SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
DAFTAR KOREKSI FISKAL
                                                                                                NON-
                                                                                       DE
NO                                    BEBAN USAHA                                            DEDUCTABL     KETERANGAN            DASAR HUKUM
                                                                                    DUCTABLE
                                                                                                 E
Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara
penghasilan
 1   Prinsip Realisasi                                                                                                            Pasal 28 KUP
 2   Konservatif/ Penyisihan
Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara
penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh Final
 1   Gaji/ Upah                                                                                             PPh Pasal 21         Psl 6 UU PPh
 2   Tunjangan PPh Pasal 21                                                                                 PPh Pasal 21         PER-57/2009
 3   PPh yang dibayar perusahaan                                                                                                 Psl 9.h UUPPh
 4   Premi asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan                                                         PPh Pasal 21         Psl 9.d UUPPh
 5   Premi Asuransi Jiwa untuk Pemilik/ Pemegang Saham dan keluarganya                                                           Psl 9.d UUPPh
 6   Iuran Jamsostek
       a Jaminan Kecelakaan Kerja                                                                           PPh Pasal 21         PP No 76/2007
       b Jaminan Kematian                                                                                   PPh Pasal 21         Psl 9.d UUPPh
       c Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                                                                     PPh Pasal 21
       d Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek                                                                                  PP No 76/2007
          - Dibayar Perusahaan                                                                              PPh Pasal 21          PER-57/2009
          - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21)                                       PPh Pasal 21         Psl 9.d UUPPh
 7   Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan
       a Dibayar Perusahaan                                                                                 PPh Pasal 21         Psl 6.c UU PPh
       b Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21)                                          PPh Pasal 21         Psl 9.d UUPPh
 8   Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan
 9   Tunjangan Hari Raya                                                                                    PPh Pasal 21          PER-57/2009
10   Uang Lembur                                                                                            PPh Pasal 21          PER-57/2009
11   Pengobatan
       a Cuma-Cuma (langsung ke RS atau Poliklinik perusahaan)                                                                   Psl 9.e UUPPh
       b Penggantian Pengobatan                                                                             PPh Pasal 21         Psl 6.a UU PPh
       c Tunjangan Pengobatan                                                                               PPh Pasal 21         Psl 6.a UU PPh
12   Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan (sembako, dll)                                                         Psl 9.e UUPPh
13   Pemberian makan/ minum kepada crew kapal/ pesawat dalam perjalanan                                                           PMK 83/2009
14   Pemberian Natura / kenikmatan
       a Penyediaan makanan/ minuman bagi seluruh karyawan/direksi/ komisaris                                                     PMK 83/2009
          di tempat kerja
       b Di daerah tertentu :
             Sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia yaitu :
                x Perumahan karyawan
                x Peribadatan
                x Pelayanan kesehatan
                x Pendidikan karyawan/ keluarganya
                x Pengangkutan bagi karyawan dan keluarganya
                x Olahraga bagi karyawan dan keluarganya, tdk tsmk golf, boating,
                  pacuan kuda.
       c Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja
              - Beban antar jemput karyawan
              - Penyediaan makan/ minum untuk crew kapal/ pesawat
       d Untuk keamanan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, misalnya
          pakaian dan perlengkapan kerja, seragam pabrik, satpam/ hansip, dll
       e Berkenaan dengan situasi lingkungan
             - Pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV
             - Makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik
             - Makanan/ minuman Cuma-Cuma bagi pegawai restoran
15   Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan cara                                                             Pasal 6 (1)
     penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh no 10/ 1994                                                                                  UU PPh
16   Cuti pegawai
     a Diberikan uang cuti                                                                                  PPh Pasal 21          Penj Psl 6(1)a
     b Tunjangan cuti                                                                                       PPh Pasal 21            UU PPh
17   Perjalanan Dinas
                                                                                                                                S-260/PJ.313/1998
     a  Didukung bukti yang sah
     b  Lumpsum tidak didukung buklti sah
     c  Lumpsum dianggap honor pegawai                                                                      PPh Pasal 21
     d  Honor/ uang saku                                                                                    PPh Pasal 21
     e  Fiskal Luar Negeri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar
        dengan SSP, ditulis atas nama karyawan qq nama perusahaan dengan
        NPWP perusahaan atau dengan tanda bukti FLN
   f    Biaya piknik/ rekreasi
18 Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan                                            PPh Pasal 21          PER-57/2009
19 Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi yang dibebankan pada                               PPh Psl 23 / final    Psl 9(1) UU PPh
   laba ditahan (Reatained earning)                                                                      (kpd pmgng saham)
20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri                                                        Psl 6 (1) UU PPh
21 Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti kursus/ diklat di dlm negeri tsb           PPh Pasal 21         Psl 6 (1) UU PPh
22 Bea siswa
   a Ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus.                            PMK 154/2009
   b Tidak ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, direksi, pengurus.                                 Psl 6. g UU PPh

