SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 121
Baixar para ler offline
ANGGARAN DASAR
PEMUDA PANCASILA
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
PASAL 1
Organisasi ini bernama Pemuda Pancasila
PASAL 2
Didirikan pada 28 Oktober 1959
PASAL 3
Berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
BAB II
AZAS, DASAR DAN TUJUAN
PASAL 4
Organisasi Pemuda Pancasila berazaskan Pancasila
PASAL 5
Organisasi Pemuda Pancasila berdasarkan UUD 1945
PASAL 6
Bertujuan untuk melestarikan NKRI dan mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materiil
dan spirituil berazaskan Pancasila dan berdasarkan
UUD 1945
BAB III
STATUS DAN SIFAT
PASAL 7
Status organisasi Pemuda Pancasila adalah
Organisasi Sosial Kemasyarakatan
PASAL 8
Organisasi Pemuda Pancasila bersifat independen,
patriotik, militan, inovatif, mandiri, persaudaraan,
kreatif, dan terbuka tanpa mempermasalahkan
perbedaan ras, suku, agama, golongan, profesi,
dan status sosial
BAB IV
POKOK-POKOK PERJUANGAN
PASAL 9
Pokok-pokok perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila :
1) Mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai
Falsafah hidup Bangsa dan Ideologi Negara
2) Melaksanakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara
3) Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
4) Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhineka
Tunggal Ika
5) Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader
Bangsa dengan semangat gotong royong
BAB V
IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN
SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN
PASAL 10
Organisasi Pemuda Pancasila memiliki ikrar,
tekad, semboyan salam perjuangan, dan lagu
perjuangan yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga
BAB VI
LAMBANG, ATRIBUT, DAN KARTU ANGGOTA
PASAL 11
Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai lambang yang diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga
PASAL 12
Organisasi Pemuda Pancasila memiliki atribut yang merupakan
identitas organsiasi berupa : pataka, panji-panji, pakaian seragam,
papan nama, kop surat, stempel, dan kelengkapan lainnya yang
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
PASAL 13
Anggota Organisasi Pemuda Pancasila memiliki legalitas diri berupa
Kartu Tanda Anggota (KTA), yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB VII
KEANGGOTAAN
PASAL 14
1) Keanggotaan Organisasi Pemuda Pancasila
terdiri dari :
a. Anggota Biasa
b. Anggota Kader
c. Anggota Kehormatan
d. Anggota Luar Biasa
2) Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga
BAB VIII
KEDAULATAN
PASAL 15
Kedaulatan tertinggi Organisasi Pemuda
Pancasila berada di tangan anggota yang
dilaksanakan sepenuhnya melalui perwakilan
di dalam musyawarah-musyawarah pada
tingkatannya
BAB IX
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
PASAL 16
Susunan dan kedudukan Organisasi Pemuda Pancasila di setiap jenjang dan tingkatan
sebagai berikut :
1) Tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin
oleh majelis pimpinan nasional
2) Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dipimpin oleh majelis
pimpinan wilayah
3) Tingkat Kabupaten / Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dipimpin
oleh majelis pimpinan cabang
4) Tingkat Kecamatan atau nama lain setingkat dengan itu, berkedudukan di daerah
Kecamatan atau nama lain setingkat dengan itu dipimpin oleh pimpinan anak
cabang
5) Tingkat Kelurahan / Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu
berkedudukan di daerah Kelurahan / Desa atau nama lain yang setingkat dengan
itu dipimpin oleh pimpinan ranting
6) Tingkat Rukun Warga atau nama lain yang setingkat dengan itu berkedudukan di
daerah Rukun Warga atau namalain yangs etingkat dengan itu dipimpin olrh
pimpinanak ranting
PASAL 17
1) Organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, di
tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota
mempunyai Majelis Pertimbangan Organisasi
2) Di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Rukun
Warga mempunyai penasehat
3) Susunan dan komposisi pengurus, tugas, dan
wewenang majelis pimpinan, pimpinan anak cabang,
pimpinan ranting, pimpinan anak ranting, majelis
pertimbangan, dan penasehat diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga
BAB X
LEMBAGA, BADAN, YAYASAN, DAN
KOPERASI
PASAL 18
1) Lembaga, Badan, Yayasan, dan Koperasi
adalah kelengkapan / pelaksana program
Majelis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya
2) Hubungan Lembaga dan Badan dengan
Majelis Pimpinan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga
BAB XI
PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR
NEGERI
PASAL 19
Kedudukan Pemuda Pancasila di Luar Negeri
diwadahi dalam perwakilan khusus
BAB XII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PASAL 20
Musyawarah dan rapat-rapat organisasi Pemuda
Pancasila di tingkat nasional terdiri dari :
1) Musyawarah Besar (MUBES)
2) Musyawarah Besar Luar Biasa(MUBESLUB)
3) Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP)
4) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
5) Rapat Pleno
6) Rapat Koordinasi
PASAL 21
Musyawarah dan rapat-rapat Organsisasi Pemuda Pancasiladi tingkat
Wilayah terdiri dari :
1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB)
3) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
4) Rapat Pleno
5) Rapat Koordinasi
PASAL 22
Musyawarah dan rapat-rapat Organsisasi Pemuda Pancasiladi tingkat
Cabang terdiri dari :
1) Musyawarah Cabang (MUSCAB)
2) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
3) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
4) Rapat Pleno
5) Rapat Koordinasi
PASAL 23
Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Anak Cabang terdiri dari
:
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Cabang
2) Rapat Pleno
3) Rapat Koordinasi
PASAL 24
Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Ranting terdiri dari :
1) Rapat Pemilihan Pengurus Ranting
2) Rapat Anggota
PASAL 25
Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Anak Ranting terdiri dari
:
1) Rapat Pemilihan Pengurus Anak Ranting
2) Rapat Anggota
PASAL 26
1) Kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Pemuda Pancasila adalah Musyawarah
Besar (MUBES)
2) Kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga
BAB XIII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 27
1) Quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3
(dua pertiga) dari jumlah unsur utusan
2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada azasnya
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
3) Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak
dapat tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
berdasarkan suara terbanyak
4) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah sumber utusan yang hadir
5) Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam peraturan
Organisasi
6) Khusus Quorum tentang perubhan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan
pembubaran organisasi harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah sumber utusan yakni
Majelis Pimpinan Wilayan dan Majelis Pimpinan Cabang yang definitif. Dan
pengambilan keputusan untuk hal ini diambil dengan persetujuan dekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah unsur utusan atau anggota musyawarah yang hadir.
BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
PASAL 28
1) Keuangan Organisasi Pemuda Pancasila diperoleh dari :
a) Uang Pangkal Anggota
b) Sumbangan Sukarela Pengurus dan Anggota
c) Sumbangan yang tidak mengikat
d) Usaha-usaha yang sah
2) Keuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
PASAL 29
1) Kekayaan Organisasi Pemuda Pancasila adalah semua barang yang bergerak dan
tidak bergerak, yang tercatat dan terdaftar sebagai aset dan inventaris
2) Apabila terjadi pembubaran atau pembubaran diri dari Organisasi Pemuda
Pancasila, maka kekayaan organisasi akan ditentukan dalam Musyawarah Besar
Luar Biasa yang mengatur hal tersebut (Anggaran Dasar, BAB XIII, Pasal 27 ayat 6)
BAB XV
KETENTUAN KHUSUS
PASAL 30
1) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilakukan
melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah
Besar Luar Biasa.
2) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan
melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang
khusus diadakan untuk itu, dan atas permintaan
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah MPW atau
2/3 dari jumlah MPC
BAB XVI
PERATURAN PERLALIHAN
PASAL 31
1) hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Peratutan Organisasi yang
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini
2) Apabila timbul perbedaan penafsiran dalam
Anggaran Dasar ini, dapat dievaluasi dalam
musyawarah Pimpinan Paripurna untuk
dijadikan rekomendasi ke Musyawarah Besar.
BAB XVII
PENUTUP
PASAL 32
1) Dengan ditetapkannya Anggaran dasar ini,
maka Anggaran Dasar sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi.
2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak
tanggal di tetapkannya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PEMUDA PANCASILA
BAB I
IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN, SALAM PERJUANGAN,
DAN LAGU PERJUANGAN
PASAL 1
IKRAR
Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus perjuangan
cita-cita bangsa yang bersemangatkan Kebangkitan
Bangsa / Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober
1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
mempunyai ikrar :
- Bertanah Air satu, Tanah Air Indonesia
- Berbangsa satu, Bangsa Indonesia
- Berbahasa satu, Bahasa Indonesia
- Ber-ideologi satu, Ideologi Pancasila
PASAL 2
TEKAD
Organisasi Pemuda Pancasila bertekad
mempertahankan Pancasila sebagai ideologi
bangsa, sebagai harga mati (abadi).
PASAL3
SEMBOYAN
Semboyan Organisasi Pemuda Pancasila “Sekali
Layar Terkembang Surut Kita Berpantang”, yang
menegaskan Pemuda Pancasila pantang menyerah
dalam memperjuangkan cita-cita bangsa.
PASAL 4
SALAM PERJUANGAN
Pekik perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari
; Salam Nasional dan Salam Organisasi :
1) Pada pembukaan acara,dimulai dengan :
“MERDEKA” 1x dijawab “MERDEKA” 1x, dilanjutkan
dengan “Pancasila” 3x, dijawab “ABADI” 3x.
1) 2) Pada penutupan acara,dimulai dengan :
“Pancasila” 3x, dijawab “ABADI” 3x, dilanjutkan
dengan “MERDEKA” 1x dijawab “MERDEKA” 1x.
PASAL 5
LAGU PERJUANGAN
Lagu perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah
“Mars Pemuda Pancasila” dan hymne “Putra Putri
Indonesia” yang sudah dibakukan Notasi dan Liriknya.
BAB II
LAMBANG, ATRIBUT, DAN KARTU TANDA ANGGOTA
PASAL 6
LAMBANG
1) Lambang Organisasi Pemuda Pancasila, ialah
lambang Pancasila di dalam perisai dan di bagian
atas bertuliskan Pemuda Pancasila
2) Warna dasar lambang adalah merah darah yang
mengandung arti gagah perkasa dan ksatria
3) Perisai Pancasila sesuai denganmakna pertahanan
dan perlindungan terhadap ideologi dan dasar
negara
4) Warna lambang Pancasila sesuai dengan artinya :
a) Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam
melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
b) Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah,
melambangkan Kemanusian yang Adil dan Beradab
c) Pohon beringin berwarna hijau dengan dasar warna putih
melambangkan Persatuan Indonesia
d) Kepala banteng berwarna hitam dengan dasar warna merah
melambangkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan
e) Padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau / putih dengan
dasar warna putih melambangkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
PASAL 7
ATRIBUT
1) Stempel
a) Bentuk bulat, didalamnya terdapat lambang Pemuda Pancasila
dengan diameter 4,5 cm.
b) Tinta stempel berwarna merah
2) Panji-panji kebesaran dan pataka
Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran perbandingan
panjang dan lebar 3(tiga) : 2 (dua), dengan :
a) Warna dasar merah
b) Di tengah-tengah perisai Pancasila
c) Di samping kanan kiri bertuliskan Pemuda Pancasila
3) Papannama dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) : 2
(dua), dengan :
a) Warna dasar merah
b) Di tengah-tengah Perisai Pancasila
c) Tulisan putih
a) Seragam upacara dan/atau acara resmi dalam ruang tertutup terdiri atas :
- Safari atau jas setelan warna biru gelap.
- Jas atau safari loreng yang diokombinasikan dengan celana panjang atau rok
warna hitam.
b) Seragam lapangan, terdiri atas :
Baju lengan pendek dan lengan panjang /kaos loreng Pemuda Pancasila dan
celana hitam
c) Seragam penugasan khusus terdiri atas :
- Seragam lengkap loreng Pemuda Pancasila dengan baret merah untuk
anggota KOTI
- Seragam lengkap hitam Pemuda Pancasila dengan pet hitam dan atau topi
lapangan untuk anggota KOTI terlatih khusus.
d) Penutup kepala terdiri atas :
Baret berwarna merah darah lis putih, topi lapangan hitam, topi pethitam
dan topi pet loreng Pemuda Pancasila
4) Seragam organisasi terdiri dari :
e) Kwalifikasi terdiri dari :
- Tingkat kekaderan, pratama, madya, utama, kecabangan, dan
pengembangan bakat dan minat
- Kemahiran sesuai latihan yang ditempuh.
f) Penempatan identitas pada seragam terdiri dari :
- Lengan kanan : Badge Garuda Pancasila didalam bulatan hitam
dengan dasar warna putih
- Lengan kiri : Ciri dan nama wilayah masing-masing dengan dua
bendera merah putih bersilangan, yang harus terdaftar di
Majelis Pimpinan Nasional
- Dada kanan : Nama anggota
- Dada kiri : Lembaga Pemuda Pancasila
5) Pengaturan, penggunaan serta penyesuaian tentang atribut diatur
dalam peraturan organisasi.
PASAL 8
KARTU TANDA ANGGOTA
1) Kartu tanda anggota berwarna dasar loreng
Pemuda Pancasila dengan mencantumkan lambang
Pemuda Pancasila.
2) Dicetak dan diterbitkan oleh Majelis Pimpinan
Wilayah.
3) Ditandatangani oleh ketua dan sekretaris MPW,
bersama ketua umum dan sekretariat jendral MPW
4) Diterbitkan setelah memenuhi persyaratan
administrasi sesuai peraturan organisasi.
BAB III
KEANGGOTAAN
PASAL 9
1. Anggota Biasa
2. Anggota Kader
3. Anggota Luar Biasa
4. Anggota Kehormatan
PASAL 10
• Anggota Biasa ialah :
1) Setiap warga Negara Indonesia
2) Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-
peraturan dan ketentuan organisasi Pemuda Pancasila
3) Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi
anggota biasa
4) Telah melunasi uang pangkal anggota
5) Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila
memiliki Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan, ditanda tangani
oleh Ketua, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah, Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal
PASAL 11
• Anggota Kader ialah :
Anggota biasa yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan kaderisasi serta
mendapatkan Sertifikat Kader
PASAL 12
1) Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang telah berbuat
sesuatu yang luar biasa di bidang kemanusiaan, telah menemukan
teknologi yang memberikan nilai kepada peradaban serta ingin
memberikan pengabdian yang ringgi melalui Pemuda Pancasila
dimanapun
2) Anggota Luar Biasa diajukan / diusulkan oleh jenjang institusi
organisasi kepada / oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda
Pancasila untuk mendapatkan status keanggotaannya serta tanda
penghargaan luar biasa.
3) Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa ditetapkan / diberikan
oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah
mempertimbangkan, memperhatikan, menelaah dan menilai
perbuatan dan penemuannya.
PASAL 13
• Anggota Kehormatan adalah setiap orang
yang karena jabatannya, dedikasinya,
kontribusinya atau ketokohannya yang dinilai
layak mendapatkan kehormatan dari
Organisasi.
PASAL 14
1) Setiap Pengurus Lembaga dan Pengurus
Badan harus Anggota Pemuda Pancasila.
2) Keanggotaan Lembaga dan Badan diatur
dalam Peraturan organisasi.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 15
HAK ANGGOTA
1) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, dan
pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari Organisasi.
c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif
dan positif baik secara lisan maupun tertulis.
d) Memilih pengurus, tidak berhak dipilih untuk menjadi
pengurus organisasi, kecuali untuk pengurus lembaga dan
pengurus badan.
e) Membela diri.
2) Setiap Anggota Kader mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, dan
pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari Organisasi.
c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat
konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis.
d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
e) Membela diri.
3) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
a) Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi.
b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, dan
pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari Organisasi.
c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat
konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis.
d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
e) Membela diri
4) Setiap Anggota Kehormatanmempunyai hak :
a) Memperoleh pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif
dan positif baik secara lisan maupun tertulis.
b) Menghadiri acara-acara organisasi baik diundang mupun
tidak
c) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan apabila yang
bersangkutan membutuhkan.
PASAL 16
KEWAJIBAN ANGGOTA
1) Setiap Anggota Biasa berkewajiban :
a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta Peraturan
Organisasi.
b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah
Besar.
c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi
organisasi.
d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra
organisasi.
f) Melaksanakan tugas-tugas organisasi
g) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
h) Membayar uang pangkal
i) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
2) Setiap Anggota Kader berkewajiban :
a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta Peraturan
Organisasi.
b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah
Besar.
c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi
organisasi.
d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra
organisasi.
f) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
g) Membayar uang pangkal
h) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
i) Melaksanakan tugas-tugas dalam acara dan kegiatan organisasi
setiap saat.
3) Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban :
a) Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan
organisasi.
b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra
organisasi.
d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
4) Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban :
a) Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan
organisasi.
b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra
organisasi.
d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
BAB V
BERHENTINYA KEANGOTAAN
PASAL 17
Anggota dinyatakan berhenti apabila :
1) Meninggal Dunia
2) Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis
3) Dipecat oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang organisasi
karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar / Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi
