wastewater

1. MODUL 04
PENYUSUNAN PERENCANAAN
SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH

2. • PERENCANAAN MASTER PLAN
• PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
• PERENCANAAN TEKNIS

3. PERENCANAAN MASTER PLAN
Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan
sarana penyaluran dan pengolahan.
Saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat
hanya berada di Indonesia hanya 11 kota saja
dengan cakupan pelayanan yang masih rendah.
Diperlukan pedoman untuk penyusunan
rencana induk (Master Plan) sistem Prasarana
dan Sarana air limbah.
3

4. PENDAHULUAN
• Rencana Induk atau Master Plan bidang air limbah merupakan suatu
dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai
pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk periode 20
(dua puluh) tahun. Di dalamnya termasuk: Gambaran arah
pengembangan, Strategi penembangan dan Prioritas-prioritas
pengembangan sarana dan prasarana air limbah.
• Rencana induk air limbah tersebut selanjutnya digunakan sebagai
acuan oleh instansi yang berwenang dalam penyusunan program
pembangunan 5 (lima) tahun bidang air limbah atau Renstra Dinas
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah.
PERENCANAAN MASTER PLAN

5. • Rencana Induk atau Master Plan bidang Air Limbah
merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang
menyeluruh mengenai pengembangan sistem
Prasarana dan Sarana (P/S) Air Limbah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.
5
PERENCANAAN MASTER PLAN

6. PENDAHULUAN
• Merupakan penjabaran rencana induk mengenai 6 jenis program
pengembangan, yaitu:
– Pengembangan Prasarana
– Pengembangan Kelembagaan
– Pengembangan Pengaturan
– Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
– Pengembangan Peran Serta Masyarakat
– Pengembangan Public Campaign
• Disamping itu , rencana induk air limbah juga digunakan sebagai acuan
dalam memadukan program-program yang terkait dengan bidang air limbah
seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bidang persampahan,
drainase dan sebagainya.
PERENCANAAN MASTER PLAN

7. MAKSUD
• Memberi pedoman bagi pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana
induk Sarana dan Prasarana bidang air limbah,
agar proses dan produk perencanaan yang
dihasilkan menjadi: efektiff, efisien, terpadu
dan berwawasan lingkungan.
PERENCANAAN MASTER PLAN

8. MAKSUD PENYUSUNAN
MASTER PLAN
Perencanaan yang efektif
Proses dan produk perencanaan prasarana dan
sarana bidang Air Limbah menjadi efektif karena
pilihan prioritasnya tepat sasaran, didukung oleh
kelembagaan (Operator dan Regulator) yang
efektif dan mendapat dukungan partisipasi
masyarakat.
8

9. Perencanaan yang efisien
Proses dan produk perencanaan
Prasarana dan Sarana bidang Air Limbah
menjadi efisien karena pilihan
teknologinya tepat guna dan terjangkau
sesuai dengan kondisi daerah setempat.
9
MAKSUD PENYUSUNAN
MASTER PLAN

10. Perencanaan yang terpadu
Agar produk perencanaan air limbah telah
dipadukan (Integrated) dengan perencanaan
sektor-sektor terkait, baik dari aspek
keterpaduan pemanfaatan ruang,
keterpaduan program dan keterpaduan
pengaturan.
10
MAKSUD PENYUSUNAN
MASTER PLAN

11. Perencanaan yang berwawasan lingkungan
Agar produk perencanaan air limbah
merupakan hasil pilihan perencanaan yang
telah mempertimbangkan faktor keamanan
lokasi, keamanan lingkungan dan keamanan
teknologi terutama yang berkaitan dengan
resiko kesehatan dan pelestarian sumber air.
11
MAKSUD PENYUSUNAN
MASTER PLAN

12. Perencanaan yang berkelanjutan
Agar produk perencanaan air limbah ini dapat
mendukung untuk keberlanjutan program-program
yang lain sesuai dengan prinsip pengembangan
wilayah.
12
MAKSUD PENYUSUNAN
MASTER PLAN

13. Tujuan pedoman rencana induk
Sarana dan Prasarana bidang air
limbah adalah setiap Kabupaten/Kota
memiliki Rencana Induk Air Limbah
dengankualitas perencanaan yang
memenuhi standar nasional
13
TUJUAN PENYUSUNAN
MASTER PLAN

14. 14
Agar setiap Kabupaten/Kota memiliki
Rencana Induk pengembangan prasarana
dan sarana air limbah yang sitematis,
terarah, terpadu dan tanggap terhadap
kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan
dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap
terhadap kebutuhan stakeholder
(pemerintah, investor dan masyarakat).
SASARAN PENYUSUNAN
MASTER PLAN

15. 1. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen
perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun (UU No. 25 Tahun
2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
2. Kota Metropolitan atau kota kota yang memiliki kepadatan
penduduk yang tinggi diwajibkan memiliki Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu dengan
pembuangan Air Limbah secara terpusat.
3. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan
pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) dengan Sarana dan prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun
2005, tentang Pengembangan SPAM)
ACUAN NORMATIF
• Norma
15

16. 4. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus
memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya
masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga
(PP No. 16 Tahun 2005).
5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, Tentang Peruntukan
Badan Air.
16
ACUAN NORMATIF
• Norma

17. Kriteria teknis pemilihan lokasi fasilitas sanitasi
yang dapat diacu adalah:
• Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
• Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
17
ACUAN NORMATIF
• Norma

18. STANDARD NASIONAL
INDONESIA
18
SNI 03-6368-2000 tentang Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah,
Saluran Air Hujan dan Gorong-gorong.
SNI 03-6379-2000 tentang Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap
Bau
SNI 19-6409-2000 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Limbah tanpa
Pemadatan dari Truk
SNI 19-6410-2000 tentang Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada
Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga
SNI 19-6447-2000 tentang Metode Pengujian Lumpur Aktif.

19. 19
SNI 19-6466-2000 tentang Tata Cara Evaluasi Lapangan untuk
Sistem Peresapan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga
SNI 03-2398–2002 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan
SNI 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan
Umum MCK
SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di perkotaan
STANDARD NASIONAL
INDONESIA

20. STANDARD TEKNIS
20
Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Re-TC/001/98
Tata Cara Pembangunan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Ba-TC/002/98
Tata Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Op-TC/003/98
Tata Cara Pengolahan Air Limbah dengan Oxidation Ditch, CT/AL/Re-
TC/004/98
Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), CT/AL-D/Re-
TC/005/98

21. 21
Tata Cara Survey Perencanaan dan Pembangunan Sarana
Sanitasi Umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98
Tata Cara Pembuatan Bangunan Atas Jamban Jamak,
CT/AL-D/Ba-TC/007/98
Tata Cara Pembuatan Bangunan Jamban Keluarga dan
Sekolah, CT/AL-D/Ba-TC/009/98
Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, dep. PU
2003.
STANDARD TEKNIS

22. KETENTUAN RENCANA INDUK
Umum
Jangka Waktu Perencanaan
• Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah harus
direncanakan untuk periode perencanaan 20 tahun.
Evaluasi Rencana Induk
• Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana harus dievaluasi
setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan
disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya,
tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi di
bidang lingkungan (Local Environment Strategy). Ataupun
• Hasilrekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air
limbah pemukiman.

