atap kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja 6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air Bersih PAM, sumur pantek 2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan 3. Pembuangan Air Kotor bak penampung Untuk Rumah Negara yangdibangun dalam 1 kompleks menggunakan septiktank Komunal 4. Pembuangan Kotoran bak penampung 5. Bak SeptikTank & resapan 6 m3 5 m3 2 - 4 m3 6. Sarana pengamanan thp.Bahaya kebakaran *) Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1350-2200 VA PLN, 450-1350 VA 8. Penerangan penerangan alam dan buatan 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2 9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*) 6-10% bukaan 6-10% bukaan 12. Telepon *) sesuai kebutuhan 13. Penangkal petir penangkal petir lokal
  • 32. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar min.=1, 20m 2. Tanda Penunjuk Arah Tidak dipersyaratkan 3. Pintu lebar min.=0,90 m 4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar. 3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat. 1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
  • 33. 1. Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga /SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. 2. Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat. 3. Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis diatur dengan Peraturan Menteri. PENGELOLA TEKNIS Pengelolaan Teknis PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.
  • 34. BIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYABIAYA PEMBANGUNANPEMBANGUNAN BGNBGN BIAYABIAYA PEKERJAANPEKERJAAN STANDARSTANDAR BIAYABIAYA PEKERJAANPEKERJAAN NON-STANDARNON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
  • 35. PEKERJAAN STANDAR BGNPEKERJAAN STANDAR BGN Pekerjaan Standar BGN meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas Dihitung berdasarkan: standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara; koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan luas bangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb) HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Ltb : Luas total lantai bangunan K : Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
  • 36. Biaya Pekerjaan Non Standar PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 - dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. -Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN -Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Biaya Pek. Non Standar PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 - dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; - Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate) PEKERJAAN NON STANDARPEKERJAAN NON STANDAR
  • 37. Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau 6. Penyambungan utilitas PEKERJAAN NON STANDARPEKERJAAN NON STANDAR
  • 38. Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada : Jenis pekerjaan Prosentase Alat Pengkondisian Udara 10-20% dari X Elevator/Escalator 8-12% dari X Tata Suara (Sound System) 3-6% dari X Telepon dan PABX 3-6% dari X Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11 % dari X Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X Sistem Penangkal Petir Khusus 2-5% dari X Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% dari X Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X Gas Pembakaran 1-2% dari X Gas Medis 2-4% dari X Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X Pondasi dalam 7-12% dari X Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus 3-8% dari X Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari X Basement (per m2) 120% dari Y Peningkatan Mutu *) 15-30% dari Z
  • 39. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Fungsl Bangunan/Ruang Harga Satuan per-m2 Tertinggi ICU/ICCU/UGD/CMU 1,50 standar harga bangunan Ruang Operasi 2,00 standar harga bangunan Ruang Radiology 2,00 standar harga bangunan Rawat inap 1,10 standar harga bangunan Laboratorium 1,10 standar harga bangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan 1,20 standar harga bangunan Ruang Gawat Darurat 1,10 standar harga bangunan Power House 1,25 standar harga bangunan Ruang Rawat Jalan 1,10 standar harga bangunan Dapur dan Laundri 1,10 standar harga bangunan Bengkel 1,00 standar harga bangunan Lab. SLTP/SMA/SMK 1,15 standar harga bangunan Selasar Luar Beratap/Teras 0,50 standar harga bangunan BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS
  • 40. BIAYA NON STANDAR LAINNYA a. Penyiapan lahan; Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk: b. Pematangan lahan; j. ………………. c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (masterplan); e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci; h. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area); i. Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan;
  • 41. BIAYA NON STANDAR LAINNYA k. Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen; Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. l. Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building); j. Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;
  • 42. BIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) HSBGN
  • 43. BIAYA KONSTRUKSI FISIK Bab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasil pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di dalamnya termasuk biaya : 1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat); 2) jasa dan overhead; 3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan 5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
  • 44. TERIMA KASIHTERIMA KASIH TERIMA KASIHTERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058

Notas do Editor

  1. 6.