dan/atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik
organisasi
4) Berkhianat kepada Bangsa, Negara dan Organisasi
5) Menjadi Anggota organisasi lain yang sejenis, kecuali organisasi historis
dan keagamaan yang diakui negara
BAB VI
SANKSI – SANKSI DAN REHABILITASI
PASAL 18
Sanksi Terhadap Anggota
1) Bentuk Sanksi-Sanksi
a) Pemberhentian Sementara (Skorsing).
b) Pemecatan.
c) Pencabutan keanggotaan Luar Biasa dan Kehormatan.
2) Dasar pemberian Sanksi
Sanksi terhadap anggota didasarkan pada :
a) Pelanggaran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
b) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi, bangsa dan negara
Republik Indonesia.
3) Wewenang Pemberian Sanksi
a) Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan
Wilayah atas usul jenjang-jenjang organisasi dibawahnya.
b) Pemecatan dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang-
jenjang organisasi dibawahnya.
4) Rehabilitasi
Rehabilitasi terhadap anggota yang dipecat sebagaimana dimaksud BAB VI
pasal 18 diatas, dilakukan melalui prosedur :
a) Anggota yang dipecat dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri
untuk memperoleh rehabilitasi kepada MPN.
b) Jika rehabilitasi oleh yang bersangkutan tidak mendapatkan
persetujuan MPN maka anggota yang dipecat tersebut diberi
kesempatan membela diri dalam forum musyawarah besar.
5) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi dan rehabilitasi keanggotaan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
PASAL 19
SANKSI TERHADAP KEPENGURUSAN KOLEKTIF
1) Bentuk Sanksi-Sanksi :
Sanksi terhadap kepengurusan kolektif terdiri dari :
a) Teguran tertulis
b) Pembekuan
2) Dasar Pemberian Sanksi :
a) Tidak melaksanakan keputusan musyawarah-musyawarah, rapat-
rapat, peraturan organisasi yang diterbitkan oleh MPN, dan petunjuk
pelaksanaan yang diterbitkan oleh majelis pimpinan.
b) Membuat kebijakan dan melakukan aktifitas yang merugikan
organisasi.
c) Tidak memenuhi persyaratan organisasi dalam melaksanakan
musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat.
3) Wewenang Pemberian Sanksi
a) Pembekuan kepengurusan kolektif terhadap suatu jenjang organisasi
dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya.
b) Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembekuan
kepengurusan kolektif, maka jika tidak memenuhi dasar-dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat 2, butir a), butir b) dan butir
c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atasnya, pembekuan
itu dinyatakan batal.
c) Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembekuan
kepengurusan kolektif, maka jika tidak memenuhi dasar-dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat 2, butir a), butir b) dan butir
c) yang dapat dibuktikan, maka batal setelah dinilai oleh MPO pusat atas
usul MPO wilayah.
4) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi terhadap kepengurusan
kolektif diatur dalam Peraturan Organisasi.
PASAL 20
SANKSI TERHADAP INDIVIDU PENGURUS
1) Bentuk Sanksi-Sanksi
Sanksi terhadap individu pengurus terdiri dari :
a) Teguran Tertulis
b) Diberhentikan sementara sebagai pengurus
c) Diberhentikan tetap sebagai pengurus
d) Dipecat dari keanggotaan.
2) Dasar Pemberian Sanksi
Sanksi terhadap individu pengurus didasarkan pada :
a) pelanggaran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
b) Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai tanggung jawab
jabatannya
c) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.
3) Wewenang Pemberian Sanksi
a) Teguran terhadap Ketua Umum dapat dilakukan oleh MPO Nasional
atas masukan dari jenjang-jenjang organisasi melalui MPW
b) Teguran tertulis khusus terhadap Ketua dijenjang organisasi,
dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya
c) pemberhentian sementara sebagai individu pengurus dilakukan
melalui keputusan Rapat Pleno / Rapat-rapat sesuai jenjangnya
d)Pemberhentian tetap sebagai individu pengurus dilakukan oleh Ketua
masing-masing jenjang organisasi melalui rapat Pleno / Rapat-rapat
e) Jika individu pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 18 ayat 2), keanggotaannya dapat dicabut
f) agar tidak terjadi sewenang-wenangan dalam pemberian sanksi
terhadap ketua setingkat dibawah jenjangnya, maka jika dianggap tidak
memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2),
dapat dibatalkan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya.
4) Prosedur, mekanisme tentang pemberian sanksi dan rehabilitas terhadap
individu diatur dalam peraturan organisasi.
BAB VII
KADER
PASAL 21
1) Pemuda Pancasila adalah sumber kader bangsa yang
melahirkan pejuang-pejuang penerus cita-cita Pendiri bangsa
untuk melindungi NKRI, Pancasila dan UUD 45
2) Kader adalah kekuatan organisasi, selaku penggerak, pemikir,
pengagas, dan pelaksana tugas orgnaisasi yang siap menjadi
kader bangsa dan pemimpin dalam kehidupan organisasi,
masyarakat, bangsa dan negara.
3) Kader Organisasi Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda
Pancasila yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
kaderisasi formal Indonesia Pancasila.
4) Kader Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari :
a) Kader Pratama
b) Kader Madya
c) Kader Utama
d) Kader Kecabangan
5) Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan,
memandirikan dan mengakarkan Pemuda Pancasila dalam kehidupan
masyarakat dan bangsa Indonesia.
6) Penyelengara dan pelaksana kaderisasi Pemuda Pancasila adalah Majelis
Pimpinan bersama badan pelaksana kaderisasi.
7) Ketentuan mengenai kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
organisasi.
BAB VIII
PERSYARATAN DASAR ORGANISASI
PASAL 22
1) Tingkat nasional sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah
tingkat provinsi se-Indonesia.
2) Tingkat wilayah sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah
tingkat kabupaten atau kota di provinsi
3) Tingkat cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah
kecamatan yang ada dikabupaten atau kota
4) Tingkat anak cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah
kelurahan / desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
5) Tingkat ranting sekurang-kurangnya telah mempunyai 100 orang anggota.
6) Tingkat anak ranting (rukun warga/dusun atau nama lain yang setingkat
dengan itu) harus ada minimal 10 (sepuluh) orang anggota, apabila tidak
memenuhi syarat minimal, maka dapat mengabungkan 2(dua) ranting
dengan anggota minimal 15 orang.
BAB IX
MASA BAKTI
PASAL 23
Masa bakti kepengurusan secara berjenjang sesuai
dengan tingkatannya sebagai berikut :
1) Majelis Pimpinan Nasional : 5 (lima) tahun
2) Majelis Pimpinan Wilayah : 5 (lima) tahun
3) Majelis Pimpinan Cabang : 4 (empat) tahun
4) Pimpinan Anak Cabang : 3 (tiga) tahun
5) Pimpinan Ranting : 2 (dua) tahun
6) Pimpinan Anak Ranting : 2 (dua) tahun
BAB X
BIDANG-BIDANG
PASAL 24
1) Bidang-bidang terdiri dari :
a) Organisasi dan Keanggotaan
b) Litbang dan Kaderisasi
c) Hukum dan Ham
d) Ideologi dan Politik
e) Agama, Sosial dan Budaya
f) Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
g) Peranan Wanita
h) Informasi dan Komunikasi
i) Ketahanan Nasional
j) Alam dan Lingkungan hidup
k) Ekonomi dan Pengembangan Usaha
l) Hubungan Internasional dan Antar Lembaga Negara
m) Dana
n) Sarana dan Prasarana
Dan bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan
2) Bidang Hubungan Internasional dan antar Lembaga Negara hanya berada
ditingkat Majelis Pimpinan Nasional
3) Bidang-bidang ditingkat pimpinan anak cabang terdiri dari : bidang
organisasi dan keanggotaan, bidang agama, budaya dan olahraga, bidang
Pemuda, mahasiswa dan pelajar, bidang alam dan lingkungan hidup serta
bidang lainnya selain kebutuhan.
4) Ditingkat pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting tidak ada bidang
kecuali penugasan.
BAB XI
SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS
PASAL 25
Susunan dan komposisi pengurus Majelis Pimpinan, adalah sebgai berikut :
Majelis Pimpinan Nasional :
• 1 (satu) orang Ketua Umum
• 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum
• 14(empat belas) orang Ketua Bidang
• 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
• 14 (empat belas) wakil Sekretaris Jenderal
• 1 (satu) orang Bendahara Umum
• 4 (empat) orang wakil Bendahara Umum
• 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan
PASAL 26
Majelis Pimpinan Wilayah:
• 1 (satu) orang Ketua
• 2 (dua) orang wakil Ketua
• 13(tiga belas) orang Ketua bidang
• 1 (satu) orang Sekretaris
• 13 (tiga belas) wakil Sekretaris
• 1 (satu) orang Bendahara
• 2 (dua) orang wakil Bendahara
• 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan
PASAL 27
Majelis Pimpinan Cabang:
• 1 (satu) orang ketua
• 2 (dua) orang wakil ketua
• 13(tiga belas) orang ketua bidang
• 1 (satu) orang Sekretaris
• 13 (tiga belas) wakil Sekretaris
• 1 (satu) orang Bendahara
• 2 (dua) orang wakil bendahara
• 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan
PASAL 28
Pimpinan Anak Cabang :
• 1 (satu) orang Ketua
• 1 (satu) orang wakil Ketua
• 4 (empat) orang Ketua bidang
• 1 (satu) orang Sekretaris
• 2 (dua) wakil Sekretaris
• 1 (satu) orang Bendahara
• 2 (dua) orang wakil Bendahara
• 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kebutuhan
PASAL 29
Pimpinan Ranting :
• 1 (satu) orang Ketua
• 1 (satu) orang wakil Ketua
• 1 (satu) orang Sekretaris
• 1 (satu) orang wakil Sekretaris
• 1 (satu) orang Bendahara
PASAL 30
Pimpinan Anak Ranting
• 1 (satu) orang Ketua
• 1 (satu) orang wakil Ketua
• 1 (satu) orang Sekretaris
• 1 (satu) orang wakil Sekretaris
• 1 (satu) orang Bendahara
PASAL 31
• Pembentukan MPW, MPC, PAC, Pimpinan Ranting,
Pimpinan Anak Ranting di suatu daerah pemekaran
akan diatur melalui peraturan organisasi.
PASAL 32
• Jabatan lowong, rangkap kepengurusan dan
pergantian pengurus antar waktu di semua tingkatan
diatur dalam peraturan organisasi
BAB XII
SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PERTIMBANGAN
DAN PENASEHAT ORGANISASI
PASAL 33
• Majelis Pertimbangan Organisasi berada di tingkat Majelis Pimpinan
• Penasehat Organisasi berada di tingkat pimpinan anak cabang, pimpinan
ranting dan pimpinan anak ranting.
PASAL 34
Majelis pertimbangan dan penasehat organisasi terdiri dari :
• Tokoh-tokoh Pemuda Pancasila yang mempunyai wibawa, pengaruh, dan
berjasa
• Tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang telah berjasa dan dapat memberi
manfaat bagi eksistensi dan perkembangan Pemuda Pancasila
• Unsur pejabat Pemerintah, baik secara individu atau ex-officio
PASAL 35
Komposisi majelis pertimbangan organisasi terdiri dari :
• 1 (satu) orang Ketua
• 3 (tiga) orang wakil Ketua
• 1(satu) orang Sekretaris
• 3(tiga) orang wakil Sekretaris
• Anggota-anggota
Komposisi penasehat organisasi terdiri dari :
• 1 (satu) orang Ketua
• 1(satu) orang wakil Ketua
• 1 (satu) orang Sekretaris
• Anggota-anggota
PASAL 36
Penentuan dan pengangkatan anggota majelis
pertimbangan dan penasehat organisasi Pemuda
Pancasila dilakukan oleh dan merupakan wewenang
ketua MPO atau penasehat organisasi yang terpilih
dalam musyawarah atau rapat pemilihan pengurus di
tingkatnya.
BAB XIII
LEMBAGA, BADAN, YAYASAN, DAN
KOPERASI
PASAL 37
1) Lembaga-lembaga Pemuda Pancasila terdiri dari :
• Lembaga komando inti (KOTI) mahatidana
• Lembaga satuan pelajar dan mahasiswa (SAPMA)
• Lembaga srikandi
• Lembaga penyuluhan dan pembelaan hukum (LPPH)
• Lembaga pengusaha
• Lembaga buruh dan pekerja
• Lembaga tani dan nelayan
• Lembaga politik
2) Lembaga-lembaga yang wajib dibentuk pada setiap tingkat
majelis pimpinan :
• Lembaga komando inti (KOTI) mahatidana
• Lembaga satuan pelajar dan mahasiswa (SAPMA)
• Lembaga srikandi
• Lembaga penyuluhan dan pembelaan hukum (LPPH)
• Lembaga pengusaha
• Lembaga buruh dan pekerja
• Lembaga tani dan nelayan
• Lembaga politik
3) Lembaga tani dan nelayan wajib dibentuk di tingkat
majelis pimpinan nasional, sedangkan di tingkat wilayah
dan/cabang sesuai kebutuhan.
4) Lembaga SAPMA Pemuda Pancasila dan lembaga
Srikandi Pemuda Pancasila adalah lembaga yang
dibentuk oleh Organisasi Pemuda Pancasila dan
merupakan sayap Organisasi Pemuda Pancasila dalam
lingkup wadah berhimpun kePemudaan baik di pusat
maupun di daerah, yang selanjutnya akan diatur
keberadaanya sesui dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
5) Badan-badan terdiri dari :
• Badan pelaksana kaderisasi
• Badan penelitian dan pengembangan
• Badan cendikiawan
• Badan olahraga
• Badan informasi dan komunikasi
• Badan kerohanian
• Badan penanggulangan bencana
6) Badan yang wajib dibentuk di setiap tingkatan majelis pimpinan :
• Badan pelaksanaan kaderisasi
• Badan penanggulangan bencana
7) Badan-badan lain selain yang disebutkan dalam ayat 5) di atas, dapat
dibentuk sesuai kebutuhan majelis pimpinan
8) Yayasan dapat dibentuk sesuai kebutuhan majelis pimpinan.
9) Koperasi wajib dibentuk di setiap majelis pimpinan.
10) Ruang lingkup, kedudukan, fungsi dan tugas, komposisi
kepengurusan, keanggotaan dan mekanisme pembentukan
lembaga dan badan diatur dalam peraturan organisasi.
11) Pembentukan yayasan koperasi lembaga politik dan lain-
lain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang itu.
BAB XIV
PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI
LUAR NEGERI
PASAL 38
1) Pemuda Pancasila perwakilan luar negeri
berkedudukan setingkat Majelis Pimpinan
Wilayah.
2) Pembentukan, susunan dan komposisi
pengurus, serta wewenang dan tugas pokok
perwakilan Pemuda Pancasila di luar negeri
diatur dalam peraturan organisasi.
BAB XV
TUGAS DAN WEWENANG
PASAL 39
Tugas dan wewenang Majelis Pimpinan Nasional ialah :
1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan
melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi
2) Melaksanakan musyawarah pimpinan paripurna dan Rakernas minimal 1 (satu)
kali dalam satu periode, serta rapat pleno MPN.
3) Menyusun dan mempersiapkan laporan pertanggung jawaban ketua umum
dalam forum MUBES.
4) Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan
5) Menyusun dan mempersiapkan kurikulum, silabus, metodologi kaderisasi dan
instruktur tingkat Nasional.
6) Mengkoordinir hubungan organisasi dengan lembaga-lembaga internal dan
eksternal
7) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasehat Majelis
Pertimbangan Organisasi tingkat Nasional.
8) Menghadiri muswil-muswil dan melantik pimpinan kolektif majelis
pimpinan wilayah, serta menghadiri rakerwil-rakerwil.
9) Menetapkan dan melantik Pengurus Perwakilan Pemuda Pancasila di
luar negeri.
10) Memutuskan dan menetapkan anggota luar biasa dan anggota
kehormatan
11) Menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA).
12) Menerbitkan Tanda Penghargaan dan sertifikasi Kader.
13) Menetapkan pemecatan dan merehabilitasi anggota maupun pengurus.
14) Mengupayakan pendanaan organisasi
15) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi
yang mengancam kelangsungan hidup organisasi Pemuda Pancasila.
PASAL 40
Tugas dan wewenang Majelis Pimpinan Wilayah ialah :
1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat
wilayah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-
pokok perjuangan organisasi.
2) Melaksanakan Rakerwil minimal 1 (satu) kali dalam satu
periode, serta rapat pleno Majelis Pimpinan Wilayah.
3) Menyusun dan mempersiapkan laporan
pertanggungjawaban ketua MPW dalam forum
musyawarah wilayah.
4) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan yang
tidak bertentangan dengan pertauran yang lebih tinggi.
5) Mempersiapkan instruktur tingkat wilayah dan calon-
calon kader.
6) Mengkoordinir hubungan organisasi dengan lembaga-
lembaga internal dan eksternal.
7) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan
atau nasehat Majelis Pertimbangan organisasi tingkat
wilayah.
8) Menghadiri MUBES, Mubeslub, MPP, Rakernas, Muscab-
Muscab dan melantik pimpinan kolektif Majelis Pimpinan
Cabang, serta menghadiri Rakercab-Rakercab.
9) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota
kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional.
10) Menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA)
11) Mengupayakan pendanaan organisasi.
12) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas
pokoknya kepada MPN pemuda Pancasila setiap enam
bulan sekali.
PASAL 41
Tugas dan wewenang Majelis Pimpinan Cabang adalah :
1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat
cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-
pokok perjuangan organisasi.
2) Melaksanakan Rakercab minimal 1 (satu) kali dalam satu
periode, serta rapat pleno Majelis Pimpinan Cabang.
3) Menyusun dan mempersiapkan laporan
pertanggungjawaban ketua MPC dalam forum
musyawarah cabang.
4) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan yang
tidak bertentangan dengan pertauran yang lebih tinggi.
5) Mempersiapkan instruktur tingkat cabang dan calon-calon
kader.
6) Mengkoordinir hubungan organisasi dengan lembaga-
lembaga internal dan eksternal.
7) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan
atau nasehat Majelis Pertimbangan organisasi tingkat
cabang.
8) Menghadiri MUBES, Mubeslub, Muswil, Rakerwil, Rapat
pemilihan pengurus PAC dan melantik Pengurus Pimpinan
Anak Cabang.
9) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota
kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional.
10) Mengupayakan pendanaan organisasi.
11) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas
pokoknya kepada MPW pemuda Pancasila setiap enam
bulan sekali.
PASAL 42
Tugas dan wewenang pimpinan anak cabang :
1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat pimpinan
anak cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-
pokok perjuangan organisasi.
2) Melaksanakan Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi.
3) Mempersiapkan anggota untuk mengikuti kaderisasi.
4) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan
penasehat pimpinan anak cabang.
5) Menghadiri Muscab, Rakercab, Rapat Pemilihan Pengurus
Pimpinan Ranting dan melantik Pengurus Pimpinan Ranting.
6) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan
kepada Majelis Pimpinan Nasional.
7) Mengupayakan pendanaan organisasi.
8) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya
kepada MPC Pemuda Pancasila setiap tiga bulan sekali.
PASAL 43
Tugas dan wewenang pimpinan ranting :
1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat pimpinan ranting
dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan
organisasi.
2) Melaksanakan Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi.
3) Mempersiapkan anggota untuk mengikuti kaderisasi.
4) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan penasehat
pimpinan ranting.
5) Menghadiri rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang, rapat
pemilihan pengurus pimpinan ranting dan melantik pengurus pimpinan
anak ranting.
6) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan kepada
Majelis Pimpinan Nasional.
7) Mengupayakan pendanaan organisasi.
8) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada
PAC Pemuda Pancasila setiap dua bulan sekali.
PASAL 44
Tugas dan wewenang pimpinan anak ranting :
1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat pimpinan
anak cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-
pokok perjuangan organisasi.
