Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.

1. SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
No:
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini ditandatangani pada
hari ini ……………… oleh dan antara:
1 Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas :
nama
Alamat (PT) :
(selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Pihak Pertama”); dan
2 Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No KTP :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
(selanjutnya disebut sebagai “Pekerja” atau “Pihak Kedua”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Jangka Waktu Kerja
Pihak Pertama bersedia menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai pekerja di
PT. Nana Yamano Technik yang berlokasi di Medan untuk jangka waktu selama …… bulan
untuk periode dari ……… sampai dengan ……...
Pasal 2
Tugas dan Penempatan
1. Pihak kedua diterima bekerja oleh Pihak Pertama untuk bekerja dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Jabatan :
b. Tanggal Mulai Bekerja :
c. Lokasi Bekerja :
2. Pihak Pertama berhak untuk memindahkan atau memutasikan Pihak Kedua ke bagian lain
dan atau daerah lain sepanjang diperlukan oleh Pihak Pertama dengan tidak mengurangi
upah yang diterima oleh Pihak Kedua.
Paraf : __________ __________ __________ Page 1 of 5

2. Pasal 3
Pelaksanaan Tugas
1. Pihak Kedua wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi Standar Kinerja yang
telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan atas perintah/arahan dari pihak perusahaan yang
tertera dalam Deskripsi Pekerjaan (Job Description) yang merupakan bagian dari
Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai
pelaksanaan pekerjaan terhadap Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian ini, termasuk
ketentuan pengawasan yang diperlukan.
3. Pihak Kedua wajib menjaga rahasia Perusahaan dan wajib menandatangani Perjanjian
Kerahasiaan dan Larangan Pengungkapan Rahasia (Non Disclosure Agreement)
yang mengatur hal-hal yang bersifat rahasia serta senantiasa berupaya untuk menjaga
nama baik Perusahaan
Pasal 4
Pengupahan
1. Pihak Pertama akan memberikan/membayarkan upah kepada Pihak Kedua dengan
komponennya sebagai berikut :
a. Upah Pokok : Rp. 0
b. Tunjangan Lokasi : Rp. -
c. Uang Makan : Rp. -
dan dibayarkan di tiap akhir bulan melalui bank atau rekening pekerja.
Perincian komponennya akan tercantum pada Surat Offering Letter yang merupakan
bagian dari Perjanjian Kerja ini.
2. Apabila Pekerja atau Pihak Kedua mangkir atau tidak masuk kerja tanpa surat keterangan
tertulis yang dilengkapi bukti yang sah, Pihak Pertama dapat memberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan peraturan perusahaan.
Pasal 5
Pajak Penghasilan
1. Pekerja akan menanggung sendiri Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang menjadi
kewajibannya dan dipotong oleh perusahaan.
2. Untuk kepentingan pemotongan pajak, Pekerja wajib memberikan keterangan yang sah
mengenai status lajang/berkeluarga (1 isteri dan maksimum 3 tanggungan, untuk anak
belum menikah dan berumur tidak lebih dari 21 tahun) dan memberitahukan semua
perubahan status keluarga secara tertulis.
Paraf : __________ __________ __________ Page 2 of 5

3. Pasal 6
Waktu Kerja
1. Waktu kerja Pihak Kedua adalah 8 (delapan) jam sehari, atau 40 (empat puluh) jam
seminggu.
2. Dalam kondisi tertentu Perusahaan berhak meminta pekerja untuk bekerja melebihi waktu
di atas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
3. Jadwal jam kerja biasa, shift, dan lembur diatur dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan.
4. Untuk pekerja tertentu tidak diberikan upah lembur dikarenakan sifat dari pekerjaannya
yang mewakili kepentingan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja No. KEP-102/MEN/VI/2004 Jo. Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
Pasal 7
Perawatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan aturan
kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Jika Pihak kedua mengalami kecelakaan kerja yang terjadi karena tidak dipatuhinya aturan
kesehatan dan keselamatan kerja, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas
kerugian Pihak Kedua yang timbul akibat dari kecelakaan kerja tersebut.
3. Pekerja diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja/JAMSOSTEK, dan
mengikuti semua ketentuan JAMSOSTEK dan atau Peraturan Perusahaan yang berlaku
Pasal 8
Ketentuan & Tata Tertib
Kedua belah pihak sanggup menaati semua ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juncto Peraturan
Ketenagakerjaan yang berlaku dan Pihak Kedua sanggup mentaati peraturan/ketentuan
Perusahaan dan atau Tata Tertib yang dibuat oleh Pihak Pertama tanpa merasa dipaksa oleh
Pihak Pertama dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini.
Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian Kerja
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut :
a. Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Kinerja
yang disepakati walaupun Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Pihak
Kedua untuk memperbaiki kinerjanya.
b. Pihak Kedua tidak melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian ini.
c. Pihak Kedua melanggar Peraturan Perusahaan, disiplin/tata tertib yang berlaku.
Paraf : __________ __________ __________ Page 3 of 5

4. d. Hal-hal lain yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
yang berlaku di tempat kerja Pihak Kedua dan ketentuan Undang-undang
Ketenagakerjaan yang dapat mengakibatkan seorang Karyawan diputuskan hubungan
kerjanya.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (satu) berakhir, apabila Pihak Kedua mengundurkan
diri atas kemauan sendiri dan atau diputuskan hubungan kerjanya oleh Pihak Pertama
disebabkan kesalahan Pihak Kedua yang melakukan tindakan sebagaimana tersebut
dalam ayat 1 (satu) di atas, maka kepada Pihak Kedua akan diberlakukan sanksi ganti
kerugian kepada Pihak Pertama sebesar sisa upah yang belum dibayarkan sampai masa
kerja kerja berakhir.
3. Apabila Pihak Pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua
selama masa perjanjian ini belum berakhir dan bukan dikarenakan kesalahan Pihak
Kedua, maka Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada
Pihak Pertama sebagaimana tersebut di ayat 2 (dua) dan Pihak Pertama akan membayar
sanksi ganti kerugian kepada Pihak Kedua sebesar sisa upah yang belum dibayarkan
sampai masa kerja berakhir
4. Apabila Pihak Pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua
selama masa perjanjian ini belum berakhir dan dikarenakan berakhirnya kontrak kerja
antara Perusahaan dengan Pemberi Kerja, maka Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk
membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut di ayat 2 (dua)
dan Pihak Pertama akan membayar sanksi kerugian kepada Pihak Kedua sebesar sisa
upah yang belum dibayarkan pada bulan berjalan secara proposional.
5. Tata Cara dan Persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mengikuti Ketentuan
Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 jo. Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 10
Perpanjangan Perjanjian Kerja
Bilamana Pihak Pertama hendak memperpanjang perjanjian kerja dengan persetujuan Pihak
Kedua, maka Pihak Pertama harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja ini berakhir
Pasal 11
Perselisihan
1. Semua bentuk perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diselesaikan
secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara Pihak Pertama
dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada pihak
LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari
penyelesaiannya.
Paraf : __________ __________ __________ Page 4 of 5

5. Pasal 12
Penandatanganan
1. Surat Perjanjian ini ditanda tangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak dan
tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk Pihak Pertama dan 1
(satu) Pihak Kedua, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk
melaksanakan ketentuan–ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan dengan demikian
kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.
PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN
……………. ,
Pihak Pertama Pihak Kedua,
Mengetahui,
Paraf : __________ __________ __________ Page 5 of 5