                                                                                                          Penj. Psl 6 UU PPh
23 Sumbangan uang kepada karyawan                                                     PPh Pasal 21
24 Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai
   a Penyusutan
   b Biaya reparasi
                                                                                    Dibiayakan 50%        KEP 220/PJ/2002
   c   Bahan Bakar/ Oli
   d dan lain-lain
25 Kendaraan atau Bus antar jemput karyawan
     a Penyusutan                                                                 Dibiayakan seluruhnya   KEP 220/PJ/2002
     b Biaya reparasi
26 Hondphone/ voucher/pengisian pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan              Dibiayakan 50%        KEP 220/PJ/2002
27 Mess untuk transit, diklat (sementara)
   a Penyusutan
   b eksploitasi
28 Sewa rumah pegawai yang diberi tunjangan sewa                                     PPh Pasal 4(2)
                                                                                                          Penj. Psl 6 (1) UU
29 PPh sewa rumah yang dibayar perusahaan                                                                        PPh
30 Diberikan uang sewa rumah                                                          PPh Pasal 21
31 Upah pesangon
   a Dibayar bulanan / berkala                                                        PPh Pasal 21          PER-57/2009
   b Dibayar sekaligus
32 Upah harian, satuan, mingguan, borongan ke orang pribadi                           PPh Pasal 21          PER-57/2009
33 Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham
   a Gaji yang wajar                                                                  PPh Pasal 21
   b Imabalan di atas kewajaran                                                       PPh Pasal 23         Psl 9(1) UU PPh
   c   Deviden terselubung, berupa :                                                  PPh Pasal 23             Psl 9(1)a
       Premi asuransi jiwa
       Biaya listrik, telp rumah pribadi
       Biaya pemeliharaan mobil pribadi
       PBB rumah pribadi
       Keperluan pribadi
       Pembagian laba langsung/ tidak langsung
                                                                                                           Psl 9(1) hrf j UU
34 Gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu Persekutuan, CV, Firma                                                 PPh
35 Beban Bunga
   a Biaya Bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak                                   Psl 6 (1) UU PPh
   b Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah
        beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham
        (penyerahan dalam negeri) bagi PT DN, BUMN/BUMD, Koperasi,yayasan
                                                                                                           Psl 6 (1) hrf a UU
         - Dibebankan pada tahun yang bersangkutan                                                                PPh
         - Dikapitalisasi pada harga perolehan saham
   c    Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan
        yang baru didirikan atau mengambil right issue
   d    Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs                              SE-20/PJ/1994
                                                                                                              jo SE-217/
       tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap                                                           PJ.42/1994
   e   Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yang sudah                                  PP 138/2000
       dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan                                       SE-46/PJ.4/1995
   f   Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi                                                   Psl 9(1) UU PPh
36 Pembayaran bunga kepada
   a Bank di Indonesia                                                                 PPh Badan
   b Bukan bank                                                                       PPh Pasal 23
   c   WPLN non tax treaty                                                            PPh Pasal 26
   d WPLN tax treaty                                                                  PPh Pasal 26
   e pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar                             PPh Pasal 23
   f   pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga tidak wajar (selisihnya)        PPh Pasal 23
37 Beban sewa selain tanah dan atau bangunan ke WPDN                                                       Pasal 6 UU PPh
38 Beban sewa tanah/ bangunan kepada WP DN                                                                 Pasal 6 UU PPh