2) Melaksanakan Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi.
3) Mempersiapkan anggota untuk mengikuti kaderisasi.
4) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan
penasehat pimpinan anak ranting.
5) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting.
6) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan
kepada Majelis Pimpinan Nasional.
7) Mengupayakan pendanaan organisasi.
8) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya
kepada pimpinan ranting Pemuda Pancasila setiap dua bulan
sekali.
PASAL 45
Tugas dan wewenang Majelis pertimbangan dan
penasehat organisasi :
1) Memberi pertimbangan, saran dan nasehat sekaligus
mengingatkan yang bersifat konstruktif, positif, baik
diminta ,maupun tidak diminta di jenjang
tingkatannya.
2) Meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan
organisasi dalam mengemban tugas-tugasnya.
3) Mendampingi jenjang organisasi sesuai tingkatannya.
4) Mengadakan rapat sesuai dengan ruang lingkup
kebutuhannya.
BAB XVI
KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH DAN
RAPAT-RAPAT
PASAL 46
MUSYAWARAH BESAR
1) Musyawarah besar Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi
organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Nasional
b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga
c) Menetapkan program umum masa bakti lima tahun kedepan.
d) Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.
e) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional masa
bakti lima tahun kedepan.
f) Menyusun dan menetapkan Pengurus Majelis Pimpinan Nasioanl dan
Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat nasional masa bakti lima tahun
kedepan.
g) Menetapkan badan verifikasi keuangan dan kekayaan organisasi.
h) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan
nasional maupun internasional.
2) Musyawarah besar dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Majelis Pimpinan Cabang
e) Lembaga/Badan tingkat Nasional
f) Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri
g) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Nasional.
3) Peserta Musyawarah besar adalah majelis pimpinan yang
definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah
Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim
verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional
Pemuda Pancasila.
4) Majelis pimpinan Nasional memberikan
pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Besar dan
disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional
5) Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan
Nasional.
6) Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Nasional
7) Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Nasional.
PASAL 47
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA
1) Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan
wewenang sama dengan Musyawarah Besar
2) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar
rekomendasi Musyawarah Pimpinan Paripurna, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a) Atas keputuasan MPN karena Ketua Umum berhalangan tetap,
meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan
kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam dan / atau
ada hal-hal situasional yang memaksa.
b) Atas permintaan minimal 3/4 dari jumlah MPW bersama 2/3 dari
jumlah MPC Pemuda Pancasila se-Indonesia, untuk diputuskan /
ditetapkan melalui Musyawarah Pimpinan Paripurna.
c) Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama
dengan unsur-unsur Musyawarah Besar.
3) Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis
Pimpinan Nasional
4) Musyawarah Besar Luar Biasa dipimpin oleh Majelis
Pimpinan Nasional
5) Tempat Musyawarah Besar Luar Biasa ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Nasional.
PASAL 48
MUSYAWARAH WILAYAH
1) Musyawarah Wilayah Pemuda pancasila adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam
waktu 5 (lima) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan
Wilayah
b) Menetapkan program kerja wilayah untuk masa bakti 5 (lima)
tahun kedepan.
c) Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.
d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan
Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan.
e) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPW dan MPO tingkat
wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan.
f) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi
persoalan-persoalan wilayah.
2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pimpinan Wilayah
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
d) Majelis Pimpinan Cabang
e) Lembaga/Badan tingkat Wilayah
f) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Wilayah.
3) Peserta Musyawarah Wilayah adalah majelis pimpinan yang
definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah
Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim
verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional
Pemuda Pancasila.
4) Majelis pimpinan Wilayah memberikan
pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Wilayah dan
disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah
5) Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan
Wilayah.
6) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Wilayah.
7) Tempat Musyawarah Wilayah ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Wilayah
PASAL 50
MUSYAWARAH CABANG
1) Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang diadakan
sekali dalam waktu 4 (empat) tahun dan berwenang :
a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang
b) Menetapkan program kerja cabang untuk empat tahun kedepan.
c) Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.
d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan cabang
untuk masa bakti 4 (empat) tahun kedepan.
e) Menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi
f) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPC dan MPO tingkat cabang
untuk masa bakti 4 (empat) tahun kedepan.
g) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi
persoalan-persoalan cabang.
2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Wilayah
b) Majelis Pimpinan Cabang
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
d) Pimpinan Anak Cabang
e) Lembaga/Badan tingkat Cabang
f) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Cabang.
3) Peserta Musyawarah Cabang adalah majelis pimpinan anak
cabang yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-
verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Majelis
Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila.
4) Majelis pimpinan Cabang memberikan
pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Cabang dan
disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Cabang
5) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan
Cabang.
6) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Cabang.
7) Tempat Musyawarah Cabang ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Cabang
PASAL 51
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA
1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan
dan wewenang sama dengan Musyawarah Cabang.
2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan
atas keputusan/instruksi Majelis Pimpinan Wilayah,
apabila :
a) Ketua MPC meninggal dunia atau berhalangan tetap, atau
dipecat, atau terkena hukuman minimal 2 (dua) tahun yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dai pengadilan, atau
ketua berhenti/mengundurkan diri secara tertulis.
b) Atas permintaan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PAC se-
kabupaten/kota karena ada situasi yang memaksa dan dapat
mengancam eksistensi kelangsungan hidup organisasi Pemuda
Pancasila di Tingkat Cabang
3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur
yang sama dengan unsur-unsur Musyawarah Cabang
4) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis
Pimpinan Cabang.
5) Musyawarah Cabang Luar Biasa dipimpin oleh Majelis
Pimpinan Cabang
6) Tempat Musyawarah Cabang Luar Biasa ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Cabang.
PASAL 52
RAPAT PEMILIHAN PENGURUS PAC
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat
kecamatan yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga)
tahun dan berwenang :
a) Memberikan penilaian atas laporan pertanggungjawaban
Pimpinan Anak Cabang
b) Menetapkan program kerja masa bakti 3 (tiga) tahun kedepan.
c) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang masa
bakti tiga tahun kedepan.
d) Menyusun dan menetapkan Pengurus PAC dan penasehat
tingkat Pimpinan Anak Cabang untuk masa bakti 3 (tiga) tahun
kedepan
2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang
dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Pimpinan Anak Cabang
b) Majelis Pimpinan Cabang
c) Pimpinan Ranting
d) Penasehat Pimpinan Anak Cabang
e) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh
Pimpinan Anak Cabang
3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang
adalah pimpinan Ranting yang definitif, sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22,
dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila.
4) Pimpinan Anak Cabang memberikan
pertanggungjawabannya kepada Rapat Pemilihan Pengurus
Anak Cabang dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Anak
Cabang
5) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang
dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang
6) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipimpin
oleh Pimpinan Anak Cabang
7) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang
ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.
PASAL 53
RAPAT PEMILIHAN PENGURUS PIMPINAN RANTING
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting adalah
pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kelurahan yang
diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan berwenang :
a) Memberikan penilaian atas laporan
pertanggungjawaban Pimpinan ranting
b) Menetapkan program kerja masa bakti dua tahun
kedepan.
c) Memilih dan menetapkan Ketua Ranting masa bakti dua
tahun kedepan.
2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri
oleh unsur-unsur :
a) Pimpinan Ranting
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Anak Ranting / Anggota Ranting
d) Penasehat Pimpinan Ranting
e) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh
Pimpinan Ranting
3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting
adalah pimpinan Anak Ranting yang definitif,
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah
Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh
tim verifikasi yang dibentuk oleh Pimpinan Anak
Cabang Pemuda Pancasila.
4) Pimpinan Ranting memberikan pertanggungjawabannya
kepada Rapat Pemilihan Pengurus Ranting dan disampaikan
oleh Ketua Pimpinan Ranting
5) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dilaksanakan
oleh Pimpinan Ranting
6) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dipimpin oleh
Pimpinan Ranting
7) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting oleh
Pimpinan Ranting
PASAL 54
RAPAT PEMILIHAN PENGURUS PIMPINAN ANAK RANTING
1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting
adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di
tingkat anak ranting / rukun warga / dusun atau yang
sederajat dengan itu, yang diadakan sekali dalam waktu
2 (dua) tahun dan berwenang untuk:
a) Memilih Ketua dan Personalia kepengurusan pimpinan
Anak Ranting untuk periode masa bakti 2 (dua) tahun
kedepan.
b) Menetapkan personalia Penasehat Pimpinan Anak
Ranting
2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri oleh
unsur-unsur :
a) Pimpinan Ranting
b) Pimpinan Anak Cabang
c) Pimpinan Anak Ranting
d) Penasehat Pimpinan Anak Ranting
e) Anggota-anggota
3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting
adalah pimpinan Anak Ranting yang definitif, sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22,
dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh
Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila.
4) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting
dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Ranting
5) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dipimpin
oleh Pimpinan Anak Ranting
6) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting
oleh Pimpinan Anak Ranting
PASAL 55
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA
1) Musyawarah Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila adalah
instansi musyawarah setingkat dibawah MUBES dan
Mubeslub yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Majelis
Pimpinan Nasional apabila diperlukan dan/atau organisasi
mengalami keadaan genting yang memaksa.
2) Musyawarah pimpinan paripurna hanya mempunyai
wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi
serta keputusan-keputusan lainnya yang tidak bertentangan
dengan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah
Besar Luar Biasa
3) Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh unsur-unsur :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Lembaga/Badan tingkat Nasional
e) Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri
f) Majelis Pimpinan Cabang (bila dianggap perlu)
g) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Nasional
4) Musyawarah Pimpinan Paripurna dilaksanakan oleh Majelis
Pimpinan Nasional
5) Musyawarah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Nasional
6) Tempat Musyawarah Pimpinan Paripurna ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Nasional
PASAL 56
RAPAT KERJA NASIONAL
1) Rapat kerja Nasional Pemuda Pancasila adalah
instansi Rapat Kerja di tingkat Nasional yang
diadakan minimal sekali dalam satu periode masa
bakti dan berwenang untuk mengevaluasi dan
membuat prioritas program kerja jangka pendek,
menengah dan jangka panjang.
2) Rapat kerja Nasional dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Nasional
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional
c) Majelis Pimpinan Wilayah
d) Lembaga/Badan di tingkat Nasional
e) Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri
f) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Nasional
3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan
Nasional
4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Nasional
5) Tempat Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Nasional
PASAL 57
RAPAT KERJA WILAYAH
1) Rapat kerja Wilayah Pemuda Pancasila adalah instansi Rapat Kerja
di tingkat Wilayah yang diadakan minimal 1 (satu) dalam satu
periode masa bakti majelis pimpinan wilayah, dan berwenang
untuk mengevaluasi dan membuat prioritas program kerja jangka
pendek, menengah dan jangka panjang.
2) Rapat kerja Wilayah dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Wilayah
b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah
c) Majelis Pimpinan Nasional
d) Majelis Pimpinan cabang
e) Lembaga/Badan di tingkat Wilayah
f) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan
Wilayah
3) Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh Majelis
Pimpinan Wilayah
4) Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Wilayah
5) Tempat Rapat Kerja Wilayah ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Wilayah
PASAL 58
RAPAT KERJA CABANG
1) Rapat kerja Cabang Pemuda Pancasila adalah
instansi Rapat Kerja di tingkat Cabang yang
diadakan minimal 1 (satu) dalam satu periode masa
bakti majelis pimpinan cabang, dan berwenang
untuk mengevaluasi dan membuat prioritas
program kerja jangka pendek, menengah dan jangka
panjang.
2) Rapat kerja Cabang Pemuda Pancasila
diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Cabang
3) Rapat kerja cabang dihadiri oleh :
a) Majelis Pimpinan Cabang
b) Majelis Pimpinan Wilayah
c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang
d) Lembaga/Badan di tingkat Cabang
e) Pimpinan Anak Cabang
f) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh
Majelis Pimpinan Cabang
4) Rapat Kerja cabang dilaksanakan oleh Majelis
Pimpinan Cabang
5) Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan
Cabang
6) Tempat Rapat Kerja Cabang ditentukan oleh Majelis
Pimpinan Cabang
PASAL 59
RAPAT PLENO
Rapat pleno Majelis Pimpinan terdiri dari :
1) Majelis Pimpinan Nasional :
a) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh ; Ketua
Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang,
Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum.
b) Rapat Pleno pengurus lengkap dihadiri oleh seluruh
fungsionaris Majelis Pimpinan
2) MPW dan MPC :
a) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh ; Ketua,
Wakil-wakil ketua, Ketua-ketua bidang, Sekretarid dan
Bendahara.
b) Rapat Pleno pengurus lengkap dihadiri oleh seluruh
fungsionaris majelis pimpinan
PASAL 60
Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah rapat pengurus lengkap
yang dihadiri oleh pengurus kolektif Pimpinan Anak Cabang dan
dapat mengundang Penasehat Organisasi
PASAL 61
Rapat Pleno Pimpinan Ranting ialah rapat pengurus lengkap yang
dihadiri oelh pengurus kolektif Pimpinan Ranting, dan dapat
mengundang Penasehat Organisasi
PASAL 62
Rapat Pleno Pimpinan Anak Ranting ialah Rapat pengurus lengkap
yang dihadiri oelh pengurus kolektif pimpinan Anak Ranting, dan
dapat mengundang Penasehat Organisasi dan Anggota.
PASAL 63
Kekuasaan dan wewenang rapat Pleno di masing-masing
tingkatan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.
PASAL 64
Jumlah peserta musyawarah-musyawarah Rapat Kerja
ditentukan oleh penyelenggara
PASAL 65
Hal-hal lain yang belum diatur dalam musyawarah-
musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Rumah Tangga, BAB XVI pasal 46 s/d pasal 64 di
atas, diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.
BAB XVII
HUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN
DENGAN MAJELIS PIMPINAN PEMUDA
PANCASILA
PASAL 66
1) Hubungan lembaga dan Badan dengan Majelis Pimpinan
Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan
Organisasi
2) Pelaksanaan program internal Lembaga dan Badan dilakukan
melalui koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga dan
Badan setingkat di bawahnya.
3) Penetapan kebijakan strategis yang menyangkut
kondisi ekternal organisasi, menjadi wewenang
Majelis Pimpinan yang dikoordinasikan kepada
Lembaga dan Badan sesuai tingkatannya
4) Majelis Pimpinan berwenang mengambil langkah-
langkah yang diperlukan apabila kegiatan yang
dilaksanakan oleh Lembaga dan Badan dapat
mengancam atau merugikan Organisasi Pemuda
Pancasila
BAB XVIII
PERATURAN PERALIHAN
PASAL 67
1) Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah
Tangga ini akan diatur kemudian didalam peraturan
organisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan
pertauran lainnya yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi
Pemuda Pancasila, dan dapat dievaluasi dalam
Musyawarah Pimpinan Paripurna
2) Semua peraturan Organisasi yang diterbitkan sebelumnya
dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB XIX
PENUTUP
PASAL 68
1) Dengan ditetapkannya anggaran Rumah Tangga ini,
maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku lagi.
2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
MAJELIS PIMPINAN CABANG
PEMUDA PANCASILA
KOTA DEPOK
MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumaKeprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumahoyin rizmu
 