23. Kedudukan Rencana Induk
a) Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air
limbah wajib mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD)
dan rencana tata ruang (Gambar 1).
b) Penyusunan program 5 tahunan bidang pengembangan sarana dan
prasarana air limbah atau rencana Renstra Dinas, wajib mengacu
pada rencana induk Air Limbah.
c) Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang dimasing-
masing Kabupaten/Kota dengan melibatkan Stakeholders dan
hasilnya disosialisasikan pada masyarakat luas (termasuk melalui
internet dengan domain khusus dari instansi pengelola lingkungan
daerah). Pengesahan rencana induk SPAL ditetapkan melalui Perda.
KETENTUAN RENCANA INDUK
Umum

24. Kedudukan Master Plan
Gambar 1

25. Pola Pikir Perencanaan Jangka Panjang
• Rencana Induk Air Limbah pada dasarnya
adalah perencanaan jangka panjang mengenai
pengembangan sarana dan prasarana air
limbah (Gambar 2).
• Berdasarkan sifat perencanaan yang berjangka
panjang tersebut, maka tahapan perumusan
perencanaan sekurang-kurangnya harus
mengikuti pola pikir sebagai berikut:
KETENTUAN RENCANA INDUK
Umum

26. POLA PIKIR PERENCANAAN
Gambar 2

27. Pengertian Air Limbah
• Semua air buangan yang berasal dari kamar
mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah
• Industri rumah tangga yang karakteristik air
limbahnya tidak jauh berbeda dengan air
limbah rumah tangga serta tidak mengandung
Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
KETENTUAN RENCANA INDUK
Klasifikasi Sumber Air Limbah

28. Klasifikasi Asal Sumber Air Limbah
• Rencana induk disusun berdasarkan analisis
identifikasi asal sumber air Limbah yang
dibedakan minimal sebagai berikut:
a. Air Limbah dari permukiman
b. Air Limbah dari daerah komersil dan institusional
c. Air Limbah dari bangunan bertingkat tinggi (high
rise building)
KETENTUAN RENCANA INDUK
Klasifikasi Sumber Air Limbah

29. KETENTUAN RENCANA INDUK
Identifikasi Permasalahan
a) Langkah pertama sebelum menentukan arah dan
strategi pengembangan sarana dan prasarana air limbah,
terlebih dahulu harus disepakati mengenai
permasalahan pencemaran air limbah, baik pada area
skala Kelurahan, Kecamatan maupun kota.
b) Identifikasi permasalahan pencemaran air limbah
terhadap air tanah dan badan air harus difomulasikan
berdasarkan data-data yang lengkap (primer dan
sekunder) yang didukung oleh survey dan penyelidikan
(lapangan dan laboratorium) yang memadai serta
dilengkapi dengan peta-peta identifikasi permasalahan.

30. c) Peta dasar dan peta identifikasi permasalahan yang diperlukan
meliputi:
– Peta tata guna lahan saat ini
– Peta kepadatan penduduk
– Peta kualitas air tanah/sumur penduduk dengan parameter E. coli
– Peta kualitas air sungai dengan parameter E. coli dan BOD
– Peta kualitas air drainase (pembungan grey water) dengan
parameter E. coli dan BOD
– Peta water borne disease
– Peta pelayanan PDAM
– Peta fasilitas Sanitasi dan tingkat pelayanan sanitasi (on-site dan
offsite)
KETENTUAN RENCANA INDUK
Identifikasi Permasalahan

31. d) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah saat ini
dilakukan dengan membandingkan tingkat pencemaran
dengan standard lingkungan atau standar kesehatan
yang berlaku.
e) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah di masa
mendatang (20 tahun proyeksi) dilakukan dengan
memproyeksikan pencemaran air limbah yang akan
terjadi dengan skenario DO SOMETHING.
KETENTUAN RENCANA INDUK
Identifikasi Permasalahan

32. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pilihan Arah Pengembangan
• Sebelum menetapkan rencana induknya, setiap Kabupaten/Kota harus terlebih
dahulu menetapkan pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air
limbah untuk masa 20 (dua puluh) tahun mendatang, dengan
mempertimbangkan antara lain:
a. Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan
b. Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu
c. Mengembangkan sistem off-site skala kota
d. Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju
• Metode pemilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah,
minimal harus dianalisis dengan metode SWOT (Strength, Weakness,
Opportunities, Threats)

33. Pembagian Zona Perencanaan
Daerah perencanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah
(SPAL) pada daerah terbangun dibagi atas zona-zona perencanaan dan
pengembangan sarana dan prasarana air limbah, berdasarkan:
– Keseragaman tingkat kepadatan penduduk
– Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan
– Keseragaman tingkat kepadatan bangunan
– Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan
permukaan.
– Kesamaan badan air penerima
– Pertimbangan batas administrasi
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

34. Analisis SWOT Arah Pengembangan Sarana & Prasarana Air Limbah
• Analisis SWOT merupakan alat bantu perencanaan strategis yang dapat membantu
perencanaan dan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Kondisi sistem penyediaan air minum;
b. Kondisi tingkat pencemaran air tanah;
c. Kondisi tingkat pencemaran badan air `penerima (air baku);
d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat;
e. Kondisi kesehatan masyarakat;
f. Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay)
g. Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan, drainase, dan
sebagainya);
h. Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APB
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

35. Berdasarkan SWOT,
pengembangan sarana
dan prasarana air limbah
digambarkan atas 4
kuadran. Posisi kuadran
untuk menggambarkan:
• Posisi pengembangan
sarana dan prasarana
pada saat ini;
• Posisi potensi
pengembangan sarana
dan prasarana pada
masa mendatang (20
tahun mendatang).
Gambar 3
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

36. Penetapan Arah Pengembangan
Penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat
ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT:
Gambar 4
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

37. Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem on-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun
• Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:
• Peningkatan kapasitas armada
• Peningkatan kapasitas IPLT
• Pengembangan program SANIMAS
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

38. Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem off-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun
• Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:
• Peningkatan kapasitas armada
• Peningkatan kapasitas IPLT
• Pengembangan program SANIMAS
• Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah-
daerah prioritas.
– Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem
terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

39. Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif sistem
off-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah
terpusat skala kota. Strategi ini berarti sistem on-site
akan ditinggalkan secara masif.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

40. Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan teknologi maju
– Arah pengembangan strategi ini merupakan strategi
pengembangan tingkat advance (lanjutan). Arah pengembangan
ini merupakan gambaran kondisi permasalahan pencemaran air
limbah telah demikian serius, sementara hambatan untuk
mengembangkan sarana prasarana konvensionil sudah tidak
memungkinkan dan tidak efektif.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

41. Stategi Transformasi Sistem Setempat menjadi Sistem Terpusat
• Perubahan (transformasi) prasarana sistem setempat menjadi sistem
terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga untuk mengelola
prasarana yang akan dibangun (Gambar 5).
• Penetapan arah pengembangan prasarana sistem terpusat pada daerah
permukiman terbangun memerlukan perencanaan strategis dengan
dukungan masyarakat dan mewujudkan lembaga yang sesuai.
Perencanaan strategis tersebut meliputi:
a. Rencana public campaign;
b. Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan sosialisasi Perda;
c. Rencana pembentukan lembaga pengelola.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

42. Gambar 5
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

43. Penetapan Zona Prioritas Pengembangan Sistem Terpusat
a. Zona Prioritas adalah zona perencanaan yang mendapat
penilaian utama untuk diprioritaskan dibangun terlebih
dahulu dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.
b. Perencanaan sarana dan prasarana air limbah di zona
prioritas dapat dibagi atas cluster-cluster untuk
mendukung perencanaan pembangunan secara bertahap
dalam kurun waktu 20 tahun mendatang
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

44. Penetapan Zona Prioritas
a. Penetapan zona prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
– Tingkat permasalahan pencamaran air limbah terhadap air tanah
dan badan air penerima
– Tingkat kemudahan pelaksanaan
– Tingkat kelayakan ekonomi
– Tingkat kelayakan keuangan
– Kelayakan lingkungan
– Kelayakan kelembagaan
b. Perencanaan studi kelayakan pada zona prioritas wajib mengacu pada
pedoman studi kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan
pengembangan sarana dan prasarana air limbah.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

45. Pilihan Arah Pengembangan
• Pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada
daerah permukiman baru adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan sistem setempat (on-site)
b. Mengembangkan sistem terpusat skala kawasan tersendiri
c. Mengintegrasikan dengan sistem terpusat yang sudah terbangun
Penetapan Arah Pengembangan
a. Permukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan oleh
developer wajib memiliki rencana induk air limbah tersendiri.
b. Rencana induk air limbah kawasan permukiman baru tersebut
harus mengacu pada rencana induk air limbah Kota.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

46. Indikasi Rencana Investasi Program
a. Seluruh program pengembangan dalam rencana induk harus
dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun.
b. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai
investasinya dengan standar harga saat ini (current price).
c. Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus
dibandingkan dengan rencana penduduk terlayani sehingga
dapat diketahui nilai biaya investasi perkapita atau nilai biaya
investasi per rumah tangga dari penduduk yang mendapat
manfaat langsung.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