39 Biaya royalti kepada
                                                                                                             Pasal 6 (1)
   a    WP dalam negeri                                                               PPh Pasal 23            UU PPh
   b    WP Luar Negeri non tax treaty                                                 PPh Pasal 26          PMK 244/2008
   c    WP Luar Negeri tax treaty                                                     PPh Pasal 26
                                                                                                             Pasal 6 (1)
40 Jasa managemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung              PPh Pasal 23            UU PPh
   melaksanakan menagemen                                                                                   PMK 244/2008
                                                                                                             Pasal 6 (1)
41 Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi                  PPh Pasal 23            UU PPh
   yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdaganagn, iptek                                  PMK 244/2008
42 Jasa konstruksi
   a Pelaksanaan konstruksi                                                     PPh Final Pasal 4(2)      PP 40/2009
   b Pengawasan konstruksi                                                       Sejak 1 Agust 08
   c   Perencaan konstruksi                                                        bersifat final
43 Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi                                     PPh Pasal 23          PMK 244/2008
44 Pembayaran jasa ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri
   a WPLN non tax treaty                                                          PPh Pasal 26
   b WPLN tax treaty                                                             SKD PPh Psl 26
45 Beban litbang (R&D) dalam jumlah wajar untuk menemukan teknologi/ sistem
   baru bagi pengembangan perusahaan
   a dilakukan di Indonesia                                                                                 Pasal 6 (1)
   b dilakukan di LN                                                                 Pasal 26            huruf f UU PPh
                                                                                                       Psl 9(10 huruf k UU
46 Sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan                                                                  PPh
47 PBB untuk tanah/ bangunan pabrik/ kantor
48 PBB untuk tanah/ bangunan milik pribadi
49 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :
   a Perolehan BKP/ JKP sesuai Pasal 6
   b Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan
   c   Perolehan BKP/ JKP sesuai dengan Pasal 9
   d FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat
       dibuktikan telah dibayar
50 Biaya entertainment
   a Tidak ada daftar nominatif                                                                        SE-27/PJ22/1986
   b Dibuat Daftar nominatif
                                                                                                          Penj Psl 4(3)
51 Keperluan pegawai dibayar perusahaan                                                                     UU PPh
52 Biaya promosi
                                                                                                           Psl 9 (1).c
   a Didukung bukti sah                                                                                     UU PPh
   b Tidak didukung bukti
53 Piutang tak tertagih
                                                                                                           Psl 9 (1).c
   a Penyisihan                                                                                             UU PPh
   b Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh
54 Rugi selisih kurs
   a Kurs tengah BI akhirvtahun                                                                             UU PPh
   b pada waktu pembayaran
                                                                                                          KMK 1169/
55 SGU tanpa hak opsi                                                                                    KMK.01/1991
56 SGU dengan hak opsi
                                                                                                          KMK 1169/
   a Penyusutan                                                                                          KMK.01/1991
   b Bunga SGU
   c   Jumlah pembayarn SGU
57 Macam macam biaya
   a Tidak diperinci
   b Diperinci
58 Sumbangan
   a bencana nasional                                                                                       Psl 6. i
   b penelitian dan pengembangan                                                                            Psl 6. j
   c   infrastruktur sosial                                                                                 Psl 6. k
   d fasilitas pendidikan                                                                                   Psl 6. l
     e pembinaan olah raga                                                                                  Psl 6. m

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma findira
 
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESIKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESAgung Parasara
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Tobagus Makmun
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanEllysa Putri
 
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungLAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungRiki Ardoni
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Contoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiContoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiFransisco Laben
 
HARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANAN
HARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANANHARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANAN
HARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANANOwnskin
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingAyi Suwandi
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 

Mais procurados (20)

SISTIM INFORMASI AKUNTANSI
SISTIM INFORMASI AKUNTANSISISTIM INFORMASI AKUNTANSI
SISTIM INFORMASI AKUNTANSI
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
 
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESIKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
 
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungLAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahanPerubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
 
Contoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiContoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasi
 
HARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANAN
HARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANANHARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANAN
HARGA POKOK PROSES DAN HARGAB POKOK PESANAN
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
 
Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5
 
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)
 
Psak 71 instumen keuangan
Psak 71 instumen keuanganPsak 71 instumen keuangan
Psak 71 instumen keuangan
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 

Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan

  • 1. DAFTAR KOREKSI FISKAL NON- DE NO BEBAN USAHA DEDUCTABL KETERANGAN DASAR HUKUM DUCTABLE E Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan 1 Prinsip Realisasi Pasal 28 KUP 2 Konservatif/ Penyisihan Biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh Final 1 Gaji/ Upah PPh Pasal 21 Psl 6 UU PPh 2 Tunjangan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PER-57/2009 3 PPh yang dibayar perusahaan Psl 9.h UUPPh 4 Premi asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 5 Premi Asuransi Jiwa untuk Pemilik/ Pemegang Saham dan keluarganya Psl 9.d UUPPh 6 Iuran Jamsostek a Jaminan Kecelakaan Kerja PPh Pasal 21 PP No 76/2007 b Jaminan Kematian PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh c Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PPh Pasal 21 d Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek PP No 76/2007 - Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 PER-57/2009 - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 7 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan a Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 6.c UU PPh b Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 8 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan 9 Tunjangan Hari Raya PPh Pasal 21 PER-57/2009 10 Uang Lembur PPh Pasal 21 PER-57/2009 11 Pengobatan a Cuma-Cuma (langsung ke RS atau Poliklinik perusahaan) Psl 9.e UUPPh b Penggantian Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh c Tunjangan Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh 12 Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan (sembako, dll) Psl 9.e UUPPh 13 Pemberian makan/ minum kepada crew kapal/ pesawat dalam perjalanan PMK 83/2009 14 Pemberian Natura / kenikmatan a Penyediaan makanan/ minuman bagi seluruh karyawan/direksi/ komisaris PMK 83/2009 di tempat kerja b Di daerah tertentu : Sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia yaitu : x Perumahan karyawan x Peribadatan x Pelayanan kesehatan x Pendidikan karyawan/ keluarganya x Pengangkutan bagi karyawan dan keluarganya x Olahraga bagi karyawan dan keluarganya, tdk tsmk golf, boating, pacuan kuda. c Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja - Beban antar jemput karyawan - Penyediaan makan/ minum untuk crew kapal/ pesawat d Untuk keamanan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, misalnya pakaian dan perlengkapan kerja, seragam pabrik, satpam/ hansip, dll e Berkenaan dengan situasi lingkungan - Pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV - Makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik - Makanan/ minuman Cuma-Cuma bagi pegawai restoran 15 Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan cara Pasal 6 (1) penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh no 10/ 1994 UU PPh 16 Cuti pegawai a Diberikan uang cuti PPh Pasal 21 Penj Psl 6(1)a b Tunjangan cuti PPh Pasal 21 UU PPh 17 Perjalanan Dinas S-260/PJ.313/1998 a Didukung bukti yang sah b Lumpsum tidak didukung buklti sah c Lumpsum dianggap honor pegawai PPh Pasal 21 d Honor/ uang saku PPh Pasal 21 e Fiskal Luar Negeri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis atas nama karyawan qq nama perusahaan dengan NPWP perusahaan atau dengan tanda bukti FLN f Biaya piknik/ rekreasi 18 Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan PPh Pasal 21 PER-57/2009 19 Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi yang dibebankan pada PPh Psl 23 / final Psl 9(1) UU PPh laba ditahan (Reatained earning) (kpd pmgng saham)
  • 2. 20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri Psl 6 (1) UU PPh 21 Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti kursus/ diklat di dlm negeri tsb PPh Pasal 21 Psl 6 (1) UU PPh 22 Bea siswa a Ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus. PMK 154/2009 b Tidak ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, direksi, pengurus. Psl 6. g UU PPh Penj. Psl 6 UU PPh 23 Sumbangan uang kepada karyawan PPh Pasal 21 24 Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai a Penyusutan b Biaya reparasi Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/2002 c Bahan Bakar/ Oli d dan lain-lain 25 Kendaraan atau Bus antar jemput karyawan a Penyusutan Dibiayakan seluruhnya KEP 220/PJ/2002 b Biaya reparasi 26 Hondphone/ voucher/pengisian pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/2002 