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYAAnggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYAArif Hidayat
 
4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaanSyaiful Anam
 
Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Tarunaprih wardoyo
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Kirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampahKirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampahasartwer
 
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ikaafifahdhaniyah
 
pengamalan sila ke 4.pptx
pengamalan sila ke 4.pptxpengamalan sila ke 4.pptx
pengamalan sila ke 4.pptxDeliaNur3
 
Asal mula pancasila (LANGSUNG)
Asal mula pancasila (LANGSUNG)Asal mula pancasila (LANGSUNG)
Asal mula pancasila (LANGSUNG)salsa moyara
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006JARI Indonesia Borneo Barat
 
Organisasi PMI PPT (Materi PMR)
Organisasi PMI PPT (Materi PMR)Organisasi PMI PPT (Materi PMR)
Organisasi PMI PPT (Materi PMR)Andhika Pratama
 
MATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptx
MATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptxMATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptx
MATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptxsmpbudiharapanpict
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaFaron Virgilio
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaArdi Susanto
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negaraMuslihin Hilim
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIDeni Wahyu
 

Mais procurados (20)

Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumaKeprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
 
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYAAnggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IKASUM JAYA
 
4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan4 Pilar kebangsaan
4 Pilar kebangsaan
 
Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Taruna
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
 
Kirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampahKirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampah
 