47. Indikasi Rencana Investasi Program
d. Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan
dengan income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan,
sebagai lapisan awal (screening) sebelum dilakukan studi
kelayakan ekonomi dan keuangan proyek.
e. Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat
dilakukan kemudian sesuai tahapan pembangunan.
f. Program pengembangan sarana dan prasarana 5 tahun ke 1
(pertama) harus dihitung kelayakan proyeknya dengan mengacu
pada pedoman studi kelayakan.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

48. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah terdiri atas 8 bab.
Gambaran sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah adalah:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN DAN PENGERTIAN
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

49. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
1.3 Ruang Lingkup
1.4 Landasan Hukum
1.5 Hubungan Rencana Induk air Limbah dengan Rencana Induk lainnya
Bab 2 Visi, Misi dan Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

50. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Bab 4 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Daerah
4.1 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Air Limbah
4.2 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Persampahan
4.3 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Drainase
4.4 Kondisi Lingkungan Perairan (Air Baku)
Bab 5 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Kelembagaan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Air Limbah Daerah
5.1 Bentuk Kelembagaan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

51. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Bab 5 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Kelembagaan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Air Limbah Daerah
5.2 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan
5.3 Kinerja Operasional Sarana dan Prasarana
Bab 6 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah
6.1 Pembagian Zona Perencanaan
6.2 Analisis SWOT
6.3 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

52. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Bab 7 Rencana Induk Air Limbah
7.1 Daerah Perencanaan
7.2 Rencana Umum Zona Prioritas
7.3 Proyeksi Air Limbah
7.4 Pemilihan Zona Prioritas
7.5 Pemilihan Zona Setempat (on-site) dan Terpusat (off-site)
7.6 Rencana Fasilitas IPLT
7.7 Rencana Pengembangan Jaringan Sistem Perpipaan Air Limbah
7.8 Rencana Pengembangan Fasilitas IPAL
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

53. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Bab 8 Perencanaan Indikasi Program-program Pengembangan
8.1 Indikasi Program 5 Tahun Pertama
8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan
8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan
8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat
8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat
8.2.6 Program Public Campign
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

54. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
8.2 Indikasi Program 5 Tahun Pertama
8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan
8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan
8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat
8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat
8.2.6 Program Public Campign
Lampiran : Daftar Partisipan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

55. Penampilan Produk Laporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Laporan Utama
a. Laporan utama rencana induk Air Limbah dibuat dalam format
kertas A3
b. Peta-peta dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam
format kertas A3
c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan
istilah mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional
Indonesia (Pedoman 8-2000).
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

56. Laporan Eksekutif
a. Laporan eksekutif rencana induk air limbah dibuat dalam format
kertas A4 (210 mm x 297 mm)
b. Peta-peta yang menyertai laporan eksekutif dibuat dengan skala
1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam format kertas A3
c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan
istilah mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional
Indonesia (Pedoman 8-2000).
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun

57. PENDAHULUAN
Dokumen studi kelayakan bidang air limbah, merupakan suatu dokumen
kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan dari program-program
pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang terdapat dalam
suatu rencana induk, terdiri atas 3 dokumen kelayakan proyek yaitu:
· Dokumen kelayakan ekonomi
· Dokumen kelayakan keuangan
· Dokumen kelayakan lingkungan
Hasil studi kelayakan ekonomi akan memberi gambaran mengenai
manfaat/benefit baik yang bersifat tangible maupun intangible. Dari suatu
investasi prasarana air limbah yang direncanakan.
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

58. PENDAHULUAN
• Hasil studi kelayakan keuangan (financial) akan memberi gambaran
mengenai besaran tarif/retribusi yang akan dibebankan kepada
pelanggan yang mendapat pelayanan (wajarkah dibanding pendapatan
(income) para pelanggannya?).
• Sementara dari sisi pengelola, hasil studi kelayakan keuangan tersebut,
akan memberi gambaran apakah pendapatan operasional dari retribusi
pelayanan Air Limbah tersebut dapat menutup biaya O/M (OpEx) dan
biaya pengembalian modal (CapEx) serta apakah menghasilkan laba?
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

59. PENDAHULUAN
• Selanjutnya informasi studi kelayakan keuangan ini merupakan suatu
informasi penting tentang bagaimana bentuk kelembagaan pengelola
yang sesuai, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis
masyarakat untuk mengelola sarana dan prasara terbangun tersebut.
• Sedangkan hasil studi kelayakan lingkungan akan memberi gambaran
mengenai bagaimana mengendalikan dampak negatif dari suatu rencana
pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Instalasi
Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPAL) termasuk konsekuensi biaya yang
ditimbulkan dari upaya pengendalian dampak tersebut.
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

60. • MAKSUD
Memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam menyusun studi kelayakan bidang
pengembangan sarana dan prasarana air limbah, agar
keputusan investasi dan operasi didasari pada dokumen
kelayakan yang akurat.
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

61. PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN
• TUJUAN
Tujuan pedoman penyusunan studi kelayakan air
limbah adalah agar setiap Kabupaten/Kota
memiliki dokumen studi kelayakan proyek yang
lengkap dan memadai sebagai acuan standard
dalam pengambilan keputusan investasi dan
operasi pengembangan sarana dan prasarana air
limbah.

62. • SASARAN
Sasaran dari adanya pedoman ini adalah agar
sarana dan prasarana air Limbah yang
direncanakan layak secara ekonomi, keuangan,
lingkungan dan kelembagaan sehingga dapat
berfungsi secara berkelanjutan dan bermanfaat
optimal.
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

63. ACUAN NORMATIF
Norma Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
Pada saat ini belum tersedianya Norma tertulis baik berupa undang-
undang, peraturan maupun keputusan yang berkaitan dengan studi
kelayakan ekonomi dan keuangan dalam pengembangan sarana dan
prasarana Air Limbah. Norma-norma yang diacu dalam penyusunan
pedoman ini adalah:
a. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SPAL)
meliputi:
• Rencana Induk
• Studi Kelayakan
• Perencanaan Teknis Terperinci
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

64. ACUAN NORMATIF
Norma Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
b. Studi Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Air Limbah (SP AL) disusun berdasarkan:
• Rencana induk yang telah ditetapkan
• Hasil kajian kelayakan teknis
• Hasil kajian kelayakan lingkungan
• Kajian sumber pembiayaan investasi
c. Studi kelayakan pengembangan SP AL disusun oleh penyelenggara
pengembangan SPAL
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

65. Standard Perhitungan Ekonomi dan Keuangan
a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan SPAL
menggunakan metode: - Internal Rate of Return (IRR)
• Net Present Value (NPV)
b. Perubahan nilai uang terhadap waktu (Time value of money)
dihitung berdasarkan Discount Factor (DF)
c. Discount Factor (%) dihitung berdasarkan rata-rata tingkat inflasi
selama tahun proyeksi ditambah perkiraan faktor resiko
investasi.
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

66. Norma dan Standard Teknis Kelayakan Lingkungan
Terdapat beberapa Norma, Kriteria Teknis dan Standard Teknis
bidang Air Limbah yang terkait dengan studi kelayakan lingkungan
atau AMDAL. Substansi Norma, Kriteria dan Standard yang diacu
dalam penyusunan kelayakan ekonomi atau studi AMDAL adalah:
Norma
a. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen
perencanaan periode 20 (duapuluh) tahun (UU No. 25 Tahun
2004);
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

67. Standard Teknis Studi AMDAL
a. Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No.
69/PRT/1995); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012)
b. Petunjuk Tata Laksana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 58/KPTS/1995); Pedoman
Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012)
c. Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri
PU No. 296/KPTS/1996); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012)
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

68. Standard Teknis Studi AMDAL
d. Petunjuk Tata Laksana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No.
377/KPTS/1996); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012)
e. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri
PU No. 148/KPTS/1995); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012)
f. Daftar jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL (Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006. Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun
2012)
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

69. Norma
b. Kota Metropolitan atau kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk
yang tinggi diwajibkan memiliki rencana induk Sistem Penyediaan Air
Minum yang terpadu dengan pembuangan Air Limbah secara terpusat;
c. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Sarana
dan Prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun 2005);
d. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah harus memperhatikan
aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat serta
dilengkapi dengan zona penyangga (PP No. 16 Tahun 2005).
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN

70. KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL
Umum
Penentuan Tahun Proyeksi
a. Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan
finansial ditetapkan sejak tahun pertama investasi pelaksanaan
proyek dimulai (misal untuk biaya perencanaan atau
pembebasan lahan) sampai tahun berakhirnya manfaat dari
investasi;
b. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial proyek
sistem air Limbah terpusat adalah 40 (empat puluh) tahun;
c. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial proyek
IPLT adalah 20 (dua puluh) tahun.

71. Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek
a. Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan tarif/retribusi Air
Limbah lebih besar dibanding dengan biaya yang ditimbulkan baik berupa
biaya operasional maupun biaya pengembalian modal.
b. Perhitungan kelayakan keuangan proyek dihitung dengan metode Financial
Economic Internal Rate of Return (FIRR) dan Net Present Value (NPV);
c. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka prosentase (%) lebih
besar dari discount factor, maka pendanaan investasi proyek dapat dibiayai
dari pinjaman komersial tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) untuk pengembalian cicilan pokok dan bunganya. Bahkan
proyek ini mendapat manfaat keuangan sebesar nilai NPV-nya (NPV
positif);
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

72. Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek
d. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka prosentase
(%) sama dengan nol yang berarti lebih kecil dari discout faktor,
maka pendanaan investasi proyek hanya layak apabila dibiayai
dari sumber pendanaan APBD atau sumber dana lain yang tidak
mengandung unsur bunga pinjaman dan pembayaran cicilan
pokok.
e. Apabila kelayakan keuangan proyek tidak dapat menutup biaya
operasional (deficit O/M), maka proyek ditolak. Proyek ini perlu
direvisi perencanaannya dan pilihan teknologinya agar biaya
O/M-nya dapat menjadi lebih rendah
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

73. JENIS BIAYA INVESTASI PROYEK AIR LIMBAH
a. Investasi sarana dan prasarana Air Limbah meliputi:
- Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site)
- Investasi untuk pembangunan sistem air limbah terpusat dalam
berbagai skala pengembangan (off-site)
b. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek air limbah harus
memperhitungkan perbedaan karakteristik biaya yang timbul antara
proyek-proyek sebagai berikut:
- Perluasan prasarana yang sudah ada
- Rehabilitas prasarana yang sudah ada
- Pengembangan prasarana pada daerah baru
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

74. PROSES PERHITUNGAN KELAYAKAN EKONOMI DAN
KEUANGAN
• Proses perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan
proyek Air Limbah harus memperkirakan seluruh biaya
yang timbul dan manfaat yang timbul dari kegiatan
investasi dan operasi serta memperkirakan selisih atau
membandingkan antara biaya dan manfaat selama
tahun proyeksi. Skematik biaya dan manfaat yang harus
dihitung tersebut dapat digambarkan pada Gambar
sebagai berikut:
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

75. Proses Perhitungan Kelayakan
Ekonomi dan Keuangan

76. PERKIRAAN BIAYA INVESTASI DAN PENGENDALIAN MODAL
a. Seluruh biaya investasi yang diperlukan dalam proyek Air
Limbah harus diperkirakan baik berupa investasi awal
maupun investasi lanjutan yang diperlukan sesuai tahapan
pengembangan proyek termasuk investasi penggantian
(replacement) aset yang sudah usang;
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

77. PERKIRAAN BIAYA INVESTASI DAN PENGENDALIAN MODAL
b. Seluruh biaya pengembalian modal investasi harus
diperkirakan berdasarkan perhitungan depresiasi
(penyusutan) terhadap prasarana terbangun. Perhitungan
depresiasi masing-masing komponen prasarana terbangun
dihitung bedasarkan standard usia/umur manfaat prasarana;
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

78. PERKIRAAN BIAYA INVESTASI DAN PENGENDALIAN MODAL
c. Tersebut dibiayai dari dana pinjaman (Loan), maka biaya
bunga pinjaman harus diperhitungkan dalam komponen
pengembalian modal.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

79. PERKIRAAN BIAYA OPERASIONAL
a. Seluruh biaya operasi dan pemeliharaan (O & M) yang diperlukan
untuk mengoperasikan sarana dan prasarana terbangun sesuai
Standard Operation Procedure (SOP) harus diperkirakan dalam satuan
Rp/Thn serta diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan
memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi;
b. Seluruh biaya umum dan administrasi yang diperlukan untuk
membiayai operasi lembaga pengelola harus diperkirakan dalam
Rp/Thn serta diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan
memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi dan pengembangan
kapasitas lembaga pengelola.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

80. PERKIRAAN MANFAAT EKONOMI
a. Seluruh manfaat ekonomi yang timbul dari keberadaan proyek Air Limbah
harus diperkirakan baik berupa manfaat yang dapat diukur dengan uang
(Tangible) maupun manfaat yang tidak dapat diukur dengan uang (Intangible);
b. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang dapat diukur dengan nilai uang
(Tangible) baik berupa manfaat langsung (Direct) maupun manfaat tidak
langsung (Indirect) harus dikonversikan dengan standard konversi yang dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah ekonomi yang dihitung dalam
satuan Rp/Thn;
c. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang tidak dapat diukur dengan nilai uang
(Intangible) harus dijelaskan dengan menggunakan data-data statistik yang
relevan.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

81. PERKIRAAN MANFAAT KEUANGAN (PENDAPATAN RETRIBUSI)
a. Seluruh potensi retribusi yang dapat diterima oleh lembaga pengelola
sebagai akibat dari pelayanan Air Limbah harus diperkirakan
berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan dan perkiraan tarif retribusi
rata-rata setiap tahun.
b. Proyeksi kenaikan jumlah pelanggan Air Limbah harus dihitung
berdasarkan skenario peningkatan jumlah pelanggan hingga
tercapainya kapasitas optimum (Full Capacity) sesuai dengan rencana
teknis proyek;
c. Proyeksi kenaikan tarif Air Limbah yang diperhitungkan dalam proyeksi
pendapatan tarif tidak boleh melampaui tingkat inflasi.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

82. KOMPONEN BIAYA INVESTASI
KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT
a. Komponen Biaya Engineering
Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed
Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur
(SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya
Engineering ini berkisar antara 5- 10% dari total biaya investasi (capital
cost);
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

83. KOMPONEN BIAYA INVESTASI
KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT
b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan untuk IPLT meliputi:
– Pembebasan lahan untuk IPLT termasuk lahan untuk buffer zone
– Pembebasan lahan untuk jalan akses IPLT
Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah,
bangunan dan biaya administrasi yang berkisar antara 20-30% dari total
biaya investasi.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

84. KOMPONEN BIAYA INVESTASI
KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT
c. Komponen Biaya Konstruksi
Merupakan biaya konstruksi IPLT termasuk jalan akses yang
meliputi:
– Biaya perataan tanah IPLT dan buffer zone
– Biaya pekerjaan civil IPLT dan buffer zone
– Biaya pekerjaan M/E IPLT
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
d. Komponen Biaya Pengadaan truk Tinja
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

85. KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT
a. Komponen Biaya Engineering
Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed
Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur (SOP)
dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya Engineering ini
berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost);
b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan untuk sistem terpusat meliputi:
– Pembebasan lahan untuk IPAL termasuk lahan untuk buffer zone
– Pembebasan lahan untuk jalan akses IPAL
– Pembebasan lahan untuk pipa induk (Main Trunk)
Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah dan
bangunan yang nilai biayanya berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

86. KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT
c. Komponen Biaya Konstruksi
Merupakan komponen biaya konstruksi Sistem Air Limbah Terpusat
yang meliputi:
• Biaya konstruksi jaringan perpipaan yang meliputi:
– Pipa persil
– Pipa retikulasi
– Pipa induk
– Bangunan pelengkap pada sistem jaringan
– Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak
pembangunan perpipaan
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

87. KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT
c. Komponen Biaya Konstruksi
Merupakan komponen biaya konstruksi Sistem Air Limbah Terpusat
yang meliputi:
• Biaya konstruksi IPAL yang meliputi:
– Biaya tanah IPAL dan buffer zone
– Biaya pekerjaan civil IPAL dan buffer zone
– Biaya pekerjaan M/E IPAL
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

88. KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL TAHUNAN
Biaya operasional adalah biaya yang timbul untuk
mengoperasikan prasarana terbangun agar mampu
memberi manfaat pelayanan sesuai kapasitasnya secara
berkelanjutan dan berdaya guna sesuai umur rencananya.
Biaya operasi dan pemeliharaan dihitung dalam Rp/Thn.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

