1. DAFTAR KOREKSI FISKAL
NON-
DE
NO BEBAN USAHA DEDUCTABL KETERANGAN DASAR HUKUM
DUCTABLE
E
Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara
penghasilan
1 Prinsip Realisasi Pasal 28 KUP
2 Konservatif/ Penyisihan
Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara
penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh Final
1 Gaji/ Upah PPh Pasal 21 Psl 6 UU PPh
2 Tunjangan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PER-57/2009
3 PPh yang dibayar perusahaan Psl 9.h UUPPh
4 Premi asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh
5 Premi Asuransi Jiwa untuk Pemilik/ Pemegang Saham dan keluarganya Psl 9.d UUPPh
6 Iuran Jamsostek
a Jaminan Kecelakaan Kerja PPh Pasal 21 PP No 76/2007
b Jaminan Kematian PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh
c Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PPh Pasal 21
d Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek PP No 76/2007
- Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 PER-57/2009
- Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh
7 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan
a Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 6.c UU PPh
b Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh
8 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan
9 Tunjangan Hari Raya PPh Pasal 21 PER-57/2009
10 Uang Lembur PPh Pasal 21 PER-57/2009
11 Pengobatan
a Cuma-Cuma (langsung ke RS atau Poliklinik perusahaan) Psl 9.e UUPPh
b Penggantian Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh
c Tunjangan Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh
12 Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan (sembako, dll) Psl 9.e UUPPh
13 Pemberian makan/ minum kepada crew kapal/ pesawat dalam perjalanan PMK 83/2009
14 Pemberian Natura / kenikmatan
a Penyediaan makanan/ minuman bagi seluruh karyawan/direksi/ komisaris PMK 83/2009
di tempat kerja
b Di daerah tertentu :
Sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia yaitu :
x Perumahan karyawan
x Peribadatan
x Pelayanan kesehatan
x Pendidikan karyawan/ keluarganya
x Pengangkutan bagi karyawan dan keluarganya
x Olahraga bagi karyawan dan keluarganya, tdk tsmk golf, boating,
pacuan kuda.
c Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja
- Beban antar jemput karyawan
- Penyediaan makan/ minum untuk crew kapal/ pesawat
d Untuk keamanan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, misalnya
pakaian dan perlengkapan kerja, seragam pabrik, satpam/ hansip, dll
e Berkenaan dengan situasi lingkungan
- Pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV
- Makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik
- Makanan/ minuman Cuma-Cuma bagi pegawai restoran
15 Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan cara Pasal 6 (1)
penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh no 10/ 1994 UU PPh
16 Cuti pegawai
a Diberikan uang cuti PPh Pasal 21 Penj Psl 6(1)a
b Tunjangan cuti PPh Pasal 21 UU PPh
17 Perjalanan Dinas
S-260/PJ.313/1998
a Didukung bukti yang sah
b Lumpsum tidak didukung buklti sah
c Lumpsum dianggap honor pegawai PPh Pasal 21
d Honor/ uang saku PPh Pasal 21
e Fiskal Luar Negeri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar
dengan SSP, ditulis atas nama karyawan qq nama perusahaan dengan
NPWP perusahaan atau dengan tanda bukti FLN
f Biaya piknik/ rekreasi
18 Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan PPh Pasal 21 PER-57/2009
19 Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi yang dibebankan pada PPh Psl 23 / final Psl 9(1) UU PPh
laba ditahan (Reatained earning) (kpd pmgng saham)
2. 20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri Psl 6 (1) UU PPh
21 Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti kursus/ diklat di dlm negeri tsb PPh Pasal 21 Psl 6 (1) UU PPh
22 Bea siswa
a Ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus. PMK 154/2009
b Tidak ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, direksi, pengurus. Psl 6. g UU PPh
Penj. Psl 6 UU PPh
23 Sumbangan uang kepada karyawan PPh Pasal 21
24 Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai
a Penyusutan
b Biaya reparasi
Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/2002
c Bahan Bakar/ Oli
d dan lain-lain
25 Kendaraan atau Bus antar jemput karyawan
a Penyusutan Dibiayakan seluruhnya KEP 220/PJ/2002
b Biaya reparasi
26 Hondphone/ voucher/pengisian pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/2002
27 Mess untuk transit, diklat (sementara)