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
pengamalan sila ke 4.pptx
pengamalan sila ke 4.pptxpengamalan sila ke 4.pptx
pengamalan sila ke 4.pptx
 
Asal mula pancasila (LANGSUNG)
Asal mula pancasila (LANGSUNG)Asal mula pancasila (LANGSUNG)
Asal mula pancasila (LANGSUNG)
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
 
Organisasi PMI PPT (Materi PMR)
Organisasi PMI PPT (Materi PMR)Organisasi PMI PPT (Materi PMR)
Organisasi PMI PPT (Materi PMR)
 
MATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptx
MATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptxMATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptx
MATERI PPKN Kelas 7 BAB 2.pptx
 
Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
AD ART
AD ARTAD ART
AD ART
 

Destaque

Proposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuanProposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuanBe Doel
 
Contoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan danaContoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan danaDiana Ary
 
Contoh Draft A D A R T
Contoh Draft  A D  A R TContoh Draft  A D  A R T
Contoh Draft A D A R Tgazzah
 
Proposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira Asahan
Proposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira AsahanProposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira Asahan
Proposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira AsahanTrisno Setiawan
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015Muhamad Yogi
 
AD/ART Laskar Muda Lombok Utara
AD/ART Laskar Muda Lombok UtaraAD/ART Laskar Muda Lombok Utara
AD/ART Laskar Muda Lombok UtaraAdhy Lektra
 
Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...
Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...
Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...Al Gazali
 
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...Dudi Aprillianto
 
Proposal futsal
Proposal futsalProposal futsal
Proposal futsalanpres22
 
Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990
Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990
Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990M. Adli
 
Contoh proposal turnamen sepak bola
Contoh proposal turnamen sepak bolaContoh proposal turnamen sepak bola
Contoh proposal turnamen sepak bolaom makplus
 
Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009
Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009
Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009Khudlarie
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adyuniarkowahyu
 

Destaque (18)

Ad Art Organisasi
Ad Art OrganisasiAd Art Organisasi
Ad Art Organisasi
 
Proposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuanProposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuan
 
Contoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan danaContoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan dana
 
Contoh Draft A D A R T
Contoh Draft  A D  A R TContoh Draft  A D  A R T
Contoh Draft A D A R T
 
Proposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira Asahan
Proposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira AsahanProposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira Asahan
Proposal Deklarasi Kepengurusan Pemuda Lira Asahan
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
 
AD/ART Laskar Muda Lombok Utara
AD/ART Laskar Muda Lombok UtaraAD/ART Laskar Muda Lombok Utara
AD/ART Laskar Muda Lombok Utara
 
Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...
Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...
Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan...
 
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasio...
 
Proposal futsal
Proposal futsalProposal futsal
Proposal futsal
 
Pemberdayaan organisasi kepemudaan
Pemberdayaan organisasi kepemudaanPemberdayaan organisasi kepemudaan
Pemberdayaan organisasi kepemudaan
 
Contoh Proposal Kegiatan
Contoh Proposal KegiatanContoh Proposal Kegiatan
Contoh Proposal Kegiatan
 
Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990
Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990
Proposal Reuni SMP N Painan Angkatan 1990
 
Contoh proposal turnamen sepak bola
Contoh proposal turnamen sepak bolaContoh proposal turnamen sepak bola
Contoh proposal turnamen sepak bola
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009
Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009
Laporan Pertanggungjawaban Bem Unair 2009
 
Legalitas hizbut tahrir indonesia
Legalitas hizbut  tahrir indonesiaLegalitas hizbut  tahrir indonesia
Legalitas hizbut tahrir indonesia
 
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adAngaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad
 

Semelhante a AD-ART Pemuda Pancasila

Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017IPeKBKota
 
Ad art fokus
Ad art fokusAd art fokus
Ad art fokusKhy SeVen
 
AD ART Forum Sukanagara Bersatu
AD ART Forum Sukanagara BersatuAD ART Forum Sukanagara Bersatu
AD ART Forum Sukanagara BersatuYan Andriana
 
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Novi Nurana
 
AD ARTt gerakan pramuka munas 2013
AD ARTt gerakan pramuka munas 2013AD ARTt gerakan pramuka munas 2013
AD ARTt gerakan pramuka munas 2013boyhokage
 
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Asih Pujiariani
 
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013khusnatul
 
Keppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lampKeppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lampAmir Uddin
 
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017lsm pendidikan noorwangsanegara
 
MATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.ppt
MATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.pptMATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.ppt
MATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.pptSuhendriHendri9
 
power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013
power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013
power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013dedytriyanto21
 
1985 08 organisasi kemasyarakatan
1985 08 organisasi kemasyarakatan1985 08 organisasi kemasyarakatan
1985 08 organisasi kemasyarakatanKurniawan Sukawangi
 
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmiBuku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmiGustan Nur
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panapotek agam farma
 
PPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.ppt
PPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.pptPPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.ppt
PPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.pptIwAn927910
 

Semelhante a AD-ART Pemuda Pancasila (20)

Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
Anggaran Dasar Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Tahun 2017
 
AD ART PETANESIA.pdf
AD ART PETANESIA.pdfAD ART PETANESIA.pdf
AD ART PETANESIA.pdf
 
Ad art pita 20 xlcv
Ad art pita 20 xlcvAd art pita 20 xlcv
Ad art pita 20 xlcv
 
AD ART IPeKB 2012.pdf
AD ART IPeKB 2012.pdfAD ART IPeKB 2012.pdf
AD ART IPeKB 2012.pdf
 
Ad art fokus
Ad art fokusAd art fokus
Ad art fokus
 
AD ART Forum Sukanagara Bersatu
AD ART Forum Sukanagara BersatuAD ART Forum Sukanagara Bersatu
AD ART Forum Sukanagara Bersatu
 
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
 
AD ARTt gerakan pramuka munas 2013
AD ARTt gerakan pramuka munas 2013AD ARTt gerakan pramuka munas 2013
AD ARTt gerakan pramuka munas 2013
 
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
 
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013Ad & art gerakan pramuka munas 2013
Ad & art gerakan pramuka munas 2013
 
Keppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lampKeppres2000 26 lamp
Keppres2000 26 lamp
 
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017Ketetapan  pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
Ketetapan pendiri nomor_12_tap_pendiri_lsmp_noorwangsanegara_ix_09_2017
 
MATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.ppt
MATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.pptMATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.ppt
MATERI KEORGANISASIAN KH MUHYIDIN TOHIR.ppt
 
Ad art smi
Ad art smiAd art smi
Ad art smi
 
power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013
power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013
power point pembejalaran pkn kelas 7 kurikulum 2013
 
Anggaran dasar afpm.fix
Anggaran dasar afpm.fixAnggaran dasar afpm.fix
Anggaran dasar afpm.fix
 
1985 08 organisasi kemasyarakatan
1985 08 organisasi kemasyarakatan1985 08 organisasi kemasyarakatan
1985 08 organisasi kemasyarakatan
 
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmiBuku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
Buku anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-pmi
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pan
 
PPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.ppt
PPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.pptPPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.ppt
PPT Penguatan Organisasi Jaksel Pak Koko.ppt
 