89. KOMPONEN BIAYA OPERASI TAHUNAN SISTEM SETEMPAT
KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENYEDOTAN DAN
PENGANGKUTAN
a. Biaya Operasi
– Biaya gaji tenaga operator dan perlengkapan kerja operator
– Biaya material habis pakai (BBM, dan sebagainya)
– Biaya peralatan operasi
b. Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin truk tinja (ganti olie, dan sebagainya)
– Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling)
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

90. KOMPONEN BIAYA OPERASI TAHUNAN SISTEM SETEMPAT
KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IPLT
a. Biaya Operasi IPLT
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerja operator
– Biaya material habis pakai (Listrik, BBM, dan sebagainya)
– Biaya peralatan operasional
b. Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin instalasi
– Pemeliharaan berkala instalasi
– Pemeliharaan bangunan penunjang
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

91. KOMPONEN BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
a. Biaya gaji staf dan manajemen
b. Biaya material habis pakai (ATK, Telpon, Listrik, dan sebagainya)
c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan Operasional, dan
sebagainya)
d. Dan lain-lain.
BIAYA PENYUSUTAN TRUK TINJA
a. Biaya penyusutan IPLT
b. Biaya penyusutan kantor umum dan administrasi
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

92. KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL SISTEM TERPUSAT
KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN PERPIPAAN
a. Biaya Operasi
– Biaya gaji tenaga kerja operator
– Biaya material habis pakai
– Biaya peralatan operasi
b. Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin sistem perpipaan
– Pemeliharaan berkala sistem perpipaan
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

93. KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IPAL
a. Biaya Operasi
• Biaya gaji
• Biaya material
• Biaya peralatan
b. Biaya Pemeliharaan
• Pemeliharaan rutin IPAL
• Pemeliharaan berkala IPAL
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

94. KOMPONEN BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
a. Biaya gaji staf dan manajemen
b. Biaya material habis pakai (ATK, Telkomunikasi, Listrik)
c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan
Operasional, dan sebagainya)
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

95. KOMPONEN BIAYA PENYUSUTAN
a. Biaya penyusutan jaringan perpipaan
– Penyusutan pipa persil
– Penyusutan pipa retikulasi
– Penyusutan pipa induk
b. Biaya penyusutan IPAL
– Penyusutan bangunan instalasi
– Penyusutan M/E
– Penyusutan bangunan penunjang
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

96. KOMPONEN BIAYA PENYUSUTAN
c. Biaya penyusutan kantor administrasi
– Penyusutan bangunan kantor
– Penyusutan peralatan kantor
– Penyusutan lain-lain
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

97. Komponen Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat ekonomi proyek pengembangan sarana dan
prasaran Air Limbah adalah manfaat proyek yang dapat
dikonversi dalam satuan rupiah (Tangible) dan manfaat
proyek yang tidak dapat dikonversi dalam satuan rupiah
(Intangible).
Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Air limbah
Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible)
Manfaat Tangible proyek dapat dibedakan sebagai manfaat
langsung (direct) dan manfaat tidak langsung (indirect).
Secara umum manfaat Tangible proyek pengembangan
sarana dan prasarana Air Limbah adalah sebagai berikut:
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL

98. a. Manfaat Langsung
- Pengurangan biaya pengolahan (Penjernihan) air baku
- Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat
digunakan karena telah tercemar air limbah
- Peningkatan nilai harga properti
b. Manfaat tidak Langsung
- Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktifitas penduduk
akibat peningkatan derajat kesehatan
- Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat pencemaran
Air Limbah dan terjaganya kelestarian sumber daya air
- Manfaat sosial berupa penurunan derajat konflik yang
disebabkan oleh pencemaran Air Limbah
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

99. Jenis manfaat proyek yang tidak dapat diukur dengan nilai uang
(Intangible)
– Penurunan tingkat kematian bayi
– Penurunan rasio penyakit infeksi
Proyeksi Pendapatan Tarif Retribusi Air Limbah
Mengingat pelanggan Air Limbah berasal dari berbagai tingkat dan golongan
masyarakat yang berbeda kemampuan keuangan/daya belinya, maka
perkiraan pendapatan tarif retribusi Air Limbah harus memperhitungkan:
a. Perkiraan tarif per golongan pelanggan dan per jenis pelayanan;
b. Perkiraan jumlah pelanggan per golongan pelanggan dan per jenis
pelayanan.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

100. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERHITUNGAN PERKIRAAN TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH
a. Perkiraan perhitungan tarif pelayanan Air Limbah harus
memperhitungkan:
• Biaya depresiasi atau amortisasi
• Biaya bunga pinjaman
• Biaya umum dan administrasi
b. Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan
sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang
kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

101. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERHITUNGAN PERKIRAAN TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH
c. Perkiraan tarif per golongan pelanggan untuk proyek yang bersifat
rehabilitasi atau peningkatan kapasitas harus memperhatikan
tingkat tarif yang sudah berlaku.
d. Perkiraan perhitungan tarif per golongan pelanggan, struktur tarif
dan penentuan satuan tarif harus mengacu kepada pedoman
penetapan tarif Air Limbah yang berlaku.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

102. KOMPONEN PENERIMAAN RETRIBUSI
Berdasarkan jenis golongan pelanggan dan golongan tarif retribusi Air
Limbah, maka komponen penerimaan retribusi harus dihitung berdasarkan
perkiraan jumlah pelanggan per masing-masing golongan sebagai berikut:
a. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan permukiman dalam
Rp/Thn.
b. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan daerah komersial atau
institusional dalam Rp/Thn.
c. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan high rise building dalam
Rp/Thn.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

103. PERHITUNGAN KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN
a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan sekurang-kurangnya disajikan
dalam perhitungan spread sheet, sehingga data-data perhitungan dan proyeksi
perhitungan dapat disajikan secara jelas.
b. Data-data yang harus disajikan untuk mendukung hasil perhitungan IRR dan
NPV sekurang-kurangnya meliputi:
– Jadwal konstruksi dan jadwal investasi
– Jadwal operasi dan proyeksi kapasitas operasi
– Asumsi-asumsi biaya O/M, umum dan administrasi
– Asumsi tarif retribusi
– Proyeksi Net Cash
– Analisis Sensitifitas
– Proyeksi rugi/laba
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

104. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Sistematika pelaporan studi kelayakan ekonomi dan finansial terdiri
dari atas 8 bab. Gambaran sistematika pelaporan studi kelayakan
ekonomi dan finansial adalah sebagai berikut:
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN DAN PENGERTIAN
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

105. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Singkat Proyek
1.3 Maksud dan Tujuan
Bab II Perkiraan Biaya Investasi
2.1 Biaya Pembebasan
2.2 Biaya Engineering
2.3 Biaya Konstruksi Pekerjaan Civil
2.4 Biaya Pengadaan dan Instalasi M & E
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

106. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Bab III Perkiraan Biaya Operasional
3.1 Biaya O/M
3.2 Biaya Depresiasi
3.3 Biaya Umum dan Administrasi
Bab IV Perkiraan Manfaat Ekonomi
4.1 Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible (Tangible Benefit)
4.2 Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible (Intangible Benefit)
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

107. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Bab V Perhitungan Kelayakan Ekonomi
5.1 Perhitungan EIRR
5.2 Perhitungan NPV
Bab VI Perkiraan Pendapatan Tarif (Revenue)
6.1 Proyeksi Perkiraan Besaran Tarif Air Limbah
6.2 Proyeksi Pendapatan Tarif
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

108. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Bab VII Perhitungan Kelayakan Keuangan
7.1 Proyeksi Perhitungan rugi/laba
7.2 Perhitungan FIRR dan NPV
7.3 Perhitungan Ratio-ratio Operasional
Bab VIII Rekomendasi
8.1 Rekomendasi Pendanaan Investasi
8.2 Rekomendasi Pendanaan Operasional
8.3 Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengelola
Lampiran : Daftar Partisipan
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI
DAN FINANSIAL

109. KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN
Pada prinsipnya dokumen kelayakan lingkungan proyek air Limbah
adalah studi AMDAL yang terdiri atas 4 dokumen yaitu:
a. Dokumen Kerangka Acuan
b. Dokumen Studi ANDAL
c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
d. Dokumen ringkasan eksekutif

110. KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
PROYEK YANG PERLU KELAYAKAN LINGKUNGAN
Proyek pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah yang wajib
melakukan studi AMDAL (berdasarkan KEPMEN Lingkungan Hidup
No. 17 Tahun 2001) adalah:
a. Proyek Pembangunan IPLT
b. Proyek Pembangunan Sistem Terpusat

111. KRITERIA KELAYAKAN LINGKUNGAN PROYEK AIR LIMBAH
a. Proyek dikatakan layak lingkungan apabila seluruh biaya yang timbul dan
kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi RKL dan RPL dapat
dipenuhi oleh lembaga pengelola yang bertanggung jawab.
b. Setiap usulan lokasi proyek Air Limbah, seperti:
– IPLT
– IPAL
Sebelum dilaksanakan studi AMDAL, terlebih dahulu harus memenuhi kriteria
pemilihan lokasi sesuai dengan tata cara yang berlaku.
c. Kapasitas kelembagaan pengelolaan proyek harus memadai untuk menjalankan
rekomendasi RKL dan RPL baik pada masa pra konstruksi, konstruksi, operasi dan
pasca operasi
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN

112. KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN

113. RUANG LINGKUP STUDI AMDAL
Ruang lingkup studi AMDAL proyek air Limbah minimum meliputi:
a. Identifikasi rona lingkungan awal
b. Identifikasi kegiatan proyek
c. Identifikasi kegiatan proyek yang menimbulkan dampak
d. Analisis dan assesment besaran dampak negatif
e. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
f. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN

114. RUANG LINGKUP STUDI AMDAL
Identifikasi dan analisis dampak negatif serta rencana pengelolaan
dan pemantauan lingkungan diuraikan berdasarkan kegiatan proyek
yang meliputi:
a. Periode Pra konstruksi
b. Periode Konstruksi
c. Periode Operasi
d. Periode Pasca Operasi
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN

115. Ruang Lingkup Studi Amdal
Tata Cara Pelaksanaan Studi
Tata cara pelaksanaan studi AMDAL proyek Air Limbah wajib mengacu
pada standar teknis studi AMDAL.
Sistematika Pelaporan
Sitematika pelaporan studi AMDAL proyek Air Limbah wajib mengacu
pada standard teknis studi AMDAL.
Penampilan Dokumen Laporan Studi AMDAL
Penampilan dokumen laporan studi AMDAL proyek Air Limbah meliputi
format laporan dan lain-lain, wajib mengacu pada standard teknis studi
AMDAL.
KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN

116. KETENTUAN PERENCANAAN
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN

117. PERENCANAAN TEKNIS

118. PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan
teknologi pengolahan air limbah adalah :
1. Kepadatan Penduduk
2. Penyediaan Air Bersih
3. Kemiringan Tanah
4. Kedalaman Air Tanah
5. Permeabilitas Tanah
6. Kemampuan Membangun
7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

119. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan
teknologi pengolahan air limbah adalah :
1. Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam
perencanaan sistem pembuangan air limbah adalah :
• Kepadatan sangat tinggi >500 jiwa/ha
• Kepadatan tinggi 300-500 jiwa /ha
• Kepadatan sedang 150-300 jiwa /ha
• Kepadatan rendah < 150 jiwa /ha
PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN

120. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan
teknologi pengolahan air limbah adalah :
Kepadatan penduduk ini juga berkaitan dengan ketersediaan lahan
yang ada untuk diterapkannya sistem setempat. Berdasarkan kriteria
rumah sederhana sehat (Permenpera No.403/2002) disebutkan
suatu rumah sehat memiliki luas bangunan minimal 28,8 m2 untuk 4
orang penghuni dengan luas lahan minimal 60 m2.
PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN

121. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan
teknologi pengolahan air limbah adalah :
2. Penyediaan Air Bersih
Tingkat penyediaan air bersih berdasarkan atas besarnya tingkat
pelayanan dari PDAM terhadap masyarakat, berdasarkan hal
tesebut maka tingkat pelayanan di klasifikasikan sebagai berikut :
• Tingkat pelayanan tinggi ( >60%)
• Tingkat pelayanan sedang ( 30-60%)
• Tingkat pelayanan rendah ( <30%)
PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN

122. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan
teknologi pengolahan air limbah adalah :
3. Kemiringan Tanah
Penggunaan sistem sewerage convensional akan sangat mahal jika
kemiringan tanah kurang dari 2%, hal ini akan memerlukan banyak
pompa dalam pengalirannya, sedangkan untuk penggunaan sistem
shallow sewer sangat baik digunakan pada daerah yang
mempunyai kemiringan dari 2%, karena sistem ini mempunyai
beban yang relatif kecil sehingga air dapat berjalan dengan lancar
PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN

123. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi
pengolahan air limbah adalah :
4. Kedalaman Air Tanah
Untuk penggunaan sistem on-site, pada daerah yang muka air tanahnya
tinggi kemungkinan akan terjadi pencemaran terhadap air tanah.
5. Permeabilitas Tanah
Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan sistem
penanganan air buangan domestik khususnya untuk penerapan sistem
setempat (cubluk maupun septik tank dengan bidang resapan). Kisaran
permeabilitas yang efektif adalah 2,7.10-4 – 4,2.10-3 l/m2/det.
PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN

124. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan
air limbah adalah :
6. Kemampuan Membangun
Faktor ini tergantung pada kemampuan setiap daerah untuk membangun
teknologi yang dipilih. Ada kemungkinan teknologi yang telah dipilih tidak dapat
diterapkan karena ketidak mampuan tenaga kerja setempat untuk membangun
7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Faktor ini tidak dapat diabaikan dan cukup penting dalam suatu pemilihan
sistem adalah faktor sosial masyarakat untuk menerimanya, karena biaya yang
di perlukan untuk setiap teknologi yang terpilih relatif mahal dengan alternatif
lain.
PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERMUKIMAN

125. PERENCANAAN SARANA DAN
PRASARANA AIR LIMBAH
SETEMPAT
• Tingkat Pelayanan: Cakupan rencana pelayanan sistem setempat
minimal 60%.
• Debit Air Limbah:
a. Debit rata-rata tangki septik dengan kloset leher angsa
1. Tanpa unit penggelontor = 5 – 10 L/0rg/hr
2. Dengan unit penggelontor = 10 – 15 L/0rg/hr
b. Waktu detensi minimal 1 hari
• Kloset
a. Individu (rumah tangga) = 1 kloset/5 org
b. MCK atau kakus umum = 1 kloset/25 org

126. a. Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan desain debit air limbah sebagai
berikut:
– Asumsi laju spesifik, q = 0.5 Liter/org/hari
– Debit rata-rata, Qr (m3/hr) = q x penduduk dilayani pada periode proyeksi
– Debit harian maksimum, Qmd (m3/hr) = fmd x Qr
– Debit jam maksimum, Qp (m3/hr) = fp x Qr
b. Proyeksi debit perencanaan
– Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan debit harian maksimum (Qmd)
– Proyeksi debit harus dihitung untuk periode 5 tahun dan 10 tahun, untuk
tahapan pengembangan kapasitas IPLT.
c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen
– Debit rata-rata : hanya pada unit pengolahan kimia dan sekunder (biologi)
– Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer
– Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan
PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

127. PERENCANAAN LOKASI IPLT
 Lokasi IPLT harus dipilih sesuai dengan ketentuan tata ruang
 Lokasi IPLT harus dipilih pada daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua
puluh) tahun, bebas longsor dan gempa.
 Lokasi IPLT harus dipilih tidak jauh dari jalan kota yang ada, dekat dengan
prasarana listrik dan badan air.
 Lokasi IPLT harus merupakan daerah yang mempunyai sarana jalan
penghubung dari dan ke lokasi IPLT tersebut
 Lokasi harus berada dekat dengan badan air penerima
 Lokasi haruslah merupakan daerah yang terletak pada lahan terbuka dengan
intensitas penyinaran matahari yang baik agar dapat membantu mempercepat
proses pengeringan endapan lumpur
PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

128. PERENCANAAN LOKASI IPLT
 Lokasi harus berada pada lahan terbuka yang tidak produktif dengan
nilai ekonomi tanah yang serendah mungkin
 Jarak lokasi IPLT yang direncanakan terhadap pusat pelayanan agar
memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Kota kecil dan sedang : Kurang dari 2 km
• Kota besar : Kurang dari 5 km
• Kota Metro : Kurang dari 10 km
 Badan air penerima pembuangan efluen dari IPLT harus memiliki
kapasitas minimal 8 kali kapasitas Air Limbah yang akan dibuang,
atau konsentrasi BOD efluen maksimal 50 mg/L
PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