27 Mess untuk transit, diklat (sementara) a Penyusutan b eksploitasi 28 Sewa rumah pegawai yang diberi tunjangan sewa PPh Pasal 4(2) Penj. Psl 6 (1) UU 29 PPh sewa rumah yang dibayar perusahaan PPh 30 Diberikan uang sewa rumah PPh Pasal 21 31 Upah pesangon a Dibayar bulanan / berkala PPh Pasal 21 PER-57/2009 b Dibayar sekaligus 32 Upah harian, satuan, mingguan, borongan ke orang pribadi PPh Pasal 21 PER-57/2009 33 Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham a Gaji yang wajar PPh Pasal 21 b Imabalan di atas kewajaran PPh Pasal 23 Psl 9(1) UU PPh c Deviden terselubung, berupa : PPh Pasal 23 Psl 9(1)a Premi asuransi jiwa Biaya listrik, telp rumah pribadi Biaya pemeliharaan mobil pribadi PBB rumah pribadi Keperluan pribadi Pembagian laba langsung/ tidak langsung Psl 9(1) hrf j UU 34 Gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu Persekutuan, CV, Firma PPh 35 Beban Bunga a Biaya Bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak Psl 6 (1) UU PPh b Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyerahan dalam negeri) bagi PT DN, BUMN/BUMD, Koperasi,yayasan Psl 6 (1) hrf a UU - Dibebankan pada tahun yang bersangkutan PPh - Dikapitalisasi pada harga perolehan saham c Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue d Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs SE-20/PJ/1994 jo SE-217/ tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap PJ.42/1994 e Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yang sudah PP 138/2000 dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan SE-46/PJ.4/1995 f Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi Psl 9(1) UU PPh 36 Pembayaran bunga kepada a Bank di Indonesia PPh Badan b Bukan bank PPh Pasal 23 c WPLN non tax treaty PPh Pasal 26 d WPLN tax treaty PPh Pasal 26 e pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar PPh Pasal 23 f pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga tidak wajar (selisihnya) PPh Pasal 23 37 Beban sewa selain tanah dan atau bangunan ke WPDN Pasal 6 UU PPh 38 Beban sewa tanah/ bangunan kepada WP DN Pasal 6 UU PPh 39 Biaya royalti kepada Pasal 6 (1) a WP dalam negeri PPh Pasal 23 UU PPh b WP Luar Negeri non tax treaty PPh Pasal 26 PMK 244/2008 c WP Luar Negeri tax treaty PPh Pasal 26 Pasal 6 (1) 40 Jasa managemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung PPh Pasal 23 UU PPh melaksanakan menagemen PMK 244/2008 Pasal 6 (1) 41 Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi PPh Pasal 23 UU PPh yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdaganagn, iptek PMK 244/2008
  • 3. 42 Jasa konstruksi a Pelaksanaan konstruksi PPh Final Pasal 4(2) PP 40/2009 b Pengawasan konstruksi Sejak 1 Agust 08 c Perencaan konstruksi bersifat final 43 Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi PPh Pasal 23 PMK 244/2008 44 Pembayaran jasa ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri a WPLN non tax treaty PPh Pasal 26 b WPLN tax treaty SKD PPh Psl 26 45 Beban litbang (R&D) dalam jumlah wajar untuk menemukan teknologi/ sistem baru bagi pengembangan perusahaan a dilakukan di Indonesia Pasal 6 (1) b dilakukan di LN Pasal 26 huruf f UU PPh Psl 9(10 huruf k UU 46 Sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan PPh 47 PBB untuk tanah/ bangunan pabrik/ kantor 48 PBB untuk tanah/ bangunan milik pribadi 49 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan : a Perolehan BKP/ JKP sesuai Pasal 6 b Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan c Perolehan BKP/ JKP sesuai dengan Pasal 9 d FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat dibuktikan telah dibayar 50 Biaya entertainment a Tidak ada daftar nominatif SE-27/PJ22/1986 b Dibuat Daftar nominatif Penj Psl 4(3) 51 Keperluan pegawai dibayar perusahaan UU PPh 52 Biaya promosi Psl 9 (1).c a Didukung bukti sah UU PPh b Tidak didukung bukti 53 Piutang tak tertagih Psl 9 (1).c a Penyisihan UU PPh b Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh 54 Rugi selisih kurs a Kurs tengah BI akhirvtahun UU PPh b pada waktu pembayaran KMK 1169/ 55 SGU tanpa hak opsi KMK.01/1991 56 SGU dengan hak opsi KMK 1169/ a Penyusutan KMK.01/1991 b Bunga SGU c Jumlah pembayarn SGU 57 Macam macam biaya a Tidak diperinci b Diperinci 58 Sumbangan a bencana nasional Psl 6. i b penelitian dan pengembangan Psl 6. j c infrastruktur sosial Psl 6. k d fasilitas pendidikan Psl 6. l e pembinaan olah raga Psl 6. m