AD-ART Pemuda Pancasila

  • 2. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN PASAL 1 Organisasi ini bernama Pemuda Pancasila PASAL 2 Didirikan pada 28 Oktober 1959 PASAL 3 Berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 3. BAB II AZAS, DASAR DAN TUJUAN PASAL 4 Organisasi Pemuda Pancasila berazaskan Pancasila PASAL 5 Organisasi Pemuda Pancasila berdasarkan UUD 1945 PASAL 6 Bertujuan untuk melestarikan NKRI dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan spirituil berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945
  • 4. BAB III STATUS DAN SIFAT PASAL 7 Status organisasi Pemuda Pancasila adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan PASAL 8 Organisasi Pemuda Pancasila bersifat independen, patriotik, militan, inovatif, mandiri, persaudaraan, kreatif, dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan ras, suku, agama, golongan, profesi, dan status sosial
  • 5. BAB IV POKOK-POKOK PERJUANGAN PASAL 9 Pokok-pokok perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila : 1) Mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Falsafah hidup Bangsa dan Ideologi Negara 2) Melaksanakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara 3) Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4) Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika 5) Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader Bangsa dengan semangat gotong royong
  • 6. BAB V IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN PASAL 10 Organisasi Pemuda Pancasila memiliki ikrar, tekad, semboyan salam perjuangan, dan lagu perjuangan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  • 7. BAB VI LAMBANG, ATRIBUT, DAN KARTU ANGGOTA PASAL 11 Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PASAL 12 Organisasi Pemuda Pancasila memiliki atribut yang merupakan identitas organsiasi berupa : pataka, panji-panji, pakaian seragam, papan nama, kop surat, stempel, dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PASAL 13 Anggota Organisasi Pemuda Pancasila memiliki legalitas diri berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • 8. BAB VII KEANGGOTAAN PASAL 14 1) Keanggotaan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari : a. Anggota Biasa b. Anggota Kader c. Anggota Kehormatan d. Anggota Luar Biasa 2) Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  • 9. BAB VIII KEDAULATAN PASAL 15 Kedaulatan tertinggi Organisasi Pemuda Pancasila berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui perwakilan di dalam musyawarah-musyawarah pada tingkatannya
  • 10. BAB IX SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PASAL 16 Susunan dan kedudukan Organisasi Pemuda Pancasila di setiap jenjang dan tingkatan sebagai berikut : 1) Tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin oleh majelis pimpinan nasional 2) Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dipimpin oleh majelis pimpinan wilayah 3) Tingkat Kabupaten / Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dipimpin oleh majelis pimpinan cabang 4) Tingkat Kecamatan atau nama lain setingkat dengan itu, berkedudukan di daerah Kecamatan atau nama lain setingkat dengan itu dipimpin oleh pimpinan anak cabang 5) Tingkat Kelurahan / Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu berkedudukan di daerah Kelurahan / Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu dipimpin oleh pimpinan ranting 6) Tingkat Rukun Warga atau nama lain yang setingkat dengan itu berkedudukan di daerah Rukun Warga atau namalain yangs etingkat dengan itu dipimpin olrh pimpinanak ranting
  • 11. PASAL 17 1) Organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai Majelis Pertimbangan Organisasi 2) Di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Rukun Warga mempunyai penasehat 3) Susunan dan komposisi pengurus, tugas, dan wewenang majelis pimpinan, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting, majelis pertimbangan, dan penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  • 12. BAB X LEMBAGA, BADAN, YAYASAN, DAN KOPERASI PASAL 18 1) Lembaga, Badan, Yayasan, dan Koperasi adalah kelengkapan / pelaksana program Majelis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya 2) Hubungan Lembaga dan Badan dengan Majelis Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  • 13. BAB XI PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI PASAL 19 Kedudukan Pemuda Pancasila di Luar Negeri diwadahi dalam perwakilan khusus
  • 14. BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PASAL 20 Musyawarah dan rapat-rapat organisasi Pemuda Pancasila di tingkat nasional terdiri dari : 1) Musyawarah Besar (MUBES) 2) Musyawarah Besar Luar Biasa(MUBESLUB) 3) Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) 4) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 5) Rapat Pleno 6) Rapat Koordinasi
  • 15. PASAL 21 Musyawarah dan rapat-rapat Organsisasi Pemuda Pancasiladi tingkat Wilayah terdiri dari : 1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) 2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB) 3) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) 4) Rapat Pleno 5) Rapat Koordinasi PASAL 22 Musyawarah dan rapat-rapat Organsisasi Pemuda Pancasiladi tingkat Cabang terdiri dari : 1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) 2) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) 3) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) 4) Rapat Pleno 5) Rapat Koordinasi
  • 16. PASAL 23 Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Anak Cabang terdiri dari : 1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Cabang 2) Rapat Pleno 3) Rapat Koordinasi PASAL 24 Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Ranting terdiri dari : 1) Rapat Pemilihan Pengurus Ranting 2) Rapat Anggota PASAL 25 Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Anak Ranting terdiri dari : 1) Rapat Pemilihan Pengurus Anak Ranting 2) Rapat Anggota PASAL 26 1) Kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Pemuda Pancasila adalah Musyawarah Besar (MUBES) 2) Kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  • 17. BAB XIII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASAL 27 1) Quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur utusan 2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat 3) Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak 4) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah sumber utusan yang hadir 5) Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam peraturan Organisasi 6) Khusus Quorum tentang perubhan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah sumber utusan yakni Majelis Pimpinan Wilayan dan Majelis Pimpinan Cabang yang definitif. Dan pengambilan keputusan untuk hal ini diambil dengan persetujuan dekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah unsur utusan atau anggota musyawarah yang hadir.
  • 18. BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI PASAL 28 1) Keuangan Organisasi Pemuda Pancasila diperoleh dari : a) Uang Pangkal Anggota b) Sumbangan Sukarela Pengurus dan Anggota c) Sumbangan yang tidak mengikat d) Usaha-usaha yang sah 2) Keuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PASAL 29 1) Kekayaan Organisasi Pemuda Pancasila adalah semua barang yang bergerak dan tidak bergerak, yang tercatat dan terdaftar sebagai aset dan inventaris 2) Apabila terjadi pembubaran atau pembubaran diri dari Organisasi Pemuda Pancasila, maka kekayaan organisasi akan ditentukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa yang mengatur hal tersebut (Anggaran Dasar, BAB XIII, Pasal 27 ayat 6)
  • 19. BAB XV KETENTUAN KHUSUS PASAL 30 1) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 2) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, dan atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah MPW atau 2/3 dari jumlah MPC
  • 20. BAB XVI PERATURAN PERLALIHAN PASAL 31 1) hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peratutan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini 2) Apabila timbul perbedaan penafsiran dalam Anggaran Dasar ini, dapat dievaluasi dalam musyawarah Pimpinan Paripurna untuk dijadikan rekomendasi ke Musyawarah Besar.
  • 21. BAB XVII PENUTUP PASAL 32 1) Dengan ditetapkannya Anggaran dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya.
  • 23. BAB I IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN, SALAM PERJUANGAN, DAN LAGU PERJUANGAN PASAL 1 IKRAR Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa yang bersemangatkan Kebangkitan Bangsa / Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, mempunyai ikrar : - Bertanah Air satu, Tanah Air Indonesia - Berbangsa satu, Bangsa Indonesia - Berbahasa satu, Bahasa Indonesia - Ber-ideologi satu, Ideologi Pancasila
  • 24. PASAL 2 TEKAD Organisasi Pemuda Pancasila bertekad mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai harga mati (abadi). PASAL3 SEMBOYAN Semboyan Organisasi Pemuda Pancasila “Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang”, yang menegaskan Pemuda Pancasila pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-cita bangsa.
  • 25. PASAL 4 SALAM PERJUANGAN Pekik perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari ; Salam Nasional dan Salam Organisasi : 1) Pada pembukaan acara,dimulai dengan : “MERDEKA” 1x dijawab “MERDEKA” 1x, dilanjutkan dengan “Pancasila” 3x, dijawab “ABADI” 3x. 1) 2) Pada penutupan acara,dimulai dengan : “Pancasila” 3x, dijawab “ABADI” 3x, dilanjutkan dengan “MERDEKA” 1x dijawab “MERDEKA” 1x. PASAL 5 LAGU PERJUANGAN Lagu perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah “Mars Pemuda Pancasila” dan hymne “Putra Putri Indonesia” yang sudah dibakukan Notasi dan Liriknya.
  • 26. BAB II LAMBANG, ATRIBUT, DAN KARTU TANDA ANGGOTA PASAL 6 LAMBANG 1) Lambang Organisasi Pemuda Pancasila, ialah lambang Pancasila di dalam perisai dan di bagian atas bertuliskan Pemuda Pancasila 2) Warna dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti gagah perkasa dan ksatria 3) Perisai Pancasila sesuai denganmakna pertahanan dan perlindungan terhadap ideologi dan dasar negara
  • 27. 4) Warna lambang Pancasila sesuai dengan artinya : a) Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa b) Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah, melambangkan Kemanusian yang Adil dan Beradab c) Pohon beringin berwarna hijau dengan dasar warna putih melambangkan Persatuan Indonesia d) Kepala banteng berwarna hitam dengan dasar warna merah melambangkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan e) Padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau / putih dengan dasar warna putih melambangkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  • 28. PASAL 7 ATRIBUT 1) Stempel a) Bentuk bulat, didalamnya terdapat lambang Pemuda Pancasila dengan diameter 4,5 cm. b) Tinta stempel berwarna merah 2) Panji-panji kebesaran dan pataka Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3(tiga) : 2 (dua), dengan : a) Warna dasar merah b) Di tengah-tengah perisai Pancasila c) Di samping kanan kiri bertuliskan Pemuda Pancasila 3) Papannama dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) : 2 (dua), dengan : a) Warna dasar merah b) Di tengah-tengah Perisai Pancasila c) Tulisan putih
  • 29. a) Seragam upacara dan/atau acara resmi dalam ruang tertutup terdiri atas : - Safari atau jas setelan warna biru gelap. - Jas atau safari loreng yang diokombinasikan dengan celana panjang atau rok warna hitam. b) Seragam lapangan, terdiri atas : Baju lengan pendek dan lengan panjang /kaos loreng Pemuda Pancasila dan celana hitam c) Seragam penugasan khusus terdiri atas : - Seragam lengkap loreng Pemuda Pancasila dengan baret merah untuk anggota KOTI - Seragam lengkap hitam Pemuda Pancasila dengan pet hitam dan atau topi lapangan untuk anggota KOTI terlatih khusus. d) Penutup kepala terdiri atas : Baret berwarna merah darah lis putih, topi lapangan hitam, topi pethitam dan topi pet loreng Pemuda Pancasila 4) Seragam organisasi terdiri dari :
  • 30. e) Kwalifikasi terdiri dari : - Tingkat kekaderan, pratama, madya, utama, kecabangan, dan pengembangan bakat dan minat - Kemahiran sesuai latihan yang ditempuh. f) Penempatan identitas pada seragam terdiri dari : - Lengan kanan : Badge Garuda Pancasila didalam bulatan hitam dengan dasar warna putih - Lengan kiri : Ciri dan nama wilayah masing-masing dengan dua bendera merah putih bersilangan, yang harus terdaftar di Majelis Pimpinan Nasional - Dada kanan : Nama anggota - Dada kiri : Lembaga Pemuda Pancasila 5) Pengaturan, penggunaan serta penyesuaian tentang atribut diatur dalam peraturan organisasi.
  • 31. PASAL 8 KARTU TANDA ANGGOTA 1) Kartu tanda anggota berwarna dasar loreng Pemuda Pancasila dengan mencantumkan lambang Pemuda Pancasila. 2) Dicetak dan diterbitkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. 3) Ditandatangani oleh ketua dan sekretaris MPW, bersama ketua umum dan sekretariat jendral MPW 4) Diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan organisasi.
  • 32. BAB III KEANGGOTAAN PASAL 9 1. Anggota Biasa 2. Anggota Kader 3. Anggota Luar Biasa 4. Anggota Kehormatan
  • 33. PASAL 10 • Anggota Biasa ialah : 1) Setiap warga Negara Indonesia 2) Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan- peraturan dan ketentuan organisasi Pemuda Pancasila 3) Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa 4) Telah melunasi uang pangkal anggota 5) Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila memiliki Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan, ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
  • 34. PASAL 11 • Anggota Kader ialah : Anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi serta mendapatkan Sertifikat Kader
  • 35. PASAL 12 1) Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang telah berbuat sesuatu yang luar biasa di bidang kemanusiaan, telah menemukan teknologi yang memberikan nilai kepada peradaban serta ingin memberikan pengabdian yang ringgi melalui Pemuda Pancasila dimanapun 2) Anggota Luar Biasa diajukan / diusulkan oleh jenjang institusi organisasi kepada / oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila untuk mendapatkan status keanggotaannya serta tanda penghargaan luar biasa. 3) Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa ditetapkan / diberikan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, setelah mempertimbangkan, memperhatikan, menelaah dan menilai perbuatan dan penemuannya.
  • 36. PASAL 13 • Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang karena jabatannya, dedikasinya, kontribusinya atau ketokohannya yang dinilai layak mendapatkan kehormatan dari Organisasi.
  • 37. PASAL 14 1) Setiap Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan harus Anggota Pemuda Pancasila. 2) Keanggotaan Lembaga dan Badan diatur dalam Peraturan organisasi.
  • 38. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PASAL 15 HAK ANGGOTA 1) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak : a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi. b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari Organisasi. c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. d) Memilih pengurus, tidak berhak dipilih untuk menjadi pengurus organisasi, kecuali untuk pengurus lembaga dan pengurus badan. e) Membela diri.
  • 39. 2) Setiap Anggota Kader mempunyai hak : a) Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi. b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari Organisasi. c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus. e) Membela diri.
  • 40. 3) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a) Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi. b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari Organisasi. c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus. e) Membela diri
  • 41. 4) Setiap Anggota Kehormatanmempunyai hak : a) Memperoleh pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. b) Menghadiri acara-acara organisasi baik diundang mupun tidak c) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan apabila yang bersangkutan membutuhkan.
  • 42. PASAL 16 KEWAJIBAN ANGGOTA 1) Setiap Anggota Biasa berkewajiban : a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta Peraturan Organisasi. b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar. c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi. d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi. e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. f) Melaksanakan tugas-tugas organisasi g) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi. h) Membayar uang pangkal i) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
  • 43. 2) Setiap Anggota Kader berkewajiban : a) Menghayati, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta Peraturan Organisasi. b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar. c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi. d) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi. e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. f) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi. g) Membayar uang pangkal h) Menjunjung tinggi kode etik organisasi. i) Melaksanakan tugas-tugas dalam acara dan kegiatan organisasi setiap saat.
  • 44. 3) Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban : a) Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan organisasi. b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi. c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi. 4) Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban : a) Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan organisasi. b) Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi. c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.
  • 45. BAB V BERHENTINYA KEANGOTAAN PASAL 17 Anggota dinyatakan berhenti apabila : 1) Meninggal Dunia 2) Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis 3) Dipecat oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang organisasi karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi dan/atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik organisasi 4) Berkhianat kepada Bangsa, Negara dan Organisasi 5) Menjadi Anggota organisasi lain yang sejenis, kecuali organisasi historis dan keagamaan yang diakui negara