129. KEBUTUHAN LAHAN IPLT
a. Kebutuhan lahan untuk IPLT terdiri dari:
– Lahan untuk instalasi bangunan utama dan bangunan penunjang
– Lahan untuk buffer zone
b. Kebutuhan lahan untuk instalasi bangunan utama dihitung berdasarkan proyeksi
debit harian maksimum 20 tahun untuk penerapan IPLT berbasis teknologi proses
alamiah atau proses biologi yang efisien dalam kebutuhan konsumsi listrik;
c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone) minimum harus
dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas lahan untuk instalasi;
d. Perkiraan kebutuhan lahan IPLT untuk sistem kolam sampai akhir periode desain
dihitung berdasarkan BOD influen 5000 mg/l (Lumpur tinja sudah diencerkan
ketika penyedotan dan di inlet awal IPLT)
e. Bila kebutuhan lahan minimal tersebut tidak terpenuhi, maka lahan yang tersedia
sebagai calon lokasi harus dikaji terhadap penerapan alternatife sistem
pengolahan lain dengan kinerja yang masih memadai.
PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

130. PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA AIR
LIMBAH TERPUSAT (IPAL)
Sistem Pembuangan Air Limbah Permukiman Terpusat
terdiri dari:
• Unit pelayanan (Sambungan Rumah);
• Unit pengumpulan;
• Unit pengolahan; dan
• Unit pembuangan akhir

131. • Perencanaan debit air limbah untuk perhitungan dimensi jaringan
perpipaan dan
• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah :
a. Debit Spesifik Air Limbah (q) dihitung berdasarkan 80%
konsumsi air bersih perkapita atau sebesar 100-200 L/org/hr.
b. Debit Rata-Rata Air Limbah tanpa infiltrasi (Qr) dihitung
berdasarkan q dikali dengan penduduk yang dilayani pada tahun
proyeksi atau Q = q x penduduk dilayani (m3/hr).
c. Debit Harian Maksimum Air Limbah tanpa infiltrasi (Qmd)
dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor
maksimum harian atau : Qmd = fmd x Qr (m3/hr).
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA AIR
LIMBAH TERPUSAT (IPAL)

132. d. Debit Jam Puncak tanpa infiltrasi (Qp) dihitung berdasarkan
debit rata-rata harian dikali faktor jam puncak atau : (Qp) = fp x
Qr (m3/hr).
e. Debit Jam Minimum tanpa infiltrasi (Qmin) dihitung berdasarkan
debit rata-rata harian dikali faktor jam minimum atau : Qmin =
fmin x Qr (m3/hr).
f. Faktor-faktor Debit Air Limbah seperti faktor harian maksimum,
faktor jam puncak dan faktornya minimum harus sesuai dengan
standar dan kriteria teknis yang berlaku yang disesuaikan
dengan kondisi daerah perencanaan.
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA AIR
LIMBAH TERPUSAT (IPAL)

133. PERENCANAAN TEKNIS
UNIT PELAYANAN
Unit pengumpulan terdiri dari sambungan rumah dan lubang
inspeksi (Inspection Chamber/IC). Sambungan rumah terdiri dari:
• Pipa dari kloset (black water)
• Pipa dari non tinja (grey water)
• Perangkap pasir/lemak
• Bak kontrol pekarangan (Private Boxes/PB)
• Pipa persil
• Bak kontrol akhir (House Inlet/HI)

134. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)
Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu
rancangan sistem pengumpulan air limbah menyangkut antara lain:
1. Studi tentang kebutuhan sarana tersebut yang dilengkapi dengan
sebuah laporan awal dan perkiraan biaya yang dibutuhkan
2. Rekomendasi yang menyangkut metode pembiayaan yang diusulan
untuk proyek yang diusulkan.
3. Publikasi proyek kepada masyarakat guna memastikan adanya
dukungan masyarakat
4. Investigasi kerekayasaan sebelum menyusun rencana akhir
5. Rencana itu sendiri yang diikuti oleh kontrak dan penyelesaian
pekerjaan

135. Publikasi harus memasukkan beberapa informasi berikut:
1. Uraian tentang kondisi yang tidak diinginkan pada suatu wilayah
yang belum mempunyai fasilitas tersebut
2. Uraian tentang kondisi daerah hilir dengan penjelasan tentang
bahaya kerusakan yang akan dihadapi
3. Diskusi sebelum dan sesudahnya tentang apa yang dilakukan
wilayah tetangga
4. Himbauan untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

136. Daerah dan Tingkat Pelayanan
1. Daerah pelayanan harus ditunjukkan dengan jelas dalam peta
hingga mencakup skala kelurahan termasuk jalur pipa utama
yang melewatinya.
2. Daerah pelayanan setiap jalur (seksi) pipa harus ditandai
dengan jelas berupa blok-blok pelayanan, dengan aliran air
limbah yang masuk ke manhole hulu di seksi pipa yang
menerimanya.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

137. Daerah dan Tingkat Pelayanan
3. Daerah pelayanan pada daerah komersil akan memberikan
percepatan cost recovery O & M.
4. Tingkat pelayanan dinyatakan dengan persentase jumlah
penduduk ekivalen atau jumlah sambungan rumah yang
dilayani oleh suatu jalur (seksi) pipa.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

138. 1. Lay out sistem jaringan pipa harus diplot pada zona off-site dengan
karakteristik fisik minimal:
– Pada zona dengan kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk untuk
diharuskan adanya IPAL > 300 jiwa/ha
– Pada zona di mana air bersih tersedia dengan kapasitas yang memadai
untuk penggelontoran kloset
– Pada zona di mana elevasi muka air tanah tinggi
– Pada zona di mana air tanah dan sungai mempunyai beban pencemaran
tinggi melebihi beban maksimal sesuai peruntukannya.
– Pada zona di mana calon konsumennya mampu dan mau membayar tariff
– Diprioritaskan pada zona komersil dan perkantoran
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

139. 2. Setiap pembuatan DED perlu mereview rencana lay-out jaringan pipa (bila ada)
atas pertimbangan potensi pengembangan daerah pelayanan, kemudahan
pelaksanaan atau biaya.
3. Alternatif lokasi IPAL potensial sudah ditetapkan. Di mana kapasitas dan
topografinya cukup memadai dan mudah dibebaskan.
4. Untuk pekerjaan pengembangan, pada ujung pipa lama yang akan diadop harus
selalu diukur kembali diameter dan elevasi invertnya meskipun sudah ada as-build
drawingnya.
5. Paket pekerjaan prioritas harus merupakan paket fungsional baru dan/atau
perbaikan seksi pipa yang bermasalah.
6. Paket pekerjaan prioritas mencakup suatu zona pelayanan dengan karak-terisik
konsumen yang relatif sama, yang diprioritaskan untuk didesain dan
diimplementasikan.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

140. Perancangan sistem jaringan perpipaan air limbah harus
mencantumkan:
1. Peta umum sistem pengumpulan air limbah yang menunjukkan
distrik atau wilayah sistem pengumpulan dan penyaluran air
limbah utama beserta distrik-distrik pelengkapnya
2. Perencanaan dan profil tiap sistem pengumpulan air limbah
3. Detail peralatan pelengkapnya
4. Laporan lengkap proposal pembangunan sistem
5. Spesifikasi
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

141. DESAIN AKTUAL
1. Desain kapasitas pada setiap seksi pipa dengan awal manhole yang mendapat
tambahan debit, di buat khusus dalam lembar perhitungan, seperti debit
rata-rata, debit minimal dan debit puncak dari domestik, industri dan
infilltrasi. Data debit ini digunakan lebih lanjut dalam lembar perhitungan
desain hidrolika.
2. Desain hidrolika dibuat dalam lembar perhitungan tersendiri, dengan
berbagai keluaran seperti diameter, kemiringan, kecepatan, elevasi invert
saluran dan manhole.
3. Desain struktur perlu memperhatikan kualitas media kontak (cairan yang akan
dialirkan, kualitas tanah dan tinggi muka air tanah), beban, keamanan pekerja
dan umur ekonomis struktur.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