a Penyusutan
b eksploitasi
28 Sewa rumah pegawai yang diberi tunjangan sewa PPh Pasal 4(2)
Penj. Psl 6 (1) UU
29 PPh sewa rumah yang dibayar perusahaan PPh
30 Diberikan uang sewa rumah PPh Pasal 21
31 Upah pesangon
a Dibayar bulanan / berkala PPh Pasal 21 PER-57/2009
b Dibayar sekaligus
32 Upah harian, satuan, mingguan, borongan ke orang pribadi PPh Pasal 21 PER-57/2009
33 Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham
a Gaji yang wajar PPh Pasal 21
b Imabalan di atas kewajaran PPh Pasal 23 Psl 9(1) UU PPh
c Deviden terselubung, berupa : PPh Pasal 23 Psl 9(1)a
Premi asuransi jiwa
Biaya listrik, telp rumah pribadi
Biaya pemeliharaan mobil pribadi
PBB rumah pribadi
Keperluan pribadi
Pembagian laba langsung/ tidak langsung
Psl 9(1) hrf j UU
34 Gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu Persekutuan, CV, Firma PPh
35 Beban Bunga
a Biaya Bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak Psl 6 (1) UU PPh
b Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah
beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham
(penyerahan dalam negeri) bagi PT DN, BUMN/BUMD, Koperasi,yayasan
Psl 6 (1) hrf a UU
- Dibebankan pada tahun yang bersangkutan PPh
- Dikapitalisasi pada harga perolehan saham
c Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan
yang baru didirikan atau mengambil right issue
d Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs SE-20/PJ/1994
jo SE-217/
tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap PJ.42/1994
e Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yang sudah PP 138/2000
dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan SE-46/PJ.4/1995
f Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi Psl 9(1) UU PPh
36 Pembayaran bunga kepada
a Bank di Indonesia PPh Badan
b Bukan bank PPh Pasal 23
c WPLN non tax treaty PPh Pasal 26
d WPLN tax treaty PPh Pasal 26
e pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar PPh Pasal 23
f pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga tidak wajar (selisihnya) PPh Pasal 23
37 Beban sewa selain tanah dan atau bangunan ke WPDN Pasal 6 UU PPh
38 Beban sewa tanah/ bangunan kepada WP DN Pasal 6 UU PPh
39 Biaya royalti kepada
Pasal 6 (1)
a WP dalam negeri PPh Pasal 23 UU PPh
b WP Luar Negeri non tax treaty PPh Pasal 26 PMK 244/2008
c WP Luar Negeri tax treaty PPh Pasal 26
Pasal 6 (1)
40 Jasa managemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung PPh Pasal 23 UU PPh
melaksanakan menagemen PMK 244/2008
Pasal 6 (1)
41 Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi PPh Pasal 23 UU PPh
yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdaganagn, iptek PMK 244/2008
3. 42 Jasa konstruksi
a Pelaksanaan konstruksi PPh Final Pasal 4(2) PP 40/2009
b Pengawasan konstruksi Sejak 1 Agust 08
c Perencaan konstruksi bersifat final
43 Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi PPh Pasal 23 PMK 244/2008
44 Pembayaran jasa ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri
a WPLN non tax treaty PPh Pasal 26
b WPLN tax treaty SKD PPh Psl 26
45 Beban litbang (R&D) dalam jumlah wajar untuk menemukan teknologi/ sistem
baru bagi pengembangan perusahaan
a dilakukan di Indonesia Pasal 6 (1)
b dilakukan di LN Pasal 26 huruf f UU PPh
Psl 9(10 huruf k UU
46 Sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan PPh
47 PBB untuk tanah/ bangunan pabrik/ kantor
48 PBB untuk tanah/ bangunan milik pribadi
49 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :
a Perolehan BKP/ JKP sesuai Pasal 6
b Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan
c Perolehan BKP/ JKP sesuai dengan Pasal 9
d FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat
dibuktikan telah dibayar
50 Biaya entertainment
a Tidak ada daftar nominatif SE-27/PJ22/1986
b Dibuat Daftar nominatif
Penj Psl 4(3)
51 Keperluan pegawai dibayar perusahaan UU PPh
52 Biaya promosi
Psl 9 (1).c
a Didukung bukti sah UU PPh
b Tidak didukung bukti
53 Piutang tak tertagih
Psl 9 (1).c
a Penyisihan UU PPh
b Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh
54 Rugi selisih kurs
a Kurs tengah BI akhirvtahun UU PPh
b pada waktu pembayaran
KMK 1169/
55 SGU tanpa hak opsi KMK.01/1991
56 SGU dengan hak opsi
KMK 1169/
a Penyusutan KMK.01/1991
b Bunga SGU
c Jumlah pembayarn SGU
57 Macam macam biaya
a Tidak diperinci
b Diperinci
58 Sumbangan
a bencana nasional Psl 6. i
b penelitian dan pengembangan Psl 6. j
c infrastruktur sosial Psl 6. k
d fasilitas pendidikan Psl 6. l
e pembinaan olah raga Psl 6. m