  • 46. BAB VI SANKSI – SANKSI DAN REHABILITASI PASAL 18 Sanksi Terhadap Anggota 1) Bentuk Sanksi-Sanksi a) Pemberhentian Sementara (Skorsing). b) Pemecatan. c) Pencabutan keanggotaan Luar Biasa dan Kehormatan. 2) Dasar pemberian Sanksi Sanksi terhadap anggota didasarkan pada : a) Pelanggaran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. b) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi, bangsa dan negara Republik Indonesia.
  • 47. 3) Wewenang Pemberian Sanksi a) Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah atas usul jenjang-jenjang organisasi dibawahnya. b) Pemecatan dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang- jenjang organisasi dibawahnya. 4) Rehabilitasi Rehabilitasi terhadap anggota yang dipecat sebagaimana dimaksud BAB VI pasal 18 diatas, dilakukan melalui prosedur : a) Anggota yang dipecat dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri untuk memperoleh rehabilitasi kepada MPN. b) Jika rehabilitasi oleh yang bersangkutan tidak mendapatkan persetujuan MPN maka anggota yang dipecat tersebut diberi kesempatan membela diri dalam forum musyawarah besar. 5) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi dan rehabilitasi keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
  • 48. PASAL 19 SANKSI TERHADAP KEPENGURUSAN KOLEKTIF 1) Bentuk Sanksi-Sanksi : Sanksi terhadap kepengurusan kolektif terdiri dari : a) Teguran tertulis b) Pembekuan 2) Dasar Pemberian Sanksi : a) Tidak melaksanakan keputusan musyawarah-musyawarah, rapat- rapat, peraturan organisasi yang diterbitkan oleh MPN, dan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh majelis pimpinan. b) Membuat kebijakan dan melakukan aktifitas yang merugikan organisasi. c) Tidak memenuhi persyaratan organisasi dalam melaksanakan musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat.
  • 49. 3) Wewenang Pemberian Sanksi a) Pembekuan kepengurusan kolektif terhadap suatu jenjang organisasi dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya. b) Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembekuan kepengurusan kolektif, maka jika tidak memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atasnya, pembekuan itu dinyatakan batal. c) Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembekuan kepengurusan kolektif, maka jika tidak memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikan, maka batal setelah dinilai oleh MPO pusat atas usul MPO wilayah. 4) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi terhadap kepengurusan kolektif diatur dalam Peraturan Organisasi.
  • 50. PASAL 20 SANKSI TERHADAP INDIVIDU PENGURUS 1) Bentuk Sanksi-Sanksi Sanksi terhadap individu pengurus terdiri dari : a) Teguran Tertulis b) Diberhentikan sementara sebagai pengurus c) Diberhentikan tetap sebagai pengurus d) Dipecat dari keanggotaan. 2) Dasar Pemberian Sanksi Sanksi terhadap individu pengurus didasarkan pada : a) pelanggaran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga b) Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai tanggung jawab jabatannya c) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.
  • 51. 3) Wewenang Pemberian Sanksi a) Teguran terhadap Ketua Umum dapat dilakukan oleh MPO Nasional atas masukan dari jenjang-jenjang organisasi melalui MPW b) Teguran tertulis khusus terhadap Ketua dijenjang organisasi, dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya c) pemberhentian sementara sebagai individu pengurus dilakukan melalui keputusan Rapat Pleno / Rapat-rapat sesuai jenjangnya d)Pemberhentian tetap sebagai individu pengurus dilakukan oleh Ketua masing-masing jenjang organisasi melalui rapat Pleno / Rapat-rapat e) Jika individu pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2), keanggotaannya dapat dicabut f) agar tidak terjadi sewenang-wenangan dalam pemberian sanksi terhadap ketua setingkat dibawah jenjangnya, maka jika dianggap tidak memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2), dapat dibatalkan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya. 4) Prosedur, mekanisme tentang pemberian sanksi dan rehabilitas terhadap individu diatur dalam peraturan organisasi.
  • 52. BAB VII KADER PASAL 21 1) Pemuda Pancasila adalah sumber kader bangsa yang melahirkan pejuang-pejuang penerus cita-cita Pendiri bangsa untuk melindungi NKRI, Pancasila dan UUD 45 2) Kader adalah kekuatan organisasi, selaku penggerak, pemikir, pengagas, dan pelaksana tugas orgnaisasi yang siap menjadi kader bangsa dan pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. 3) Kader Organisasi Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda Pancasila yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal Indonesia Pancasila.
  • 53. 4) Kader Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari : a) Kader Pratama b) Kader Madya c) Kader Utama d) Kader Kecabangan 5) Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan Pemuda Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. 6) Penyelengara dan pelaksana kaderisasi Pemuda Pancasila adalah Majelis Pimpinan bersama badan pelaksana kaderisasi. 7) Ketentuan mengenai kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
  • 54. BAB VIII PERSYARATAN DASAR ORGANISASI PASAL 22 1) Tingkat nasional sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah tingkat provinsi se-Indonesia. 2) Tingkat wilayah sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah tingkat kabupaten atau kota di provinsi 3) Tingkat cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah kecamatan yang ada dikabupaten atau kota 4) Tingkat anak cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai ¾ dari jumlah kelurahan / desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu. 5) Tingkat ranting sekurang-kurangnya telah mempunyai 100 orang anggota. 6) Tingkat anak ranting (rukun warga/dusun atau nama lain yang setingkat dengan itu) harus ada minimal 10 (sepuluh) orang anggota, apabila tidak memenuhi syarat minimal, maka dapat mengabungkan 2(dua) ranting dengan anggota minimal 15 orang.
  • 55. BAB IX MASA BAKTI PASAL 23 Masa bakti kepengurusan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut : 1) Majelis Pimpinan Nasional : 5 (lima) tahun 2) Majelis Pimpinan Wilayah : 5 (lima) tahun 3) Majelis Pimpinan Cabang : 4 (empat) tahun 4) Pimpinan Anak Cabang : 3 (tiga) tahun 5) Pimpinan Ranting : 2 (dua) tahun 6) Pimpinan Anak Ranting : 2 (dua) tahun
  • 56. BAB X BIDANG-BIDANG PASAL 24 1) Bidang-bidang terdiri dari : a) Organisasi dan Keanggotaan b) Litbang dan Kaderisasi c) Hukum dan Ham d) Ideologi dan Politik e) Agama, Sosial dan Budaya f) Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga g) Peranan Wanita h) Informasi dan Komunikasi i) Ketahanan Nasional j) Alam dan Lingkungan hidup k) Ekonomi dan Pengembangan Usaha l) Hubungan Internasional dan Antar Lembaga Negara m) Dana n) Sarana dan Prasarana Dan bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan
  • 57. 2) Bidang Hubungan Internasional dan antar Lembaga Negara hanya berada ditingkat Majelis Pimpinan Nasional 3) Bidang-bidang ditingkat pimpinan anak cabang terdiri dari : bidang organisasi dan keanggotaan, bidang agama, budaya dan olahraga, bidang Pemuda, mahasiswa dan pelajar, bidang alam dan lingkungan hidup serta bidang lainnya selain kebutuhan. 4) Ditingkat pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting tidak ada bidang kecuali penugasan.
  • 58. BAB XI SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS PASAL 25 Susunan dan komposisi pengurus Majelis Pimpinan, adalah sebgai berikut : Majelis Pimpinan Nasional : • 1 (satu) orang Ketua Umum • 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum • 14(empat belas) orang Ketua Bidang • 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal • 14 (empat belas) wakil Sekretaris Jenderal • 1 (satu) orang Bendahara Umum • 4 (empat) orang wakil Bendahara Umum • 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan
  • 59. PASAL 26 Majelis Pimpinan Wilayah: • 1 (satu) orang Ketua • 2 (dua) orang wakil Ketua • 13(tiga belas) orang Ketua bidang • 1 (satu) orang Sekretaris • 13 (tiga belas) wakil Sekretaris • 1 (satu) orang Bendahara • 2 (dua) orang wakil Bendahara • 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan
  • 60. PASAL 27 Majelis Pimpinan Cabang: • 1 (satu) orang ketua • 2 (dua) orang wakil ketua • 13(tiga belas) orang ketua bidang • 1 (satu) orang Sekretaris • 13 (tiga belas) wakil Sekretaris • 1 (satu) orang Bendahara • 2 (dua) orang wakil bendahara • 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan
  • 61. PASAL 28 Pimpinan Anak Cabang : • 1 (satu) orang Ketua • 1 (satu) orang wakil Ketua • 4 (empat) orang Ketua bidang • 1 (satu) orang Sekretaris • 2 (dua) wakil Sekretaris • 1 (satu) orang Bendahara • 2 (dua) orang wakil Bendahara • 3 (tiga) anggota masing-masing bidang dan/atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan
  • 62. PASAL 29 Pimpinan Ranting : • 1 (satu) orang Ketua • 1 (satu) orang wakil Ketua • 1 (satu) orang Sekretaris • 1 (satu) orang wakil Sekretaris • 1 (satu) orang Bendahara
  • 63. PASAL 30 Pimpinan Anak Ranting • 1 (satu) orang Ketua • 1 (satu) orang wakil Ketua • 1 (satu) orang Sekretaris • 1 (satu) orang wakil Sekretaris • 1 (satu) orang Bendahara
  • 64. PASAL 31 • Pembentukan MPW, MPC, PAC, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting di suatu daerah pemekaran akan diatur melalui peraturan organisasi. PASAL 32 • Jabatan lowong, rangkap kepengurusan dan pergantian pengurus antar waktu di semua tingkatan diatur dalam peraturan organisasi
  • 65. BAB XII SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT ORGANISASI PASAL 33 • Majelis Pertimbangan Organisasi berada di tingkat Majelis Pimpinan • Penasehat Organisasi berada di tingkat pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting. PASAL 34 Majelis pertimbangan dan penasehat organisasi terdiri dari : • Tokoh-tokoh Pemuda Pancasila yang mempunyai wibawa, pengaruh, dan berjasa • Tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang telah berjasa dan dapat memberi manfaat bagi eksistensi dan perkembangan Pemuda Pancasila • Unsur pejabat Pemerintah, baik secara individu atau ex-officio
  • 66. PASAL 35 Komposisi majelis pertimbangan organisasi terdiri dari : • 1 (satu) orang Ketua • 3 (tiga) orang wakil Ketua • 1(satu) orang Sekretaris • 3(tiga) orang wakil Sekretaris • Anggota-anggota Komposisi penasehat organisasi terdiri dari : • 1 (satu) orang Ketua • 1(satu) orang wakil Ketua • 1 (satu) orang Sekretaris • Anggota-anggota
  • 67. PASAL 36 Penentuan dan pengangkatan anggota majelis pertimbangan dan penasehat organisasi Pemuda Pancasila dilakukan oleh dan merupakan wewenang ketua MPO atau penasehat organisasi yang terpilih dalam musyawarah atau rapat pemilihan pengurus di tingkatnya.
  • 68. BAB XIII LEMBAGA, BADAN, YAYASAN, DAN KOPERASI PASAL 37 1) Lembaga-lembaga Pemuda Pancasila terdiri dari : • Lembaga komando inti (KOTI) mahatidana • Lembaga satuan pelajar dan mahasiswa (SAPMA) • Lembaga srikandi • Lembaga penyuluhan dan pembelaan hukum (LPPH) • Lembaga pengusaha • Lembaga buruh dan pekerja • Lembaga tani dan nelayan • Lembaga politik
  • 69. 2) Lembaga-lembaga yang wajib dibentuk pada setiap tingkat majelis pimpinan : • Lembaga komando inti (KOTI) mahatidana • Lembaga satuan pelajar dan mahasiswa (SAPMA) • Lembaga srikandi • Lembaga penyuluhan dan pembelaan hukum (LPPH) • Lembaga pengusaha • Lembaga buruh dan pekerja • Lembaga tani dan nelayan • Lembaga politik
  • 70. 3) Lembaga tani dan nelayan wajib dibentuk di tingkat majelis pimpinan nasional, sedangkan di tingkat wilayah dan/cabang sesuai kebutuhan. 4) Lembaga SAPMA Pemuda Pancasila dan lembaga Srikandi Pemuda Pancasila adalah lembaga yang dibentuk oleh Organisasi Pemuda Pancasila dan merupakan sayap Organisasi Pemuda Pancasila dalam lingkup wadah berhimpun kePemudaan baik di pusat maupun di daerah, yang selanjutnya akan diatur keberadaanya sesui dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
  • 71. 5) Badan-badan terdiri dari : • Badan pelaksana kaderisasi • Badan penelitian dan pengembangan • Badan cendikiawan • Badan olahraga • Badan informasi dan komunikasi • Badan kerohanian • Badan penanggulangan bencana 6) Badan yang wajib dibentuk di setiap tingkatan majelis pimpinan : • Badan pelaksanaan kaderisasi • Badan penanggulangan bencana 7) Badan-badan lain selain yang disebutkan dalam ayat 5) di atas, dapat dibentuk sesuai kebutuhan majelis pimpinan
  • 72. 8) Yayasan dapat dibentuk sesuai kebutuhan majelis pimpinan. 9) Koperasi wajib dibentuk di setiap majelis pimpinan. 10) Ruang lingkup, kedudukan, fungsi dan tugas, komposisi kepengurusan, keanggotaan dan mekanisme pembentukan lembaga dan badan diatur dalam peraturan organisasi. 11) Pembentukan yayasan koperasi lembaga politik dan lain- lain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.
  • 73. BAB XIV PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI PASAL 38 1) Pemuda Pancasila perwakilan luar negeri berkedudukan setingkat Majelis Pimpinan Wilayah. 2) Pembentukan, susunan dan komposisi pengurus, serta wewenang dan tugas pokok perwakilan Pemuda Pancasila di luar negeri diatur dalam peraturan organisasi.
  • 74. BAB XV TUGAS DAN WEWENANG PASAL 39 Tugas dan wewenang Majelis Pimpinan Nasional ialah : 1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi 2) Melaksanakan musyawarah pimpinan paripurna dan Rakernas minimal 1 (satu) kali dalam satu periode, serta rapat pleno MPN. 3) Menyusun dan mempersiapkan laporan pertanggung jawaban ketua umum dalam forum MUBES. 4) Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan 5) Menyusun dan mempersiapkan kurikulum, silabus, metodologi kaderisasi dan instruktur tingkat Nasional. 6) Mengkoordinir hubungan organisasi dengan lembaga-lembaga internal dan eksternal 7) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasehat Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Nasional.
  • 75. 8) Menghadiri muswil-muswil dan melantik pimpinan kolektif majelis pimpinan wilayah, serta menghadiri rakerwil-rakerwil. 9) Menetapkan dan melantik Pengurus Perwakilan Pemuda Pancasila di luar negeri. 10) Memutuskan dan menetapkan anggota luar biasa dan anggota kehormatan 11) Menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA). 12) Menerbitkan Tanda Penghargaan dan sertifikasi Kader. 13) Menetapkan pemecatan dan merehabilitasi anggota maupun pengurus. 14) Mengupayakan pendanaan organisasi 15) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi yang mengancam kelangsungan hidup organisasi Pemuda Pancasila.
  • 76. PASAL 40 Tugas dan wewenang Majelis Pimpinan Wilayah ialah : 1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat wilayah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok- pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Rakerwil minimal 1 (satu) kali dalam satu periode, serta rapat pleno Majelis Pimpinan Wilayah. 3) Menyusun dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban ketua MPW dalam forum musyawarah wilayah. 4) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan pertauran yang lebih tinggi. 5) Mempersiapkan instruktur tingkat wilayah dan calon- calon kader.
  • 77. 6) Mengkoordinir hubungan organisasi dengan lembaga- lembaga internal dan eksternal. 7) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasehat Majelis Pertimbangan organisasi tingkat wilayah. 8) Menghadiri MUBES, Mubeslub, MPP, Rakernas, Muscab- Muscab dan melantik pimpinan kolektif Majelis Pimpinan Cabang, serta menghadiri Rakercab-Rakercab. 9) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. 10) Menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) 11) Mengupayakan pendanaan organisasi. 12) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada MPN pemuda Pancasila setiap enam bulan sekali.
  • 78. PASAL 41 Tugas dan wewenang Majelis Pimpinan Cabang adalah : 1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok- pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Rakercab minimal 1 (satu) kali dalam satu periode, serta rapat pleno Majelis Pimpinan Cabang. 3) Menyusun dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban ketua MPC dalam forum musyawarah cabang. 4) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan pertauran yang lebih tinggi. 5) Mempersiapkan instruktur tingkat cabang dan calon-calon kader.
  • 79. 6) Mengkoordinir hubungan organisasi dengan lembaga- lembaga internal dan eksternal. 7) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan atau nasehat Majelis Pertimbangan organisasi tingkat cabang. 8) Menghadiri MUBES, Mubeslub, Muswil, Rakerwil, Rapat pemilihan pengurus PAC dan melantik Pengurus Pimpinan Anak Cabang. 9) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. 10) Mengupayakan pendanaan organisasi. 11) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada MPW pemuda Pancasila setiap enam bulan sekali.
  • 80. PASAL 42 Tugas dan wewenang pimpinan anak cabang : 1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat pimpinan anak cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok- pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi. 3) Mempersiapkan anggota untuk mengikuti kaderisasi. 4) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan penasehat pimpinan anak cabang. 5) Menghadiri Muscab, Rakercab, Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dan melantik Pengurus Pimpinan Ranting. 6) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. 7) Mengupayakan pendanaan organisasi. 8) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada MPC Pemuda Pancasila setiap tiga bulan sekali.