142. Pemetaan harus menunjukkan beberapa informasi berikut ini:
1. Elevasi dari lahan atau persil dan ruang-ruang bawah tanah.
2. Karakteristik wilayah yang telah terbangun apabila tidak melalui
bangunan-bangunan dengan atap datar, pabrik-pabrik, dll
3. Garis batas kepemilikan
4. Lebar jalan diantara garis kepemilikan dan idantara garis kelokan
5. Lebar dan tipe jalan untuk pejalan kaki dan yang diaspal
6. Jalur jalan kendaraan mobil dan jalan kereta api
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

143. Pemetaan harus menunjukkan beberapa informasi berikut ini:
7. Struktur bawah tanah eksisting, seperti saluran pengumpul air limbah,
pipa air minum, dan kabel telepon
8. Lokasi-lokasi struktur yang dapat memberikan hambatan dalam desain
saluran seperti jembatan, terowongan kereta api, penggalian yang
dalam, dan gorong-gorong
9. Lokasi outlet saluran yang memungkinkan
10. Lokasi instalasi pengolahan air limbah
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

144. Survei Bawah Tanah
• Untuk memperoleh informasi tentang bangunan-bangunan, kesulitan
penggalian saluran, serta kondisi-kondisi lainnya yang mungkin akan dijumpai
dalam pelaksanaan pekerjaan, perlu melakukan survey-survei bawah tanah
disepanjang jalur saluran yang direncanakan
Penempatan/Letak Saluran
• Penempatan saluran dilakukan berdasarkan pada pertimbangan kemudahan
dalam pemeliharaan dan pemeriksaan saluran. Untuk jalan-jalan di wilayah
yang belum terbangun yang hanya akan dipasang satu jalur pipa (baik cabang
maupun sub induk) saja, saluran seringkali diletakkan di tengah jalan
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

145. PERENCANAAN PIPA PERSIL
a. Pipa persil adalah saluran dari bangunan rumah tangga,
bangunan kantor, bangunan umum dan sebagainya yang
menyalurkan air limbah ke pipa retikulasi.
b. Perencanaan pipa persil Air Limbah meliputi: letak pipa, diameter
minimum, kemiringan minimum, bak kontrol dan dimensi pipa
harus mengacu pada kriteria dan tatacara perencanaan teknis
yang berlaku.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

146. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN
PERPIPAAN
PERENCANAAN PIPA PERSIL
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

147. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN PERPIPAAN
PERENCANAAN PIPA RETIKULASI
a. Pipa retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk disalurkan ke pipa utama; yang
terdiri dari pipa servis dan pipa lateral;
b. Pipa servis adalah saluran pengumpul air limbah dari beberapa bangunan (blok bangunan)
ke pipa lateral;
c. Pipa lateral adalah saluran pengumpul air limbah dari pipa servis ke pipa induk;
d. Perencanaan pipa retikulasi air limbah meliputi: letak pipa, diameter dan bahan pipa,
metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), kemiringan minimum, manhole;
e. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) pada masing-masing seksi pipa lateral harus
memperhitungkan luas daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air
limbah yang dilayani (m3/hr/ha).
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

148. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN PERPIPAAN
PERENCANAAN PIPA RETIKULASI
f. Perencanaan dimensi pipa retikulasi harus memperhitungkan:
• Debit rata-rata (tanpa infiltrasi)
• Debit jam maksimum/puncak (dengan infiltrasi)
• Debit jam minimum - (tanpa infiltrasi)
g. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam
maksimum dan debit jam minimum untuk perencanaan penggelontoran di
beberapa bagian pipa.
h. Perencanaan pipa retikulasi harus mengacu pada kriteria dan tata cara
perencanaan teknis yang berlaku.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

149. Pipa Retikulasi
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

150. PERENCANAAN PIPA INDUK (MAIN/TRUNK SEWER)
a. Pipa induk adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) menuju
instalasi pengolahan air limbah; dapat dilengkapi dengan pipa cabang yang berfungsi
menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi)
b. Perencanaan pipa induk air limbah meliputi: letak pipa, dimensi dan bahan pipa, metode
konstruksi (open trench atau pipe jacking), stasiun pompa dan bangunan pelengkap.
c. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) harus memperhitungkan seluruh daerah tangkapan
(ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha).
d. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum
(dengan infiltrasi) dan debit jam minimum (tanpa infiltrasi) untuk perencanaan
penggelontoran pipa induk.
e. Perencanaan teknis pipa induk harus mengacu pada standard teknis dan tata cara
perhitungan perencanaan teknis pipa induk Air Limbah yang berlaku
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

151. Pipa Induk (Main/trunk sewer)
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

152. PERENCANAAN BANGUNAN PELENGKAP PADA SISTEM JARINGAN
a. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan adalah semua bangunan yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran penyaluran air limbah dan untuk
menunjang kemudahan pemeliharaan sistem jaringan air limbah;
b. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah meliputi: manhole,
drop manhole, ventilasi udara, terminal clean out, bangunan penggelontor,
syphone rumah pompa;
c. Perencanaan bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah yang
meliputi: letak, dimensi minimum dan kebutuhan lahan untuk mengacu
pada standar teknis dan tata cara perhitungan perencanaan teknis yang
berlaku.
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

153. Bangunan Pelengkap pada Sistem Jaringan
PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN
(JARINGAN PERPIPAAN)

154. PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
PERENCANAAN KAPASISTAS IPAL
a. Perencanaan debit IPAL
Kapasitas rencana IPAL dihitung berdasarkan desain debit air limbah sebagai
berikut:
– Debit rata-rata harian (dengan infiltrasi)
– Debit harian maksimum (dengan infiltrasi)
– Debit jam minimum (dengan infiltrasi)
Desain debit tersebut, adalah debit air limbah pada ujung akhir pipa induk
yang menuju ke IPAL.
b. Proyeksi debit perencanaan
Kapasitas rencana IPAL di atas diproyeksikan untuk debit perencanaan 20
(dua puluh) tahun sesuai periode perencanaan rencana induk.

155. PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
PERENCANAAN KAPASISTAS IPAL
c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen
– Debit rata-rata : hanya pada unit-unit pengolahan kimia dan
sekunder (biologi)
– Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan
primer
– Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit
pengolahan

156. PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
PERENCANAAN LOKASI IPAL
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lokasi IPAL adalah sebagai
berikut:
1. Lokasi IPAL harus sesuai dengan ketentuan tata ruang;
2. Pemilihan lokasi IPAL diujung muara pipa induk harus mempertimbangkan aspek
hidrolis dan aspek pembebasan lahan;
3. Lokasi IPAL harus dipilih pada daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua puluh)
tahun, bebas longsor dan gempa.
4. Lokasi IPAL harus dipilih tidak jauh dari jalan kota yang ada, dekat dengan prasarana
listrik dan badan air.
5. Lokasi IPAL harus merupakan daerah yang mempunyai sarana jalan penghubung dari
dan ke lokasi IPLT tersebut

157. PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
PERENCANAAN LOKASI IPAL
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lokasi IPAL adalah sebagai
berikut:
6. Lokasi harus berada dekat dengan badan air penerima
7. Lokasi haruslah merupakan daerah yang terletak pada lahan terbuka dengan intensitas
penyinaran matahari yang baik agar dapat membantu mempercepat proses
pengeringan endapan lumpur
8. Lokasi harus berada pada lahan terbuka yang tidak produktif dengan nilai ekonomi
tanah yang serendah mungkin
9. Badan air penerima pembuangan efluen dari IPAL harus memiliki kapasitas minimal 8
kali kapasitas Air Limbah yang akan dibuang, atau konsentrasi BOD efluen maksimal 50
mg/L.

158. PERENCANAAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
KEBUTUHAN LAHAN
a. Kebutuhan lahan untuk IPAL terdiri dari:
– Lahan untuk instalasi dan bangunan penunjang
– Lahan untuk buffer zone
b. Kebutuhan lahan untuk instalasi dihitung berdasarkan debit harian
maksimum yang diproyeksikan 20 tahun untuk penerapan IPAL berbasis
teknologi proses alamiah atau proses biologis yang efisien dalam kebutuhan
konsumsi listrik;
c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone) minimum harus
dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas lahan untuk instalasi;

159. TERIMA KASIH