  • 81. PASAL 43 Tugas dan wewenang pimpinan ranting : 1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat pimpinan ranting dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi. 3) Mempersiapkan anggota untuk mengikuti kaderisasi. 4) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan penasehat pimpinan ranting. 5) Menghadiri rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang, rapat pemilihan pengurus pimpinan ranting dan melantik pengurus pimpinan anak ranting. 6) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. 7) Mengupayakan pendanaan organisasi. 8) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada PAC Pemuda Pancasila setiap dua bulan sekali.
  • 82. PASAL 44 Tugas dan wewenang pimpinan anak ranting : 1) Pimpinan dan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat pimpinan anak cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok- pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi. 3) Mempersiapkan anggota untuk mengikuti kaderisasi. 4) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan penasehat pimpinan anak ranting. 5) Menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting. 6) Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. 7) Mengupayakan pendanaan organisasi. 8) Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada pimpinan ranting Pemuda Pancasila setiap dua bulan sekali.
  • 83. PASAL 45 Tugas dan wewenang Majelis pertimbangan dan penasehat organisasi : 1) Memberi pertimbangan, saran dan nasehat sekaligus mengingatkan yang bersifat konstruktif, positif, baik diminta ,maupun tidak diminta di jenjang tingkatannya. 2) Meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan organisasi dalam mengemban tugas-tugasnya. 3) Mendampingi jenjang organisasi sesuai tingkatannya. 4) Mengadakan rapat sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya.
  • 84. BAB XVI KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PASAL 46 MUSYAWARAH BESAR 1) Musyawarah besar Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun dan berwenang : a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Nasional b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga c) Menetapkan program umum masa bakti lima tahun kedepan. d) Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. e) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional masa bakti lima tahun kedepan. f) Menyusun dan menetapkan Pengurus Majelis Pimpinan Nasioanl dan Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat nasional masa bakti lima tahun kedepan. g) Menetapkan badan verifikasi keuangan dan kekayaan organisasi. h) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan nasional maupun internasional.
  • 85. 2) Musyawarah besar dihadiri oleh unsur-unsur : a) Majelis Pimpinan Nasional b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional c) Majelis Pimpinan Wilayah d) Majelis Pimpinan Cabang e) Lembaga/Badan tingkat Nasional f) Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri g) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
  • 86. 3) Peserta Musyawarah besar adalah majelis pimpinan yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. 4) Majelis pimpinan Nasional memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Besar dan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional 5) Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. 6) Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional 7) Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
  • 87. PASAL 47 MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA 1) Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Besar 2) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar rekomendasi Musyawarah Pimpinan Paripurna, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Atas keputuasan MPN karena Ketua Umum berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam dan / atau ada hal-hal situasional yang memaksa. b) Atas permintaan minimal 3/4 dari jumlah MPW bersama 2/3 dari jumlah MPC Pemuda Pancasila se-Indonesia, untuk diputuskan / ditetapkan melalui Musyawarah Pimpinan Paripurna. c) Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur Musyawarah Besar.
  • 88. 3) Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional 4) Musyawarah Besar Luar Biasa dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional 5) Tempat Musyawarah Besar Luar Biasa ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.
  • 89. PASAL 48 MUSYAWARAH WILAYAH 1) Musyawarah Wilayah Pemuda pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun dan berwenang : a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Wilayah b) Menetapkan program kerja wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan. c) Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan. e) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPW dan MPO tingkat wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun kedepan. f) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan-persoalan wilayah.
  • 90. 2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh unsur-unsur : a) Majelis Pimpinan Nasional b) Majelis Pimpinan Wilayah c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah d) Majelis Pimpinan Cabang e) Lembaga/Badan tingkat Wilayah f) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. 3) Peserta Musyawarah Wilayah adalah majelis pimpinan yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.
  • 91. 4) Majelis pimpinan Wilayah memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Wilayah dan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah 5) Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. 6) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah. 7) Tempat Musyawarah Wilayah ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah
  • 92. PASAL 50 MUSYAWARAH CABANG 1) Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang diadakan sekali dalam waktu 4 (empat) tahun dan berwenang : a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang b) Menetapkan program kerja cabang untuk empat tahun kedepan. c) Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun kedepan. e) Menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi f) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPC dan MPO tingkat cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun kedepan. g) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan-persoalan cabang.
  • 93. 2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh unsur-unsur : a) Majelis Pimpinan Wilayah b) Majelis Pimpinan Cabang c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang d) Pimpinan Anak Cabang e) Lembaga/Badan tingkat Cabang f) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang. 3) Peserta Musyawarah Cabang adalah majelis pimpinan anak cabang yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di- verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila.
  • 94. 4) Majelis pimpinan Cabang memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Cabang dan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Cabang 5) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang. 6) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang. 7) Tempat Musyawarah Cabang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang
  • 95. PASAL 51 MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA 1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Cabang. 2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan atas keputusan/instruksi Majelis Pimpinan Wilayah, apabila : a) Ketua MPC meninggal dunia atau berhalangan tetap, atau dipecat, atau terkena hukuman minimal 2 (dua) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dai pengadilan, atau ketua berhenti/mengundurkan diri secara tertulis. b) Atas permintaan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PAC se- kabupaten/kota karena ada situasi yang memaksa dan dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Cabang
  • 96. 3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur Musyawarah Cabang 4) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang. 5) Musyawarah Cabang Luar Biasa dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang 6) Tempat Musyawarah Cabang Luar Biasa ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.
  • 97. PASAL 52 RAPAT PEMILIHAN PENGURUS PAC 1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun dan berwenang : a) Memberikan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang b) Menetapkan program kerja masa bakti 3 (tiga) tahun kedepan. c) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang masa bakti tiga tahun kedepan. d) Menyusun dan menetapkan Pengurus PAC dan penasehat tingkat Pimpinan Anak Cabang untuk masa bakti 3 (tiga) tahun kedepan
  • 98. 2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh unsur-unsur : a) Pimpinan Anak Cabang b) Majelis Pimpinan Cabang c) Pimpinan Ranting d) Penasehat Pimpinan Anak Cabang e) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang 3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah pimpinan Ranting yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila.
  • 99. 4) Pimpinan Anak Cabang memberikan pertanggungjawabannya kepada Rapat Pemilihan Pengurus Anak Cabang dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang 5) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang 6) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang 7) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.
  • 100. PASAL 53 RAPAT PEMILIHAN PENGURUS PIMPINAN RANTING 1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kelurahan yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan berwenang : a) Memberikan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Pimpinan ranting b) Menetapkan program kerja masa bakti dua tahun kedepan. c) Memilih dan menetapkan Ketua Ranting masa bakti dua tahun kedepan.
  • 101. 2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri oleh unsur-unsur : a) Pimpinan Ranting b) Pimpinan Anak Cabang c) Pimpinan Anak Ranting / Anggota Ranting d) Penasehat Pimpinan Ranting e) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting 3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting adalah pimpinan Anak Ranting yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila.
  • 102. 4) Pimpinan Ranting memberikan pertanggungjawabannya kepada Rapat Pemilihan Pengurus Ranting dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting 5) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting 6) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting 7) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting oleh Pimpinan Ranting
  • 103. PASAL 54 RAPAT PEMILIHAN PENGURUS PIMPINAN ANAK RANTING 1) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat anak ranting / rukun warga / dusun atau yang sederajat dengan itu, yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan berwenang untuk: a) Memilih Ketua dan Personalia kepengurusan pimpinan Anak Ranting untuk periode masa bakti 2 (dua) tahun kedepan. b) Menetapkan personalia Penasehat Pimpinan Anak Ranting
  • 104. 2) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri oleh unsur-unsur : a) Pimpinan Ranting b) Pimpinan Anak Cabang c) Pimpinan Anak Ranting d) Penasehat Pimpinan Anak Ranting e) Anggota-anggota 3) Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting adalah pimpinan Anak Ranting yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila.
  • 105. 4) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Ranting 5) Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting 6) Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting oleh Pimpinan Anak Ranting
  • 106. PASAL 55 MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA 1) Musyawarah Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila adalah instansi musyawarah setingkat dibawah MUBES dan Mubeslub yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Majelis Pimpinan Nasional apabila diperlukan dan/atau organisasi mengalami keadaan genting yang memaksa. 2) Musyawarah pimpinan paripurna hanya mempunyai wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi serta keputusan-keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa
  • 107. 3) Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh unsur-unsur : a) Majelis Pimpinan Nasional b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional c) Majelis Pimpinan Wilayah d) Lembaga/Badan tingkat Nasional e) Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri f) Majelis Pimpinan Cabang (bila dianggap perlu) g) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional 4) Musyawarah Pimpinan Paripurna dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional 5) Musyawarah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional 6) Tempat Musyawarah Pimpinan Paripurna ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional
  • 108. PASAL 56 RAPAT KERJA NASIONAL 1) Rapat kerja Nasional Pemuda Pancasila adalah instansi Rapat Kerja di tingkat Nasional yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti dan berwenang untuk mengevaluasi dan membuat prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
  • 109. 2) Rapat kerja Nasional dihadiri oleh : a) Majelis Pimpinan Nasional b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional c) Majelis Pimpinan Wilayah d) Lembaga/Badan di tingkat Nasional e) Perwakilan Pemuda Pancasila di Luar Negeri f) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional 3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional 4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional 5) Tempat Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional
  • 110. PASAL 57 RAPAT KERJA WILAYAH 1) Rapat kerja Wilayah Pemuda Pancasila adalah instansi Rapat Kerja di tingkat Wilayah yang diadakan minimal 1 (satu) dalam satu periode masa bakti majelis pimpinan wilayah, dan berwenang untuk mengevaluasi dan membuat prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 2) Rapat kerja Wilayah dihadiri oleh : a) Majelis Pimpinan Wilayah b) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah c) Majelis Pimpinan Nasional d) Majelis Pimpinan cabang e) Lembaga/Badan di tingkat Wilayah f) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah
  • 111. 3) Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah 4) Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah 5) Tempat Rapat Kerja Wilayah ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah
  • 112. PASAL 58 RAPAT KERJA CABANG 1) Rapat kerja Cabang Pemuda Pancasila adalah instansi Rapat Kerja di tingkat Cabang yang diadakan minimal 1 (satu) dalam satu periode masa bakti majelis pimpinan cabang, dan berwenang untuk mengevaluasi dan membuat prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 2) Rapat kerja Cabang Pemuda Pancasila diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Cabang
  • 113. 3) Rapat kerja cabang dihadiri oleh : a) Majelis Pimpinan Cabang b) Majelis Pimpinan Wilayah c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang d) Lembaga/Badan di tingkat Cabang e) Pimpinan Anak Cabang f) Undangan- undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang 4) Rapat Kerja cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang 5) Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang 6) Tempat Rapat Kerja Cabang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang
  • 114. PASAL 59 RAPAT PLENO Rapat pleno Majelis Pimpinan terdiri dari : 1) Majelis Pimpinan Nasional : a) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh ; Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum. b) Rapat Pleno pengurus lengkap dihadiri oleh seluruh fungsionaris Majelis Pimpinan 2) MPW dan MPC : a) Rapat Pleno Pimpinan Harian, dihadiri oleh ; Ketua, Wakil-wakil ketua, Ketua-ketua bidang, Sekretarid dan Bendahara. b) Rapat Pleno pengurus lengkap dihadiri oleh seluruh fungsionaris majelis pimpinan
  • 115. PASAL 60 Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh pengurus kolektif Pimpinan Anak Cabang dan dapat mengundang Penasehat Organisasi PASAL 61 Rapat Pleno Pimpinan Ranting ialah rapat pengurus lengkap yang dihadiri oelh pengurus kolektif Pimpinan Ranting, dan dapat mengundang Penasehat Organisasi PASAL 62 Rapat Pleno Pimpinan Anak Ranting ialah Rapat pengurus lengkap yang dihadiri oelh pengurus kolektif pimpinan Anak Ranting, dan dapat mengundang Penasehat Organisasi dan Anggota.
  • 116. PASAL 63 Kekuasaan dan wewenang rapat Pleno di masing-masing tingkatan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi. PASAL 64 Jumlah peserta musyawarah-musyawarah Rapat Kerja ditentukan oleh penyelenggara PASAL 65 Hal-hal lain yang belum diatur dalam musyawarah- musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XVI pasal 46 s/d pasal 64 di atas, diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.
  • 117. BAB XVII HUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN DENGAN MAJELIS PIMPINAN PEMUDA PANCASILA PASAL 66 1) Hubungan lembaga dan Badan dengan Majelis Pimpinan Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan Organisasi 2) Pelaksanaan program internal Lembaga dan Badan dilakukan melalui koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga dan Badan setingkat di bawahnya.
  • 118. 3) Penetapan kebijakan strategis yang menyangkut kondisi ekternal organisasi, menjadi wewenang Majelis Pimpinan yang dikoordinasikan kepada Lembaga dan Badan sesuai tingkatannya 4) Majelis Pimpinan berwenang mengambil langkah- langkah yang diperlukan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga dan Badan dapat mengancam atau merugikan Organisasi Pemuda Pancasila
  • 119. BAB XVIII PERATURAN PERALIHAN PASAL 67 1) Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pertauran lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemuda Pancasila, dan dapat dievaluasi dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna 2) Semua peraturan Organisasi yang diterbitkan sebelumnya dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi
  • 120. BAB XIX PENUTUP PASAL 68 1) Dengan ditetapkannya anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  • 121. MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MENGUCAPKAN TERIMA KASIH